Ditemukan 1099 data
Urut Berdasarkan
Putus : 19-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa katakata"dianggap" dalam proses pemeriksaan pajak sejak tax reform tahun 1984 sudah tidakbisa dipergunakan lagi;Bahwa semua hasil pemeriksaan harus didukung dengan bukti yang nyata(materiel) dan sesuai dengan UndangUndang Perpajakan yang berlaku, bukanberdasarkan taksiran, anggapan dll, dalam proses pemeriksaan (bukan pada pembahasanakhir) kami dengan jelas menyatakan kepada Tim Pemeriksa ketidaksetujuan Penggugattentang beberapa koreksi yang tidak sesuai dengan UndangUndang Perpajakan antaralain
Register : 09-02-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 17/G/KI/2021/PTUN.SBY Tanggal 4 Mei 2021 — Pemohon:
MOH. SIDIQ
Termohon:
PEMERINTAH DESA POTERAN KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP
177 — 88
MOH. SIDIQ
Termohon:
PEMERINTAH DESA POTERAN KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP
177 — 88
Pemohon Keberatanjuga aktif di organisasi non pemerintah atau Non Government Organisation(NGO) yang konsen dalam gerakan antikorupsi di daerah sebagai bagian dariupaya mewujudkan kepemerintahan lokal yang baik (good lokal governance)dan tata pemerintahan (governance reform) yang akuntabel dan transparanserta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;Bahwa sebagaimana disebutkan dalam bunyi Pasal 41 ayat (3) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah
Register : 13-01-2016 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 4/Pdt.G/2016/PTA.Bjm Tanggal 27 Januari 2016 —
57 — 24
57 — 24
Jaffer Husssain Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 AndIn Islam: A Comparative View; ) Law Journal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marnage being defeated, separation has not been allowedto the parties, this would has been a cruel limitation of the right of free choice andsociety would have been deprived of a happy marned state of life(Apabila tujuan perkawnan gagal dicapal, perceraian tidak dijadikan jalan keluarbagi para pihak, hal ini merupakan ketentuan yang
Register : 15-08-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/P/FP/2017/PTUN-JKT Tanggal 18 September 2017 — INDRA BRAHMANTIO BASUKI, S.Sos ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
110 — 58
110 — 58
Menurut Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa: Pemohonmengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusanpenerimaan permohonan;Menimbang, bahwa dalam buku Anotasi UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* yang diterbitkan oleh UniversitasIndonesiaCenter for Study of Governance and Administrative Reform (UlCSGAR), tahun 2017, Bab 5, Hal 233, alinea kedua disebutkan:Menurut Dr.
Register : 16-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA CIAMIS Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA.Cms Tanggal 13 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 9
26 — 9
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Register : 15-03-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PA Pasangkayu Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Pky Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 8
33 — 8
Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Putus : 19-08-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa katakata"dianggap" dalam proses pemeriksaan pajak sejak tax reform tahun 1984 sudah tidakbisa dipergunakan lagi.
Putus : 11-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2249 K/PID.SUS/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — SURONO bin GIYO, Dkk.
71 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut ke pengadilan negeri.11.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3)KUHAP seharusnya tuntutan Jaksa / Penuntut Umum batal demi hukum,mengingat pada saat ditangkap Pemohon sedang memakai / menggunakansabusabu bersama Moch Basori, Trimo, Wulan Suci dan Pemohon, yanglebin tepat jika dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabusabu ;12.Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W EddyonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform
Putus : 15-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/Pid.Sus/2013 Tanggal 15 Januari 2014 — IR. YULIUS SANTOSA ; IR. IVAN SANTOSA, MSc
406 — 1008 — Berkekuatan Hukum Tetap
406 — 1008 — Berkekuatan Hukum Tetap
ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganpara Terdakwa;e Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksidalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;e Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai peneliti pada Indonesian CenterFor Enviromental Law (ICL) sejak tahun 1997 kemudian menjadipengajar hukum dan kebijakan lingkungan pada program S2 PSLInstitut Pertanian Bogor, sejak tahun 2001 menjadi Konsultan BidangPembaharuan Hukum dan Peradilan pada Partnership ForGovernance Reform
Putus : 10-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 K/TUN/2016 Tanggal 10 Januari 2017 — ELDIAMAN SARAGIH, dkk vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN, dkk
48 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Surat Penyerahan Hak yang dilakaukan oleh JatinggiSaragih pada Indam Saragih sesuai dengan Peraturan yang berlakuwaktu Land Reform, tetapi bukan menjadi miliknya tanggal 4 Juli 1962sah dan berharga;3. Menyatakan Surat Pernyataan yang diperbuat oleh St. Wilson Saragihtanggal 26 Mei 1993 sah dan berharga;4. Menyatakan suratsurat yang timbul atas tanah terperkara dari pihakTergugatTergugat maupun pihak lain adalah batal dan cacat hukum;5.
Putus : 19-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa katakata"dianggap" dalam proses pemeriksaan pajak sejak tax reform tahun 1984 sudah tidakbisa dipergunakan lagi;Bahwa semua hasil pemeriksaan harus didukung dengan bukti yang nyata(materiel) dan sesuai dengan UndangUndang Perpajakan yang berlaku, bukanberdasarkan taksiran, anggapan dll, dalam proses pemeriksaan (bukan pada pembahasanakhir) kami dengan jelas menyatakan kepada Tim Pemeriksa ketidaksetujuan Penggugattentang beberapa koreksi yang tidak sesuai dengan UndangUndang Perpajakan antaralain
Register : 25-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 9 Januari 2017 — AHMAD, SH;KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH KEBAYORAN LAMA
201 — 124
201 — 124
Bahwa pasca disahkannya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokokpokok Agraria dan berbagai kebijakan lain, makaberdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 telah diadakan"Tax Reform" yaitu. diadakan pembaruan dan penggantianperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.b.
Register : 19-11-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1589/Pdt.G/2012/PA.Bms Tanggal 27 Februari 2013 — PEMOHON - TERMOHON
11 — 2
11 — 2
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Register : 09-10-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 37/Pdt.G/2014/PTA.BJM Tanggal 10 Nopember 2014 — Pembanding VS Terbanding
83 — 32
83 — 32
Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IID Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989,halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy marriedstate of life ;9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.
Putus : 27-10-2015 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 K/PID.SUS-LH/2016 Tanggal 27 Oktober 2015 — Penuntut Umum
pada Cabang Kejaksaan Negeri Bungku di Kolonodale Hi. MANGKAU ; Hi. ABIDING ;
375 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
375 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Factidalam pertimbangannya him. 58 yang menyebutkan sebagai berikut:Pasal 8 ayat (2), menerangkan : Dalam hal bidang tanah yangdikuasai kurang dari 20 (dua puluh)hektar dapat diberikan hak atastanah dalam rangka reform agrariasesuai dengan ketentuanperundangundangan;Pasal 8 ayat (3), menerangkan : Dalam hal bidang tanah yangdikuasai tidak masuk dalam kriteriasebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dapat dikelolamelalui pola pe mberdayaanmasyarakat di dalam/ sekitarkawasan hutan;Pasal
Register : 27-03-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Dp Tanggal 23 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 19
60 — 19
No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Dp.dibantah pihak lawan (Para Penggugat) namun tidak dicocokkan denganaslinya (vide Pasal 291 ayat (2) Rbg);Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi kwitansi pembayaranadministrasi dan paal pendataan obyek land reform tanggal 09 Maret 1994,telah bermeterai cukup dan dicap pos, untuk itu bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil bukti tertulis.
Ismail bin Bakar dari pembagian pemerintah (redistribusiland reform) pada tahun 1960 adalah benar, namun harta tersebutadalah harta bersama H. Ismail bin Bakar dengan isterinya yangbernama St. Hafsah, sebab pada tahun 1960 H. Ismail bin Bakartelah menikah dengan St.Hafsah tetapi belum menikah dengan isterikedua yang bernama St. Misbah;b.
Ismail Bakar, menggaraplahan obyek sengketa dan Tergugat menyuruh saksi untuk membajak lahantersebut;Menimbang, bahwa materi dua keterangan saksi tersebut jugadiperkuat dengan bukti T.3 berupa kwitansi pembayaran ganti rugi tanahnegara obyek land reform yaitu obyek sengketa, nama Tergugat bersamasama nama H.
Register : 16-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 5/P/FP/2017/PTUN-JKT Tanggal 15 Juni 2017 — NAJIB ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
62 — 47
62 — 47
digunakanuntuk permohonan guna memperoleh putusan penerimaan permohonan, agartidak terjadi tumpang tindin atau kekacauan hukum antara pengajuan gugatan danpermohonan keputusan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bahkanuntuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum dalam praktek permohonanfiktif positif;Menimbang, bahwa dalam buku Anotasi Undangundang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh UniversitasIndonesiaCenter for Study of Governance and Administrative Reform
Register : 03-01-2011 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PA JEMBER Nomor 23/Pdt.G/2011/PA.Jr Tanggal 12 April 2011 — PEMOHON DAN TERMOHON
11 — 0
11 — 0
JafferHusssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal,Vol.
Putus : 26-09-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2134 K/Pdt/2016 Tanggal 26 September 2016 — 1. SUYOTO, DKK. VS 1. MARLIYAH, DKK.
46 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah DKA adalah tanah bekas milikDjawatan Kereta Api yang nantinya dibagikan (land reform) kepadamasyarakat, termasuk almarhum Kajin. Sedangkan tanah sengketabatas Selatannya adalah Jalan Raya PonorogoWonogiri. Pada tanahsengketa, batas sebelah Utara adalah tanah milik Pak Sisman, yaknitanah yang dibeli oleh Pak Sisman dari almarhum Kajin dan saudarasaudaranya yakni Dewi dan Sulomo sebagaimana bukti T2.
Putus : 05-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2206 K/PID.SUS/201 Tanggal 5 Januari 2017 — Marsum Bin Safiudin
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
orang lain yang mengatakanpernah membeli shabushabu dari PEMOHON dan pada waktu ituPEMOHON disuruh oleh BAYU untuk mengambil shabushabu di temannyayang bernama SARDI (DPO) dan terus terang jika PEMOHON tidak kenaldengan SARDI (DPO) semua atas petunjuk dari BAYU, maka sesuai denganketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP seharusnyatuntutan Jaksa / Penuntut Umum batal demi hukum;Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONODirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform