persekongkolan) yang telah dilakukan oleh Para Termohon/ParaTergugat.Bahwa ketidakwajaran dan persekongkolan yang dilakukan Para Termohonsangat jelas pula pada proses Fiat Roya atau Balik Nama Sertifikat obyeksengketa dari Pemohon kepada Termohon/Tergugat Ill dr Nazaruddin,Sp.OG, yaitu bahwa Balik nama atau Fiat Roya dilakukan pada saat perkaraini masih sementara bergulir di Pengadilan Negeri Palopo dan belummendapat keputusan (Putusan Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 24Maret 2009) sementara proses

Balik nama dilakukan pada bulan November2008, dimana seharusnya proses pengalihan hak atas tanah tidak dapatdilakukan atas obyek yang bermasalah.Pembebasan Utang :Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa akibat perbuatan danulah Para Termohon mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagiPemohon, selain itu Pemohon tidak dapat lagi melanjutkan usaha, menderitatrauma dan mengalami minderwaarheidscompleks sehingga sangatlahberalasan apabila Pemohon mengajukan permohonan pembebasan utangkepada

Nomor 1902 kK/Pdt/20152013, yang dilanjutkan dengan proses balik nama pada Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 234, tanggal 22 Desember 2004 melalui Kantor BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bireuen, yang sebelumnya atasnama Tergugat , menjadi atas nama Faisal. Dengan demikian jual beliterhadap objek terperkara antara Penggugat dengan Tergugat telah sahberdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa dengan demikian Tergugatll tidak menepati janjinya sebagaimanatersebut dalam Surat Pernyataan Tergugatll tanggal 6 Maret 2009 yangisinya menyatakan tanah yang tercatat dalam Surat Keterangan Tanah(SKT) yang dikeluarkan Camat Medan Sunggal No.98/SKT/XII/2006 seluas1.030 M2 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan Camat10.11.12.Medan Sunggal No.18028/A/I/26 seluas + 1.241 M2 adalah milik Penggugatdan Tergugatll bersedia untuk membantu proses balik nama yang ditunjukoleh Penggugat (akan

tersebutdiatas mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II tentang GugatanPenggugat kabur (obscuur libel) adalah beralasan hukum dan dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tentang GugatanPenggugat tidak lengkap para pihakpihak yang digugat terutama pihakinstansi yang berwenang untuk membalik nama sertifikat yang saat ini sudahberalih hak pemiliknya (Plurium Litis Consortium), maka menurut MajelisHakim, Penggugat dalam perkara ini tidak melibatkan Badan PertanahanNasional yang telah melakukan proses

balik nama atas sebidang tanah SHMNomor 01403 menjadi atas nama Tergugat I, sehingga eksepsi tentang kurangpihak beralasan hukum dan dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat II tentang DalilGugatan Penggugat Salah Gugatan Objek Sengketa dengan alasan bahwadalil gugatan PENGGUGAT pada poin 6, PENGGUGAT menarik TERGUGAT IIsebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan telah membuatkan Akta Jual Belliantara RUKIAH dengan TERGUGAT I, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor:118, tanggal 16 April

Dengan dasar alasan inilah Majelis HakimTata Usaha Negara Tingkat Pertama, banding maupun kasasi mempertimbangkan seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menolak ataumenunda proses balik nama ke Lindiana CS (para Penggugat).

Dan setelah sertifikat baru/pengganti terbit, ternyataTergugatll tidak menyerahkannya kepada Tergugat sampai saat ini,Hal. 9 dari 20 Halaman Putusan Perkara Nomor 370/PDT/2017/PTMDNoleh karena itu proses balik nama yang telah diurus terdahulumenjadi tertunda.7.

Bok Amat Dawut;Kemudian melakukan proses balik nama menjadi Nyonya SRI SUWARNISOFIAH dan atau Tergugat 2;4. Bahwa terhadap sertifikat HM No. 78 telah dijadikan agunan olehTergugat 2 kepada Turut Tergugat 1, namun demikian mengalamikemacetan kredit, sehingga dilakukan Eksekusi Lelang oleh TurutTergugat 2 dan dimenangkan oleh Tergugat 1, sehingga terjadi peralihanHak menjadi atas nama AGUS SUPRIYANTO dan atau Tergugat 1:Sebidang Tanah Hak Milik (HM) No. : 78 seluas + 2270 M2 terletak diDesa/Kel.

HakMilik Nomor 2013 atas nama Migie Pranogi (Tergugat Il) yang terletak diKomplek Perumahan Kota Baru, Jalan Tanjung Nomor 179, RT 04/05,Kelurahan/Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, KabupatenBandung, karena objek jaminan adalah milik Penggugat; Memerintahkan dan menghukum Tergugat dan/atau Tergugat Il dan/atauTergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 553 dan SertifikatHak Milik Nomor 2013 atas nama Migie Pranogi (Tergugat II) kepada Penggugattanpa syarat apapun dan melakukan proses

balik nama atas Sertifikat Hak MilikNomor 553 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2013 ke atas nama Penggugat; Memerintahkan secara hukum kepada Kantor Badan Pertanahan KabupatenBandung (Turut Tergugat Il) untuk menerbitkan balik nama Sertifikat HakMilik Nomor 553 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2013 atas nama MigiePranogi (Tergugat Il) ke atas nama Penggugat; Menghukum Tergugat IIl dan Turut Tergugat II untuk membayar biayaperkara yang hingga kini sejumlah Rp2.041.000,00 (dua juta empat puluhsatu ribu

Frans BA No.20tahun 1991 tanggal 14 Oktober 1991;Bahwa di hadapan Camat dan Kepala Desa Buraen saat itu, Petrus Baokberjanji, Ssekembalinya dari Kantor Kepala Desa Buraen dan setelahHalaman4dari 18Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG11.12.13.14.menerima 40 batang kayu merah dan 40 batang usuk kelapa akanditindaklanjuti dengan bersamasama datang ke Kantor Badan PertanahanKabupaten Kupang, untuk proses balik nama SHM No.81, Gambar SituasiNo.763/1991 tanggal 591991 atas nama Petrus Baok kepada PenggugatRobertus

Bahwa, atas tanahtanah a quo kemudian dilakukan proses balik nama danpensertifikatan atas nama Tergugat II sehingga terbitlah dua sertifikat yangmasingmasing terdiri dari:a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 292, Kelurahan Panjang Jiwa,Surat Ukur/ Gambar Situasi No. 1139/T/92 Tanggal 19 Agustus 1992,dengan luas 13.270 m? (tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh meterpersegi) (Vide Bukti P3);b. Sertifikat dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi No. 1140/T/92 Tanggal19 Agustus 1992, dengan luas 645 m?

merujuk pada Akta Perintanh untuk Membeli dan MengalihkanTanggal 27 Agustus 1982 serta Akta No. 136 Tanggal 16 September 1981dibuat di hadapan Notaris Surabaya, Djoko Soepadmo, S.H., tersebut diatas, maka Tergugat dan Tergugat II membuat Surat Pernyataantertanggal 10 Maret 1983, yang menyatakan bahwa Penggugat memilikihak 10% (Sepuluh Persen) atas tanahtanah a quo.Ketentuan hakPenggugat dalam Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 1983 (Vide BuktiP2);Bahwa, atas tanahtanah a quo kemudian dilakukan proses

balik nama danpensertifikatan atas nama Tergugat II sehingga terbitlah dua sertifikat yangmasingmasing terdiri dari:a.

Tanggal 28 September2016 dan tanggal 11 Oktober 2016 tersebut dengan segala akibat hukumsegala proses balik nama terhadap tanah objek bantahan ini (objekeksekusi);7. Menghukum, Para Terbantah dan Para Turut Terbantah untuk tunduk dantaat terhadap Putusan ini;Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 546/PDT/2021/PT BDG.8.

tidak sah, batal atau batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat jualbeli antara ParaTerbantah/Para Terbanding dan Para Turut Terbantah/ Para TurutTerbanding terhadap tanah objek sengketa bantah/objek eksekusitersebut;Menyatakan, batal atau batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor2614/2016 dan Nomor 2745/2016 dibuat oleh dan di hadapanNotaris/PPAT Kabupaten Tasikmalaya MULYADI SYIRADZ, S.H.Tanggal 28 September 2016 dan tanggal 11 Oktober 2016 tersebut,degan segala akibat hukum segala proses

balik nama terhadap tanahobjek bantahan ini (objek eksekusi);Menghukum, Para Terbantah/Para Terbanding dan Para TurutTerbantah/Para Turut Terbanding untuk tunduk dan taat terhadapHalaman 37 dari 45 Putusan Nomor 546/PDT/2021/PT BDG.Putusan ini; Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Terbantah (sekarangTermohon Banding); Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Terbantah telahmengajukan kontra memori banding yang itinya sebagai berikut :1.Bahwa

Bahwa terhadap sisa pembayaran atas jual beli sebidang tanah tersebuttelah disepakati bersama Penggugat dan Tergugat untuk dilunasi olehPenggugat setelah suratsurat tanah yang saat itu masih belumHalaman 2 dari 39 Putusan Nomor 3/Pat.G/2016/PN Dmkbersertifikat,diurus sertifikat tanahnya dan dibaliknama ke atas namaTergugat serta dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Jual bellidihadapan PPAT oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat)untuk selanjutnya dilakukan proses balik nama ke atas nama

Bahwa dalil Penggugat pada posita 7 adalah tidak benar dan wajib ditolakkarena yang benar setelah Sertipikat Hak Milik No. 4453, luas 245 m2dibalik nama menjadi atas nama SUTIYARNO,SE (Tergugat), makakurang lebih pada bulan Juni 2014 Tergugat telah menghubungiPenggugat memberitahukan adanya proses balik nama tanah obyeksengketa sudah selesai menjadi atas nama Tergugat dan memintapelunasan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.25.458.000, (duapuluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah

Olehkarenanya proses jual beli yang dilakukan antara Tergugat denganTergugat Il dihadapan Tergugat Ill, dan sekaligus proses balik nama atassebahagian tanah objek perkara kepada Tergugat Il yang dilakukan olehTergugat IV haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum;Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, 1 (satu) petak dari 3 (tiga)petak ruko Objek perkara telah dipecah/dipisahkan sertifikatnya kepadaatas nama Tergugat Ill dan 2 (dua) petak dari 3 (tiga) petak ruko ObjekPerkara

Menyatakan proses jualbeli yang dilakukan antara Tergugat denganTergugat Il dihadapan Tergugat Ill, dan sekaligus proses balik nama atassebahagian tanah objek perkara kepada Tergugat Il yang dilakukan olehTergugat IV haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum;.

Nomor 693 PK/Pdt/201714.1Memerintahkan Tergugat II untuk memblokir Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk dari semua tindakan hukumantara lain tapi tidak terbatas pada proses balik nama karena peralihanhak baik karena jual beli, hibah atau pewarisan, proses penjaminankarena pembebanan Hak Tanggungan serta proses atau tindakanhukum lainnya yang secara langsung maupun tidak langsungbermaksud mengalihkan hak kepemilikan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk atau penguasaan atas

Memerintahkan Tergugat I untuk memblokir Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk dari semua tindakan hukum antaralain tapi tidak terbatas pada proses balik nama karena peralihan hakbaik karena jual beli, hibah atau pewarisan, proses penjaminan karenapembebanan Hak Tanggungan serta proses atau tindakan hukumlainnya yang secara langsung maupun tidak langsung bermaksudmengalinkan hak kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor1969/Kebon Jeruk atau penguasaan atas Ruko Kebon Jeruk, yang

., tertanggal 7Juni 2018, dengan harapan PENGGUGATREKONPENSI tidak dapathadir untuk menghadapi gugatan tersebut, hal ini sangat merugikanPENGGUGAT REKONPENSI, maka kami mohon agar Majelis Hakimmenghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar ganti rugi kepadaPENGGUGAT REKONPENSI uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,(dua miliar rupiah).B. bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatanperbuatantercela dengan memblokir proses balik nama dari TURUT TERGUGAT kePIHAK KETIGA yang membeli tanah dan bangunan rumah

pelaksanaan eksekusi atas putusan PengadilanNegeri Malang Perkara Nomor: 130/Pid.B/2018/PN.Mlg., tertanggal 7Juni 2018, dengan harapan PENGGUGATREKONPENSI tidak dapathadir untuk menghadapi gugatan tersebut, hal ini sangat merugikanPENGGUGAT REKONPENSI, maka kami mohon agar Majelis Hakimmenghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar ganti rugi kepadaPENGGUGAT REKONPENSI uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,(dua miliar rupiah).bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatanperbuatan tercela dengan memblokir proses

balik nama dari TURUTTERGUGAT ke PIHAK KETIGA yang membeli tanah dan bangunan rumahterletak di Pondok Blimbing Indah N164, RT/RW. 004/011, Kel/DesaPurwodadi, Kec.

Bahwa semasa hidupnya, orang tua Penggugat sudah pernah beberapa kalimengajak Sabariah Ismail untuk minta bersamasama ke kantorPertanahan Kabupaten Tabalong untuk balik nama sertifikat, namun yangbersangkutan beralasan karena sibuk mengurus kebun jadi tidak bisa ikutke kantor Pertanahan, sedangkan yang bersangkutan sangat perlu minta Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.BJM Halaman 6tanda tangan proses balik nama.

peraturan perundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yangbaik, yaitu sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang padapokoknya tindakan Tergugat yang tidak memproses permohonan balik nama yangdiajukan oleh Penggugat telan melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Penggugat telah memenuhi dari pasal;pasal 37, pasal 39 dan pasal 40 mengenai Pemindahan Hak;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang padapokoknya proses

balik nama SHM Nomor 246 Desa Maburai Kecamatan MurungPudak Kabupaten Tabalong, Tanggal Penerbitan Sertipikat 14 November 1987,Gambar Situasi No. 44/ 1987 tanggal 18 Februari 1987 dengan luas 2.000 M?

olehsdr.NOVI ;Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa P1, P2 dan PS3 ;Bahwa penerbitan sporadik kedua tidak dilakukan penegecekankarena sebelumnya sudah dilakukan ;Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli antara Penggugat denganTergugat atas tanah objek sengketa, karena dari Kelurahan tidakberwenang untuk mengetahui proses jual beli kKarena tugas dari Kasipemerintahan memproses balik nama bila ada permohonan dansudah terpenuhi syaratsyarat yang ditentukan maka akan akandiproses ;Bahwa untuk proses

balik nama dapat dilakukan oleh orang lain asalada surat kusanya ;Bahwa Tergugat Il pada wakiu itu ada ada surat kuasanya dariMAULIDA WATI dan dari Penggugat ;Bahwa jika ada pihakpihak yang keberatan setelah dilakukanpengumuman maka diproses sampai permasalahannya selesai ;Bahwa setelah terjadi pelepasan hak antara MAULIDA WATI yangdiajukan oleh Sdr.NOVI dengan Penggugat tidak ada orang yangkeberatan ;Bahwa saksi pernah melihat P23 dan P24 ;Bahwa pada saat Sdr.NOVI mengajukan untuk balik nama Sporadikatas

melihat bukti surat P2 ;Bahwa saksi lupa apakah melihat surat jual beli antara Penggugatdengan Tergugat akan tetapi saksi mengingat ada kwitansi jual bellitanah antara Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa saksi saat peralihan dari Sdr.MAULIDA WATI kepadaPenggugat ada mengecek ke lapangan yang hadir saat itu Ketua RTdan para pemilik perbatasan ;Bahwa kondsi rumah saat saksi mengecek ke lapangan layak untukditempati ;Bahwa saksi lupa berapa nominal yang tertera di kwitansi pembeliantanah tersebut ;Bahwa proses

balik nama sertifikat kurang lebih 1 (Satu) bulan baruterbit ;Bahwa tanah objek sengketa sebelum beralih kepemilikan kepadapenggugat adalah milik Sdr.MAULIDA WATI yang didapat darialmarhum suaminya ;Bahwa saat itu. saksi melihat ada surat kuasa dari Sdr.MAULIDAWATI kepada Tergugat Il untuk menjualkan tanah akan tetapi saksitidak mengetahui siapa yang membuat surat kuasa ;Bahwa salah satu syarat untuk peralihan balik nama diantaranyaharus ada kwitansi jual beli yang sudah lunas ;Bahwa saat sdr.NOVI

., SpNdalam hal ini adalah akta peralihan/balik nama menindak lanjutipenyerahan dan hibah dari Poten Bachtiar ke Penggugat dan aktePengikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimanayang dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat pada saat menghadapdi kantornya tersebut;Bahwa dengan demikian proses penerbitan akte jual beli tersebutmelewatkan peran dan status Penggugat terlebin dahulu danmengabaikan proses balik nama /hibah dari Poten Bachtiar menjadi atasnama Penggugat (Kwet Sang) sedangkan

Dengan ketidakjujuran ini maka yangpasti mendatangkan keuntungan pula bagi Terugat karena kewajibanmembayar pajak untuk negara (tahap proses balik nama dari PotenBachtiar menjadi atas nama Penggugat ) terlebih dahulu tidak dibuatoleh Tergugat dan Tergugat Il padahal Penggugat denganmenyerahkan sertifikat dan memberi kepercayaan sepenuhnya itubertujuan agar diproses sesuai ketentuan yang benar. Akan tetapi halini diabaikan.

dengan buktikepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor611/Balonggede, Gambar Situasi tertanggal 8 November 1990Nomor 784/1990, dimana setelah meninggal almarhum Sertifikat HakMilik (SHM) Nomor 611/Balonggede tersebut dibalik nama ke atasnama 10 (sepuluh) orang bersaudara, yaitu Pemohon dan TermohonKasasi; Bahwa disepakati kKemudian atas sebidang tanah dan bangunantersebut diberikan kepada Termohon Kasasi Il/dahulu TerbandingIl/Tergugat II; Bahwa untuk proses balik nama, maka harus ada Akta

yaitu Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi Il; Pada tanggal 30 April 1998, kembali Termohon Kasasi II menjual2 (setengah) lagi haknya atas tanah dan bangunan tersebut kepadaPemohon Kasasi dengan harga 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluhlima juta rupiah), sehingga totalnya dari penjualan tersebut menjadi450, dimana penjualan tersebut dalam prosesnya dilakukan melaluiHibah dengan Akta Nomor 115/II/04/Bdg/H/1998 tanggal 30 April1998 di hadapan Turut Termohon Kasasi, dan Turut TermohonKasasi melakukan proses

balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 611/Balonggede dari atas nama 2 (orang) yaitu PemohonKasasi dan Termohon Kasasi Il menjadi hanya nama PemohonKasasi saja, dan sejak itu Pemohon Kasasi yang menempati danmenguasai serta mengusahai tanah dan bangunan tersebut sampaisekarang; Bahwa masalah baru timbul ketika Para Termohon Kasasimenggugat Pemohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Bandung padatahun 2012 (14 belas tahun kemudian) dengan roll Perkara PerdataPMH Nomor 23/Pdt/G/2012/PN Bdg., dimana pada

Berdasarkan Akta Kuasa untuk menjual nomor 15 tanggal16 Juni 2001 maka dilakukan transaksi jual beliberdasarkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPATA.Eddy Kristian,SH dan kemudian oleh Notaris/PPATdiajukan permohonan proses Balik Nama Sertifikat HakMilik nomor 219 di Kelurahan Ardipura tertanggal 13081999 seluas 1.018 M2 dengan Surat Ukur nomor 19/1999tanggal 30/07/1999 atas nama Syarif Tanuddin kepadaPenggugat ;.

telah menerima berkaspermohonan balik nama sertifikat dari Syarif Tanuddinke Penggugat akan tetapi dengan berbagai alasanTergugat meminta untuk memperbahurui Akta Kuasa Menjualdan memperbaharui Akta ~ Jual Beli maka Penggugatmengikuti saran Tergugat dan akhirnya diterbitkan AktaKuasa untuk menjual nomor 01 tanggal 19072010 olehNotaris Yovitarea,SH dan ditindak lanjuti denganterbitnya Akta Jual Beli nomor 47/JB/VII/2010 tanggal27 Juli 2010 dihadapan Notaris/PPAT A.Eddy Kristian,SHdengan maksud agar proses

balik nama dapat dilaksanakanakan tetapi ternyata Tergugat menerbitkan surat nomor271/9171/VIII/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 ;.