UndangUndang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan bebas Dari KKN, Pasal 18 ayat (3) beserta penjelasannya, menyebutkanapabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya petunjuk adanya korupsi, kolusidan nepotisme, maka hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi berwenang,yaitu BPKP, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam Duplik, tanggal 30 Januari 2013,menyatakan, perhitungan yang dilakukan BPKP Perwakilan DI Yogyakarta terdapat186kesalahpahaman

Mahkamah Agung R.1 ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.1,tanggal 28 Pebruari 2007, Nomor : 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan setiap orang, dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis adalahsiapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan artinya setiap orang yangkarena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindakHalaman 272 dari 405 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri/Penyelenggara

Negara maupun bukanPegawai Negeri/Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan, bahwaTerdakwaHERIYANTO PALILATI, SKM.

oleh norma(addressat norm ) dari unsur setiap orang dalam delik pasal 3 UndangundangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah subyek hukum berupa orang perseorangan atau korporasi dimana orangperseorang meliputi orang dalam predikat sebagai Pegawai Negeri/Halaman 150 dari 191 Putusan Nomor : 12/Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk.Penyelenggara Negara maupun orang dalam predikat bukan sebagai PegawaiNegeri/ Penyelenggara

Negara atau swasta yang mempunyai kedudukan danjabatan maupun subyek hukum dalam pengertian korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa JaksaPenuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HARIADI, SPd.SD.

merupakan kewenangan kepala sekolah/madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalambidang manajemen yang meliputi : a. rencana strategis dan operasional ; b. struktur organisasi dan tata kerja;c. sistem audit dan pengawasan internal, dan d. sistem penjaminan mutu internal ;bahwa dengan demikian Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokohmasyarakat yang peduli pendidikan, dan bukanlah lembaga penyelenggara

negara atau bukanlah lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan ;bahwa sesuai fakta hukum yang menentukan besarnya dana komite yang dipungut dari para anggota adalah rapat pleno komite tersebut sesuai kebutuhan kegiatan sekolah yang dituangkan dalam RAPBS atau RKAS ;bahwa yang melakukan pungutan dana komite tersebut adalah Komite Sekolah yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada pihak sekolah dibawah pimpinan Kepala Sekolah ;bahwa penggunaan dana komite juga ada dalam tanggung jawab komite sekolah

Kata permulaan dalam kalimat rumusantindak pidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsidisebutkan dengan perkataan "setiap orang , misalnya pasal 2, 3, 21, 22 dandapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusanpasal, misalnya pasal 5 dan 6;Halaman 163 dari 229 perkara Nomor 33/PID.SUSTPK/2016/PT SBYKedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukumorang tersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawainegeri, penyelenggara negara pada

KorupsiSemarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaratindak pidana korupsi), berdasarkan pasal 141 huruf a KUHAPPenuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara danmembuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yangsama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkaradalam hal beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yangsama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadi halangan terhadapPenggabungan, telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawainegeri atau penyelenggara

Negara yang pada waktu menjalankantugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepadapegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kasumum seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yanglain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yang dilakukandengan cara sebagai berikut: Terdakwa , selaku Direktur RSUD Kraton telah memberikantambahan penghasilan berupa Insentif Managerial kepada parapegawai yang

Sehingga harus dilihat berkurangnya uang tersebutmelanggar hukum atau tidak, kalau tidak ya tidak ada penyalahgunaanwewenang;Bahwa setiap pengadaan barang/jasa adalah Belanja sehinggapengadaannya harus tunduk pada Keppres 80 Tahun 2003;Bahwa Bupati adalah penyelenggara negara, pejabat negara, orang yangmemangku jabatan, sehingga setiap pejabat dalam hal melakukantindakan harus bertumpu pada asas Legalitas artinya harus didasarkanatas aturan perundangan dan didasarkan atas asas pemerintahan umumyang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangitu diatur, pejabat yang menerbitkan jjin tidak sesuai fungsi atau tidaksesuai pemanfaatan ruang itu dipidana, jadi yang dipidana dalam konteksUU Nomor 41 Tahun 1999 adalah setiap orang yang memasuki kawasanhutan tanpa jjin jika pun akhirnya ada jin dari bupati/ walikota tapikemudian ijin tersebut tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang makasesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ituHalaman 177 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMDpidana bagi penyelenggara

negara khusunya bupati/walikota gubernuratau menteri Sesuai kKewenangannya ;Bahwa terkait Pasal 64 ayat 1 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014disebutkan bahwa pencabutan dapat dilakukan apabila ada cacatwewenang, prosedur dan atau substansi, apabila seorang pejabataparatur sipil negara (ASN) menerbitkan satu ijin diluar dari bataskewenangannya dia dan secara prosedur terjadi kesalahan dalampenerbitan ijinnya bahkan sampai substansinya tidak sesuai denganperuntukkannya, apakah pejabat administrasi negara

yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.

Putusan Mahkamah Agung R.1 ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I,tanggal 28 Pebruari 2007, Nomor : 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan setiap orang, dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis adalahsiapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan artinya setiap orang yangkarena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindakpidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukanpegawai negeri/penyelenggara

negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan, bahwaterdakwa MOHAMAD MAKU, S.Sos dengan identitas selengkapnya diatasHalaman 343 dari 431 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan pula olehsaksisaksi dan terdakwa bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan jabatan sebagai Kepala BagianTata Pemerintahan (Kabag TAPEM) Sekretariat Daerah Boalemo berdasarkanPetikan

menghitung kerugian negara boleh siapa saja,termasuk hakim, tapi dalam perkembangannya berubah yaitu denganadanya SEMA No. 24 Tahun 2016 yang berwenang mendeclear adakerugian negara adalah BPK, sebenarnya SEMA tersebut bukan padasoal menghitung, SEMA tersebut merujuk kembali pada Pasal 10 UUBPK;Halaman 184 dari 331 Putusan Tipikor Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN MtrBahwa mengenai ketentuan batas waktu pengembalian yang ada dalamrekomendasi diatur dalam Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004, hanyaberlaku untuk Penyelenggara

Negara.

Tidak bisa ditafsirkan lagi, pasaltersebut sdh jelas, karena perbuatannya berkaitan dengan yangdilakukan penyelenggara Negara;Bahwa dalam proses perkara pidana, surat dakwaan merupakan acuanmutlak JPU karena memuat fakta perbuatan dan waktu, kecuali adaperkembangan baru dalam persidangan maka diserahkan kepadamajelis;Bahwa secraa spesifik yang harus dibuktikan oleh JPU adalah jikaterdakwa melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa, apakah kontekspenyedia, apakah melanggar prinsip dalam perpres dimuat

., MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (KegiatanPelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri)(masingmasing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yakni terdakwa menjabat selaku PPTKProgram Kemitraan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PariwisataKabupaten Buleleng Nomor: 02/1/2020 tentang Penetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB,;; d. Bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau; f.

yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.

., MAP selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata(Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan LuarNegeri) (masingmasing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah),Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni terdakwamenjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata pada DinasPariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Bupati BulelengNomor 821.2/97/BKPSDM tanggal 8 Januari 2020 tentang PengangkatanPegawai Negeri sipil

korupsi yangdikenal dengan perkara Sertifikat Ekspor, yaitu telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebutatau yang dikenal dengan detournement de pouvoir.Bahwa Penuntut Umum nyatanyata telah keliru dengan menyatakanPemohon Kasasi melanggar UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 khususnyaPasal 3 ayat 1 dan Perpres 70 Tahun 2012 khususnya Pasal 89 yangmerupakan peraturan perundangan di bidang penyelenggaraan Negara yanghanya mungkin dilakukan oleh pegawai negeri penyelenggara

Negara yangmempunyai kewenangan publik sesuai yang diberikan oleh peraturanperundangan sebagaimana terlihat dari isi pasalnya antara lain:1.

ABDUL MALIK HARAMAEN, JAMAL AZIZ,MARKUS NARI, YASONA LAOLY dan 37 (tiga puluh tujuh) anggota Komisi II DPRRI lainnya serta meguntungkan korporasi yakni, Perusahaan Umum Percetakan NegaraRepublik Indonesia (Perum PNRI), PT LEN INDUSTRI, PT QUADRA SOLUTION,PT SANDIPALA ARTHA PUTRA, PT SUCOFINDO, Manajemen BersamaKonsorsium PNRI,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu para Terdakwa menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana selaku penyelenggara

negara yakni Terdakwa Iselaku Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Terdakwa II selaku Pejabatyang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja atauPejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Direktorat Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan (PIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 s/d 2012 sekaligus sebagaiDirektur PIAK, yang karena jabatannya para Terdakwa mengarahkan untukmemenangkan suatu perusahaan tertentu

Batu BorneoPerdana yang beralamat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A1 KecamatanSangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan juga bertempat di Kantor Dinas/BadanPendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur di Kawasan Perkantoran BukitPelangi Kabupaten Kutai Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda, pegawai negeri atau penyelenggara negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Majelis HakimPengadilan Tinggi Riau (Majelis Hakim Tingkat Banding) tidakmemperhatikan, sebagaimana dalam rumusan Pasal 11 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi :"Dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ataupidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) danpaling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawainegeri atau penyelenggara

negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatannya....;2.

serta penjelasannya yang berbunyi :e Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :1.Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi.2.Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi.e Penjelasan Pasal 6 huruf a dan b UU No. 30 tahun 2002 tentang komisipemberantasan korupsi :Yang dimaksud dengan instansi yang berwewenang termasuk badan pemeriksakeuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, komisi pemeriksakekayaan penyelenggara

Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga NonDepartemen.e Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang systempengendalian intern pemerintah yaitu :e Pasal 48 Ayat (2) : Aparat pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :1. audit2.review3.evaluasi4.pemantauan dan5.kegiatan pengawasan lainnyae Pasal 49 ayat (1) huruf a :Aparat pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48ayat (1) adalah BPKP.