Ditemukan 880 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 37/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 29 September 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : Dani K Daulay, S.H
Terbanding/Terdakwa : AHMAD SAFI'I
7936
  • sebagai Direktur CV PILAR DUA INTIPERKASA telah mengembalikan uang ke Kas Umum Daerah Kota Tanjungpinang sebesar RP 25.000.000.( duapuluh lima juta rupiah ) dan pada tanggal 7Desember 2015 Terdakwa telah melakukan penyetoran Ke dua Ke Kas UmumDaerah Kota Tanjungpinang sebesr RP 381.280.534 sehingga total setoran kekas Negara sebesar Rp 406.280.534 ( empat ratus enam juta dua ratusdelapan puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) sesuai dengan buktisetoran Bank Riau Kepri sehingga Uang Muka yang dterima
Register : 14-10-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 48/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
1.Ali Said
2.Arif
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Andi Marwiah
275186
  • Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat dterima ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; DALAM POKOK PERKARA ;1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Putusan perkara No: 48/G/2019/PTUN.Kdi Halaman 48 dari 147 Halaman2.
Register : 01-09-2008 — Putus : 23-12-2008 — Upload : 12-01-2012
Putusan PN POSO Nomor 211/PID.B/2008/PN.PSO
Tanggal 23 Desember 2008 —
13618
  • menunggu SSP dan uangtersebut dititip pada rekening titipan BRI Posodan menurut Ahli uang tersebut milik Negara; Bahwa saksi bagi petugas yang melakukanpelanggaran berupa sanksi teguran, penurunanjabatan dan PHK; Bahwa atas penyimpangan yang dilakukan terdakwaBRI Poso telah melakukan PHK; Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang kepadaBRI Poso sebesar Rp 749.000.000Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pulamemberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut Bahwa benar terdakwa dterima
Register : 18-03-2011 — Putus : 12-07-2011 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 12 Juli 2011 — Ir. Drs. AKAY SUKARYA,MM
6718
  • Cisarua, sedangkan tupoksi saksi adalah melaksanakantugas yang dilimpahkan oleh Dinas ke wilayah kami.Bahwa benar LM3 (Lembaga Mandiri Mengakar pada Masyarakat), bantuan dari Deptanberupa permodalan untuk kegiatan usaha tani di Pontren.Bahwa benar saksi diangkat sebagai pendamping Pontren AlHikrnah berdasarkan suratkeputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang Nomor : 520/9251TP/2009 tanggal14 Oktober 2009.Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai pengajuan proposal.Bahwa benar dana yang cair dan dterima
Register : 19-06-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 8 Nopember 2017 — BONAR PANJAITAN Als BONAR
8419
  • Realisasi prestasi Pekerjaan Fisik yang dterima Halaman 37 dari 149 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdgdaerah sebesar Rp 1.479.845.902,723. Jumlah kerugian/kelebihan pembayaran Rp 1.019.318.642,284. Setoran ke kas Negara atas temuan BPK Rp 121.555.139,005. Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp 897.763.503,28Dibulatkan menjadi Rp 897.763.503,00eocnnnnnn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 ayat (1) Jo.
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 7 Mei 2015 — - ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd.
8356
  • Bahwa sesuai dengan pengakuan masing masing Kepala Sekolah tersebutmengatakan kepada saksi bahwa bantuan dana aspirsi DPR RI tersebutsetelah diambil / dicairkan di Bank, selanjutnya bantuan dana tersebutsebagian diserahkan kepada saksi RUSDY namun saksi tidak tahu jelasnominal pastinya, bantuan tersebut diserahkan kepada saksi RUSDY sebesar40% dari dana yang dterima masing masing sekolah dasar penenrimabantuan dana dimaksud pada saat pencairan dana tersebut, sedangkankepada orang lain saksi tidak
Putus : 11-01-2016 — Upload : 01-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 177/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 11 Januari 2016 — Drs. H. Nur Kodim.Mpd Kejaksaan Negeri Pamekasan
5230
  • ;Bahwa besarnya bantuan yang diterima adalah Rp. 49.690.000, melaluirekening Bank Jatim SMA 5 Pamekasan dan dterima secara bertahapsebanyak 4 kali masingmasing :Tahap I : 40 % x 49.690.000 = 19.876.000 per Lembaga ;Tahap II: 30 % x 49.690.000 = 14.907.000 per Lembaga ;Tahap HI: 20 % x 49.690.000 = 9.938.000 per Lembaga ;Tahap IV: 10 % x 49.690.000 = 4.969.000 per Lembaga ;Bahwa saksi sebagai Kepala sekolah tidak pernah menunjuk rekanan namunrekanan yang datang sendiri setelah adanya pengarahan yang
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 7 Mei 2015 — - MURTALIB,Spd.M.pd
9428
  • Bahwa sesuai dengan pengakuan masing masing Kepala Sekolah tersebutmengatakan kepada saksi bahwa bantuan dana aspirsi DPR RI tersebutsetelah diambil / dicairkan di Bank, selanjutnya bantuan dana tersebutsebagian diserahkan kepada saksi RUSDY namun saksi tidak tahu jelasnominal pastinya, bantuan tersebut diserahkan kepada saksi RUSDY sebesar40% dari dana yang dterima masing masing sekolah dasar penenrimabantuan dana dimaksud pada saat pencairan dana tersebut, sedangkankepada orang lain saksi tidak
Register : 06-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat V : ZULKARNAIN NASUTION
Terbanding/Penggugat I : PT. CITRA ASRI NUSANTARA
Terbanding/Penggugat II : PT. PRIMATAMA KARYA SENTOSA
Terbanding/Turut Tergugat XI : TITA FARIDA SEMBIRING
Terbanding/Turut Tergugat IX : Hj. Maryamah Br. Nasution Binti Husin Nasution
Terbanding/Turut Tergugat VII : Muani Nasution
Terbanding/Turut Tergugat V : Nurmizani Nasution
Terbanding/Turut Tergugat III : Istihsanah Nasution
Terbanding/Turut Tergugat I : H. MUCHRID NASUTION
Terbanding/Turut Tergugat XVI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI HUKUM DAN HAM RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Terbanding/Turut Tergugat XIV : Syahril Sofyan, SH
Terbanding/Turut Tergugat XII : Ade Yulianty
Terbanding/Turut Tergugat X : RAMLI NASUTION
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Mualimah Nasution
Terbanding/Turut Tergugat VI : Shamunasti Nasution
Terbanding/Turut Tergugat IV : Nasrullah Nasution
Terbanding/Turut Tergugat II : SYAHMUDDIN NASUTION
Terbanding/Tu
8479
  • Terbanding II semula Penggugatll/TERLAWANIl pada Rabu tanggal 13 September 2017, diterima oleh WanzimsonSinaga, SH.MHum;Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PNMdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medanyang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembandingtersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihakISTIHSANAH NASUTIONI/sebagai Turut Terbanding VI semula TurutTergugatI/TURUT TERLAWANIII pada Senin tanggal 16 April 2018,dterima
Register : 03-10-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 114/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 11 Desember 2013 — LAZUAR IDEANDI.
10521
  • empatpuluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang hasilnya sebesar Rp.3.341.797.300, (tigamilyar tiga ratusempat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tigaratus rupiah) dan dari nilai tersebut diberikan fee untuk Heri Suseno sebesarRp.223.769.447, (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilanribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang sisanya sebesar Rp3.118.027.853(tiga milyar seratus delapan belas juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus limapuluh tiga rupiah), telah dterima
Register : 04-08-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.THIMOTIUS SUFMELA
2.ALBINUS SUFMELA
Tergugat:
1.DANIEL AMTIRAN
2.KEMONINFO DIRJEND SDP POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I KUPANG
3.PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO
4.NIKODEMUS LAKA
5.BESJA CONDRAT MARKUS
6.EDUARD BIUTBISI
7.YANSEM AMTIRAN
8.YEVERA BABIS
9.ALFONS AMTIRAN
10.BENYAMIN BUAN
11.OSIAS TAMONOB
12.YOHANES KASE
13.BENYAMIN BAUN
14.H. SANDRENG
15.PESANTREN HIDAYATULLAH
16.MARTARIN H TAEK MARKUS
17.AFRIT TOBIAS DETANELU
18.CHRISTOFEL TAEK
19.HEDEN ONAS
20.YULIANUS KANA
21.YERMIAS KANA
22.SUKANDA
23.ALI ANTONIUS
24.ASBEL LAIBOIS
25.TAROCI BABIS
26.PAUD MELATI II BATAKTE
27.BONI EX AMTIRAN
28.DANCE PACE PALO
29.OKTOVIANA ATIN
30.HENDRIK ATIN
31.CHRISTIAN PAPI NENO
32.YUNUS A. LAO
33.YOHANIS SANIT
34.YUNUS KOLE
35.SARLIN LAIBUIS
36.YOKMAN LAIBUIS
37.DAVID BANGKOLE
38.ABIATAR TOAMNANU
39.PAULINA TOAMNANU
40.DAUD SUNI
41.THOMA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
2.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Kupang
12056
  • mengaku selaku pemilik tanah yang sah atas tanahyang telah dibeli dan dikuasai secara fisik oleh Tergugat XV dalamKonvensi/Penggugat Rekovensi merupakan suatu perbuatan melawan hukumsehingga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Meminta gantiRugi Immateril;Menimbang, bahwa menurut sifatnya suatu gugatan dalam rekonpensisenantiasa melekat dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan asal (dalamkonvensi), oleh karena itulah dengan telah dinyatakannya gugatan ParaPenggugat dinyatakan tidak dapat dterima
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
502550
  • antardaerah menurut Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah atau upaya keberatan dan banding administrative menurut UndangHalaman 25 dari 224 halaman, Putusan Nomor 94/G/2019/PTUNJKTUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan),sedangkan porsi kecil adalah persoalan beschiking berupa surat keputusanpemberian izin.Demikian ilustrasi unum dari permasalahan sengketa a quo yang menurutTergugat harus disampaikan kepada Majelis Hakim demi lengkapnya datadan informasi yang dterima
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 95/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
262324
  • JKT.administrasi pemerintahan (baik melalui penyelesaian perselisihan antardaerah menurut Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerahatau upaya keberatan dan banding administratif menurut UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), sedangkan porsikecil adalah persoalan beschiking berupa surat keputusan pemberian izin;Demikian ilustrasi umum dari permasalahan sengketa a guo yang menurutTergugat harus disampaikan kepada Majelis Hakim demi lengkapnya data daninformasi yang dterima
Register : 21-01-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 18 Mei 2020 — Penuntut Umum:
RYAN ASPRIMAGAMA, SH
Terdakwa:
AGUS SALIM ALIAS AGUS BIN DJAMHARI S
15652
  • pekerjaan Saksi sejak tahun 2000 sampai sekarang adalahselaku petanipada lahan sendiri di Desa Beno Harapan dan sejak tahun2005 sampai sekarang diangkat menjadi Ketua Adat Desa BenoHarapan oleh Camat Muara bengkal Kabupaten kutaiTimurberdasarkan Surat keputusan Nomor: 1 tahun 2005, tanggal 08Juni 2005 tentang Pengangkatan Kepala Adat Desa dalam WilayahKecamatan Muara Bengkal;Bahwa selaku Kepala Adat, Saksi mendapat honorarium setiapbulannya sejumlah Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)yang dterima
Register : 26-09-2018 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Tjb
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat:
1.SADIMAN
2.MESINEM
3.RETINEM
4.SUKAMTO
5.SUYANTI
6.MISNO
7.SUMANTO
8.SYAHMENAN
9.PANIMAN
10.MIJEN
11.RIDWAN SIANIPAR
12.MANIJO
13.MISRIANI
14.EDI SANTOSO
15.MUSLIM
16.JUMADI
17.JENAH
18.SAYID
19.DIMIN
20.PONIMAN
21.SUKADI
22.PAIMAN
23.NARLI
24.NGATINO
25.JUHARI
26.ADI SANTOSO
27.NURHAMDAN
28.MISNO
Tergugat:
1.PT SOCFINDO
2.PT SOCFINDO
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA ADMINISTRASI KABUPATEN ASAHAN
6.PARDI
Turut Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA, SELAKU KEPALA DAERAH PROVINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA
9620
  • Bahwa, oleh karena adanya tuntutan putusan serta merta yangtelah diajukan Para Penggugat dan dimintakan juga tuntutan uang paksasecara bersamaan, maka menurut hukum kedua tuntutan tersebut harusdinyatakan tidak dapat dterima ;78.Bahwa, Tergugat juga MENOLAK petitum poin 14 gugatan ParaPenggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat memohon putusanserta merta/terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi,Verzet, dan Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar bij Voorraad), karenaHalaman 61 dari 153
Putus : 03-05-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 164/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg.
Tanggal 3 Mei 2016 — IMAM SETIAWAN bin SUKEMI (TERDAKWA)
82175
  • Saksi Kusmono :Bahwa jenis bibit kelapa yang dterima tersebut katanya jenis genjah entog namun saksitidak tahu pasti, dari label yang berwarna merah muda tertulis genjah entog, saksimenerima pada bulan November 2014.Bahwa jumlah bibit kelapa yang diterima sebanyak 1000 batang beserta pupuk organiksebayak 2 ton.Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok tan tidak pernah mengikuti pelatihan caramenanam bibit kelapa genjah entog hanya mengikuti sosialisasi di Desa Sibalung olehBapak Bupati dan orang Pemda pada
Register : 11-09-2017 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 11-07-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor /Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 29 Januari 2018 —
215136
  • Vikri Abadi Group tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan/fisik dilapangan, karena terdapat kegagalan Kontruksi dimana keadaan hasilPekerjaan yang tidak sesuai dengan sfesifikasi pekerjaan sebagaimanadisepakati dalam kontrak baik sebahagian maupun keseluruhan sebagaiakibat kesalahan Penyedia Jasa, juga terdapat kegagalan bangunanyaitu dimana keadaan bangunan yang setelah diserahterimakan olehpenyedia jasa kepada PPK (Arbani Noerwawi) dan terlebih dahuludiperiksa dan dterima oleh Panitia PPHP menjadi
Putus : 31-03-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 31 Maret 2015 — H. MURMAN EFFENDI, S.H., M.H
180152 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Novum Keempat (ke4) Asli Akte Notaris No. 28 Tanggal 16 September2011 tentang Pernyataan PIRIN WIBISONO Anggota DPRD KabupatenSeluma, dterima oleh Pemohon PK/ H. MURMAN EFFENDI dan KuasaHukum AIZAN DAHLAN, SH, MH dan Kantor Hukum AIZAN DAHLAN,SH, MH & REKAN atas persetujuan PIRIN WIBISONO pada tanggal 25Juli 2012 ;5. Novum Kelima (ke5) Asli Akte Notaris No. 29 Tanggal 16 September2011 tentang Pernyataan 16 Orang Anggota DPRD Kabupaten Seluma,diterima oleh Pemohon PK/ H.
Register : 28-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp
Tanggal 28 Maret 2018 — Penuntut Umum:
SAMHORI, SH
Terdakwa:
KURNIADI BIN SANDI
69263
  • Dan kebetulan terdakwa juga menjadiPIC dan bertanggung jawab untuk setiap masalah yang berhubungan dengansistem dan jaringan yang ada di Pertamina Pangkal Balam sehingga tidakterganggu operasional di Pertamina Pangkal Balam.Halaman 124 dari 208 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN PgpBahwa benar, mekanisme ketika tagihan datang dari vendor diterima olehpihak/bagian yang bersesuaian dengan tagihan tersebut , sebgaian contohuntuk tagihan yang bersifat umum seperti kesehatan , hotel , tiket dterima olehfungsi
Upload : 26-10-2017
Putusan PN GARUT Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Grt
MAMAN SURYAMAN Dkk
6331121
  • MAMAN SURYAMAN, dansaksi memiliki bukti penyerahannya.Dari uang yang telah dterima dengan total sebesar Rp.3.148.000.000, (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta rupiah)tersebut, saksi tidak menerima keuntungan berapapun.Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kesepakatan dengan orangorangyang meminta bantuan untuk menjadi PNS, apabila Surat Keputusan(SK) Pengangkatan mereka menjadi PNS telah terbit dan dilantikmenjadi PNS, barulah mereka akan membayar sisanya yang akanmenjadi bagiannya sebesar Rp. 20.000.000