Ditemukan 8731 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses moruk madur modis mondus movus madus morus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-09-2014 — Upload : 15-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 September 2014 — LABORA SITORUS
506 — 374 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Modus lainnya yang seringkallidigunakan oleh para penyelundup BBM untuk mendapatkan atau meraupkeuntungan besar dengan merugikan keuangan Negara dengan caramembeli BBM di tempat lain bukan di Pertamina atau membeli BBMbersubsidi kKemudian menjualnya dengan harga nonsubsidi.Bahwa kapal Batamas Sentosa adalah kapal PT.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk
Tanggal 27 Oktober 2020 — SUMADI Bin ATMO DIMEJO
360 — 365
  • Hal ini jelas dapat dilihat pada penjelasanumum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut: Agardapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikianrupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianformil dan materil.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 07-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum: 1.SUPARDI, SH. 2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH 4.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH 5.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: YOFANI BANDARI,Amkl.
211 — 130
  • /PN Tte.pouvoir dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsephukum pidana dapat dipararelkan dengan daad van willekeur atau tindakan yangsewenangwenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan diatashukum dalam hukum administrasi;Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (strafmodus), untukmembedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiaporang yang melakukan perbuatan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
259 — 162
  • Bahwa dapat Ahli jelaskan sekat / batas antara delik pertambangandan delik korupsi dapat saya contohkan dalam suatu modus, sebagaiberikut :Bahwa DELIK PERTAMBANGANO Pertambangan tanpa izin;O Laporan Palsu RKAB;O Izin eksplorasi, tapi melakukan operasi produksi;O Menampungan memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualana mineral dan batubara yangbukan pemegang IUP;O Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;O Pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai (dinapus
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
302 — 207
  • Bahwa dapat Ahli jelaskan sekat / batas antara delik pertambangandan delik korupsi dapat saya contohkan dalam suatu modus, sebagaiberikut :Bahwa DELIK PERTAMBANGANO Pertambangan tanpa izin;O Laporan Palsu RKAB;O Izin eksplorasi, tapi melakukan operasi produksi;O Menampungan memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualana mineral dan batubara yangbukan pemegang IUP;O Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;O Pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai (dinapus
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 26-10-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 269/PID/2021/PT DKI
Tanggal 7 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ABDULLAH NIZAR ASSEGAF Diwakili Oleh : ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHRISTINA NATALIA., SH
229 — 168
  • uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal378 KUHPidana dan dakwaan kedua Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan pada faktafaktahukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukumtersebut diambil alin oleh Majeis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbanganhukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding denganpenekanan pada Modus
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1184 — 1597
  • Bahwa dapat Ahli jelaskan sekat / batas antara delik pertambangandan delik korupsi dapat saya contohkan dalam suatu modus, sebagaiberikut : Bahwa DELIK PERTAMBANGANO Pertambangan tanpa izin;O Laporan Palsu RKAB;O Izin eksplorasi, tapi melakukan operasi produksi;O Menampungn memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualana mineral dan batubara yangbukan pemegang IUP;O Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;O Pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai (dihapus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
149 — 46
  • Objek norma(normgedrag) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang,diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidakdikerjakan oleh norma (operator norma atau modus perilaku).Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan katabarang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni Suatuistilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsurpasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasisebagai pendukung hak dan kewajiban yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1171 — 664
  • Di dalam prosespengadaan barang dan jasa ada berbagai macam modus korupsi yang bisa terjadidalam banyak tahap, bisa dalam tahap pra perjanjian dari pengadaan barang dan jasaitu maupun bisa terjadi pada saat setelah adanya perjanjian pengadaan barang danjasa tersebut.Berhubungan dengan tender dalam pemahaman Ahli, tender ini dalam pra jadisebelum ada pengadaan barang dan jasa disini boleh jadi terjadi korupsi diantaranyaadalah berupa mark up berkenaan dalam hal itu.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
226 — 60
  • Objek norma (normgedrag) adalah perbuatanatau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, ataudiberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (operator normaatau modus perilaku).Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan katabarang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni Suatuistilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsurpasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau Suatu korporasisebagai pendukung hak dan kewajiban yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
2042 — 1703
  • dirampas untuk negara, namun apabilaberasal dari sumber yang sah dapat dikembalikankepada pemilik yang sah/yang paling berhak.Bahwa berkaitan dengan adanya percampuran antarauanguang yang diduga berasal dari hasil tindak pidanadan uanguang hasil usaha yang sah, mengenai hal iniyang jelas sebagian merupakan hasil tindak pidana dansebagian lagi jika memang sumbernya sah berarti uangtersebut sah, namun sebenarnya dengan mencampuruang yang sah dengan yang tidak sah hal tersebutmerupakan salah satu modus
    diyakini kebenarannya.Kecuali dokumendokumen yang disampaikan oleh Terdakwa, tidak ada satusaksi pun yang menguatkan keterangan Terdakwa, meskipun Majelis Hakimtelah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menghadirkan saksisaksiyang meringankan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkanasal usul harta kekayaan telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa.Menimbang, bahwa secara umum transaksi tunai menjadi modus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
193 — 68
  • Didalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan :Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana yang diatur dalam Undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa,sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil danmateriil.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
DRS.H.PARDAMEAN SIREGAR,M.AP
137 — 29
  • ., sering sering melakukan modus yangsama seperti yang di lakukan dengan pengadaan Buku pendidik SD danSMBP.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-11-2015 — Putus : 18-03-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 18 Maret 2016 — ABUBAKAR UMANAHU, SPdl
73 — 28
  • memusuhi hukum ;Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalamkonsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep dtournement de pouvoirdalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsep hukumpidana dapat dipararelkan dengan daad van willekeur atau tindakan yang sewenangwenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan diatas hukum dalamhukum administrasi;Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
1903 — 2215 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Modus ini sama dengan yang digunakan oleh Permai Grup di dalammengumpulkan feefee dan proyekproyek APBN yang umumnya selaludikumpulkan dalam bentuk cash/tunai seperti yang terungkap dalam faktapersidangan yang disampaikan oleh saksi Yulianis, Oktarina Fun, danMohammad Nazaruddin..
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
EFNI EFRIDAH,S.PD.M.PD
130 — 36
  • ., sering sering melakukan modus yangsama seperti yang di lakukan dengan pengadaan Buku pendidik SD danSMBP.;Bahwa setiap mau mengambil uang berkaitan dengan pengadaan bukupanduan pendidik SD dan SMP selalu menjumpai Saksi Heri Syafriansyahdimana EFNI EFRIDAH, S.Pd., M.Pd., sudah menelpon sebelumnya kepadaSaksi Heri Syafriansyah.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan.28.
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU : 1.ADI NUGRAHA, SH. 2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH 3.ABY MAULANA, SH. Terdakwa : AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
369 — 23
  • setelah muncul hasil kejahatan pasal 372, pasal 378 uang tersebut diapakan, ternyata uang tersebut ditempatkan di Bank tapi menggunakan Rekening orang lain, menempatkan hasil kejahatan di Bank menggunakan rekening orang lain itu perbuatan menyamarkan, menyembunyikan, kenapa bisa dikasanah hukum perbankkan, pemilik uang pemilik rekening, ATM agar seolah-olah bukan miliknya tetapi A yang menguasai, itulah yang disebut menyembunyikan uang tetapi penguasaan A bebas menggunakan uang tersebut;- Bahwa Modus
    TPPU yang pertama adalah menggunakan uang, modus yang kedua adalah menggunakan identitas palsu, modus yang ketiga kalau yang membelanjakan membeli aset barang bergerak atau tidak bergerak tetapi menggunakan hasil kejahatan kemudian di atasnamakan orang lain, membelanjakan itu artinya menyamarkan, menyembunyikan, menyembunyikan unsurnya beda pake rekening, itu menempatkan, kalau membelikan mobil, tanah rumah atasnama orang lain adalah membelanjakan, hasil kejahatan untuk jual beli mobil modusnya
    ketika TPAnya belum ada putusan, tapi ada dugaan tetapi tidak pernah ada putusan, kenapa bisa, misalnya pelaku meninggal dunia, di TPAnya tidak sampai pada putusan itu dimungkinkan, kemudian TPPU muncul dari Stand alone Money Laundry pasal 69 asetnya itu aset recovery nya penyitaannya kurang pasalnya dimungkinkan menggunakan TPA yang tidak selesai karena pelakunya meninggal dunia;- Bahwa ahli hanya menerangkan TPPU dan TPA karena Ahli di Direktorat Pusat Pelaporan Analisis;- Bahwa dalam TPPU ada modus
    Jawa Timur sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 660 atasnama ALFARIZI, seharga Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan ahli yakni ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H sebagaimana di sampaikan di persidangan yang menerangkan bahwa Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Modus yang sering dipakai juga adalah skema Gali Lubang Tutup Lubang, dimana pelaku akan mencari
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
446 — 122
  • Misalnya kalausaudara tidak memberikan maka isteri sSaudara akan saya pertunjukkanmembuat malu maka itu dalam Pasal 369 termasuk sesuatu yangmerupakan modus bahwa akan membuat menyiarkan berita tentang kitatermasuk dengan kekerasan. Dalam Pasal 368 itu kekerasan atau ancamankekerasan yang berhubungan dengan keselamatan kita dan Pasal 369 itujuga membuat kita dalam posisi keterpaksaan karena berhubungan bahwakalau kita tidak melaksanakan itu akan disebarkan rahasia kita.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
174 — 97
  • Hal tersebut jelas dinyatakan dalampenjelasan umum UU tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agardapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana yang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskan sedemikan rupasehingga meliputi perbuatan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian materiil danformil.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
264 — 280
  • Hal tersebut jelasdinyatakan dalam penjelasan umum UU tersebut, yang dikutip berbunyisebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakincanggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam UndangUndangini dirumuskan sedemikan rupa sehingga meliputi perbuatan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secaramelawan hukum dalam pengertian materiil dan formil.