Ditemukan 8757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses moruk model modis mondus morus madus modul
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Nopember 2016 — - GATOT PUJO NUGROHO, ST.,M.Si (TERDAKWA)
249 — 70
  • dengangubernur;Bahwa Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) adalah untuk gubernur 200 jtkeatas, wakil gubernur dibawah 151 jt 200jt, 100150 sekda dan 100jtkebawah kepala biro keuangan ;Bahwa ada temuan BPK terhadap SKPD Kesbang Linmaspol 20122013berdasarkan surat teguran tanggal 18 Juli 2013 pertanggungjawabanyang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 14.325.000.000, yangbelum di pertanggung jawabkan Rp. 75.198.784.000, berdasarkanglobal;Khusus Kesbanglinmaspol jumlah item hibah dan bansos 157 item;Bahwa modus
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
199 — 96
  • Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggariskan bahwapengertian secara melawan hukum adalah dalam pengertian formil maupun materil.Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yangdikutip sebagaiberikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin ABDUL LANI Alm
95 — 47
  • Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
836 — 654
  • Namun dalam proses identifikasi yang dilakukanKementerian Lingkungan Hidup tidak pernah berlangsung secara realtime, baru pada tahun 2014 BNPB melakukan operasi rekognisi secarareal time di Riau, sehingga BNPB berhasil menentukan motif,mengidentifikasi pelaku untuk menentukan modus. Hal ini lah yangsamapai saat ini tidak pernah dilakukan oleh Kementerian LingkunganHidup.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
96 — 69
  • Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
ELFINA RAFIDAH, ST Binti KASMAN.
122 — 75
  • Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 27 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
282 — 584
  • RIFAI, M.Si; Bahwa selaku Ahli tindak pidana pencucian uang, ahli menjelakan:Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, terdapat modus atau tipologi daripelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartakekayaan hasil tindak pidana yaitu dengan meminjam atau mempergunakanrekening atas nama orang lain untuk menampung atau menempatkan hartakekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan agar harta kKekayaan hasil tindak pidanatersebut sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir.LUCIA IZZAK,MH.
253 — 334
  • Hal tersebut jelas dinyatakandalam penjelasan umum UU tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut :Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuanganNegara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskan sedemikanrupa sehingga meliputi perbuatan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianmateriil dan formil.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
94 — 50
  • Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST Bin H. ABDUL KARIM JOHAN Alm
134 — 327
  • Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 13 Mei 2016 — SATUM
132 — 51
  • Demikian pula ketika danadana tersebut mengalir ke pihakpihak lain yang sesungguhnya tidak ditunjukoleh Negara, yaitu pekerjaan dilimpahkan kepada Stanley Pirslow;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis aliranaliran danasecara tidak sah tersebut dan melalui modus operandi yang melanggarketentuan, telah mendatangkan kekayaan, baik kepada diri Terdakwa sendirimaupun kepada orang lain;Halaman 370 dari 437 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2015/PN AmbMenimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/ Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna
Tanggal 18 Januari 2017 — MUSLEM SYAMAUN, S.Sos Bin SYAMAUN
130 — 346
  • memusuhi hukum ;Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenangdalam konsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep dtournementde pouvoir dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalamkonsep hukum pidana dapat dipararelkan dengan daad van willekeur atautindakan yang sewenangwenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atautindakan diatas hukum dalam hukum administrasi;Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Nopember 2016 — Pidana - HILDA RIZQY
302 — 141
  • megatakan bahwa untukmengirim uang kepada saksi dari Pakistan melalui rekening moneychanger di Indonesia;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rekeningrekening atas namaNISIA LUTFIANI, ERNAWATI, M ABU FATHI ASH SH selama inidigunakan dan dikuasai oleh jaringan terdakwa HILDA RIZQY danHalaman 295 dari 368 hal.Putusan No.910/PID.Sus/2016/PN.JKT.PST.KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias MIKE dkkuntuk menerima / melakukan penitransferan terkait dengan jaringanperedaran gelap narkotika dengan modus
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 19-02-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 8 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
158 — 52
  • Di dalam Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan : "Agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomiannegara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalamUndangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara*"melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — AMIR HAMZAH Bin MAKMUR
86 — 15
  • Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delikformil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsurperbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibaty;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999 : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — Pemohon Kasasi II / Terdakwa : Drs. JOHANES GLUBA GEBZE Alias JOHN ; Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE
231 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi dalam kasus pengadaansouvenir kulit buaya ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh Terdakwa atauTindak Pidana Korupsi seperti ini tidak mungkin berdiri sendiri.
    bertentangan dengan Pasal 205 Ayat (3) dan Pasal 216 Ayat (5)Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah ;Bahwa oleh karena pembayaran atas tagihan dari rekanan PengrajinKulit Buaya tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa KwitansiPembayaran dan Nota Pengambilan serta jumlah uang yang harusdibayarkan oleh Pemda kepada Pengrajin Kulit Buaya dan pencairananggaran yang tidak sesuai dengan persyaratan dan mekanismeprosedur pembayaran adalah suatu modus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1699 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO. LTD. SINGAPORE BRANCH VS PT. INDO LAMPUNG PERKASA, dkk.
329 — 239 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Masazumi Hasegawa;Title: General Manager/Industrial Plant Department;modus rekayasa dilakukan dengan cara sebagai berikut:3.1.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
119 — 113
  • Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi(strafmodus), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atauuntuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederechtelijk) iniMenurut Mr. D.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT.
139 — 48
  • Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 13 Mei 2016 — Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si
105 — 41
  • Hal tersebut menimbulkankeyakinan Majelis jika atas perobuatan Terdakwa dan penyimpanganpenyimpangan yang terjadi di bawah kekuasaanya terdapat kepentingankepentingan pribadi, sehingga danadana bisa mengalir secara melawan hukumkepada setidaknya 2 (dua) kontraktor 15 Gt dan 30 GT di mana danadanaditransfer ke rekening mereka;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis aliranaliran danamelalui modus operandi yang melawan hukum telah mendatangkan kekayaankepada pihakpihak yang terlibat dalam proyek