surat perjanjlan kontrak kerja No. 02/SPKK/IX/2017,tanggal 28 November 2017;4 (empat) lembar rencana anggaran dan blaya jenis kegiatanPosyandu, embung air, sarana prasarana olahraga dan MCK;Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentangpengelolaan keuangan desa bagian Ill penatausahaan pasal 35 sertaPermendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) peraturan Bupati Bandung No. 7 tahun2017 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana perimbangan desadi

WINARNO sebagai KAUR dan Kepala desadi Desa Alkausar untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut hanya untuk mengklaimsebagai aksi supaya PT.

Bahwa, menurut Saksi apabila ada penyelewengan penyelewengan Dana Desadi tingkat Gampong, Sekretaris dan Bendahara pasti mengetahuinya; Bahwa, atas keteranga saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;5. Bustamam, S.E Bin (Alm) Muhammad Ali, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidanakorupsi atau penyelewengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)Kampung Alue Sentang Kec. Manyak Payed Kab.

Bahwa, untuk mempersiapkan dokumen verifikasi di tingkat gampong peranSekretaris yang paling berperan sedangkan Datuk hanya menanda tangani,dan Datuk serta Bendahara yang melakukan pencairan dana ; Bahwa, dalam hal verifikasi ini, Datuk yang paling berkaitan langsung denganSekretariat Tim Dana Kampung Kabupaten Aceh Tamiang, karena padaprinsipnya laporan laporan tersebut dimintai oleh Tim Dana Kampung melaluiDatuk selaku kepala Desa ; Bahwa, setahu Saksi apabila ada penyelewengan penyelewengan Dana Desadi

Menyatakan Barang bukti berupa :1. 1 (Satu) bundel FotoKopi Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017Putusan Nomor : 23/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl Halaman 2 dari 232 Halaman10.11.12.13.14.tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desasetiap desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 20171 (Satu) bundel Asli Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2017 tentangtata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desadi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 20171 (Satu) bundel Asli Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun

SK Bupati Rejang Lebong No. 180.252.IV Tahun 2017 tentangPetunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Dana Desa di KabupatenRejang Lebong TA. 2017 tentang Petunjuk Teknis Pencairan danPenyaluran Dana Desa (DD) di Kabupaten Rejang Lebong TA. 2017tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desadi Kabupaten Rejang Lebong TA 2017;g.

Bahwa berdasarkan Peraturan BupatiRejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian danPenetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebongsebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor: 31Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desadi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017 tanggal 16 Oktober2017 Desa Selamat Sudiarjo menerima Dana Desa dengan Total Pagu DanaDesa sebesar Rp.767.556.300, (tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratuslima

Peraturan Bupati Nomor 12Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) TA 201711. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor180.252.IV Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pencairan danPenyaluran Dana Desa Di Kabupaten Rejang Lebong TahunAnggaran 201712. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Rejang LebongNomor 180.253.1V Tahun 2017 dan 1 (satu) bundel FotokopiKeputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.512.XITahun 2017tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Dana DesaDi

Tupat anak Sidon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayangdan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarketerangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwaterkait dugaan pungutan biaya pembuatan SKU; Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desadi Desa Karya Bhakti; Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Adat Desa Karya Bhakti

.,: Saksi menjelaskan tinggal di Pandan Agung sejak lahir sampaisekarang ; Saksi menerangkan sebelumnya pernah ikut pemilihan Kepala Desadi Pandan Agung; Saksi menjelaskan pernah ikut pemilinan Bupati di Pandan Agung tahun2020; Saksi menerangkan saat pemilihan Bupati mendapat surat Undangan ;Halaman 27 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLGSaksi menjelaskan tidak ikut dalam pemilinan Kepala Desa karena tidakdapat surat undangan;Saksi menerangkan dalam keluarga ada dua orang yang tidakmendapat surat Undangan

Desa Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016, Desa PulutanUtara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud memperoleh anggaranDana Desa sebagai dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp.593.963.000,(lima ratus sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah); Bahwa kemudian Terdakwa selaku kepala desa Pulutan Utara yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 217 Tahun 2015tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desadi

BankMayapada Internasional di Babat Lamongan;Bahwa saksi mengetahuinya pada saat adapanggilan dari Polres Bojonegoro sebagai saksiHalaman 27 dari 69 Putusan Nomor 11/Pid.B /2016/PN.Bjnsehubungan dugaan adanya dugaan tindak pidanaPemalsuan Dukumen/Surat;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desadi Desa Banjarsari Kec. Trucuk kab.

Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,Selisih Pembiayaan (ab) Rp. 0, Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor: 37 Tahun2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap DesaDi Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2018dan Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor: 60 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Tata CaraPembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten ButonSelatan Tahun Anggaran 2019 Tanggal

Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,Selisih Pembiayaan (ab) Rp. 0, Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor: 37 Tahun2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap DesaDi Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2018dan Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor: 60 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Tata CaraPembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten ButonSelatan Tahun Anggaran 2019 Tanggal

20172023 pada tahun 2017 tersebut; Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah dilantik dan sudah melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Morombo Pantai Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara untuk masa jabatan 20172023 sejak terpilin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 123 tahun2017 tertanggal 13 April 2017 tentang Pemberhentian Pejabat PelaksanaKepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilin Hasil PemilinanSerentak; Bahwa sebelumnya pernah juga diselenggarakan pemilinan Kepala Desadi

Bahwa walaupun Tergugatmempunyai hutang itu pun juga Penggugat juga mengetahul mendukungberkaitan utang tersebut waktu Tergugat mencalon diri sebagai kepala desadi desa Bulusari pada 2008 dan akhirnnya Tergugat tidak jadi danmenanggung hutang yang begitu banyak dan itu pun Penggugat sudah tahuberkaitan dengan hutanghutang tersebut tersebut, dan Tergugat masihmemberikan nafkah kepada Penggugat dan biaya sekolah dan biaya hidupuntuk anak buah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (ANAK) yangsekarang

2020:Nefri Tendean: ada permintaan dari hukum tua untuk menyerahkan data SustainableDevelompent Goals (SDGs) tapi tidak diserahkan, serta ikut dalamkegiatan kampanye pilkada tahun 2020;Putusan Nomor : 50/G/2021/PTUN.Mdo Halaman 33 dari 55Irvia PinontoanFilki Meijen TendeanMerfil KembuanRola EngkaNandito Tambuwun: Beberapa kali tidak hadir dalam apel perangkat desa dan tidakdisiplin mengikuti apel;merupakan sekdes desa, beberapa kali mengabaikanpermintaan dari hukum tua (LPJ, LKP, datadata keuangan desadi

., sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di desaAluppang, Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo kepada DPC Partai HANURAKabupaten Wajo kepada Instansi/Pihak yang berwenang tertanggal 7 Agustus2019, yang mana ditindaklanjuti dengan Bukti T10 dengan menyampaikan surattanggal 12 Agustus 2019, perihal : Permohonan Konsultasi dan petunjuk Tertulis,yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsii Sulawesi Selatan, maka ditemukanfakta bahwa Penggugat masih menjabat sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desadi desa

TriLaksono dalam rangka RapatKoorDinasi Proses PelaksanaanPerencanaan Pembangunan Desadi Ruang Pertemuan KelurahanWates45.000,000,0045.000,00 77.Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah diberikankepada Sdr. SriPurniwati dalam rangka Konsultasike DUKCAPIL Kab. KP45.000,000,0045.000,00 78. Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah diberikan kepada Sadr.

PMD Dalduk dan KB45.000,000,0045.000,00 A5.Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah diberikan kepada Sdr.Sri Purniwati dalam rangkaSosialisasi Ketahanan Keluargadan Dampak Kependudukan diBalai Desa SukorenoKec.Sentolo30.000,000,0030.000,00 46.Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah diberikan kepada Sdr.SriPurniwati dalam rangkaSosialisasiTeknis jinPenggunaan SG di Kec.Nanggulan30.000,000,0030.000,00 47.Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah diberikan kepadaSdr.Humam Sutopo pada saatBimtek Penyaluran Dana Desadi

SriPurniwati dalam acara RapatKerja Validasi Data Tanah Desadi Dinas PU PKP Kab. KP45.000,000,0045.000,00 86. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 45.000,00 0,00 45.000,00 Halaman 85 dari 272 Putusan Nomor 9/PID SUS TPK/2020/PT Yyk Daerahdiberikan kepada Sdr. AndrijasSantoso mengantar berkas SPJke Inspektorat Daerah danKonfirmasi Hasil Pemeriksaan 87.Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerahdiberikan kepada Sdr.

dalil Penggugat yang pada pokoknyamenyatakan bahwa penerbitan surat keputusan Tergugat telah memenuhiketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor: 9 Tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986,sehingga harus dinyatakan batal; Menimbang, bahwa yang menjadi objektum litis dalam sengketa aquo berupa Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 888/05/2014, atasnama Sad Bambang Premadi (Vide bukti P.8 = T.6); Menimbang, bahwa Penggugat awalnya adalah Sekretaris/Carik Desadi

dandicermati dari waktu pengesahan peraturan daerah tersebut dandikaitkan dengan UndangUndang Nomor 53 Tahun 1999 yangmenjadi dasar terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, dapatdisimpulkan bahwa penetapan peraturan daerah tersebutbertentangan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4UndangUndang Nomor 53 Tahun 1999; (Bukti P1)Bahwa asalusul Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa RimbaMakmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar tersebut adalahunit pemukiman transmigrasi yang telah didefinitifkan menjadi desadi

nnnnnnnnnnn nnn aneMenimbang, bahwa kalaupun bukti pembayaran pajak tersebut hendak dipergunakansebagai permulaan surat bukti menurut hukum, maka haruslah dikuatkan lagi oleh alat bukti sahlainnya yang ada persesuaian atau kecocokan dengan tanda pembayaran pajak yang bersangkutan ;Halaman 51 dari 61 Putusan No 13/Pdt.G/2015/PN RnoMenimbang, bahwa terhadap bukti P.1,P.2,P.3 tersebut, didukung pula oleh keterangansaksi Penggugat, yaitu Benyamin Kay yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Desadi

Penggugat dan Penggugat IImerasa sangat nyaman dan kami setiap tahun dapat hasil tanam tumbuhyang ada di atas tanah yang dimaksud;Bahwa sekitar pertengahan tahun 2006, Penggugat mendapat kabarmelalui telepon dari Kepala Desa setempat dan perkataan Kepala Desadi dalam teleponnya, mengatakan Penggugat dan Penggugat Il, apakahkamu sudah jual tanah yang kamu punya itu, kalau sudah jual beri tahusaya, sayakan Kepala Desa, jawab Penggugat dan Penggugat II belumdan telepon dimatikan;Bahwa mendengar jawaban

Saat itu Saksi berpamitan kepada ibu Saksi untuk pergi bermain.Kemudian Saksi langsung diajak ke bangunan yang mirip seperti balai desadi tepi Telaga Semugih saat itu tibatiba anak korbanberkata AYO SAIKIWAE AYO SEKARANG AJA, Saksi menjawab SAIKI APANE sekarangapanya?

Banyuasin atasnama Karjaya sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ulak Paceh KecamatanLawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan tanggal 31Oktober 2019 (vide bukti P9 = T1);Menimbang, bahwa Pengadilan melalui Majelis Hakim berdasarkanPasal 83 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara telah memanggil pihak terkait atas namaPaisol, Yusmeli, Yuli Yusro dan Wawan Suddajal, yang merupakan pejabatyang baru dilantik menggantikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desadi