Ditemukan 902 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peradilan perudian peralian peradin perjudian permadian peraduan pegadian perajian peranian perapian
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
H. BADRUZZAMAN ISMAIL, SH, M.Hum
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
Drs. H. SAIDAN NAFI, S.H.,M.HUM
190 — 71
  • Disimpulkan tidak patut karena Pemerintah Aceh menolak hasil Mubes,tidak mengukuhkan Ketua dan Formatur terpilin, padahal pelaksanaanMubes MAA 2018 diketahui oleh Pemerintah Aceh, bahkan dibukasecara resmi oleh Sekda yang mewakili Gubernur Aceh.Bahwa Keputusan Tergugat (yang telah megeluarkan objek sengketa dan objek sengekta Il) sebagaimana telah diuraikan di atas,bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004tentang Peradian
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 09-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 559/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat : MAGDARENTHA NAINGGOLAN Diwakili Oleh : DAVID ONDIAN PANGGABEAN, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat : TIOMINAR TAMBUNAN
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK MANDIRI, TBK. KANTOR CABANG PEKANBARU SUDIRMAN BAWAH
71 — 57
  • tidak mengubah ataumenambah pokok gugatan, sebagaimana diatur dala ketentuan Pasal 127Reg/ement of de Rechtsvordering (Rv), yang pada pokoknya menyatakan :Hal 27 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya, tanpa bolehmengubah atau menambah pokok gugatannyabahwa demikian juga dengan Batas Waktu untuk mengajukan perubahangugatan, telah diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Buku IIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradian
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-01-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN MAUMERE Nomor 2/PDT.G/2016/PN Mme
Tanggal 14 Juni 2016 — -TUAN RICHARD WLADISLAUS JANISZEWSKI -1. HOTEL PONDOK DUNIA LAUT / SEA WORLD CLUB HOTEL 2. CV. YASPEM SARANA 3. TUAN HEINRICH BOLLEN
179 — 81
  • Dan sudah sangat jelas, bahwa ketika Penggugatmendalikantentang masalah Ketenagakerjaan, maka lembaga peradian syangmenyelesaikannya adalah Peradilan Industrial Pancasila.(vide Gugatan Penggugat halaman 2 garis datar kedua tentang status hak atas tanah berikutbangunan, dan halaman 3 garis datar pertama tentang Ketenagakerjaan).Oleh karena itu materi gugatan model ini masuk kategori gugatan yang kabur atau obscuurdan bahkan absurdum.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 21-06-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 46
  • Menunda pemeriksaan Perkara Nomor : 1032/Pdt.G/2021/PA.Pbrsampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan peradian umumyang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;4.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 455/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 28 Februari 2019 — IR. TAGOR PANDAPOTAN SIMANGUNSONG VS DEWAN KOPERASI INDONESIA,DKK
102 — 24
  • menyatakan Memerintahkan Turut Tergugat secara administerasiuntuk mencoret dalam daftar Buku Tanah yang dipelihara Sertifikat Hak MilikNomor 1104 Sei Sikambing D tanggal 8 Agustus 2007 terdaftar Atas namaT.FERDINAN SIMANGUNSONG, Dicoret Kemudian di atas namakan DewanKoperasi Indonesia (DEKOPIN ) Wilayah Propisi Sumatera Utara ;Bahwa pertimbangan dan amar tersebut adalah pertimbangan dan amaryang telah melampaui kewenangannya, yang mana Majelis Hakim pada TingkatPertama adalah Majelis Hakim pada Peradian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 06-10-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 23 Maret 2016 — YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
222 — 123
  • dalam perkara ini, maka akan terlihat jelas adanya bahwa objeksengketa adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka(9) UndangUndang No. 51 tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 5 tahun 1986 joUndangUndang No. 09 tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka (8) UndangUndang No. 09tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 5 tahun 1986tentang Peradian
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 29-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 101/G/LH/2019/PTUN.SBY
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
1.NINIK CHRESTIANA HARIJANTO
2.SULISTINA
3.SUHENDRA
4.SATRYADI SOEYATNO (PATRICK)
5.HARIONO NGONO
6.BING BEDJO TANUDJAJA DRS.
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
PT. ALPEN AGUNGRAYA
694 — 411
  • Bahwa, untuk ijin pendirian rumah sakit salah satu syaratnya adalah iinlingkungan harus dilengkapi, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatanitu ada ijin gangguan, ada IMB dan sebagainya termasuk kajian dampaklingkungan tapi dalam konteks Amdal karena dia nanti arahnya keUKLUPL 5 222222 nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnne Bahwa, ketika masyarakat ini merasa dirugikan karena didalam kajianrumah sakit tidak diikut sertakan apabila dia sudah memenuhi syaratsebagai objek sengketa, berdasarkan UndangUndang Peradian
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 9/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
FAHRUL AHMAD ABDULLAH
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
512 — 535
  • Khairun, Nomor 1861/UN44/KP/2019Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai MahasiswaUniversitas Khairun, atas nama Fahrul Anmad Abdullah W Bone tertanggal12 Desember 2019.Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek GugatanKewenangan Mengadili:Bahwa objek gugatan adalah keputusan produk tertulis Pejabat Tata UsahaNegara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana ditentukanPasal 1 ayat (9) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang 5 Tahun 1986 Tentang Peradian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-07-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/PID.SUS/2012
Tanggal 31 Juli 2012 — Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA ; JPU
51 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dikeduatingkat peradian yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,(lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta Pid/TPK/2012/PN.PDG.yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan NegeriPadang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2012 Jaksa PenuntutHal. 55 dari 63 hal. Put.
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus
Register : 07-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN KALABAHI Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb
Tanggal 31 Januari 2022 — Pemohon:
ALBERTH NIMROD OUWPOLY, SPd., M.SI
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KALABAHI selaku PENYIDIK
153 — 72
  • Oleh karena itu, audit internalhanya untuk kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaranyang bersifat administrasi;Bahwa dalam sistim peradian pidana payung hukumnya adalah KUHAP,tetapi setiap sub sistim dibenahi dengan undangundang sektoral masingmasing.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 17-04-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 29/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 15 Nopember 2017 — Penggugat:
M. NUR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO
Intervensi:
1.HADIYAH
2.JUDDA
3.RATNA
4.HERMI
89 — 32
  • Bahwa Penggugat menyatakan adanya unsur yang dirugikan atau merasadirugikan, sudah sangat jelas merupakan hak keperdataan sehinggaKompetensi Absolut Lembaga Peradian Umum mengenai kepemilikan,sebagaimana diatur dalam Pasa 77 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undangundang RI Nomor 9 tahun 2004Jis Undangundang Republik Indonesia Nonior 51 Tahun 2009 denganberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Umum) untuk menentukan pemilikyang sebenarnya dan Putusan dimaksud telah memperoleh
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 05-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 244/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 24 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT BANK J TRUST TBK dahulu disebut PT BANK MUTIARA dan dahulu disebut PT BANK CENTURY TBK Diwakili Oleh : PT BANK J TRUST TBK dahulu disebut PT BANK MUTIARA dan dahulu disebut PT BANK CENTURY TBK
Pembanding/Tergugat II : Ny. KATRINA SIAGIAN Diwakili Oleh : Miftahul Hadi, S.Ag., SH., Dkk
Pembanding/Tergugat III : PT BAHANA WIRYA RAYAdalam hal ini diwakili H. SATIRI bin H. DJOBOR selaku Direktur Utama
Terbanding/Penggugat I : ROTENDI sebagai Direktur PT. TJITAJAM
Terbanding/Penggugat II : JAHJA KOMAR HIDAJAT sebagai Komisaris PT. TJITAJAM
Terbanding/Turut Tergugat I : BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH., SE., MH
Terbanding/Turut Tergugat II : JAUHAR ARIFIN, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : HARRY PURNOMO
Terbanding/Turut Tergugat IV : BPN KAB. BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat IV : NIKEN LARASATI, SH Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bogor
Turut Terbanding/Tergugat V : SIGIT SISWANTO, SH
180 — 107
  • Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksadan memutus perkara ini :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 30Januari 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkansehingga Pembanding semula Tergugat III, Pembanding Il semula Tergugat IIdan Pembanding III semula Tergugat berada dipihnak yang kalah, maka harusdihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradian
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 88/PDT/2019/PT PTK
Tanggal 14 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : SUSEIN KOPUTRA Diwakili Oleh : JAKARIANTO, S.H., Dkk.,
Pembanding/Penggugat II : SUI LAN Diwakili Oleh : JAKARIANTO, S.H., Dkk.,
Pembanding/Penggugat III : MELISSA Diwakili Oleh : JAKARIANTO, S.H., Dkk.,
Pembanding/Penggugat IV : HANDOKO Diwakili Oleh : JAKARIANTO, S.H., Dkk.,
Pembanding/Penggugat V : JESSICA Diwakili Oleh : JAKARIANTO, S.H., Dkk.,
Pembanding/Penggugat VI : KEN WELLY Diwakili Oleh : JAKARIANTO, S.H., Dkk.,
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak
Terbanding/Tergugat III : PT.Bank Permata Tbk,
Terbanding/Tergugat IV : Panin Bank,
137 — 64
  • mengenai kewenangan mengadili adalah ekspsi mengenailingkungan peradian mana yang berwenang memeriksa danmengadili perkara aquo, karena menurut Tergugat danTergugat II bahwa Surat Ketetapan Pajak (SKP), pelaksanaanpenagihan pajak, serta penyitaan untuk melunasi utang pajaksebagaimana posita gugtan angka 4 sampai angka 8 maupunPetittum Gugatan angka 3 yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didadlilkan oleh Penggugat merupakan sengketa Halaman 93 dari 116 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2019/PT PTKpajak
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 60/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 8 April 2021 — Pembanding/Penggugat : BUDI SANTOSO
Terbanding/Tergugat : DEVI TAURISA,
270 — 183
  • sama denganPembanding semula Penggugat, selain itu akibat rangkaian fitnah tersebutmengakibatkan Penggugat sangat tertekan dan sangat membebani pikiran danperasaan Penggugat yang mengakibatkan kesehatan Pembanding semulaPenggugat menjadi terganggu;Bahwa atas penetapan Tersangka tersebut Pembanding semula Penggugatmengajukan permohoan Pra Peradilan tertanggal 15 Mei 2019 yang di daftarkandi Pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor57/Pid.Prap/2019/PN.Jkt.Sel, selanjutnya Pemohon Pra peradian
Pengadilan PA BARRU Perdata Agama
Register : 15-02-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA BARRU Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Br
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
127 — 71
  • Para Turut Tergugat semuanyaberagama Isam, akan tetapi yang dituntut Para Penggugat dalamperkara ini bukan mengenai perkara waris dan atau bukan perkarapenentuan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhuma Isamuhu,penentuan mengenai harta peninggalan Isamuhu, penentuan bagianmasingmasing ahli waris Isamuhu, dan tidak menuntut melaksanakanpembagian harta peninggalan Isamuhu tersebut, maka ketentuanPasal 50 ayat (2) UU RI NO. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan keduaatas UU RI NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradian
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
Ikra S. Alkatiri
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
301 — 169
  • Alkatiri tertanggal 12 Desember2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan.HIm. 3 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.Kewenangan Mengadili1.Bahwa objek gugatan adalah keputusan produk tertulis Pejabat TataUsaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final sebagaimanaditentukan Pasal 1 ayat (9) UndangUndang Republik Indonesia Nomor51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang 5Tahun 1986 Tentang Peradian Tata Usaha Negara.Bahwa objek gugatan telah bersifat konkret
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 23-11-2018 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 919/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
1.Ir. MADE PRABAWA LINGGA, MM
2.KETUT ARYA WIDHI LINGGA AGUNG
Tergugat:
1.SITI Binti RAIN GEPENG
2.ACI Binti SAAN
3.SANIH Binti SAAN
4.RAHMAN Bin SAAN
Turut Tergugat:
1.MISAN Bin SABA
2.Ny. MOMIH AFFANDI
3.SANIN Bin SABA
4.M HATTA
5.OTOM SALIM
6.H JAMAN
7.NA SIOE TJOE
8.NA SIOE KHIM
9.FREDDY TAROREH
10.LINAH SEAN
11.DERAN Bin DESA
12.Ahli Waris dari Alm. AR. AMIRSETIA, SH
13.Kepala Kantor Kelurahan Bakti Jaya D.h. Desa Babakan
14.Notaris PPAT HASRIWATY, SH
15.Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang Selatan
164 — 52
  • Bahwa setelah adanya Putusan Lembaga Peradian, dimana putusantersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijde) atas bidangbidang tanah milik Penggugat quod non, selanjutnya Penggugat mengajukanpendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Nasional (Turut Tergugat XV)sehingga terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 0032/Bakti Jayadan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 0041/Bakti Jaya, namundemikian Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV)mengklaim bahwa
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 07-08-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 29/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 4 Desember 2017 — NANI LANI BINTI NASIUN, SAMAN BIN NASIAN MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, 2. DRS. H. MUSA MA’RUF, M.M., 3. IWAN PRATAMA SUSANTO, 4. EL VIRA GUNA, 5. A R I F I N
190 — 142
  • Bahwa Sertifikat Hak Milik atas Obyek Sengketa yang diterbitkan olehTergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradian TataUsaha Negara yang terakhir telah diubah dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009, karena materi dan substansi obyek sengketamerupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Para Tergugat Il Intervensi denganini
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL, DK vs. MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING
118 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 482 K/TUN/2015hukum pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertamatersebut dikesampingkan dan dibatalkan;Bahwa bukti kekeliruan dan kurang dalampertimbangannya tersebut, Majelis Hakim telah salahmemaknai ketentuan Pasal 56 ayat (1) terhadap SuratGugatan Penggugat, yakni:Berdasarkan faktafakta persidangan, dengan mencermati SuratGugatan Pengugat terbukti tidak memenuhi syaratsyarat formalpenyusunan gugatan yaitu tidak terpenuhi syarat formal dansyarat materil dimaksudkan dalam Hukum Acara Peradian
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 8/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
Arbi M. Nur
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
459 — 362
  • Out) sebagai Mahasiswa UniversitasKhairun, atas nama Arbi Muhammad Nur, tertanggal 12 Desember 2019;Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan;Halaman 3 dari 97 Halaman Putusan Nomor 8/G/2020/PTUN.ABNKewenangan Mengadili:1.Bahwa objek gugatan adalah keputusan produk tertulis Pejabat TataUsaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimanaditentukan Pasal 1 ayat (9) UndangUndang Republik Indonesia Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang 5 Tahun1986 Tentang Peradian