2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tin dak Pidana Koru psi sebagaimana diubah den gan UU Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Koru psi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa ia Terdakwa JOHAN TANCHO selaku Wakil Direktur CV.

Menyatakan Terdakwa JOHAN TANCHO tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana memperkaya din i sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primairdan oleh karenanya terdakwa

;Menimbang, bahwa didafam Dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa telahdidakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan Dakwaan Kesatu SubsidairTerdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan,Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak terdapat adanya alasan pemaafyang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapatmenghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka denganmengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Terdakwaharuslah dijatuhi pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti.

tersebut, memperkaya terdakwa Erik Ismunandar, ST sebesarRp. 199.285.329,39 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluhlima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) danmemperkaya saksi Muhammad Suhaimi Bin Tukacil sebesar Rp.43.000.000, (empatpuluh tiga juta rupiah).Perbuatan terdakwa ERIK JISMUNANDAR, ST bersamasama dengan saksiMUHAMMAD SUHAIMI Bin TUKACIL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkaraterpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangPutusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal 21 dari 186No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Selatan,terdapatkerugian Negara sebesar Rp.237.853.939,45, .Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita AcaraPersidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuandalam putusan ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahTerdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secarasubsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3. jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun

Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPyang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

., MM binti H.NUNSANAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR;Bahwa ia Terdakwa MEGAWATI, S.IP.. MM BINTI H.NUNSANAH sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Nip.19740601.199303.2.003 dan selaku) Bendahara Pengeluaran BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kab.

TingkatPertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yangterbukti dipersidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, olehkarenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikanpertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat bandingsebagai berikut dibawah ini;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yangberbentuk alternatif subsideritas, sehingga majelis hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsungdakwaan alternatif Kesatu yaitu Primair Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)22,hurup b, ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) hurup b, ayat (2)dan ayat (3) Undangundang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI No.20 Tahun 2001 tentang TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Atau Kedua Pasal 9 joPasal 18 ayat (1) hurup b, ayat (2) dan ayat (3) Undangundang RI No

(selanjutnya disebut Hakim Anggota I)berbeda pendapat, bahwa menurut Hakim Anggota I tersebut, terdakwatidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat(2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke KUHP dalam dakwaan kesatu Primair, dengan pertimbangan sebagaiberikut :e Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun1999

PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No mor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang No mor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 dalamdakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. H.

Nomor 1016 K/PID.SUS/201721/Pid.Sus/TPK/2016/PT.SBY tanggal 3 Mei 2016 dalam dakwaan KesatuPrimair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun ; Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikandakwaan Pemohon Kasasi bahwa Terdakwa Ir. H.

Nomor 1016 K/PID.SUS/2017melawan hukum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Dakwaan Kesatu Subsidairmenyalahgunakan wewenang melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UUPTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

PemdaKabupaten Cianjur menderita kerugian sebesar Rp.2.565.300.000,00 (duamiliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitarjumlah itu ;Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat 1 Ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;SUBSIDIAIR :

sebagai KetuaDPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harusditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 joPasal 64 KUHP, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon KasasiJAKSA/PENUNTUT UMUM PADA

PLN (persero) Pembangkitan Sumaterabagian utara sektor Pembangkitan Belawan sebesar Rp.23.616.001.500,00(Dua Puluh Tiga Milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1)

;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Dakwaan Subsidair yaitumelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar Pasal9 UU RI Nomor

yang dilakukan oleh BPKP perwakilanKalimantan Selatan.Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalamBerita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dandianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutdisusun secara subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebin dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan,apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, harus memenuhiunsurunsur Tindak Pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :PRIMAIR :Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Pasal 3 ayat Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun berbentuk subsidairitas, maka terlebin dahulu akan dibuktikan mengenaiDakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 U.U RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan U.U RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas U.UR. Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidair :Pasal 3 jo. Pasal 18 U.U RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.UHalaman 106 dari 136 halaman, Putusan No. 16/Pid.SusTPK/2019/PN.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yangberbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebin dahulu akanmempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti,maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaanprimair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1

) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana,yang unsurunsur adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3.

2014 atausetidaknya kerugian yang terjadi karena perbuatan TerdakwaHASANUDIN, SE Bin SUBARI bersama dengan HERI ADI SUNARNOdiluar jumlah kerugian atau harga Sapi yang telah dinikmati oleh HERI ADISUNARNO sebesar Rp. 96.750.000, ( Sembilan Puluh Enam Juta TujuhRatus Lima PUluh Ribu Rupiah ) adalah sejumlahRp.102.500.000,( Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) atausetidaktidaknya sekitarjumlah tersebut.socneencnsenses Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 64 ayat(1) KUHP ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaandisusun secara Subsidiaritas maka secara hukum harus dibuktikan lebih dahuludakwaan primair, yaitu pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 aayat (1), ayat (2)Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang No.20 tahun 2001Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakpidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPyang mempunyai unsur delik sebagai berikut :1.

Said Agil tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yangdiancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999, Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.

seluruhunsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkanmenurut hukum ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan terdakwa bersalah tidaknya dalam perkaraaquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair,yaitu Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 55 ayat (1) ke1 KUHP,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang ;Hal 117 dari 167 Pts.

DOUZO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 sebagaimanadalam Dakwaan Primair Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIUS M.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI NomorHalaman 90 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2017/PN.KPG31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur setiap orang;2. Unsur secara melawan hukum;3.

mengerti dan akan memberikan keteranganyang sebenarbenarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut hakim anggota Ilmenyatakan bahwa berita acara pemeriksaan saksisaksi oleh penyidik kepolisianPolda Bengkulu adalah sah dan dapat dijadikan dasar untuk mengajukan dakwaankepada terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh penuntutumum dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN KESATUPrimer:Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dandiancam dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;150151Subsider:Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dandiancam dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

mempertimbangkan dakwaankesatu primer, apabila telah terbukti dakwaan Kesatu Primair maka dakwaan KesatuSubsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan KesatuPrimair tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair harus dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atasdakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsurunsur pasalyang didakwakan kepadanya ;151Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primer, Terdakwa didakwaMelanggar Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsur sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa NIKOLAS PAULUS, ST.MT terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut, sebagaimanadakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No 31Halaman 22 dari 289 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2017/PN AmbTahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP jo Pasal

MT tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;SUBSIDAR :Bahwa ia Terdakwa NIKOLAS PAULUS, ST. MT selaku Direktur CV.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana joPasal 64 ayat (1) KUHPidana; Subsidiair : Melanggar Pasal 3 Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1)KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta PeraturanPerundangundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :MENGADLLI :Menyatakan Terdakwa NIKOLAS PAULUS, ST.

;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananyaberpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti Ssecara sah dan meyakinkanbersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebanyakRp.7.418.444.650,00 (tujuh milyar empat ratus delapan belas juta empatratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebagaimanadiatur dan diacam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal

18 Ayat (1) huruf bUndang Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 211 dari 283 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN PlkPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair menuntut Supaya terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 9(Sembilan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta juta rupiah

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat(1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;Subsidair:Perbuatan Terdakwa WIDODO, SE Bin CIPTO tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18Ayat (1) huruf

Demikian sebaliknya, apabila dakwaanprimair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secaraberturutturut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair telahmendakwa Terdakwa WIDODO, SE Bin CIPTO berdasarkan Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal193 ayat (1) KUHAP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI1.

untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa,maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan olehterdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telah memenuhi unsurunsur tindakpidana dari pasalpasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang 107 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;Subsidair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun

dakwaan Penuntut Umum disusun secaraSubsidairitas seperti tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkanterlebih dahulu Dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, makaselanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, dan sebaliknyaapabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selain dan selebihnya tidakakan dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Penuntut Umum telahmendakwa terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 KUHP, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1 Unsur : Setiap Orang ;2 Unsur : Secara Melawan Hukum ;3 Unsur : Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atauOrang Lain atau Suatu Korporasi ;4 Unsur : Yang Dapat Merugikan

persidangan ;Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya memohon kepadaMajelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa ABDUS SAMAD bin ABDUL GHANI bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

keuangan negara /daerah sebesar Rp. 554.400.000,(lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikandalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Hulu SungaiUtara Nomor : 700/02KH/ITKAB/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentangPenghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Pada Pengelolaan DanaSimpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPMMP Kecamatan Paminggir KabupatenHulu Sungai Utara Tahun 2011.macencnscnscnes Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan19Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1)FR maaan aan aaa cc ccc ce rc a a ec a neta tennSubsidair :Po oweeneneee Bahwa terdakwa Abdus Samad bin Abdul Ghani yang ditugaskan untukmenjalankan jabatan secara terus menerus atau untuk sementara waktu selakuselaku

Putusan Nomor 18 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.JmbSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur, ST Bin Agustinati dak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancamPidana berdasarkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dalam

Putusan Nomor 18 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.JmbMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakantelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dakwaan atas diri Terdakwa berbentuk SubsideritasPrimair didakwa melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

dibebaskan sebagaimana pembelaan terdakwa maupun melaluiPenasihat Hukumnya karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ataukah terdakwaharusdinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakankepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, terdakwadidakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu:PRIMAIR :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 undangundang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansubsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan dakwaanprimer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana138telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

dipotong PPN 10%; Bahwa kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.1.006.667.200,(Satu milyar enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratusrupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasTerdakwa Denny Remiefan, S.Kep dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang , bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, yaitu dakwaan Primermelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (8) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana,dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) dan (8) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

dengan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwaunsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atausuatu korporasi tidak terbukti dengan tiadanya niat atau maksud dariTerdakwa dalam melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)untuk pengadaan Alkes dan alat penunjang medis tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaanPrimair dinyatakan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana, yang Unsurunsurnya tersebut diatas;Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair melanggar Pasal Pasal 3 JoPasal 18 ayat (2) dan (8) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHal 139 dari 165