Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dakrin doirin dokris dorin dikrin dekrin
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 15-02-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 491/Pdt.G/2019/PA.Tng
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
  • merupakan pintu darurat dan jalankeluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumahtangganya dengan Tergugat, sejalan dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi :Vac > gVaa,l, artinya : "tidak boleh menyusahkan diri sendiri dan oranglain, dan kaidah hukum Islam: Jl js 5 peJl artinya : yang menyusahkanharus dihilangkan, dan bahkan ada kaidah: qQblac)I Ub We prio rwlasll 55>"menolak yang mafsadat didahulukan dari menarik masalahah; ;Menimbang, bahwa Majelis pun perlu mengetengahkan dokrin
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Wanprestasi
Putus : 12-06-2008 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN PEKANBARU Nomor 70/PDT.G/2007/PN.PBR
Tanggal 12 Juni 2008 — H. HAMIZAR HAMID BIN ABDUL ; HAMIDH. ZYAHRUDDIN BIN ABDUL HAMID ;HJ. ZARDAWATI BINTI ABDUL HAMID L A W A N NURKAMSIAH BINTI ABDUL HAMID
100 — 16
  • 1365 KUH Perdata yaitu Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada oranglain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dengandemikian ada 4 unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan(tidak berbuatjyang melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku adanya kerugian dan adanyahubungan causal antara kerugian korban dengan akibat perbuatan tersebut.Menimbang bahwa, dalam perjalanannya ajar an (dokrin
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata Perjanjian
Putus : 19-05-2016 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 99/PDT.G/2015/PN KTG
Tanggal 19 Mei 2016 — - CHRISTIANUS SIMBALA X - PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MANADO - BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW - RISMAYANTI LADALA
197 — 39
  • Sesuai dengan Dokrin Putusan Mahkamah Agung RI No. 1068 K/Pdt/2008 Tanggal 21Januari 2009 adalah perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang membeli sebidangtanah melalui proses lelang eksekusi. oleh Mahkamah Agung berpendapat bahwa lelangyang telah dilaksanakan tidak dapat dibatalkan dan hak pembeli lelang harus dilindungi;Berdasarkan uraianuraian di atas, maka TERGUGAT VI mohon Pengadilan agar berkenanmemutus perkara ini dengan menyatakan:. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk selurubnya; .2.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 14-09-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 115/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 14 September 2016 — 1. Kieron Samuel Prenter; 2. Kukuh Wijayanti; 3. PT. Mexicano Asia; 4. Peter John Zuttion; 5. Sean Hamish Prenter sebagai PARA PEMBANDING Melawan : 1. Adam James Lawrence Dundas-Taylor sebagai Terbanding; 2. I Putu Chandra, SH., Notaris /PPAT di Kota Denpasar, sebagai Turut Terbanding
141 — 89
  • Putusan Mahkamah Agung No.1155 K/Pdt/2013 tanggal 3 Desember 2015;Bahwa pertimbangan hukum (dokrin/kaidah hukum)putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 2 Maret 2012, No.96/Pdt/2011/PT.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 14-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 138-K/PM.III-19/AD/VII/2021
Tanggal 15 September 2021 — Oditur:
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Luvy Supintra
2.Kiara Ardy Fadhlika
3.Erick Fharlanda
4.Febri Ramadhon
5.Imam Muhsyanudin
64 — 21
  • Dokrin hukum menafsirkanadalah yang dimaksud dengan permainan judiadalah tiaptiap permainan yang pada umumnyamenggantungkan kemungkinan diperolehnyakeuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabilakesempatan itu. menjadi lebin besar denganketerlatihan yang lebih tinggi atau denganketangkasan yang lebih tinggi dari permainanya.Bahwa yang dimaksud dengan yang diadakandijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempatyang dapat dimasuki oleh khalayak umum, adalahbahwa tempat yang digunakan untuk melakukanpermainan
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 12-02-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 10 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 10
  • berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi hukumIslam disebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suamwajid memberikan nafkah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selamadalam iddah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasihukum Islam disebutkan bahwa Waktu tunggu bagi seorang janda Apabilaperkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haidditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (Sembilan puluh)hari;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PN PAMEKASAN Pidana Khusus
Register : 19-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pmk
Tanggal 6 Maret 2019 — Pemohon:
1.AMAR MAKRUF
2.SITI FADILATUL MARHAMAH
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
80 — 31
  • 2016 sehingga sejak itulah Perbuatan dilakukan.Bahwakasus seperti ini jarang terjadibahkannyaris tidak pernah adasehinggatermohonterlihatkebingungandalamP.19, karenakurangpahamnyailmu Hukumyang dimiliki terutamaHukum Perdata, karenamenganggap bahwa hukum pidana tidak ada sangkut pautnya denganhukum perdata padahal keduanya saling mengisi dan memberi arti, Dengandemikian surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang dikeluarkanTermohon adalah tidak Sah karena bertentangan dengan pasal 78, 79,KUHP dan Dokrin
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 25-02-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt
Tanggal 4 Mei 2021 — H. MUHAMMAD AGUS W Bin WAREN
86 — 27
  • Adapun MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terlepas dari berbagai teori tentang kesengajaan(opzet), dalam dokrin Pasal 263 Ayat (2) KUHP mensyaratkan khususkesengajaan harus dibuktikan dengan:1. adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang dipalsukanatau dibuat secara palsu itu seolaholah merupakan sepucuk surat yang aslidan yang tidak dipalsukan;2. adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan itumerupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau
Pengadilan PN NUNUKAN
Register : 13-06-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN NUNUKAN Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk
Tanggal 12 Februari 2018 —
283 — 202
  • diambil oleh pejabat untukmengabil keputusan ada faktafakta yang bisa dinilai untuk kKemanfaatan dankegunaan;Bahwa yang berhak untuk menilai keabsahan suatu diskresi adalahPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa pejabat TUN mempunyai kKewenangan legalitas dan diskresi, dandalam keadaan darurat dan berdasarkan fakta yang terjadi sehinggadilakukan diskresi yang dipergunakan untuk kentingan umum, justru jika tidakdilakukan akan terjadi permasalahan karena tujuan negara hukum untukkesejahteraan rakyat;Bahwa dokrin
    tentang kepentingan umum bermula dari Pasal 1 ayat (1) UUD1945 bentuk pemerintahan Republik maka kepentingan umum yangdiutamakan dan dokrin tersebut masuk dalam hukum agraria, dan kontekskepentingan umum inilan maka ketika dilakukan pencabutan bisa dilihatberdasarkan legalitas dan juga diskresi;Bahwaizin adalah kewenangan untuk mengelola suatu tindakan hukum;Bahwa adanyaizin bukan berarti memiliki hak keperdataan ;Bahwa ketika izin dikeluarkan oleh pejabat TUN dan objek hukum yangmelaksanakan izin
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 126/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : GUANTI KARNO Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat II : MICHAEL WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat III : MICHELLE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat IV : STEPANIE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat V : FELICIA WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat VI : JESSY WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Terbanding/Tergugat I : PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat II : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan
78 — 45
  • Dalil Tergugat sejalan dengan dokrin hukum M. Yahya Harahap dalambuku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, terbitan PT.Gramedia Pustaka Utama cetakan ke sepuluh, 1995 halaman 245246memberikan dokrin hukum sebagai berikut:"Dan apabila alat bukti akta otentik tidak dibantah Tergugat dengan buktilawan, dengan sendirinya melekat sekaligus pada dirinya nilai kKekuatanpembuktiaan yang menentukan.
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama
Register : 05-04-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PA BANGIL Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.Bgl
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
  • membiarkan dan mengabaikan Penggugattanpa nafkah lahir dan batin, hingga sekarang terhitung hingga selama 8 bulandengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat belum memberikannafkah wajib kepada Penggugat selama 8 bulan, karenanya nafkah tersebutmenjadi nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat, haltersebut sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Tergugatdiwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan istri dan anakanak sesuaidengan penghasilannya, dengan mengingat dokrin
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 05-04-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 307/Pdt.PLW/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
IWAN CHANDRA SINYEM
Tergugat:
MOE IRWAN RAHARJA
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat
2.HENDRO RAHARDJO
96 — 23
  • Brt.Menurut dokrin M. Yahya Harahap putusan Verstek hanya dapat di lawan denganperlawanan Pihak Ketiga yang sebelumnya bukan sebagai pihak yang berperkara.Sedangkan jelasjelas lwan Chandra Sinyem sebagai pihak dalam perkaraNo.90/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt., tanggal 22 September 2015;6. Bahwa mengenai pokok perkara sudah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Judexfactie dan Judex juris dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No.175 PK/PDT/2019,tanggal 25 Maret 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 10-01-2017 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — ASRIZAL, S.PD., M.Pd. bin ASRIL
75 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Moeljatno serta dokrin hukum pidanamaka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang membubuhi tandatangan pada dokumen pencairan dana termin kedua 100% tidaklah dapatdituntut dan atau dimintakan pertanggungjawaban pidana karenaperbuatan Pemohon Peninjauan Kembali terjadi sematamatamenjalankan perintah jabatan dari atasan vide Pasal 51 ayat (1)KUHPidana ;. Tidak ada niat jahat (mens rea)Niat Jahat (Vens Rea) dalam hukum pidana merupakan masuk dalamkajian "pertanggungjawaban pidana.
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Pidana Khusus
Register : 18-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim
Tanggal 19 Februari 2019 — Pemohon:
1.SEM ASSO
2.YANTO AWERKION
3.Edo Dogopia
Termohon:
Agung Marlianto
82 — 55
  • yang berdirisendiri;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan NegeriTirnika Kota Nomor: 97 /Pid.B/2016/PN.Tim, dalam kasus denganTerdakwa Steven Itlay, halaman 37 disebutkan : menimbang bahwamenurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Tahun 2001 halamanHalaman 12 Dari 62 Halaman Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim702, salah satu. makna " makar" adalah perbuatan (usaha)menjatuhkan pemerintah yang sah dalam hal ini tidak lagi menghargai,mengakui Pemerintah yangsah; Menimbang, bahwa menurut dokrin
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 04-01-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 5/Pdt.G/Plw/2017/PN Tjb
Tanggal 4 Oktober 2017 — - TERGUGAT : TENGKU DJALIL SAHMENAN,DKK - PENGGUGAT : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
136 — 35
  • bahwa Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti berupa bukti T.I1 sampai dengan Bukti T.I4 sedangkanTurut Terlawan untuk menguatkan dalil perlawanan pelawan telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TT.1 sampai dengan TT.118 ;Menimbang, bahwa Perlawanan pihak Ketiga (Derden Verzet)sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata positif dalam pasal 206 ayat 6RBG/195 HIR,Pasal 227 RBG / 207 ayat 3 HIR , 228 RBG/208 HIR,231,236 dan240 RBG serta Yurisprudensi maupun dokrin
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-02-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Jmb
Tanggal 18 Oktober 2018 — Hj Asniwarni (penggugat) lawan Drs. Benihar Napitupulu (tergugat)
196 — 65
  • Bahwa berdasarkan dokrin hukum perdata, tidaklahdibenarkan untuk mencampuradukkan obyek gugatan Wanprestasidengan Perbuatan Melawan Hukum; Kotradiksi antara Posita dengan Petitum Mengenai Uang Paksa,dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam posita gugatannya,Penggugat tidak menyinggung ataupun menguraikan mengenai uangpaksa (dwangsom), sedangkan dalam petitum nomor 7 Penggugatmenyebutkan Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya,apabila
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 17-07-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 1992/Pid.B/2019/PN Mdn
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NELSON VICTOR S SH
Terdakwa:
JIMMY
32 — 3
  • Unsur Dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatubarangyang seluruhnyaatau sebagiannya milik orang lain :Menimbang, bahwa menurut dokrin ilmu hukum pidana, sengaja yangdikenal dengan istilah opzet atau dolus diartikan sesuatu yang dilakukan olehpelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatknya. Unsurdengan sengaja itu tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwaHalaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1992/Pid.B/2019.
Pengadilan PN SIDOARJO
Putus : 23-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Sda
Tanggal 23 Juni 2015 —
41 — 1
  • GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)10 Bahwa selain mengandung cacaterroriripersona,gugatan PENGGUGAT juga tidak mencantumkan dasarhukum dalil gugatannya apakah diatur berdasarkanKUHPerdata, Yurisprudensi atau Dokrin Hukum hingga TERGUGAT II menjadi pihak dalam gugatan dariPENGGUGAT, sehingga dengan demikian gugatanPENGGUGAT terbukti menjadiobscuur libel.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 02-09-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PA SELONG Nomor 1039/Pdt.G/2021/PA.Sel
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 43
  • Terakhir juga dalam dokrin yangsama ditemukan dalam karangan M. Yahya Harahap, SH., dalambukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,pada halaman 98 dan 100.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Jmb
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
FAKHRUL ILAHI
Termohon:
KAPOLRI Cq.KAPOLDA JAMBI, Cq. DIRRESKRIMUM POLDA JAMBI,Cq. SUBDIT III DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
129 — 49
  • Pada tahappendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit biladibandingkan dengan hukum acara lainnya.Dari kedua ketentuan dan dokrin tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapenyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindak pidananya danbaru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapat ditentukan (diduga) pelakunya.Hal. 14 dari 54 Halaman Putusan No. 06/Pid.Pra/2019/PN.JmbApabila suatu perkara sudah ditingkatkan menjadi penyidikan berarti bahwasudah dapat ditentukan tindak pidana