yang diajukan oleh Penuntutumum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telahdiperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 18 Desember2019 NOMOR PDS01/TBNAN/10/2019 yang pada pokoknya menuntutagar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriDenpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :Menayatakan terdakwa GEDE KETUT SUKERTA bersalah Melakukanperbuatan Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal64 ayat (1) KUHP.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GEDE KETUT SUKERTAdenganPidana penjara selama 7 ( tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwatetap berada dalam tahanandan denda sebesar Rp.200.000.000

Perbuatan Terdakwa Gede Ketut Sukerta sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR :wonnnn Bahwa ia terdakwa GEDE KETUT SUKERTA selaku KetuaLembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman

sebanyak 857,82 m3 x Rp. 312.000 = Rp.265.457.546,00 dan pembayaran atas harga dasar material batu yang seharusnyatidak diterima sebesar Rp. 134.155,09 x 14.957,83 (Volume terpasang) = Rp.2.006.669.030,00 dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.265.457.546,00 + Rp. 2.006.669.030, = Rp. 2.272.126.576,00 (Dua Milyar Dua RatusTujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh EnamRupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDIAIRBahwa terdakwa FRANGKY RATU TAGA Direktur Utama PT.

(dua ratus juta rupiah) sesuaitanda terima uang hari Selasa tanggal 20 September 2016.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;118Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan Subsidaritas, yaitu: Primairsebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana; Subsidiair,ssebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana.Menimbang, bahwa dengan surat

adalah mengenai penggunaan atau adakah penyelewengan baik secara melawanhukum ataupun penyalahgunakan kewenangan berkenaan dengan peruntukan uang sebesarRp.4.235.780.500,00 (Empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribulima ratus rupiah) yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara ; Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo,Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur pasal yang didakwakan oleh PenuntutUmum yaitu :Primair : melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang ....117tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

; Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, makaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang bila terbukti makadakwaan Subsidair dikesampingkan, dan sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti makadakwaan Subsidair dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah olehUndangundang Nomor 20 Tahun 2001

LOMRI MALADI, MSI telahdidakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secarasubsidairitas sebagai berikut:PRIMAIR: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU.R.I. No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU R.I. No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUU R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR: Pasal3 jo Pasal 18 UU R.I. No.31 Tahun 1999 sebagaimana diuabh danditambah dengan UU R.!.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwaoleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairterlebih dahulu, jikadakwaanprimair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dandemikian pula sebaliknya, jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidairharus dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang R.I.

Superpam International senilai Rp.339.230.500, (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)sebelum dipotong pajak.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitasyaitu Primair : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001, Subsidair : perbuatanTerdakwa diatur dan di ancam Pasal 3 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal terbukti atau tidaknyaterdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primair dan subsidairnya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan konstruksi dakwaan subsidiartitas, yaknisebagai berikut:Primair :Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufb Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor20 Tahun 2001 ;Subsidair :Melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 3 jo.

;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananyaberpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti Ssecara sah dan meyakinkanbersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebanyakRp.7.418.444.650,00 (tujuh milyar empat ratus delapan belas juta empatratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebagaimanadiatur dan diacam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal

18 Ayat (1) huruf bUndang Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 211 dari 283 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN PlkPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair menuntut Supaya terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 9(Sembilan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta juta rupiah

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat(1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;Subsidair:Perbuatan Terdakwa WIDODO, SE Bin CIPTO tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18Ayat (1) huruf

Demikian sebaliknya, apabila dakwaanprimair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secaraberturutturut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair telahmendakwa Terdakwa WIDODO, SE Bin CIPTO berdasarkan Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal193 ayat (1) KUHAP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI1.

Menyatakan Terdakwa NIKOLAS PAULUS, ST.MT terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut, sebagaimanadakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No 31Halaman 22 dari 289 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2017/PN AmbTahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP jo Pasal

MT tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;SUBSIDAR :Bahwa ia Terdakwa NIKOLAS PAULUS, ST. MT selaku Direktur CV.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana joPasal 64 ayat (1) KUHPidana; Subsidiair : Melanggar Pasal 3 Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1)KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta PeraturanPerundangundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :MENGADLLI :Menyatakan Terdakwa NIKOLAS PAULUS, ST.

untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa,maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan olehterdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telah memenuhi unsurunsur tindakpidana dari pasalpasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang 107 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;Subsidair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun

dakwaan Penuntut Umum disusun secaraSubsidairitas seperti tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkanterlebih dahulu Dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, makaselanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, dan sebaliknyaapabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selain dan selebihnya tidakakan dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Penuntut Umum telahmendakwa terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 KUHP, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1 Unsur : Setiap Orang ;2 Unsur : Secara Melawan Hukum ;3 Unsur : Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atauOrang Lain atau Suatu Korporasi ;4 Unsur : Yang Dapat Merugikan

pada Dinas Kelautan dan PerikananKota Bandar Lampung tahun 2012 sebesar Rp.214.586.471,00 (Dua ratusempat belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluhsatu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : yang diterima rekanansesuai SP2D setelahdipotong pajak (PPNdan PPh)1) Jumlah pembayaran Rp 1.165.360.881,00 menurut Hasil Audit 2) Nilai Pekerjaan Rp 950.774.410,00 Nilai Kerugian Rp 214.586.471,00Keuangan Negara ~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangundangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP 222222 nn nnn nnn nnn nnn nnn cn nnn nnn ncn nen nencnnesSUBSIDAIR: Bahwa terdakwa Drs.

(duaratus empat belasjuta limaratusdelapanpuluhenamribu empatratustujuhpuluhsatu rupiah) berdasarkanhasil audit kerugian keuangan Negara oleh BPKP Prop.Lampung.149Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidanamaka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsure tindak pidana yangdidakwakan kepadanya.Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaansubsidaritas yaitu :Dakwaan Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No.31

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda palingsedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum atas dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP yang unsurunsurnyasebagai berikut :1 Setiap orang.2 Secara Melawan Hukum3 Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kepahiang tahun anggaran 2009.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakimberpendapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidakterpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pokok dalam dakwaan Primairyaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang104Undang

dibebaskan sebagaimana pembelaan terdakwa maupun melaluiPenasihat Hukumnya karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ataukah terdakwaharusdinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakankepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, terdakwadidakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu:PRIMAIR :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 undangundang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansubsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan dakwaanprimer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana138telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

persidangan ;Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya memohon kepadaMajelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa ABDUS SAMAD bin ABDUL GHANI bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

keuangan negara /daerah sebesar Rp. 554.400.000,(lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikandalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Hulu SungaiUtara Nomor : 700/02KH/ITKAB/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentangPenghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Pada Pengelolaan DanaSimpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPMMP Kecamatan Paminggir KabupatenHulu Sungai Utara Tahun 2011.macencnscnscnes Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan19Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1)FR maaan aan aaa cc ccc ce rc a a ec a neta tennSubsidair :Po oweeneneee Bahwa terdakwa Abdus Samad bin Abdul Ghani yang ditugaskan untukmenjalankan jabatan secara terus menerus atau untuk sementara waktu selakuselaku

Putusan Nomor 18 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.JmbSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur, ST Bin Agustinati dak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancamPidana berdasarkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dalam

Putusan Nomor 18 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.JmbMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakantelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dakwaan atas diri Terdakwa berbentuk SubsideritasPrimair didakwa melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Rabat Beton yang seharusnya traling besi bagianatas saluran dekat podium;" Bagian belakang Kantor Bupati yang seharusnya menggunakanpaving blok tetapi diganti Rabat Beton;Halaman 131 dari 138 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2020/PT KPGBahwa dalil keberatan Jaksa Penuntut Umum selaku PEMBANDING dalamperkara a quo yaitu. mengenai penerapan Pasal terhadap diriTERBANDING dahulu TERDAKWA harus sesuai dengan Tuntutannyadimana TERBANDING dahulu TERDAKWA terbukti secara sah danmeyakinkan melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah Diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, dengan sejumlah argumentasi yang melingkupinyasebagaimana dalam Memori Banding Penuntut Umum;Bahwa Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

dilakukanPEMBANDING/TERDAKWA tersebut merupakan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padaPEMBANDING/TERDAKWA karena jabatan atau kedudukan Terdakwaselaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dalam DakwaanSubsidair Penuntut Umum;Bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atausuatu korporasi sebagai tujuan perbuatan melawan hukum dalam dakwaanHalaman 133 dari 138 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2020/PT KPG10.11.Ae13.Primer yakni Pasal Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah Diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukanoleh TERBANDING/TERDAKWA;Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Primer tidak terpenuhi/terbukti maka terhadap unsur Dakwaan Primer yang

dipotong PPN 10%; Bahwa kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.1.006.667.200,(Satu milyar enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratusrupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasTerdakwa Denny Remiefan, S.Kep dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang , bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, yaitu dakwaan Primermelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (8) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana,dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) dan (8) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

dengan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwaunsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atausuatu korporasi tidak terbukti dengan tiadanya niat atau maksud dariTerdakwa dalam melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)untuk pengadaan Alkes dan alat penunjang medis tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaanPrimair dinyatakan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana, yang Unsurunsurnya tersebut diatas;Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair melanggar Pasal Pasal 3 JoPasal 18 ayat (2) dan (8) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHal 139 dari 165

No. 2110 K /Pid.Sus/2011 pengumpulan Di lokasiB40 ekor 2.350.420,00 2.350.420,00penyebaran(7 Biaya angkutB40 ekor 174.449.920,00 133.402.880,00 41.047.040bibit ternak8 jObat2an 840 ekor 3.400.000,00 3.400.000,00selama dimpengumpulan,karantina,pengangkutanSampai lokasi 9 (Cadangan 340 ekor 16.891.500,00 16.891.500resikokematian 1,5%Jumlah 844.574.920,00 .134.479,00 840.441Jumlah kerugian 840.441 Perbuatan Terdakwa Muhammad Rofi, S.Pt sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (2), (83) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Muhamad Rofi, S.Pt. sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan KepalaDinas Peternakan

Menyatakan Terdakwa Muhammad Rofi, S.Pt tidak terbukti bersalahmelakukan tidak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat(1) KUHPidana dalam surat dakwaan Primair;2.

.,91 (satu milyar enam ratus dua puluhdelapan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratustujuh puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20Tahun 2001.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Dra. Hj. MURNIATI Binti H.

keterangan saksi Hery Leonardo bahwa saksi ada memberikanuang kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000, (Tiga puluh lima juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanSubsideritas, maka Mjelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primersebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo. .pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 yang unsureunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap orang ;2 Secara melawan hukum ;3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;5 Dilakukan secara bersamasama ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satupersatu unsurunsur tersebut dihubungkan dengan faktafakta

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima riburupiah)Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yangdibacakan dipersidangan tanggal Desember 2014 yang pada pokoknya memohon kepadaMajelis Hakim untuk dapat hendaknya perkara ini diputus dengan Amar Putusan sebagaiberikut:11 Menyatakan terdakwa IDA NURSANTLSE Binti SIDIKtidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi diancam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPJo.

TATTY GUSWATItidak terbukti secara sah dan3 99meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan primair;2.

TATTY GUSWATI sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIATR :w Bahwa Terdakwa HJ. TATTY GUSWATI bint H. SOBANDIselaku Direktur PT.Putri Selaras berdasarkan Akta Perubahan PT.

Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR.83/PW.05/5/2015 tanggal26 Maret 2016 dengan perincian : UraianNilai (Rp) Dana pembangunan lintasan atletik7.387.300.000,00 Nilai fisik pembangunan sesuai kontrak6.715.760.798,40 Nilai fisik hasil pengukuran/terpasang di lapangan6.465.995.124,41 Selisih 249.765.673,99 Perbuatan terdakwa REZSA PRANOTO secara bersamasama dengansaksi NASRULLAH HAMKA BIN H Mangkona sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2. ayat (1), jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa REZSA PRANOTO Bin Budhi Pranoto selakuKuasa Direktur PT.

pekerjaan BaseCourse tidak dipasang, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan,dan Terdakwa menyesal dan telah mengakui kesalahannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.