Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dakrin doirin dokris dorin dikrin dekrin
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Pembunuhan
Register : 24-05-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN MASOHI Nomor 76/Pid.B/2017/PN Msh
Tanggal 19 Juli 2017 — Penuntut Umum: DWI PRIMA SATYA, SH. Terdakwa: MULAWARMAN NURLETTE Alias OLAN Alias NALO
88 — 20
  • dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa jugamembenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruanmengenai orang yang diajukan dalam persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian di atas maka menurutMajelis Hakim mengenai unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah danmeyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, halini harus dibuktikan kemudian;Ad.2. melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 28-09-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Wsb
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
TIA VIANDARI
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN WONOSOBO
2.DPRD KABUPATEN WONOSOBO
115 — 15
  • ,M.Hum yang pada pokoknya menerangkan jika : Secara dokrin, kekuatan berlaku peraturan perundangundangan dalamliteratur ilmu perundangundangan meliputi 3 (tiga) macam kekuatan yaitu :a. Kekuatan hukum yaitu jika peraturan telah memperoleh persetujuansebagaimana pihak yang membuat anggaran ;b. Kekuatan mengikat, jika peraturan telah diundangkan dalam LembaranNegara/ Daerah sebagaimana mestinya ;c.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 414/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 16 September 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. ELNUSA PERSADA INDONESIA Diwakili Oleh : ICHWAN TONY, S.H.,CIL.
Pembanding/Tergugat II : PT. AKASAH SIGAR TENGAH Diwakili Oleh : DEDE ARWINSYAH SH MH
Pembanding/Tergugat III : Suhendar Diwakili Oleh : ICHWAN TONY, S.H.,CIL.
Pembanding/Tergugat IV : Ir. Muhammad Sadiq Diwakili Oleh : DEDE ARWINSYAH SH MH
Pembanding/Tergugat V : Martin Diwakili Oleh : ICHWAN TONY, S.H.,CIL.
Terbanding/Penggugat : PT. MUTUALLINK INDONESIA
85 — 49
  • Berdasarkan dokrin Ilmu Hukum, permasalahan mengenaltanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Pihak Ketigasehagai akibat Perjanjian yang dibuat oleh Direksi Perseroan,dinyatakan oleh Rachmadi Usman bahwa "Kerugian yang diderita olehpihak ketiga menjadi tanggung jawab Perseroan dan Direksi secaraPribadi selurunnya kepada Pihak Ketiga. apabila Direksi tidakmenjalankan Perseroan dengan sebaikbaiknya sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan " (Rahmadi Usman, Dimensi Hukum PerusahaanPerseroan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-12-2016 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 309/G/2016/PTUN Jkt
Tanggal 5 Juli 2017 — H. SYAMHARI HAKIM ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
210 — 121
  • atau tumpang tindih antara alashak Penggugat dengan obyek sengketa a quo;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T1, bukti T2 girikgirikPenggugat tidak termasuk ke dalam sertipikat objek sengketa atas nama PTNusa Real Estate, akan tetapi faktanya ternyata masuk di dalamnyasebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim berpendapatterhadap keputusan objek sengketa telah terjadi kekeliruan, yaitu salah kiraketika dilakukan penyelidikan tanah dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbs
Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Yus Iman Mawardin Harefa, SH.MH
Terdakwa:
RAHMAD JULIANTO PglRAHMAD
48 — 6
  • mengenai subyek hukumatau Error in persona dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidakmenemukan didalam diri Terdakwa terdapat pengecualian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44 KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwadapat dimintai pertanggung jawaban hukum;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakimberpendapat unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2.Tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin
Pengadilan PN BATAM Perdata Tanah
Putus : 11-07-2017 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN BATAM Nomor 281/Pdt.G/2016/PNBtm
Tanggal 11 Juli 2017 — - SUPONO selanjutnya disebut sebagai Penggugat MELAWAN - 1.PT. LINDUNG ALAM BATAM selanjutnya disebut sebagai Tergugat I - 2.PT. ARSIKON GROUP selanjutnya disebut sebagai Tergugat II - 3.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM selanjutnya disebut sebagai Tergugat III
94 — 45
  • Yurisprudensi Mahkamah AgungRI dan juga ajaran/dokrin ahli hukum, menguraikan tentang perbuatanmelawan hukum sebagai berikut:Halaman2dari 63 Putusan Nomor 281/Padt.G/2016/PN Btm.. Adanya perbuatan (onrechtmatig). Adanya kerugian (schadel), antara lain tindakan kerugian harus adahubungan sebab akibat;Kerugian disebabkan kesalahan (schuld).4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasali365 KUH Perdata, suatu perbuatanmelawan hukum harus mengandung unsurunsur sebagai berikut:a. Ada suatu perbuatan;b.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 70/Pid.B/LH/2019/PN Tgt
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
HERU SURYADMIKO. R, SH
Terdakwa:
H. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als H. NANANG Bin SANEN
437 — 35
  • Yang dimaksud melawanhukum disitu umumnya dokrin ialah melawan hukum formil, melawan ataubertentangan dengan UU. Di UU yang dimaksud di situ adalah UU yangberlaku. Jadi tempus delicti yang tidak mungkin bergeser tapi tempus delictiini harus menyesuaikan UU yang ada, yang berlaku.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 26-04-2017 — Putus : 19-05-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg
Tanggal 19 Mei 2017 — 1.ARI JUNIANTO Alias DOBLEH (Terdakwa) 2.SYARIFUDIN Alias JAPRA (Terdakwa)
70 — 40
  • Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turutserta melakukanperbuatan:Menimbang, bahwa dalam unsur ini dilakukan bersamasamamaksudnya adalah: suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (dader)sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen)bersamasama dan yang turut melakukan (medepleger), disini diminta, bahwakedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentukturut serta, selalu terdapat seorang atau
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 30-01-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat:
1.HASAN SAMAN
2.JARIA ELIAS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
Intervensi:
1.WALDAN BATUNA
2.INEKE LYDIA SONDAKH, dkk
3.INEKE LYDIA SONDAKH
4.ANGELIQUE MARCIA BATUNA
5.PAUL IWAN BATUNA
6.DICK BATUNA
7.BENNY WALANGITANG
8.LINDA RACHMAT
303 — 605
  • Peradilan Tata Usaha Negara tidakmenjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kKepentingan dapat dipahamidari doktrin;Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yangdilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antaraorang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadiobjek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 3740);Menimbang, bahwa dari ketentuan dan dokrin
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 08-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tjt
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon:
NURKHOLIS, S.IP
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
102 — 52
  • Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya,pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahappendahuluan, yakni diawali pada tahap penyelidikan dan penyidikan.Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebihrumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.Dari ketentuanketentuan dan dokrin tersebut diatas dapat disimpulkanbahwa penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindakpidananya dan baru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapatditentukan (diduga) pelakunya
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 05-04-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 47/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 29 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : YOHANES TAOLIN Diwakili Oleh : MARTHEN L. BESIE, S.H.
Terbanding/Tergugat III : VINCEN SAMARA Diwakili Oleh : MELIANUS NAAT, S.H.
Terbanding/Tergugat I : LAY MAU YAKOBUS Diwakili Oleh : MELIANUS NAAT, S.H.
Terbanding/Tergugat IV : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara cq Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TTU Diwakili Oleh : HADRIAN SUHARYONO, S.H., dkk
Terbanding/Tergugat II : MIKHAEL TNANO Diwakili Oleh : MELIANUS NAAT, S.H.
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten TTU
61 — 36
  • memerintahkan kepada ParaTergugat untuk segera menghentikan segala aktifitas atau kegiatan Pembangunandi atas tanah obyek Sengketa sambil menunggu kepastian hukum atas perkara ini.Menimbang,bahwa terkait dengan tuntutan Provisi dari Penggugattersebut,Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam PutusannyaNo.18/Pdt.G/2018/PN.Kfm tanggal 20 Pebruari 2019 telah menyatakan tuntutanProvisi dari Penggugat tersebut di tolak dengan Pertimbangan yang padapokoknya bahwa tuntutan Provisi tersebut tidak memenuhi asas atau dokrin
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Waris
Putus : 10-05-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 10 Mei 2017 — 1. Florentina Belawan Hajang Hau, Alamat Sambaliung RT. 015, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;dkk M E L A W A N : 1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Branch Samarinda Mulawarman, Jalan Mulawarman Nomor. 23 Lt. 1, Samarinda 75112, dalam hal ini diwakili kuasanya : (1). Supardi : Area Operation Head - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Samarinda, (2). Rini Chandrawati: Area Business Control officer - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2015 sebagai TEBANDING I semula TERGUGAT I ;dkk
124 — 43
  • (Buku M.Yahya Harahap, SH Hukum Acara Perdata tentang gugatan,Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan.Hal.41): Bahwa apabila bertolak dari dokrin pada point 9 diatas, maka setiappenetapan atau setiap putusan yang dijatuhnkan oleh Pengadilan bernilaiAkta Otentik, doktrin ini sesuai dengan ketentuan yang digariskan olehHalaman 77 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMRPasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan demikian Suatu aktaotentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukanoleh
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 14-06-2011 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 24/PDT.G/2011/PN.KRW
Tanggal 8 Maret 2012 — 1. NY Hj.ASTI binti TAMIN Als. Hj.EMES LAWAN HJ.HASANAH 1. Tuan ROMI bin H.MANSUR 2. CAMAT TIRTAJAYA 3. KEPALA DESA SABAJAYA 4. Tuan E.TARYANA j.TITTY MUTIA HERNINGSIH.BA Als. Hj TITTY MUTIA PURBONO,BA
43 — 7
  • terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil Penggugat Asliyang menyatakan penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatanmelawan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365KUHPerdata adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa Yurisprudensi maupun dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2266 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 September 2015 — DR. H. DARWIS SALIM, M.Sc., M.Pd.
61 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2266 K/Pid.Sus/2014karena didalam surat dakwaan disamping syarat formal juga memenuhisyarat material sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2) Huruf Badalah perlu diperhatikan rumusan PERBUATAN (FEIT) yakni harusdiuraikan secara jelas dan tegas dimana pengertian Perbuatan (Feit)menurut Dokrin ilmu hukum mengandung 2 (dua) pengertian yakni :a) MATERIELE FEITEN dalam rumusan sebagai EEN GEDEELTE VAN DEWEKELIJKHEID (sebagian dari suatu kebenaran atau suatu kenyataan)yaitu perbuatan yang dilakukan
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 15-05-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 212/Pid.B/2017/PN Gpr
Tanggal 5 Oktober 2017 — I Neneng Suryani anak dari Jumadi,
II Jumadi bin (alm) Ponijan,
III Jumali bin (Alm) Ponijan, dan
IV Agus Santoso
542 — 403
  • Dalam dokrin ilmu pidana sebagaimana telahdiuraikan diatas bahwa unsur kesengajaan baik itu merupakaan sebagaisuatu maksud, keharusan ataupun kemungkinan selalu dititik beratkan padaakibat yang terjadi sehingga dengan demikian dapat dijabarkan bahwa awalperbuatan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan awaltersebut memiliki korelasi yang sangat erat dan bukanlah merupakanperbuatan yang berdiri sendiri ;Menimbang, bahwa pembantuan sebagaimana Pasal 56 ayat (2)KUHP memiliki syaratsyarat
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 15-11-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 17/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 13 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : Cepy Indra Gunawan, SH
Terbanding/Terdakwa : KUMAIDI, S.Ag Als KUMAIDI YUSUF Bin YUSUF
172 — 282
  • Memperkaya artinya si pelaku dengan sengajadan unsur dengan tujuan artinya sengaja sebagai maksud;Bahwa menyimak pada dokrin tentang mens rea tersebut diatas dandihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakniadanya musyawarah Desa yang diadakan di Balai Desa Petaling Jaya padatanggal 28 Pebruari 2013 yang diikuti oleh Perangkat Desa, ketua BPDserta perangkat, ketua RT dan ketua Karang Taruna serta tokohmasyarakatdan agenda FGD POLSEK Sungai Gelam yang diadakan dibalai desa Petaling
Restatement Eksekusi Gadai Saham
Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;
Eksekusi Gadai Saham
6073 — 7027
  • Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]
  • kembali yang diberikan oleh debitor/pemberi gadai kepada kreditor/penerima gadai, untuk menjual bendayang digadaikan dengan cara apa pun dan dengan harga berapa pun, telahdikaji oleh Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum UniversitasIndonesia (selanjutnya disebut LKHP).Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham 7 42/13/2010 11:19:33 PM Di halaman 1 butir 3 dan halaman 17 Laporan Penelitian EksekusiGadai, Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum UniversitasIndonesia, Pengkajian Literatur/Dokrin
Pengadilan PN TABANAN Pidana Umum Pembunuhan
Register : 14-03-2013 — Putus : 17-06-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN TABANAN Nomor 25/PID.B/2013/PN.TBNN
Tanggal 17 Juni 2013 — MOH. SUKRIYADI
71 — 15
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu ada duayakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupapengetahuan (yangdiketahui); Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenaikesengajaan ini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan1. Teori kehendak( Wilstheorie) ; 222222 22222 136 Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yangditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkanperbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang ituSungguhsungguh berbuat.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 28-01-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 03/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 28 Juni 2016 — Drs. H.FAHRUR RAZI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN WILLY TJIPTO RIMBA HERNITA
101 — 38
  • usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat barudiperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannyakeputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa a quo dan Pasal 53 ayat(1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-09-2012 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 06-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 329/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 1 Juli 2013 — NY. ERWINA INDARTI dan AGUNG PRIHASTO WIBOWO lawan RUMAH SAKIT PRIMIER JATINEGARA Cs
674 — 546
  • (putusan Mahkamah Agung RINomor 913 K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang berpendapat bahwaberdasarkan dokrin maupun yurisprudensi serta praktek peradilan standarhukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifat assesoir yang melekatpada gugatan rekonpensi dan intervensi terhadap gugatan Konpensi, maka8182apabila gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima dengan sendirinyagugatan Rekonpensi dan Intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima),dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan