Kasasi yang terhormat sudah seharusnya membatalkan Putusan JudexFacti tersebut demi hukum;Bahwa unsur dari perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnahsecara perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1372 dan 1373 Kitab UndangUndang Hukum Perdata adalah (i) unsur menyerang nama baik atau melanggarkehormatan; (ii) unsur kesengajaan; (iii) unsur diketahui umum; dan (iv) tidakdapat membuktikan kebenaran tuduhannya, sedangkan unsur perbuatanmelanggar hukum sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919

Perbuatan tersebut melawan hukum;Sejak tahun 1919, unsur perbuatan melawan hukum diartikan dalam artiyang sangat seluasluasnya, yakni meliputi halhal seperti berikut: perobuatanyang melanggar UndangUndang yang berlaku, melanggar hak orang lainyang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;3.

Bahwa seharusnya juga PARA PENGGUGAT menyampaikan HakSubjektif PARA PENGGUGAT yang mana yang telah dilanggar olehPARA TERGUGAT sebagaimana doktrin PMH dalam putusan HogeRaad 31 Januari 1919, yaitu (a) perobuatan yang bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku dan (b) melanggar hak subyektif orang lain.Tetapi juga (c) perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitukaedah yang mengatur tata susila (d) kepatutan, ketelitian, dan kehatihatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan

Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana.262. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3022/UN11/KU/2012 tanggal 14 Juni2012 perihal Tanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).263. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3746/UN11/KU/2012 tanggal 07Agustus 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana.264.

Tipikor/2014/PT.BNA129.130.131.132.133.134.135.136.137.Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei 2012perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana.Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3022/UN11/KU/2012 tanggal 14 Juni 2012perihal Tanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3746/UN11/KU/2012 tanggal 07 Agustus 2012perihal Pertanggungjawaban Dana.Asli 2 (dua) lembar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana BeasiswaProgram Khusus $1 (

Asli (satu) lembar surat nomor : 1790/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei 2012perihal Susulan I.Dikembalikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan KekayaanDaerah Aceh;259.Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei 2012perihal Susulan I Pertanggungjawaban Dana.260.Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei 2012perihal Susulan IL.261.Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei 2012perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana.262.Asli

Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana.262. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3022/UN11/KU/2012 tanggal 14 Juni2012 perihal Tanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).263. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3746/UN11/KU/2012 tanggal 07Agustus 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana.264.

SETIAWAN, S.H. dalam buku PokokPokok HukumPerikatan, cetakan kelima, Penerbit Binacipta Bandung, Tahun 1994 halaman 75menyebutkan bahwa untuk melakukan gugatan melawan hukum harus dipenuhisyaratsyarat atau unsurunsur sebagai berikut:a Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad).Menurut arrest Hoge Raad 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakansuatu perbuatan melanggar hukum jika:e melanggar hak orang lain atau;e bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat atau;e bertentangan dengan

SETIAWAN, S.H. dalam buku PokokPokok HukumPerikatan, cetakan kelima, Penerbit Binacipta Bandung, Tahun 1994 halaman 75menyebutkan bahwa untuk melakukan gugatan melawan hukum harus dipenuhisyaratsyarat atau unsurunsur sebagai berikut:a Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad).Menurut arrest Hoge Raad 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakansuatu perbuatan melanggar hukum jika:a melanggar hak orang lain atau;b bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat atau;c bertentangan dengan

menurut Pasal 1365 KUHPERDATA,maka unsur unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut Adanya suatu perbuatan, yang mempunyai arti : Suatuperbuatan dihukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku.Perbuatan yang dimaksud disini adalah berbuat sesuatu (Secaraaktif) dan tidak berbuat sesuatu (Secara pasif) padahal pelakutersebut memiliki Kewajiban hukum ; Perbuatan tersebut melawan hukum, yang mempunyai arti :Sejak adanya arrest lidenbaumcohen berdasarkan putusan HogeRaad Tertanggal 21 Januari 1919

berikut Adanya suatu perbuatan, yang mempunyai arti : Suatuperbuatan dihukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku.Perbuatan yang dimaksud disini adalah berbuat sesuatu (SecaraHalaman 130 dari 171 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.SusParpol/2021/PN Jkt.Pstaktif) dan tidak berbuat sesuatu (Secara pasif) padahal pelakutersebut memiliki kKewajiban hukum ; Perbuatan tersebut melawan hukum, yang mempunyai arti :Sejak adanya arrest lidenbaumcohen berdasarkan putusan HogeRaad Tertanggal 21 Januari 1919

Unsur ada perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan atauee eetindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum ;Dulu pengertian melanggar hukum diartikan secara sempit yaitu hanyaterbatas pada hukum tertulis saja yaitu Undangundang;Halaman 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Padt.G/2020/PN Mtr.Jadi seseorang atau Badan Hukum hanya bisa digugat apa bila melanggarhukum tertulis (Undangundang) saja, akan tetapi sejak tahun 1919 adaputusan MA Belanda dalam kasus Arrest cohen Lindenbaum ( tanggal

12,31 Januari 1919) kemudian memperluas pengertian melawan hukum tidakhanya terbatas pada Undangundang (hukum tertulis saja) akan tetapihukum yang tidak tertulis yaitu :1.

., LL.M, dalambukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum, PendekatanKontemporer, sejak tahun 1919 berdasarkan putusan Hoge Raadnegeri Belanda tanggal 19 Janauri 1919 dalam kasus Lindenbaumversus Cohen, suatu perbuatan melawan hukum telah diartikan secaraluas, yakni mencakup salah satu perbuatanperbuatan sebagaiberikut:a Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.;b Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnyasendiri. ;c Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

H.R. 27Mei 1935, N.J.1936, 5, W 12944) ;Halaman 118 dari 154 Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN Jkt.SelMenimbang, bahwa sifat dari penipuan sebagai kejahatan penipuanterletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkanorang lain agar orang tersebut menyerahkan sesuatu ( H.R. 16 Juni 1950, 1950No. 287 );Menimbang, bahwa disyaratkan sebagai akibat dari penyerahan bendatersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu atauorang lain menderita kerugian (H.R. 16 Juni 1919

, N.J.1919, 740, W.10432 ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,antara lain : Bahwa saksi Indra P.

Tipikor/2014/PT.BNA129.130.131.132.133.134.135.136.137.Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei 2012perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana.Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3022/UN11/KU/2012 tanggal 14 Juni 2012perihal Tanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3746/UN11/KU/2012 tanggal 07 Agustus 2012perihal Pertanggungjawaban Dana.Asli 2 (dua) lembar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana BeasiswaProgram Khusus S1 (

Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1919/UN11/KU/2012tanggal 28 Mei 2012 perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana.262. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3022/UN11/KU/2012tanggal 14 Juni 2012 perihal Tanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan(NHP).263. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3746/UN11/KU/2012tanggal 07 Agustus 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana.264.

Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana.262. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3022/UN11/KU/2012 tanggal 14 Juni2012 perihal Tanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).263. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3746/UN11/KU/2012 tanggal 07Agustus 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana.Hal 209 dari Hal 231 Perkara No: 09/Pid. Tipikor/2014/PT.BNA264.

Bahwa untuk menggugatsubjek hukum dengan berdasarkan pada adanya suatu perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad), para Penggugat terlebihdahulu harus menguraikan 4 (empat) unsur perbuatan melawanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata joKeputusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919, NJ 1919halaman 161, W. 10365 (Drukkersarrest, putusan LindenbaumHal. 100 dari 162 hal. Put.

No. 2618 K/Pdt/201213 Desember 1958 pada pokoknya mempunyai kaidah hukum: Syaratmutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanyaperselisihan antara kedua pihak;Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata jo Yurisprudensi tetap Keputusan Hoge Raad tertanggal 31Januari 1919 (Putusan Lindenbaum Cohen), yang dimaksud denganperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) adalah berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang: (i)melanggar hak orang

Padahal, bunyi Pasal 1865 KUHPerd. secara tegas menyatakan TiapPerbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut;1.12.Dalam menguraikan ketentuan Pasal 13865 KUHPerd. dimaksud,Pakar Hukum Perdata Rosa Agustina dengan mengutip PutusanHoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum Vs. Cohen,pada bukunya berjudul: Perbuatan Melawan Hukum (Oktober, 2013:Hal.75 dari 156 hal. Put.

Golkar kepada Menteri Hukum DanHAM RI; bukanlah merupakan perselisihan partai politik tapimerupakan perbuatan melawan hukum.2.11.Padahal, bunyi Pasal 1365 KUHPerd. secara tegas menyatakan Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajlokan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu untuk mengganti kerugian tersebut;2.12.Dalam menguraikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerd. dimaksud, Pakar2.13.Hukum Perdata Rosa Agustina dengan mengutip Putusan Hoge Raad31 Januari 1919

Sesuai dengan putusan HogeRaad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawanCohen, memberi penafsiran onrechtmatige daad secara luassebagai:een handelen of nalaten, dat of inbreuk maakt op eens andersrecht, of in stijd is met des daders rechtsplicht, of indruist tegen degeode zeden, hetzij tegen de zorgvuldegheid, welke in hetmaatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens andersperson of goed (berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hakorang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum

dari padaorang yang berbuat atau tidak berbuat itu atau bertentangan dengantata susila atau sikap berhatihati sebagaimana patutnya di dalampergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain) Jadi,penafsiran Hoge Raad tahun 1919 mengenai pengertianonrechtmatige itu adalah lebih luas daripada penafsiran tahun1883 (Buku Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, Prof.

Hoge Raad dalam putusannya tanggal 7 April 1919: N.J.1919 525menyatakan : Een Bykbare Schryffout ini de dagvaarding(onjuistevormaldigingin de dagvaarding van de tyd van het misdryf)Staat een veroordeling niet in de weg sesuatu yang rupanyaadalah kesalahan menulis tidak menjadi halangan untukmenghukum.2. Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1162K/Pid/1986 yang menyatakan kekeliruan pengetikan yang tidakmengubah materi, tidak membawa akibat hukum.4.

Arrest Hoge Raad31 Januari 1919 dalam perkara Cohenvs. Lindenbaum serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R.

Setiawan, S.H., dalambukunya yang berjudul PokokPokok Hukum Perikatan, Penerbit Bina Cipta, Cetakankeempat, Bandung, 1987, pada halaman 75 88, pengertian perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) tersebut diatas kemudian diperluas sesuai dengan ketentuanarrest Hoge Raad .1919, bahwa kriteria suatu perbuatan melawan hukum adalah:a) Melanggar hak orang lain; ataub) Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; atauC) Bertentangan dengan kesusilaan; ataud) Bertentangan dengan kepatutan yang

Unsur Sifat Melawan hukum;Menimbang, bahwa Majelis sependapat tentang sifat melawan hukum dengan PutusanArrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa berbuat atau tidak berbuat yangbertentangan dengan undangundang, kewajiban hukum pribadinya, kesusilaan dan kepatutanyang berlaku dalam masyarakat dan pendapat itu sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (1)UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melawan hukum dalamarti formil dan materiil akan tetapi tidak sependapat dengan

Putusan No.77/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.Bahwa unsur sifat melawan hukum (wederrechtelijke haid) dalam KUH Pidana adalahsama dengan onrechtmatige daad pasal 1365 KUH Perdata (lihat Van Bemelen dalam pidatopengukuhan guru besar hukum pidana tahun 1919), merupakan objektive onrecht element(sifat melawan hukum objektif) merupakan unsur perbuatan pidana, terpisah dari kesengajaansebagai salah satu bentuk kesalahan merupakan subjektive onrecht element (sifat melawanhukum subjektif) sebagai unsur kesalahan

Raka;- Bukti Tdw-50 : Foto Zulham sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;- Bukti Tdw-51 : Surat Pernyataan Zulhamtanggal 08 Juli 2005;- Bukti Tdw-52 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham pada tanggal 03 Desember 2004;- Bukti Tdw-53 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham pada tanggal 27 Oktober 2004;- Bukti Tdw-54 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1919/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/ PT.

Raka;Foto Zulham sedang menandatangani (cap jempol)surat pernyataan jual beli tanah;: Surat Pernyataan Zulhamtanggal 08 Juli 2005;Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham padatanggal 03 Desember 2004;Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham padatanggal 27 Oktober 2004;: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1919/SKGRKM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT. Raka: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1895/SKGRKM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT.

Raka;Foto Zulham sedang menandatangani (cap jempol)surat pernyataan jual beli tanah;Surat Pernyataan Zulham tanggal 08 Juli 2005;Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham padatanggal 03 Desember 2004;Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham padatanggal 27 Oktober 2004;Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1919/SKGRKM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/ PT.RakaSurat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1895/SKGRKM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an.

Raka;Foto Zulham sedang menandatangani (cap jempol)surat pernyataan jual beli tanah;Surat Pernyataan Zulhamtanggal 08 Juli 2005;Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham padatanggal 03 Desember 2004;Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham padatanggal 27 Oktober 2004;Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1919/SKGRKM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT. RakaSurat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1895/SKGRKM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT.

;Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum ( unrechtsmatig) di dalam hukumperdata sebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).

Pgpmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut:Menimbang, bahwa sejak putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalamperkara LindenbaumCohen, konsep perbuatan melawan hukum telahberkembang. Sejak itu terdapat 4 kriteria perobuatan melawan hukum :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tata susila;4.

Melawan hukumBahwa sejak tahun 1919 setelah adanya putusan ada kasus Cohenv. Lindenbaum pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak lagihanya mengacu pada melanggar hukum saja, tetapi berkembangmeliputi setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasandalam pergaulan hidup masyarakat.