Ditemukan 10825 data
82 — 22
Brigjen Katamso dahulu luasnya6.096 M2 (delapan ratus delapan puluh enam meter persegi) Sesuail denganSertifikat Hak Milik Nomor: 470 telah terjadi peralihnan hak milik melalui jualbeli yang sah sebagaimana bukti T.3, bukti T.4 dan bukti T.5 yang telahdipertimbangkan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atasdan dengan memperhatikan semua hal yang telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim serta Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdataalinea pertama, maka gugatan pokok
108 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 577 K/Pdt/2017melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang menyatakan bahwa perkara aquo adalah nebis in idem;2/.Dalam Pasal 1917 KUHPerdata mengatur unsur unsur komulatif (semuaunsur wajib dipenuhi secara bersamaan) yaitu: Objek Perkara Yang Sama; Pihak yang sama;;Alasan/dalil gugatan yang sama;28.
60 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian gugatan Penggugat/nebisin idem telah memenuhi ketentuan pasal 1917 KUHperdata dimana suatugugatan yang diajukan kedua kalinya secara bersamaan pada waktubersamaan di mana para pihaknya sama, objeknya sama dan tuntutandidasarkan pada alasan yang sama serta pihakpihaknya juga sama/mempunyai hubungan yang sama . Asas ne bis in idem ini ditegaskan puladalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan PerkaraBerkaitan dengan Asas Nebis in Idem .
150 — 94
bendara RMS, menyatakan bahwa ideologi Negara Indonesiatidak sah dan mengakui ideologi RMS itu sah, hal seperti itu sudah dianggapsebagai perbuatan pelaksanaan dalam konteks mereka menyiapkan segalahal untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ituyang kemudian di dalam ketentuan Pasal 106 KUHP disebut sebagai delikalternatif yaitu hanya berkaitan erat dengan ingin memisahkan diri dari suatuwilayah negara yang sah;Bahwa istilah makar atau Aans/ag itu berkembang sekitar tahun 1917
120 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
(sembilan puluh sembilan ribu delapanratus delapan puluh sembilan meter persegi) beserta bangunan yangada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sriwedari, KecamatanLaweyan, Kota Surakarta tersebut, dimiliki serta dikuasai oleh RadenMas Tumenggung Wirjodiningrat sebagai tempat pesanggrahan dantempat beristirahat Almarhum beserta keluarga besarnya;Bahwa Raden Mas Tumenggung Wirjodiningrat telah meninggal duniapada tanggal 30 Juli 1917 dengan meninggalkan ahli warisdiantaranya adalah Para Penggugat
Terbanding/Penggugat I : Sandra Pasaribu
Terbanding/Penggugat II : Daniel Pasaribu
Terbanding/Penggugat III : Ramona Pasaribu
Terbanding/Penggugat IV : Natalia Pasaribu
Terbanding/Penggugat V : Michael Pasaribu
Terbanding/Turut Tergugat : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat II : Tjetje Rusniady Hustawan
Turut Terbanding/Tergugat III : Hendrik Lumanaw
45 — 20
seadiladilnya (ExAequo Et Bono) ;Menimbang, terhadap surat gugatan dari Para Penggugat tersebut diatasTergugat , Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukanJawaban secara tertulis tertanggal 28 Juni 2018 yang berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :1.Bahwa Para Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan yangdiajukan oleh Para Penggugat, kecuali apabila Para Tergugat akui secarategas dan nyata dalam Surat Jawaban ini ;PERIHAL GUGATAN PARA PENGGUGAT NEBIS IN IDEM :Bahwa Pasal 1917
Pembanding/Penggugat II : Iwan Tunggono
Terbanding/Tergugat : PT. Aetra Air Jakarta
275 — 187
YahyaHarahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, 2017, halaman 504505 menyatakan sebagai berikut:Meskipun semula istilah ne bis in idem hanya dikenal dalam bidangpidana, namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidangperdata yang juga disebut eceptio res judicata (exceptie van geljsde zaak)berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata.
menguatkan Putusan PengadilanNegeri Bitung, tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab telah benarbahwa gugatan A quo adalah mengenai objek sengketa yang samadengan objek sengketa yang telah dalam perkara terdahulu yaitu PerkaraNomor: 368/Padt.G/1994/PN.Mdo juncto Nomor 213/PDT/1996/PT.MDOjJuncto Nomor 3965 K/PDT/1999 Nomor 273 PK/PDT/2003, serta putusantersebut telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan tersebut adalahgugatan bersifat ne bis in idem sebagaimana yang dimaksud dalamketentuan Pasal 1917
82 — 31
Kabupaten Seluma yang menyetujuiKeputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 3 tahun 2013 adalahKurang Pihak karena gugatan penggugat tidak lengkap pihakpihakyang harus digugat masih ada (banyak) orangorang yang harusditarik sebagai tergugat, sehingga dengan demikian gugatan yangdiajukan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak, olehkarenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Gugatan PenggugatNE BIS IN IDEM:Pasal 1917
No31/PDT/2018/PT BGL.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata) apabila putusan yang dijatuhkan bersifatpositif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebutmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat Nebis InIdem, oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak bolehdiajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap, SH hal.42); Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah AgungNo.3 tahun 2002 tentang
Terbanding/Tergugat I : SAIFUL BAHRI HARAHAP
Terbanding/Tergugat II : MUSA DAULAE,SH,M.Kn
Terbanding/Tergugat III : KEPALA BANK MUAMALAT CABANG SIDEMPUAN
53 — 34
Bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 Kitab UndangundangHukum Perdata (KUHPa) apabila terhadap putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan bersifat positif "Menolak Untuk Mengabulkan"kemudian putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka dalamputusan melekat ne bis in idem.
Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDN5, Bahwa azaz hukum dalam ketentuan Pasal 1917
MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNberdasarkan Pasal 1917
Bahwa gugatan aquo adalah sama dengan gugatan sebelumnya(vide Perkara 3) yang telah diputus dengan putusan berkekuatan hukumtetap dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, dengan objekyang sama, sehingga memenuhi azaz nebis in idem sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dan yurisprudensi serta doktrinhukum dimaksud diatas.10.
53 — 18
Penggugat seluruhnyaDALAM REKONPENS1Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum PutusanNo. 97/PdtG/2013/PN.Mdn,telah memperoleh kekuatan hukum21yang tetap, sehingga pada putusan tersebut melekat asas Ne BisIn Idem, sehingga dan oleh karenanya terhadap dalil gugatan danobyek gugatan yang sama serta diajukan oleh pihak yang sama(Penggugat dan Tergugat yang sama), tidak dapat diajukankembali di persidangan;Bahwa untuk lebih jelas lagi, Pasal 1917
melawan
. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG KEDIRi
307 — 154
memindah tangankan (balik nama)terhadap obyek sengketa sebelum gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap,dipertimbangkan oleh Majelis hakim sebagai berikut :e bahwa satu hal yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan ketentuanperundanganundangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sifat kekuatanpembuktian dari suatu putusan Pengadilan, adalah bahwa suatu putusan Pengadilankecuali mengenai status seseorang, hanyalah mengikat para pihak yang berperkaradan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917
97 — 34
MajelisHakim Pengadiian Negeri Jakarta Barat dalam putusannya No.280/Pdt.G/2006/PN.JKT.BRT menolak gugatan PENGGUGAT; Bahwa, Subyek gugatan dalam perkara yang saat ini sedang diperiksajuga sama dengan Subyek gugatan dalam perkara No, 280/PdiG/20Q6/PN.JKT.BRT yaitu Penggugat (FRA) dan Tergugat (PET) demikian hal nyaPengadilan yang memeriksa juga Pengadilan yang sama yaitu PengadiianNegeri Jakarta Barat ; Bahwa, sesuai dengan asas yang berlaku dalam hukum acara perdatasebagaimana diatur dalam pasal 1917
Boyamin
Termohon:
1.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
2.Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Profinsi Jawa Tengah
121 — 50
kepadaPertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan PeninjauanKembali Nomor : 4 PK/Pid/2000, tertanggal 26 November 2001, yangmenyatakan bahwa :"... secara a contrario in terminis yakni istilah penyidik dan penuntut Umumditempatkan pada posisi mendahului istilah pihak ketigayangberkepentingan,seyogyanyaberarti adalah setiap orang kecualiHal 2 dari 46 Putusan Praperadilan No 10/Pid.Prap/2018/PN Smg.penyidikan dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hakdarinya/Rechtverkrijgende (bandingkan pasal 1917
108 — 7
Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untukmengabulkan), kemudian putusan tersebut memperolehkekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis inidem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama,tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;ll. DALAM POKOK PERKARA :1.
110 — 43
Exploitatieselaku Penggugat berlawanan dengan Ranggaleh suku Balaimansiang,dikenal sebagai Perkara Perdata No. 53/1929, menurut Penggugat bidangtanah yang terletak di Dadok Tunggul Hitam Kenagarian Koto Tangah yangtelah dijadikan sawahsawah dan kebunkebun kelapa oleh TergugatRanggaleh adalah milik Penggugat Eigendom No. 30/1917 Surat Ukur No.1794 dari Verponding yang terletak di Kurao.
59 — 6
195(3) 1(4) 1(20) 1(Q317 1(B25) dT(7) 1(W272) 125(217) 1(312614) 1(2) 195(107) 1(WSZ) =195(25) 1(Taj 1(107) 1(212) 195(30) 1(4) 1(12) 1(7) 1(22) 2(36) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 451.00 675.00 TmfELZ 1, DE(2) TJETQqBr0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 456.00 675.00 Tm/F12 1 TE(20) 1(7) 1(217) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 479.00 675.00 Tm/F12 1 TE(2) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 484.00 675.00 Tm/F12 1 TE(22) 27) 1S567) 125) 12) 1917
82 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahyah Harahap menjelaskan terkaitdengan exceptio res judicata sebagaimana di kutip sebagai berikut:Meskipun semula istilah ne bis in idem hanya dikenal dalam bidangpidana, namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidangperdata yang juga disebut exceptio res judicata (exceptie van gewijsdezaak) berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata.
68 — 27
Bahwa Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdatamenyatakan bahwa apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifatpositif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebutmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bisin idem.Bahwa atas perkara dengan kasus dan pihak yang sama yaitu dalamperkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Clp, telah diputus oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 22 Januari 2015.Berdasarkan dalildalil eksepsi dan faktafakta hukum tersebut
LO KHIE KIAN
Tergugat:
1.LO A TJIT Als LO LIANNA
2.LO KHIE LIONG
3.LO KHIE TJIN
4.SULITO MARJUKI
5.MUHAMMAD FIRDAUS, SH.M.Kn
88 — 38
LO A MUNG (Lakilaki, lahir di Kampung Air Kenanga, Sungailiat,pada tanggal 7 Juli 1917), adalah anak kandung dari pasangan suami isteriAlm. LO DJUN SEM (ayah) dan Almh. TJHANG A TJAUW (ibu), sedangkanisteri LO A MUNG Almh. LIE TJHIUW TJON/LIE TJHIOE TJON(Perempuan, lahir di Kampung Air Kenanga, Sungailiat, pada tanggal 8Oktober 1919) adalah puteri kandung dari pasangan suami isteri Alm. LIE AKOEI (ayah) dan Almh.
Terbanding/Tergugat I : Daniel Taimenas, SH
Terbanding/Tergugat II : Jerry Manafe,SH
Terbanding/Tergugat III : Emanuel Melkiades Laka Lena
Terbanding/Tergugat IV : Ir. Airlangga Hartarto
103 — 39
2) Tergugat I/Terbanding Badan Kehormatan DPRD kab.kupang telahterbukti melakukan perbuatan Melawan hukum karena tidakmelaksanakan Mekanisme/proses Pengaduan masyarakat terhadapperilaku anggota DPRD kabupaten Kupang sebagaimana mesti diaturdalam Peraturan Perundangundangan yang di Pedomani olehPembanding / Penggugat dalam Memori Banding ini.3) Ditariknya Tergugat II,II dan IV dalam perkara a quo sematamatadidasari keberadaan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undangundanghukum Perdata atas Penggunaan dokumen