Ditemukan 11181 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uppa uspa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 06-12-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 107/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 18 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat VII : M. Amin. Is Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat V : Rusli Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat III : Said Sulaiman Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat I : Muhammad Ali Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat VIII : Said Machdar Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat VI : Aldi SR Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat IV : Said Muhklis Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat II : Amri Bas Diwakili Oleh : Amri Bas
Terbanding/Tergugat : Direktur PT. GSM. Gelora Sawita Makmur
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN kabupaten Nagan Raya
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Tripa Makmur
75 — 120
  • BNAundangundang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk ituditempat akta itu dibuat.Bahwa sertifikat tanan adalah dokumen formal yang memuat data yuridis dandata fisik yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian bagiseseorang atau badan hukum atas suatu bidang tanah yang dikuasai ataudimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu.Bahwa dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwasertifikat adalah tanda bukti hak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2huruf c UUPA
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 20-03-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Cbi
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
1.Thomas Wahjudi Sastra
2.Warman Wahjudi Sastra
Tergugat:
1.Lusiana Tjandra Cq. PT. Mentari Prima Mandiri
2.PT. Bank UOB Indonesia, Bank UOB Cabang Harmoni Cq. Bank UOB Cabang Asemka
Turut Tergugat:
1.BPN KABUPATEN BOGOR
2.BPN Kota Batam
116 — 120
  • juga mengatur setiap orang bertanggung jawabtidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hatihatinya;Pasal 1367 KUHPerdata disebutkan Seseorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkanjuga atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan orangorang yangmenjadi tanggungannya atau disebabkan barangbarang yang berada dibawah pengawasannya;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA
Pengadilan PN TEMANGGUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-05-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 48/Pid.B/2014/PN Tmg
Tanggal 23 Juli 2014 — SUMIYO Bin MULYOREJO
38 — 7
  • cara agamanya memberikanketerangan sesuai dengan keahliannya sebagaiberikut :Bahwa yang dimaksud tanah adalah permukaan bumi ;Bahwa hak atas tanah yaitu berupa Hak Guna Usaha, HakMilik, Hak Pakai, Hak selama Dipergunakan, Hakhak yangsifatnya sementara ;Bahwa yang dimaksud ahli waris adalah apabila pewaris sudahmeninggal, apabila pewaris belum meninggal maka belum adaahli waris ;Yang termasuk ahli waris adalah Suami/istri, anak, saudara,orang tua kandung ;Bahwa ketentuan tentang tanah diatur dalam UUPA
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 95/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 6 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : MUHAMMAD JEFRI bin M. EDSON HARTONO Diwakili Oleh : Sitompul Charles Marolop, SH.
Pembanding/Tergugat II : JP. PUDJO ASTONO DJATIE HADINOTO anak dari RS. HADINOTO Diwakili Oleh : Sitompul Charles Marolop, SH.
Terbanding/Penggugat I : LETKOL. PURN. H. YAKUB
Terbanding/Penggugat II : H. URIANSYAH
Terbanding/Penggugat III : KURNIAWAN EDDY TJOKRO
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA
92 — 62
  • Putusan MARI No. 3201K/ Pdt/1991, tanggal 30 Januari 1996 yang pada pokoknyamenyatakan Pembeli Yang beritikad baik harus dilindungi);2.5, Bahwa SHM No.1426 seluas 11.461 M* atas namaTergugat Il telah sesuai dengan data fisik maupun yuridissehingga sertifikat dimaksud adalah benar serta diterbitkanpejabat yang berwenang yaitu BPN Kota Samarinda telahsesuai dengan Pasal 6 UUPA Jo Pasal 23 Ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah berbunti sertifikat merupakan surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-09-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — RAHMAN / LA BOLONG, DKK vs I. BUPATI SIDENRENG RAPPANG., II. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI / MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG., III. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG., IV. PT. SEMESTA MARGEREKSA;
65 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 464 K/TUN/2017Bahwa hapusnya Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 34 UUPA danPasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40/1996 secara jelasditegaskan bahwa dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenangsebelum jangka waktunya berakhir karena tidak terpenuhinya kewajibankewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuanketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14Peraturan Pemerintah Nomor 40/1996, bahwa alasan batalnya hak gunausaha berdasarkan Putusan pengadilan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 16-01-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 10/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 1 Agustus 2017 — SOPINAH, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, dkk.
108 — 45
  • atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkanpenunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dansedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yangberbatasan.Bahwa adapun yang dimaksud dengan para pemegang hak atas tanah,dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997, yangmenyatakan:Yang dimaksud dengan pemegang hak atas tanah dalam ayat ini adalahorang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut UUPA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 September 2021 — Penggugat:
Ahli Waris (Alm.) H.S. Muhammad Bin H. Saumin, yaitu: M. Hamdani Bin H. Saumin, Nurmanih binti H. Saumin Hj. Nani Asmani binti H. Saumin
Tergugat:
Lurah Kebagusan
183 — 105
  • tersebutadalah perbuatan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karenaSertipikat Hak Pakai No. 322 Tahun 1985 tersebut masih perludipertanyakan proses terbitnya dan perlu dilakukan pembuktian lebihlanjut melalui proses hukum, sesuai proses perundangundangan yangberlaku;Bahwa mengingat, Sertipikat Hak Pakai Nomor 322 Tahun 1985 milikPemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah melanggar dan bertentangandengan ketentuan Pasal 42 Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 14-11-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 462/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 28 Februari 2018 — Pembanding/Tergugat II : NY. HAJJA MAEMUNAH ADAM Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat XI : SYAMSUDDIN ADAM Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat IX : IR. SYAHRULLAH ADAM Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat VII : SALMAH, SE Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat V : HJ. SADIAH, S.PD Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat III : H. MUH. YUSUF ADAM Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat I : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat XII : NY. ASRIANTI RIDWAN, SH Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat X : ISMAIL ADAM, S.Kom Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat VIII : IR. MARDAM ADAM, MH Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat VI : HARUDDIN TABA, SE Diwakili Oleh : H
53 — 29
  • AsriantiRidwan, SH, Tanggal 29 Juli 2008 Nomor : 22/PRC/JB/ARVII/2008,dengan luas seluruhnya 300 M2 ( tiga ratus meter persegi ); Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim YudexFactie, sudah tepatdan benar didalam pertimbangan hukumnya pada hal 41, alineapertama yakni:"Menimbang bahwa dalam membuat Sertifikat Hak MilikBadan Pertanahan Nasional berpegang pada UUPA yaitu UU No. 5tahun 1960 serta PP No. 24 Tahun 1997 yang berlaku serta peraturandaerah yang berlaku pada setiap wilayah khususnya tentang
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 10-10-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 340/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 14 Desember 2017 — ENDI BACHTIAR VS PT. (PERSERO) KAWASAN INDUSTRI MEDAN, DK
39 — 20
  • Bahwa dengan demikian berdasarkan prosedur hukum atas penguasaanmaupun perolehan hak pengelolaan atas tanah seluas 3.14,7525 Ha olehTergugat adalah tidak melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal13835 KUHPerdata dan Pasal 1337 KUHPerdata sebagaimana didalilkanPenggugat dan perolehan hak atas tanah tersebut telah sesuao denganketentuan hukum tanah di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUPA No. 5tahun 1960 maupun peraturan pelaksanaan lainnya dengan demikian terbuktiTergugat Il tidak melakukan
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 30-01-2013 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 2/Pdt.G.Plw/2013/PN. Tgl.
Tanggal 1 Oktober 2014 — RICKY BUDHI HARTONO, SH.MH melawan FUAD MOCHAMAD BARABA ,Dkk.
41 — 6
  • Hal tersebutsejalan dengan ketentuan dalam pasal 27 UUPA perihal hapusnya hak milik, yangmana dalam penjelasannya disebutkan , Tanah diterlantarkan, kalau dengan sengajatidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.Dengan demikian jelas dan terang bahwa rechitsverwerking adalah penelantaran ataupembiaran tanah secara fisik, bukan penelantaran atau pembiaran pengurusan hakatas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam eksepsi.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat:
1.ACHMAD FIRDAUS ZAHURI
2.AMIR HAMZAH
3.SYAHRUL AZIS
4.IDA FARIDA
5.TITING MURSIAH
6.YAYAH FAHDIAH
7.AHMAD FAIZAL
8.DIAN ARDIANSYAH
Tergugat:
1.Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Bekasi
2.PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia
3.PT.Laguna Group
231 — 417
  • PROTEINDO KARYASEHAT) adalah untukmemperoleh kepastian hukum atas kepemilkan lahan tersebutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA No. 5tahun 1960 jo PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPasal 4 ayat (1) jis Pasal 3 huruf a yang pada prinsipnyamenegaskan/menentukan untuk memberikan kepastian danperlindungan hukum kepada pemegang hak kepada yangbersangkutan diberikan Sertifikat Hak atas Atas, untuk itu TERGUGATHl, bermaksud mengurus segala ketentuan administrasi ataskepemilikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-07-2011 — Upload : 26-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pdt/2010
Tanggal 28 Juli 2011 — PT.PERTANI (PERSERO), dkk;Ny. Santi binti Sakman bin Karim, dkk
114 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dinyatakansebagai Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT.Pertani jo Surat Dirjen MoneterNo.S5096/MD/1981 tanggal 10 November 1981 Tentang Petunjuk PelaksanaanPengambilalihan Penggilingan Padi Swasta yang memperoleh ganti rugi dariPemerintah ;Bahwa dengan demikian jelas dan tegas bila objek aquo diperoleh oleh TergugatII dari penyerahan secara sah oleh N.V.Perseroan Loa & Co pada tahun 1982sebagaimana diuraikan di atas ;Bahwa walaupun telah jatuh tempo namun atas dasar pasal 35 ayat (2) UU No.5Tahun 1960 Tentang UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-11-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1816 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — CRISTINE NOVIAH, dkk VS NY. LINNEA, dkk
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perkara aquo,Bahwa akta jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telahterjadi pemindahan hak dari penjual Termohon KasasiI/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensikepada pembeli Termohon Kasasi III/Pembanding II/Tergugat II dalamKonvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dengan disertai dengan hargapembelinya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan secara nyataatau riil perouatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan,hal ini sesuai dengan Pasal 19 UUPA
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 11-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
PT. KAMIRZU diwakili oleh NAI PUAY CHAI
2781 — 3170
  • asiliSumatera;Bahwa upaya penyelamatan KEL yang juga terkadung di dalamnyaHutan Lindung, yang merupakan penegasan UndangUndangHalaman 34 dari 110 HalamanPutusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNAPemerintahan Aceh sebagai aturan Daerah Otonomi Khusus tidakdapat dikesampingkan dalam bentuk apapun dalam halpenerapannya, seluruh aturan yang terkadung di dalamnya harusdilaksanakan secara menyeluruh karena bagian yang penting untukdiselamatkan dari upayaupaya Pusat melemahkan Eksistensi danPemberlakuan UUPA
    yangmenyatakan ....upaya penyelamatan KEL yang juga terkandung didalamnya Hutan Lindung , yang merupakan penegasan UndangundangHalaman 69 dari 110 HalamanPutusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNAPemerintahan Aceh sebagai aturan daerah Otonomi Khusus tidak dapatdikesampingkan dalam bentuk apapun dalam hal penerapannya, seluruhaturan yang terkandung di dalamnya harus dilaksanakan secaramenyeluruh karena bagian yang penting untuk diselamatkan dari upayaupaya Pusat melemahkan Eksistensi dan pemberlakuan UUPA
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-03-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Spt
Tanggal 14 Nopember 2018 — SUYATNO; Melawan Ir. H.M. SAYUTI HERMAWAN, S.H., M.H.;
86 — 21
  • dan belum ada perubahanapapun.Bahwa dengan tidak pernah Tergugat/orang tua dan sdr sdrnyatidak pernah Tukar Guling/ Jual tanah nya maka AJB yang dimilik olehPenggugat sangat diragukan kebenaran dan Tergugat menolak dengankeras Gugatan Penggugat.Bahwa pada Poin 3 halaman 3 pada intinya Penggugat mengatakantelah memiliki SHM No.04659/Ketapang/2015 atas nama SUYATNO.Bahwa kepemilikan SHM No.04659/Ketapang/2015 sulit diterima akalsehat dan logika hukum/prosedur hukum sesuai dengan UU No.5/1965Tentang UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 PK/Pdt/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — NY. DJUMILAH, S.H., M.H lawan 1. Ny. DEWI SETIAWATI, DKK dan 1. WAN MARWAN, BA, DKK
102 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lina) hanyalah pihak Penyewa/Pengontrak atas tanahberikut rumah bahwa: Pasalpasal sewamenyewa Kitab Undang HukumPerdata masih berlaku, karena Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) tidakdengan tegas mencabutnya, maka berdasarkan Pasal 1560 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakan:Si penyewa harus menepati dua kewajiban utama: untuk memakaibarang yang disewa sebagai Bapak rumah yang baik, sesual dengantujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya,atau jika tidak ada suatu
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 131/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : PRAWIRA ADIANTO
Pembanding/Penggugat II : SAROJINI
Pembanding/Penggugat III : RUDY LEO
Pembanding/Penggugat IV : HARTATY AR GINTING S
Pembanding/Penggugat V : LIAN TO
Pembanding/Penggugat VI : SRI WITIYA
Pembanding/Penggugat VII : HUNNIJATI
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kota Medan
Terbanding/Tergugat II : Direksi PD Pasar Kota Medan
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Negara Kota Medan
39 — 23
  • sebab alas hak yang didalilkan Para Penggugat tersebutmembuktikan bahwa Para Penggugat hanya memiliki hak sewa atasobjek sengketa sebagai Pedagang di Pasar Muara Takus dan TergugatIl selaku pengelola Pasar Muara Takus yang mengelola aset TergugatPemerintah Kota Medan.Bahwa bila dicermati gugatan Para Penggugat tersebut, makaterungkap fakta bahwa Para Penggugat selama + 30 tahun tidak adamemiliki hak apapun diatas tanah dan bangunan objek sengketa sesuaidengan alas hak yang diatur dalam ketentuan UUPA
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-10-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN PURWOREJO Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Pwr
Tanggal 2 Mei 2019 — SRI ROCHANI Binti SOELEMAN R HADI SOETANTO >< 1. NURI KUSTIYAH Binti SOELEMAN R HADI SOETANTO, DKK ; 1. ISNANDIYAH DEWI Binti SOELEMAN R HADI SOETANTO, DKK
81 — 13
  • Sedangkan sertipikat adalah surat tanda bukti haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalambuku tanah yang bersangkutan.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 04-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PT MANADO Nomor 181/PDT/2020/PT MND
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : LOUIS GUNAWAN KHOE
Terbanding/Penggugat : AGUS ABIDIN
Terbanding/Turut Tergugat I : GRACE SOPHIY JUDY SARENDATU, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT LAUTAN TENGAH INDONESIA
141 — 73
  • bahwa tidak sah danbatal demi hukum Sertifikat Hak Bangunan terhadap bidang tanahobjek sengketa, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00005/KemaIll luas 2.098 M2, tercatat atas nama PT Lautan Tengah Indonesia,Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00006/Kema III luas 2.483 M2,tercatat atas nama PT Lautan Tengah Indonesia, dan Sertifikat HakGuna Bangunan No. 00007/Kema Ill luas 2.503 M2, tercatat atasnama PT Lautan Tengah Indonesia ;Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang PokokAgraria (UUPA
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Pidana Umum
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 47/Pid.B/2019/PN LBB
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.EDMON RIZAL ,SH
2.YUNITA EKA PUTRI,SH
Terdakwa:
1.BENY FIRDAUS Pgl. BENY.
2.SYAFRIZAL Pgl. ZAL Alias BANDARO SUTAN Alias NARO
3.MILYADI Pgl. MIL
4.ZULFAHMI Pgl. ZUL.
75 — 11
  • melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unitbangunan rumah tersebut, karena bagunan tersebut terletak diatas tanah NagariLawang Pusako Tinggi turun temurun yang tidak ada meminta izin sebelumnyakepada masyarakat Nagari Lawang sebelum melakukan pembangunannya;Menimbang, bahwa terhadap keterangan para terdakwa dan saksisaksimenguntungkan para Terdakwa Majelis mengacu pada peraturan perundangundangan, penegasan tentang berlakunya asas pemisahan horisontal, selain dariapa yang telah diamanatkan dalam UUPA