Gresik sebanyak 30.000(tiga puluh ribu rupiah) sak dengan harga @ Rp.38.000, (tiga puluh delapanribu rupiah) per sak sehingga jumlah keseluruhan Rp.1.140.000.000, (satumilyar seratus empat puluh juta rupiah), namun di kuitansi / nota tanda terimaoleh Terdakwa Il ditulis per saknya seharga Rp.44.250, sehingga berjumlahRp.1.327.500.000, hal tersebut dilakukan Terdakwa Il untuk mengelabuipelanggan yang lain supaya harga semen naik dan apabila pabrik semenmengetahui melakukan penjualan di bawah harga standar

maka pabrik akanmelakukan penaikan harga standar untuk perusahaan.

MTRKedua:Bahwa ia terdakwa SUHARTONO, pada Hari Senin Tanggal 7 November2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalamTahun 2016, bertempat di Jalan Udayana Kota Mataram atau setidaktidaknyapada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Mataram, Pelaku usaha dilarang memperoduksi dan/ataumemperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidaksesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturanperundangundangan

Menyatakan Terdakwa SUHARTONO tersebut di atas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usahayang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuaidengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturanperundangundangan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;2.

ke 4 karyawan tidak sesuai denganundangundang tersebut sudah sepantasnya Majelis Hakim untukmembatalkan Putusan BPSK;2 Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis BPSK Kota Singkawang adalahtidak sah dan perlu dibatalkan, karena di dalam beberapa kali persidangan tidaksesuai dengan undangundang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungankonsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 350/MPP/Kep/12/2001 serta tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan PenyelesaianSengketa Konsumen, dan Standar

K/Pdt.SusBPSK.....2 Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis BPSK Kota Singkawang adalahtidak sah dan perlu dibatalkan, karena di dalam beberapa kali persidangan tidaksesuai dengan undangundang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungankonsumen, keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 350/MPP/Kep/12/2001 serta tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen, dan Standar Oparisional Prosudure (SOP)BPKS Kota Singkawang dimana berdasarkan peraturan Menteri Perindustriandan

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) ;Ad. 1 Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah orang ataumanusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya,yang diajukan di persidangan dimana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkarayang

telah didakwa melakukan suatu tindak pidana,sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah pula membenarkan identitas yangtercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiaporang di sini adalah terdakwa DIMAS TEDY SETYAWAN Bin SAMOINI sendiri dan bukanorang lain ;Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;Ad. 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makagugatan Pengguat mengenai nafkah iddah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikankemampuan Tergugat , kelayakan dan standar hidup minimal maka ditetapkan nafkah iddahPenggugat Yang harus dibayar Tergugat adalah Rp. 500.000, tiap bulan kali 3 bulan = Rp.1.500.00, ; Menimbang , bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksisaksiterbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anakbernama

Putusan No.0745/Pdt.G/2011/PA.Gs.Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab AlMuhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :Artinya : Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya .Tergugat wajib memberi nafkah kepada anak bernama ANAK KE 2 tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas makagugatan penggguat mengenai nafkah anak harus dikabulkan , dan dengan memperhatikankemampuan Tergugat , kelayakan dan standar

Barang bukti tersebut pada Bab butir 2 diatas (PB), adalah amunisi senjata Api(peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial PB yang diuji aktif dandapat meledak.PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANADALAM PASAL 1 AYAT (1) UNDANGUNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN1951.Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan,bahwa ia tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.

bahwa selain alat bukti berupa saksi, dalam hal ini Jaksa PenuntutUmum juga mengajukan alat bukti surat dipersidangan berupa;Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Palembang No.Lab:875/BSF/2015, dengan kesimpulan:2= one oneBarang bukti tersebut pada Bab butir dialas (SAB) adalah senjata Api genggamrakitan jenis revolver kaliber 38 spesial SAB masih berfungsi dan dapat digunakanuntuk menembak.Barang bukti tersebut pada Bab butir 2 diatas (PB), adalah amunisi senjata Api(peluru tajam) standar

Setelah ditinggal mandi kurang lebih 2 jam lamanya motor sudah tidakada ;bahwa motor yang diambil merk YAMAHA FORCE ONE, No Pol .B 5318 EC,Noka 3XA 061176,Nosin, 3XA044967, warna silver, tanpa plat nomor, tahunpembuatan 1993, pelek standar, tidak ada kunci stang karena kuncinya hilang ;bahwa karena curiga pada tanggal 18 Maret 2014, Terdakwa ditanya oleh wargadan mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor milik orang tua saksi ;bahwa orangtua saksi mengalami kerugian seharga Rp.1.500.000, ( satu

terdakwa membenarkan keterangannya didalam BAP yang dibuat olehPenyidik.Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014sekitar pukul 20.00 Wib,Bahwa sebelum hilang sepeda motor diparkir disebelah kanan rumah tepatnyadidepan ruang dapur di Desa Tegalretno Rt.03 Rw.02 Kec.Petanahan,KabKebumenBahwa motor yang diambil terdakwa adalah motor merk YAMAHA FORCEONE, No Pol .B 5318 EC, Noka 3XA 061176,Nosin, 3XA044967, warnasilver, tanpa plat nomor, tahun pembuatan 1993, pelek standar

Bahwa semua karyawan dikasih kepercayaan .Bahwa gaji tergantung prosentase ada standar Drop.ratarata gaji setiap bulan sekitarRp.1000.000, s/d Rp.1.500.000, ada potongan setiap motor . Bahwa awal tahu kalau terdakwa memakai uang Kantor ada Nasabah yang komplin. Bahwa betul barang bukti milik terdakwa . Bahwa secara pribadi saksi mau memaafkan terdakwa tapi terdakwa tetap dihukum sesuaidengan perbuatannya .Menimbang, bahwa terhadap' keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamembenarkan;Saksi 2.

Bahwa Semua karyawan dikasih kepercayaan .Bahwa Gaji tergantung prosentase ada standar Drop.ratarata gaji setiap bulan sekitarRp.1000.000, s/d Rp.1.500.000, ada potongan sepeda motor . Bahwa awal tahu kalau terdakwa memakai uang kantor ada Nasabah yang komplin.Menimbang, bahwa terhadap' keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamembenarkan;Saksi 3.

Bahwa gaji tergantung prosentase ada standar Drop.ratarata gaji setiap bulan sekitarRp.1000.000, s/d Rp.1.500.000, ada potongan sepida motor .

orang yang mengasuh anaktersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dantercela, agamanya buruk apalagi sudah murtad, atau punya penyakit menularatau sakit ingatan, maka akan mendatangkan mafsadat dan madiarat bagianak, oleh karena itu tidak sematamata berpijak pada aspek normatif belakakarena dengan demikian Hakim menjadi corong undangundang;Putusan Nomor 288/Pat.G/2016/PA.Sgt. hal. 16 dari 19 hal.Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukummengenai indikator standar

nilai dalam menentukan hak asuh anak, makapenerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat ataukah Tergugatyang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang personalityPenggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkanalat bukti dan berpijak pada hukum pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalam proses persidangan tidakditemukan fakta Penggugat atau Tergugat mempuyai aspek personalitysebagaimana alur pertimbangan diatas

;Menimbang, bahwa dengan demikian acuan penerapannya haruskembali pada ketentuan dasar atau asal yang bersifat normatif yakni hak asuhanak yang belum mumayyiz hak ibunya;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu dari dua anak yang bernamaANAK PERTAMA, lahir tanggal 29 Maret 2010, dan ANAK KEDUA, lahirtanggal 15 Januari 2012, tidak terbukti mempuyai kepribadian yangbertentangan dengan standar nilai yang digariskan sebagaimana pertimbangandi atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas

istrinya tersebutsungguhsungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujul tanpa paksaanatau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin; Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmendan iktikad Sungguhsungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anakPemohon dan calon istrinya tersebut, dan masyarakat lingkungan sekitar pundapat menerima rencana peristiwa perkawinan tersebut;Menimbang, bahwa fakta tersebut telah jelas mengungkap umur anakPemohon yang masih di bawah standar

Dan untuk melaksanakan perintahperkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (muqayyad) oleh suatu ataubeberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (al baah) dalamberbagai dimensinya;Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usiakawin bergulir seputar standar akil baligh dan tidak berdiri sendiri sebagaisebuah tema pokok syariat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pengadilan dalam hal inihakim pemeriksa perkara, cukup memaknai alasan dispensasi kawin sebatasdalam pengertian adanya faktor pendukung kesiapan, kKematangan pendidikandan mental, kesehatan, dan kesungguhsungguhan dari kedua belah pihakdalam standar yang proporsional;Menimbang, bahwa meski demikian, ketentuan usia kawin yang diaturdalam UndangUndang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalamrangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi

terdakwa ARIES DWI SETYO Alias PO Bin WIWIK ARIFIN pada hariSabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknyatidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di rumahnya Desa Jongbiru KecamatanGampengrejo Kab Kediri atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili,yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu ;Ad.l.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Pdt.G/2019/PA.JprJufian (umur 3 tahun 6 bulan) adalah anak yang lahir dalam perkawinanPemohon dan Termohon dan belum berumur 12 tahun;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam halpemeliharaan anak selain aspek normatif, maka yang harus dijadikanstandart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi asas kemaslahatanterbaik bagi anak baik untuk masa kini dan kepentingan masa depannya yangharus dikedepankan;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dankomprehensif ukuran atau standar

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsipprinsipHalaman 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Jpryang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakninon diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup,kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadappendapat anak;Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbanganhukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan

Sebaliknya berdasarkan fakta di persidangan, pada diriPemohon tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaranatau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yangtelah disebutkan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yangdemikian, maka tuntutan hak asuh anak yang diajukan oleh Pemohon dinilaitelah berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menampakkankesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnyatersebut

DELTA INTI PERSADA sebagai PIHAKKEDUA;Faktur Pajak Standar, Nomor 020.90213.46605763, PengusahaKena Pajak, Nama PT. DELTA INTI PERSADA, NPWP02.086.770.1.701.000, Nomor Pengukuhan PKP : PEM04592/WPJ13/KP.0103/2004 dengan Pembeli/Penerima Jasa Pajak: PoliteknikNegeri Pontianak, Nama Barang: Termyn 20% PekerjaanPembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik NegeriPontianak Tahun 2013, Harga Jual/Uang Muka Rp3.271.174.800,00;Surat Setoran Pajak, PT.

EdwardLienardo, M.M. tanggal 23 Desember 2013;Surat Kuasa Nomor 2369/PL16/PK/2013 dari Paidi, S.E., M.Acc.selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pudji Arsi S Achmadiselaku Kepala KPPN Pontianak (tanpa adanya tanda tangan PudjiArsi S Achmadi selaku Kepala KPPN Pontianak);Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank, 23 Desember 2013;Berita Acara Persetujuan Pembayaran, Nomor 2354/PL16 /PK/ 2013tanggal 19 Desember 2013;Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor B.08/XII/2013/Pembayarantanggal 20 Desember 2013;Faktur Pajak Standar

Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018Bahwa perhitungan realisasi fisik pekerjaan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) menggunakan standar akuntansidengan bekerja sama dengan tenaga ahli teknik Sdr.

Jember atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98Ayat (2) dan ayat (8) , perobuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut :e Bahwa mulanya saksi Vivin Mujianto dan saksi Yudi lvan mendapatkaninformasi dari

Kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatif, maka Majelis Hakim akan memilin dakwaan yang tepat dan sesuaidengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu perbuatanTerdakwa melanggar ketentuan Pasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsurunsur sebagai berikut:e Setiap orang;e Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

memperhatikan rumusan unsur pasal di atas makaunsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakimcukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan faktafaktayuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atastelah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Al Huda RT. 02 RW. 02Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kota Kediri atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksiSULISTYAWAN dan saksi

dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat ;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang undang adalahmengadakan, menyimpan, mengolah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepada Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ;Mengingat, pasal 196 UndangUndang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, serta Undang undang No. 8 Tahun 1981 :MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO Als GRANDONG Bin MUJIANTO, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : * DENGANSENGAJA TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKANPEKERJAAN KEFARMASIAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR

/PN Btg.Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengedarakansediaan Farmasi berupa tablet pil trinexyphenidy termasuk melakukanpekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil tersebut dan terdakwatidak memiliki atau tidak berwenang mengedarkan pil dimaksud;Bahwa menurut Ahli maksud Tidak memenuhi standar yaitu kadar obattidak dengan yang dipersyaratkan.

Maksud Keamanan yaitu obat amandikonsumsi, masyarakat terbebas dari obat palsu, maksud Khasiat ataukemanftaatannya yaitu obat dimanfaatkan sesuaia adengan khasiat obattersebut, sedang maksud Mutu yaitu kadar obat sesuai denganpersyaratan.Bahwa tidak memenuhi standar yaitu harus dibuktikan denganlaboratirium, maksud kemanan yaitu tidak aman.karena obat tersebutberedar secara bebas dimasyarakat dan digunakan tidak sesuai denganindikasi dan dosis tetapi juga tidak diketahui apakah obat tersebut asliatau

tidak; sedang maksud Mutu yaitu tidak diketahui karena tidakmemenuhi standar mutu penyimpanannya;Bahwa seseorang yang mengedarkan atau menjual pildexstromethorpham harus mempunyai kompetensi yang sesuai, harusteregistrasi, harus mempunyai surat ijin Praktek Apoteker ( SIPA)Bahwa seseorang yang mengedarkan obat atau pil palsu dan tidakmemiliki Kewenangan atau ijin melanggar pasal 197 UU Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada

., penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi, dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yg ditetapkan oleh PeraturanPemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa derrgart cardcara sebagaiberikut : Tanpa ijin dari yang berwenang Terdakwa telah mengedarkan Pil warna kuningjenis Dexstrometrophan dan Pil warna putih jenis Trihexipenydhil kepadamasyarakat secara bebas yang kebanyakan dijual kepada temantemannya ygdilakukan terdakwa di wilayah Kab.Probolinggo

PenuntutUmum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Saksi AINUL HAQ (POLRI)Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi atau obat kesehatan tidak memiiiki jinedar atau memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar

daridinas kesehatan melainkan atas kehendak tersangka sendiri;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan ;2.Saksi MAHERNAWAN EKA PRAYOGA (POLRI)Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi atau obat kesehatan tidak memiiliki jinedar atau memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar

Sedangkan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatanpembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasukniaga gas bumi melalui pipa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yangdisubsidi Pemerintah (Bahan Bakar Minyak Tertentu) adalah bahan bakar yang berasaldan / atau diolah dari minyak bumi dengan dengan jenis, standar, dan mutu(spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyakyang tidak

disubsidi (Non Subsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolahdari minyak bumi dengan dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), volume dankonsumen yang telah ditentukan dengan harga yang sesuai dengan pasaran dunia (tanpadibantu oleh pemerintah);Menimbang, bahwa adapun BBM yang disubsidi pemerintah adalah minyakpremium (bensin), kerosine (minyak tanah) dan solar.

wilayah Sibolga untukminyak tanah tidak disubsidi;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut minyak tanah yang dibeli olehTerdakwa dari Martinus Laoli dan Suhartono Harefa yang keduanya berada di Nias danminyak tanah diperoleh dari Nias, dengan sumber modal dari Saksi Arjon Situmeangadalah minyak tanah yang bersubsidi dengan diangkut dengan menggunakan truck colddiesel ke tangkahan babi merupakan alat angkut yang tidak terdaftar dan minyak tanahtersebut dimasukkan kedalam drum yang tidak memenuhi standar

MUSTAKIM BIN MUSLIM dan terdakwa 2.KHOIRUL HANAFI BIN ADENIN pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekirapukul 09.30 wib. atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktobertahun 2014 bertempat dijalan Raya GresikTuban depan Mako Polsek BrondongKecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLamongan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan peraturan pemerintah;Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim Majelis akanmenghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan antaralain:e Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 09.30wib bertempat dijalan Raya GresikTuban tepatnya didepan Mako

tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,dihubungkan dengan ketentuan pasal 98 ayat (2) dan (8), nyatanyata paraterdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obatobatan atau para terdakwatidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengolah dan mengedarkansediaan farmasi.Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya menyadaribahwa para terdakwa tidak berwenang dan tidak punya ijin untuk mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar

pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barangmilik Negara di Tempat pelaksanaan kegiatan , pembukuan danHal 9 dari 25 Putusan No. 90/G/2012/PTUNBDGtata usaha keuangan Negara, serta pemeriksaan terhadapperhitungan perhitungan surat surat , bukti bukti rekeningKoran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang berkaitandengan penggelolaan keuanganMenetapkan jenis dokumen , data serta informasi mengenaipenggelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang wayjibdisampaikan kepada BPK ;Menetapkan standar

pemeriksaan keuangan Negara setelahkonsultasi dengan Pemerintahan Pusat/ Pemerintahan Daerahyang wajib digunakan dalam pemeriksaan penggelolaan dantanggung jawab keuanganMenetapkan kode etik pemeriksaan penggelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara ;Menggunakan tenaga ahli dan /atau tenaga pemeriksaan di luarBPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK ;Membina jabatan fungsional Pemeriksa ;Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahanMemberi pertimbangan atas rancangan system pengendalianintern

Provinsi Jawa Barat Nomor : 047/PNTPMK.A/KIJBR/IX/2012 tanggal 13 September 2012P 4:Foto copy Sesuai dengan asliUndang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BadanPemeriksa Keuangan ;P 5:Foto copy Sesuai dengan asliUndang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik ;P6 Foto copy Sesuai dengan asliPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Ja8a;P7 Foto copy Sesuai dengan asliPeraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar