Ditemukan 11218 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uppa uspa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus
Register : 21-08-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mak
Tanggal 12 September 2018 — Pemohon:
M. NATSIR MAKKAWARU alias M. NATSIR M.
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja
87 — 56
  • Penyelidikan (LHP) adalah salah satudasar dilakukannya Penyidikan sehingga adanya penetapan tersangka kepada Pemohonmaka penetapan tersangka kepada Pemohon juga tidak sesuai Prosedur dan cacat secarayuridis;Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati barang bukti sebagaimana ternyatadalam bukti P.3 berupa Sertipikat Hak Pakai No.04/1999 atas nama Pemda TK II Tana Torajadipergunakan untuk SDN No. 304 Ratte Ayun menunjukkan bahwa sertifikat aquo adalahsertifikat hak pakal;Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2012 — Upload : 04-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/PDT/2012
Tanggal 31 Mei 2012 — PT. PARUNG HARAPAN, dalam hal ini diwakili oleh DERRY KURNIA Vs. JERRY PAUL HARTONO alias ALUK, DKK;
48 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT sangatsangat tidakcermat;Bahwa buktibukti Khusus mengenai bukti surat dan kwitansi yangdisampaikan oleh PARA TERMOHON KASASI semula PARATERBANDING / PARA TERGUGAT banyak kejanggalankejanggalandan sangat bertentangan dengan peraturanperaturan yang ada,khususnya mengenai :e syarat syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang tertuangdalam Pasal 1320 sampai dengan Pasasl 1328 KUHPerdata;e Peraturan Perundangundangan mengenai Pertanahan : UU No. 5Tahun 1960 tentang UUPA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
433 — 305
  • menggunakan sistem prublikasi positif, yang kebenaran data yangdisajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasinegatif.Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjaminkebenaran data yang disajikan.Tetapi walupun demikian tidaklahdimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi Negatif secara murni.Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf cUUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alatbukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA
    Ketentuan di dalam UUPA yangmenyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini.Dengan pengertian demikian, maka apa yang dietentukan dalam ayat inibukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakanpenerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yangdalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum TanahNasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkrit dalampenerapan ketentuan dalam UUPA mengenai
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 20-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 01-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 89/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 23 April 2019 — ANTON HUTABARAT VS KASDARI, DKK
26 — 19
  • Kedua: apa yang mereka gugat adalah hakwarisan, dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukumadat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenaldaluarsa; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 522 K/Pdt/1990 tanggal 16Maret 1992, menyatakan: Hak milik adat berdasarkan Pasal VIIPeraturan Konversi UUPA jo.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-10-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 21/PDT.G /2013/PN.Gns
Tanggal 16 September 2014 — S A D I L I ME L A W A N AJA SUHARJA DKK
28 — 12
  • ;Menimbang bahwa untuk mengkaji sah tidaknya jual beli tanah (in casu) setelahberlakunya UUPA No.5 Tahun 1960 didasarkan pada hukum adat, yaitu : Jual beli adalahperbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepadapembeli untuk selamalamanya, pada saat yang sama pembeli menyerahkan harganya kepadapenjual.
Pengadilan PN BAJAWA Perdata Tanah
Register : 17-05-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN BAJAWA Nomor PN_BJW_5_PDT_G_2015_IMM
Tanggal 26 Nopember 2015 — - LUSIA MEO NAU VS - YULIANA BUPU LODO,DKK
87 — 22
  • milik PENGGUGAT dengan caramendaftarkan tanah tersebut kepada Kantor Agraria Kabupaten Ngada(BPN) tanpa seijin/sepengetahuan PENGGUGAT sebagai ahli waris danPemilik atas tanah sengketa yang sedang dalam penguasaanPENGGUGAT tersebut;Bahwa demikian pula Kepala Kantor Agraria/BPN (Tergugat VII) melaluipetugas pendaftaran Tanah telah bersamasama telah melakukan prosesSertifikat Tanah secara palsu dan/atau memalsukan semua dokumensehubungan dengan proses pensertifikatan tanah sebagaimanadiamanatkan oleh UUPA
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-07-2014 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 11-04-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Spt
Tanggal 2 Juli 2015 — HADI PURWOKO; Melawan PT. BUMI SAWIT KENCANA (BSK);
98 — 169
  • oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / TergugatRekonvensi ditolak seluruhnya dan dalam gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian,sehingga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah,maka terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untukmembayar biaya perkara sebesar Rp 5.481.000, (lima juta empat ratus delapanpuluh satu ribu rupiah) ;Mengingat, Pasal 157 Rbg, Pasal 1365 KUHPerdata, UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-07-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 649 K/Pdt/2012
Tanggal 18 Juli 2013 — PT. Mecaf VS Dana Pensiunan Bersama Perusahan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi), DK
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mecaf, sebagai Penggugat, lawanDapenma Pamsi atas objek tanah secara hukum telah dinyatakan sahdan mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan sesuai denganmekanisme Lembaga Peradilan yang berlaku dan Tata Administrasi12.13.Pertanahan, dimana Dapenma Pamsi memiliki hak prioritas utamaberdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 jo. PP. No. 40 Tahun 1996 jo. PPNo. 24 Tahun 1997 jo PP.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 07-08-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 189/Pdt.G/2018/PN SDA
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat:
DJOHAR ARIFIN juga disebut DJOHAR ARIFIN NURRAHAYU juga disebut JOHAN ARIFIN
Tergugat:
1.Hj. MUALFAH NATASYAH SABILA
2.KHAMIM
3.H. ACHMAD DJAMIN, ST.
32 — 15
  • Bahwa PENGGUGAT mendalilkan PRINSIPAL PENGGUGAT adalah PEMILIKSAH dengan dasar dan hak apa, apakah telah sesuai dengan UU NO 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) atauberdasar pada Pasal 32 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?10.Bahwa PENGGUGAT sekali lagi YANG MULIA MAJELIS HAKIM, perlunyaTERGUGAT Ill jelaskan tentang kapasitas PRINSIPAL PENGGUGAT yangpada pokok dalil dalil gugatannya perihal: PERBUATAN MELAWANHUKUM sangatlah TIDAK BERDASAR HUKUM!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-10-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 PK /PDT/ 2014
Tanggal 21 Oktober 2014 — Nyonya NURHAINAH VS Tuan SYAHRUL, DK
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tahun1990 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)pada saat itu Kabupaten Bengkalis dengan luas tanahlebih kurang seluas 7.500 m ;Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapatmembuktikan tentang hak kepemilikan atas objek tanahterperkara tersebut, maka menurut hukum alat buktiyang dimaksud berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat (Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 19 Ayat (2) huruf cUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-10-2010 — Putus : 20-01-2011 — Upload : 11-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1841 K/Pdt/2010
Tanggal 20 Januari 2011 — ADI SUTIKNA (LIM SOEI TEK), dkk vs. KARTIKA WAHYUNI SUTIKNA (LIM IE HWA), dkk
47 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1841 K/Pdt/2010tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti mengenai asalusul tanahmilik Pemohon Kasasi , mengingat sertifikasi tanah di Indonesia barudilaksanakan setelah ada UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA), oleh karenanya gugatanpara Termohon Kasasi adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkanhukum;Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi yang tidakmempunyai kapasitas hukum menggugat para Pemohon Kasasi ataupunobjek sengketa dalam perkara
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 112/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 4 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat I : NANANG ALFIANI Diwakili Oleh : OTNIEL RUDOLF SUMUAL, SH., MH
Pembanding/Penggugat II : ZULKIPLI. AR Diwakili Oleh : OTNIEL RUDOLF SUMUAL, SH., MH
Pembanding/Penggugat III : ASRAYANI Diwakili Oleh : OTNIEL RUDOLF SUMUAL, SH., MH
Terbanding/Tergugat I : J. RACHMAT TIMOTIUS.
Terbanding/Tergugat II : IBNU HOLDY Bin JUMANSYAH BEROK
Terbanding/Tergugat III : EFFENDI Bin HAJIRI
Terbanding/Tergugat IV : ANDRIA BALQIS, SH Binti JUMANSYAH BEROK
60 — 26
  • Surat Keterangan Juai Beli Tanah tertanggal 10 Agustus 1979, antaraSOEJONO SOHOPRAWIRO kepada ABDURRAHMAN.Surat Keterangan inipun bukan merupakan AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTATANAH ( PPAT), sehingga dengan demikian mengakibatkan Surat Keterangantersebut tidak dapat dijadikan alat bukti mengenai peralihan hak atas tanahkarena tidak memenuhi ketentuan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok pokok Agraria (UUPA No.5 Thn 1960) dan Peraturan Perundang undangan lainnya
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 17-11-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 06-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 70/PDT/2016/PT JAP
Tanggal 30 Januari 2017 — Pembanding/Penggugat : RAYMOND GAN
Terbanding/Tergugat I : Hj. AISYAH YUDIN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura
54 — 20
  • tanah 50 Ha adalah luasan imajinasiPenggugat belaka, karena setelah diukur secara kadasteral olehKantor Pertanahan Kota Jayapura, klaim Penggugat hanya seluasHal 61 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP62sekitar 7.000 M2 lebih, bukan 50 Ha (500.000 M2) dan tanahtersebut tidak termasuk milik TERGUGAT I;Bahwa klaim Penggugat dalam gugatannya denganmendasarkan tanah dengan hak adat tahun 1990 hanya imajinasiPenggugat belaka, karena tanah di lokasi a quo sudah merupakantanahtanah hak berdasarkan UUPA
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 15-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 205/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 15 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : CV.Phatama Nusantara,
Terbanding/Tergugat V : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR,
Terbanding/Tergugat III : Titien Moetiarsih, SH, Notaris,
Terbanding/Tergugat I : Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor,
Terbanding/Tergugat VI : Hantoro,
Terbanding/Tergugat IV : Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Yohannes Budi Kristanto, SH, MKN,
Terbanding/Tergugat II : Andra Ruyus Mani,
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor,
Turut Terbanding/Penggugat II : Pius Edwin Dharmajuda,
61 — 34
  • Bahwa tindakan/perbuatan hukum Tergugat VII dalam menerbitkan sertipikatHak Milik tersebut adalah sematamata dalam rangka melaksanakan FungsiPelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UUPA) jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 20-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2015 K/PDT/2010
PT. BANK DANAMON PUSAT JAKARTA CQ. PT. BANK DANAMON CAB. SURAKARTA; HAJI ARIS SUPARNO ALS. SUPARNO, DK.
52 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 19 UUPA bagi keduabelah pihak incasu Para Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi hal manaBukti Surat dimaksud in casu Akta Jual Beli atas Obyek Perkaratersebut tidak pernah dibantah dan atau dibuktikan sebaliknya baikatas isi akta maupun otensitas tandatangan dari Pemohon Kasasi selaku Pembeli dengan Para Termohon Kasasi selaku Penjual(vide jurisprudensi MARI No. 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret1971);Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat danbersesuaian dengan pertimbangan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-03-2010 — Upload : 23-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737K/PDT/2009
Tanggal 17 Maret 2010 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk vs. PT. LAGUNA ALAMABADI ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
74 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian Putusan PengadilanTinggi Banten hanya kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bantensendiri tanpa dasar hukum ;Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sejak tahun 2001 Pemohon Kasasisemula Terbanding I/Penggugat telah terlebih dahulu mengadakanpendaftaran tanah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 (1)UndangUndang No. 5 tahun 1969 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) menyatakan :untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftarantanah seluruh wilayah
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 15-12-2020 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Dpu
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
JAINAB BINTI H. MANSYUR
Tergugat:
1.1. SITI MARYAM Binti H. MANSYUR
2.2. SRI MULYATI BINTI IBRAHIM
119 — 54
  • Selanjutnya Pasal 19ayat (2) huruf c menyatakan, "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal iniHalaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Padt.G/2020/PN Dpumeliputi: pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan,"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 03-08-2016 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 249/Pdt.G/2016/PN MKS
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
ODELIA ROVARA
Tergugat:
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI, CQ PANGLIMA TNI RI, CQ PANGDAM VII WIRABUANA
152 — 178
  • Pasal 35 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960, Usia Hukumbangunan maksimal 30 tahun, sedangkan usia bangunanrumah rumah tersebut telah melampaui 30 tahun(dibangun pada tahun 50an).Halaman 28 dari 55Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2016/PN Mks2. SKB SKB Menteri PU RI dan Menteri Keuangan RI No.44 / SKPTS/1984 dan No. = 215/PUK01/1984,menentukan : Bangunan permanen usia 40 tahun keatas, berstatussebagai rumah tidak layak huni.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-04-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 222/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR
Tanggal 31 Oktober 2013 — 1. SAMIR Bin IMANG; 2. HAMDANI Bin ASIM; Melawan; 1. PT. PRIMA KARYA KENCANA; 2. PT. TAMAN GRIYA KENCANA; 3. PARTAHI SIREGAR; 4. B I N A N G A; 5. BAGIJO, SH; 6. CHUFRAN HAMAL, SH.; 7. PEMERINTAH RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAKARTA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
81 — 23
  • Put. 222/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.Bahwa alasan Tergugat dan Il menolak dalil Penggugat menyangkut tanah girik C1470 tersebut diatas didasarkan padafoealfrall seabsexeyet baer ct manana naame Berdasarkan sertifikat HGB No:393/Cengkareng, tanah tanahsengketa ex girik C1470 persil 81 S Il adalah bagian tanahsertifikat HGB No:393 atas nama Tergugat yang luaskeseluruhannya 135.240 m2, gambar situasi No: 44/B/1986.Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan tanah yangpaling kuat dan sempurna (pasal 19 UUPA
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN SELONG Nomor 91 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel
Tanggal 13 Januari 2021 — - PARIDATUL RAMDANI melawan - H. MAHSUN, dkk
83 — 53
  • Kemudian biladikaitkan dengan tata cara peralinan Hak secara undangundang sepertiketentuan UUPA, Ketentuan MAHKAMAH AGUNG RI mengenai iktikadbaik, Insya Allah sudah dipenuhi oleh kedua belah pihak (Pihak Penjualdan Pihak Pembeli). JUPA (PP 10/1961) menyatakan sebagai berikut :1. Jual Beli tanah sesudah berlakunya PP Nomor 10/1961 harusdilakukan dimuka PPAT. Apabila jual beli tanah tidak dilakukanmenurut prosedur Hukum yang diatur dalam PP No. 10/1961 adalahtidak sah;2.