, Hakim berpendapat Pemohonsebagai orang tua yang hidup terlama, memegang hak asuh terhadap anaknyayang masih di bawah umur ;Menimbang, bahwa secara hukum untuk mewakili kepentingan si anakyang masih di bawah umur, hak asuh diberikan kepada orang tua kandungyang hidup terlama ;Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai pemegang hak asuh anak danuntuk mewakili perobuatan hukum anaknya yang masih di bawah umur,sehubungan dengan permohonan ini, Pemohon memohon izin khusus untukmenandatangani/kuasa untuk peralihan

telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2018; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Juli 2018,menyatakan bahwa Pemohon dan anakanaknya adalah ahli waris dariYulianti Agustin (Almh) ; Bahwa peralihnan dengan menjual tanah berdasarkan SHM No. 4252 untukmembayar hutang dan biaya pendidikan anakanak Pemohon;Menimbang, bahwa sehubungan permohonan Pemohon agar sebagaipemegang hak asuh yang sah atas anak Pemohon yang masih di bawah umurdan khusus untuk menandatangani/kuasa untuk peralihan

Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, makadiperlukan putusan dari Pengadilan Agama.10.Bahwa selain itu putusan tentang pernikahan pemohon dengan alm. ......ahkan digunakan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segalakeperluan administrative dari PT> Taspen guna peralihan pensiunan Anggota11.Bahwa para termohon hasil perkawinan pemohon dengan alm. ...... tidakkeberatan untuk mengajukan isbat nmikah ini.12.Bahwa apabila di kemudian hari seluruh atau sebagian dalildalil

Taspen guna peralihan pensiunan anggoia .......Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis (P1, P2, P3, P4,P5 dan P6) yang telah bermeteraicukup, distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenaitu alat bukti tersebut secara formal dapat diterima.Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 berupa Kartu Tanda Pendudukatas nama pemohon dan Kartu Keluarga merupakan akta autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

maka perkara a quoadalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba.Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pengesahan (isbat) nikahdengan dalil bahwa pemohon dan SUAMI PEMOHON (almarhum) adalahsuami isteri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 07Nopember 1949, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada KantorUrusan Agama setempat karena waktu itu pencatatan perkawinan belumtertib, untuk itu pemohon bermohon agar perkawinannya disahkan untukdijadikan dasar pengurusan peralihan

dengan SUAMI PEMOHON, tidakada pihak lain yang keberatan atau mengganggu pernikahantersebut dan kedua pun hidup rukun dan harmonis serta telahdikaruniai 5 orang anak;Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti ataspernikahannya tersebut karena pada saat itu pencatatanpernikahan belum tertib;SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 16Oktober 2013 di Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale,Kabupaten Bulukumba;Pemohon mengajukan permohonan isbat untuk memperolehputusan pengadilan untuk pengurusan peralihan

terhormat Bapak KetuaPengadilan Negeri Klaten, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; 2 Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon IIN YUDHA MURDIASIH sebagaiorang tua dari anak yang masih dibawah umur bernama DAFFA NURMUHAMMAD YUAN PRATAMA 3 ==222 eee3 Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak tersebutuntuk melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam hal ini menandatangani suratsurat yang berhubungan dengan peralihan

anakanaknya yangbelum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 48UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pula menurut hemat Hakim, kepentingananak menghendaki, maka dalam hal ini Hakim dapat memberi ijin kepada Pemohon untukdan atas nama anak Pemohon bernama DAFFA NUR MUHAMMAD YUAN PRATAMAuntuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam hal ini menandatangani suratsuratyang berhubungan dengan peralihan

Dan bila semua ahli waris ada makayang berhak mendapatkan warisan hanyalah : anak, ayah, ibu, janda ataududa, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalahasas ij/bari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorang yangmeninggal kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurutketetapan hukum, tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupunahli waris

perkawinan) langsung menjadi ahli wariskarena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahliwaris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli warisatau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahliwaris dari Pewaris, maka tidak berhak memperoleh harta warisan dariPewaris;Menimbang, bahwa di samping itu di dalam hukum kewarisan Islamada beberapa ketentuan bahwa ahli waris wajib menerima kepindahanharta Pewaris kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan, peralihan

KER BIN SARKAMtersebut tidak pernah dilakukan peralihan hak/jual beli atas tanah tersebutkepada pihak lain melainkan digarap sebagai sawah oleh PARAPENGGUGAT selaku Ahli Waris dari Alm.

(empat ribu sembilan ratus sebelas) atas namaPONIMAN TIRTO WIDJOJO, surat ukur No. 24/246/1975 tanggal 29 Juli1975 berdasarkan Akta Jual Beli No. 31/JB.A.I/KP/1975 tanggal 26 Juni1975 yang dibuat oleh Camat Penjaringan ; Bahwa atas pernyataan dari TERGUGAT, membuat PARA PENGGUGATbingung sebab selama ini PARA PENGGUGAT mengetahui secara persiskondisi tanah tersebut dan merasa tidak pernah ada peralihan hak/dijualKepaitlal PIMA LANA smeessmienennnninermesnnnnninaemmmnentntisamemnennnbeiatmennntnnbnammmnnehBahwa

tersebut, Pemohonmembenarkannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apaapalagi dan mohon Penetapan Hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan olehPemohon, kemudian dihubungkan dengan suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut : bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Cianjurbermaksud untuk memohon jin Kuasa bagi wali bertindak untuk atas nama anakmelakukan peralihan

;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segalasesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acarapersidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukanSurat Permohonannya ke Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 19 Mei 2017bermaksud untuk memohon ljin Kuasa bagi wali bertindak untuk atas nama anakmelakukan peralihan hak atas 6336 (enam ratus tiga uluh enam

seluruh tuntutanPenggugat;Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat pada petitumnomor 2, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugatterhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraianyang diajukan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Pasal 116 huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa"Peralihan

Adanya alasan telah terjadinya peralihan agama atau murtadnya salahsatu pihak;2. Adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan antara suami istri dansudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;3.

Bahwa Terlawan III dalam perkara 147/PDT.G/2012/PN.BTM tersebut telahmenjawab sesuai dengan prosedur pada saat persidangan dalam perkaraHalaman 22 dari 29 Putusan Perdata Nomor 91/ PDT/2018/PT.PBRtersebut diproses, dengan menguraikan, bahwa pada saat peralihan Hakdilakukan oleh Terlawan Ill, selaku PPAT kepala Pelawan dalam perkara ini,tidak ada perkara apapun yang mengakibatkan rumah milik Pelawan tidakdapat dilakukan proses peralihan hak dengan jual beli dan Terlawan III sudahmelakukan pengecekkan

1517/HT.04.10/111/2013 Tanggal 22 Maret 2013 atasperkara perdata Nomor 147/Pdt.G/2012/PN.BTM, maka ke inginan dariHalaman 23 dari 29 Putusan Perdata Nomor 91/ PDT/2018/PT.PBR10.Pelawan untuk mengalihkan kepada Pihak lain tidak dapat dilaksanakan,sebagaimana telah disampaikan oleh Pelawan dalam dalil gugatannya padaangka 6 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 45 Ayat (1) : Kepala Kantor Pertanahanmenolak untuk melakukan pendaftaran peralihan

atau pembebanan hak, jikasalah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :a. sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidaksesuai lagi dengan daftardaftar yang ada pada Kantor Pertanahan ;b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidakdibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) ;c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapatau ;g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar olen Kantor Pertanahan ;Sebagaimana dengan telah tercatatnya Sita Jaminan oleh Pengadilan NegeriKlas la Batam dengan Nomor W4.U8/1517/HT.04.10/111/2013 Tanggal 22Maret 2013 atas perkara perdata Nomor 147/Pdt.G/2012/PN.BTM ;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas dan tegas bahwa Kantor TurutTerlawan IV berhak untuk menolak pelaksanaan Peralihan

penggugat tersebut tergugat I mengajukanjawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada point 2 jawaban tergugat I disimpulkan bahwa menurut tergugatI gugatan penggugat tidak lengkap, karena tidak mencantumkan Nilawati danMahmud Basri sebagai pihak yang terkait dalam Perkara ini, dan terhadap haltersebut tergugat I menyatakan mestinya Nilawati dan Mahmud Basri ikut digugat(sebagaimana maksud point 12 jawaban Tergugat I) sebab menurut tergugat I, keduaorang tersebutlah yang tahu bagaimana proses peralihan

Atja Sondjaja, SH Tuada perdata Mahkamah Agung RI dalammakalahnya beberapa permasalahan hukum berpendapat bahwamengenai peralihan hak atas tanah dibawah tangan adalah bahwa terhadaptanah yang telah bersertifikat peralihan haknya harus dilakukan dihadapanPPAT, haknya beralih pada saat Akta tersebut ditanda tangani.

Terhadaptanah yang belum bersertifikat apabila peralihannya dilakukan dimukaFungsionaris Adat/Kepala Desa adalah sah (memenuhi unsur terang,tunai/kontan dan konkrit);Bahwa berdasarkan Bukti P1, didalamnya diterangkan bahwa padatanggal 25 September 1994 telah terjadi peralihan hak atas sebidang tanahyang terletak dibukit sentang Desa/Gampong Tanjong Dalam SelatanKecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, yang batasbatasnyasebagai berikut:Utara : berbatas dengan tanah Adnan Hasyim 491 Meter.Selatan

kepada Nilawati, dan perbuatan hukum menjual tanah a quo kepadaNilawati tersebut tergugat I lakukan tanpa sepengetahuan penggugat sehinggaterbitlah Akta Jual Beli (AJB) No. 011/TJA/1996 yang dibuat dihadapan tergugat IIdan tergugat III, padahal sebelumnya tergugat I pada tahun 1994 telah menjual tanaha quo kepada penggugat, sehingganya sewaktu tergugat I menjual tanah a quo kepadaNilawati, sebenarnya tergugat I bukanlah orang yang berhak lagi atas tanah a quosebab terhadap tanah a quo telah terjadi peralihan

- Satu bundel copy minuta Akta Jual Beli nomor: 13/2022, tanggal 16 Februari 2022;

- Satu bundel copy warkah peralihan hak karena turun waris Sertipikat HM No. 260 Kelurahan Kratonan;

Satu bundel copy warkah peralihan hak karena jual beli Sertipikat HM No. 260 Kelurahan Kratonan;

Satu bundel

Dengan tanda batas terdiri dari patok batu I s/d IV berdiri diatas batas persil yang telah memenuhi ketentuan P.M.A No. 8/1961 pasal 2 ayat c. sesuai dengan Surat Ukur BPN No. 1080/1992 adalah Sah Milik PENGGUGAT;

AMUN);

Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 325/K Tahun 1983 yang semula atas nama Slamet, Kasiati dan Tuwe Harsih menjadi atas nama Ali Sholeh (Penggugat)

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 325/K Tahun 1983 yang semula atas nama Slamet, Kasiati dan Tuwe Harsih menjadi atas nama Ali Sholeh (Penggugat);

9.

XAVIER agardialihkan kepada PT yang baru milik Penggugat, sehinggaapabila ada cacat tidak akan diketahui ; Peralihan izin ke 3 (tiga)PT ini dijamin bisa dan sepenuhnya akan dibantu oleh Tergugat ; Kemudian Tergugat pun menjamin bahwa Ijin CNC (Clear AndClean) terhadap PT. ALPENTRIS, PT. BSP dan PT. XAVIERatau PT yang baru sebagai pengganti peralihan perizinannyapasti dapat terbit.b.

Kehilangan biayabiaya yang telah dikeluarkan sehubungandengan peralihan ijin, biaya notaris, biaya bolak balik transportasiJakarta Papua, biaya hotel, biaya konsumsi dan lainlain yangdiperkirakan tidak kurang dari Rp.1.000.000.000, (satu milyarrupiah). Biaya pengacara baik di perkara pidana maupun di perkaraperdata ini yang diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp.500.000.000.

Kehilangan keuntungan usaha yang dapat diperoleh apabila uangtersebut digunakan dalam bidang usaha/bisnis sebesar 3% (tigapersen)/oulan terhitung sejak penyerahan uang yaitu diperkirakansebesar Rp. 2.346.600.000, (dua milyar tiga ratus empat puluhenam juta enam ratus ribu rupiah) Kehilangan biayabiaya yang telah dikeluarkan sehubungandengan peralihan ijin, biaya notaris, biaya bolak balik transportasiJakarta Papua, biaya hotel, biaya konsumsi dan lainlain yangdiperkirakan tidak kurang dari Rp.1.000.000.000

Saham antara Penggugatdengan Tergugat sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 26tanggal 22 Agustus 2013 di hadapan Notaris Sri Juwariyati, SH,M.Kn;> Surat Konfirmasi Persetujuan dari Tergugat tertanggal 24September 2014;Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir25 Gugatannya yang memohon kepada Majelis Hakim Persidanganuntuk mengembalikan uang sebesar Rp.3.040.000.000, (tiga milyarempat puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan biayabiaya lainyang telah dikeluarkan untuk pengurusan peralihan

Bahwa yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Para Penggugatterhadap Tergugat Il adalah menyangkut tentang sengketa Tata UsahaNegara antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara yang timbulsebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yaituberkaitan dengan Tergugat Il menerbitkan peralihan Sertifikat Hak MilikNo. 566/Lalang yang terdaftar atas nama Haji Muhammad Syahbuddinkepada Mohammad Hatta (ic.

Tergugat 1), atas tanah seluas 1.946 M2,Halaman 9 dari 32 HalamanPutusan No.552/PDT.G/2012/PNMDNyang terletak di Jalan Pinang Baris, Kelurahan Lalang, KecamatanMedan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;Bahwa Tergugat Il dalam menerbitkan peralihan Sertifikat Hak Milik No.566/Lalang telah melalui proses penelitian secara cermat baik secarayuridis formal berdasarkan Akta Jual beli Nomor: 31/MS/2003 tanggal15/10/2003 yang dibuat oleh Hasmidah Hasyim, SH. selaku PPAT;Bahwa selaku Pejabat Tata

Usaha Negara, Tergugat Il dalammenerbitkan peralihan Sertifikat Hak Milik No. 566/Lalang telah sesuaidan berpedoman pada prosedur ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ddan 38, maka dengandemikian dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan ParaPenggugat;2.

Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 RBg/134 HIR):Bahwa dasar dari gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat Il adalahsengketa Tata Usaha Negara antara orang dengan Pejabat Tata UsahaNegara yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata UsahaNegara yang berkaitan dengan penerbitan peralihan Sertifikat Hak Milik No.566/Lalang yang terdaftar atas nama H. M. Syahbuddin kepada M. Hatta (ic.Tergugat I) atas tanah seluas 1.946 M?

, yang terletak di Jalan Pinang Baris,Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, PropinsiSumatera Utara; Bahwa Tergugat Il menerbitkan peralihan Sertifikat Hak Milik No. 566/Lalangmelalui proses penelitian secara cermat berdasarkan Akte Jual Beli No.31/MS/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang dibuat olen Hasmidah Hasyim,SH. selaku PPAT, dan Tergugat Il beroedoman kepada Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 dan 38;2.

Tergugat I Yulia di Vonis 2 % tahun penjara ;Bahwa hasil kredit dibagi berdua separohseparoh ;Bahwa pada saat Penggugat akan melunasi Sertipikat atas nama Yulia(Tergugat I);Bahwa pada saat ada kesepakatan di lakukan Notaris Esnawan tetapisaksi tidak ikut ;Bahwa kesepakatan jual beli pada saat itu hanya sementara ;Bahwa saksi tidak mengetahui ada kesepakatan di Notaris lain ;Bahwa saksi adalah adalah teman sekolah Penggugat;Bahwa saksi membaca surat perjanjian di Notaris Tri Niken itukesepakatan peralihan

(Bukti TT.I1) sedangkan berdasarkan bukti yang diajukan para pihak bahwaobyek sengketa atas nama pemegang hak terakhir adalah Turut Tergugat I H.Suwarnodengan alas hak jual beli sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan perihalprosedur peralihan hak dari Penggugat pada Tergugat I terlebih dahulu apakahmerupakan jual beli yang sah ;Menimbang, bahwa perjanjian untuk pelepasan hak atas tanah harus memenuhikriteria terang dan tunai, sebagaimana ketentuan hukum adat yang diakomodir dalamPasal 5 UndangUndang

adalahpersyaratan yang lahir dari kesepakatan para pihak yang akan melakukan transaksi jualbeli ;Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I maupun Tergugat II telahmelepaskan haknya untuk menggunakan hak jawabnya maka sebelum Majelis Hakimmenyatakan bahwa dalil Penggugat telah tidak dibantah maka terlebih dahulu akanditeliti dan dicermati bukti P7 dan T.II4 serta Akta Jual beli No.452/2011 tertanggal25 Agustus 2011 dihadapan PPAT Nyonya Tri Niken Tiyas Tirlin, SH (Tergugat II)yang menjadi dasar peralihan

tanah yaitu terang berarti jual beli tersebut dilakukan di hadapanpejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).Sedangkan, yang dimaksud dengan tunai adalah hak milik beralih ketika jual beli tanahtersebut dilakukan dan jual beli selesai pada saat itu juga, ternyata dengan adanya aktaNo. 24 yang dibuat dihadapan Notaris ESNAWAN, S.H. tertanggal 26 Agustus 2011menunjukkan bahwa jual beli belum selesai serta karena tidak ada kesepakatanmengenai harga serta tidak ada peralihan

Pdt.G/2014/PN.Smndengan Haji Suwarno (Turut Tergugat) pada tanggal 29 Agustus 2012 cukup beralasanmenurut hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan melakukanperbuatan melawan hukum maka akte jual beli atas obyek sengketa yang tertuang dalamAkte No.452/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan PPAT NyonyaTri Niken Tiyas Tirlin, SH. telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum pula sebagaimanadiuraikan dalam pertimbangan petitum poin 3 diatas maka segala peralihan

Secara hukum jika tidak ada akta hibah antara Nurmaidengan Aliun kenapa dalam peralihan sertifkat Hak MilikPenggugat No.1375 Desa Parit Rantang Kamang GS No. 6605 /1984 tgl. 11 APRL 1984 disebutkan berdasarkan Hibah CamatTanjun Gadang tg! 17 Juni 1985, No. 26 PPAT/ TG85 ?.d. Jika Penggugat ingin menghibahkan tanah tersebut bukankahlebih baik dilakukan kepada karib kerabat atau tetangga yangberdekatan karena hibah berarti pemberian, kecuali jual;e.

ingin menghilangkan jejak dalam perkara tanah aquo;Bahwa disebabkan karena Penggugat tidak tahu dan tidak pernahberbubungan hukum untuk menghibahkan tanah dengan ALIYUN yaknisuami Tergugat A.1 dan ayah Tergugat A.2 dan A.3 maka cukup alasanhukum akta Hibah Camat Tanjung Gadang tgl 17 Juni 1985 No. 26/PPAT/ TG85 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa disebabkan karena akta Hibah Camat Tanjung Gadang tgl 17 Juni1985 No. 26 /PPAT/ TG85 dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, maka balik nama peralihan

Menyatakan balik nama peralihan sertifkat Hak Milik No.1375 Desa ParitRantang Kamang GS No. 6605 / 1984 tg . 11 APRL 1984 dari AliyunHalaman 7 dari 33 Putusan Nomor 6/Pat.G/2016/PN Mrjkepada tergugat Tergugat A tidak syah dan tidak mempunyai kekuatanhukum ;7. Menyatakan Akta Jual tgl. 28 April 2008 ( akta Tergugat D ) MohammadYoen Oskandar SH Notaris PPAT Kab Swl/ Sijunjung tg! 29 April 2008No. 229/ 2008 dinyatakan cacad hukum dan tidak syah serta tidakmempunyai kekuatan hukum;8.

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium LitisConsortium).Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1375/Parit Rantang yang mana telahdiubah karena penggantian blangko Sertipikat menjadi Sertipikat Hak MilikNomor 306 Nagari Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baruatas nama Nyonya Sri Astuti telah terjadi peralihan hak melalui hibahkepada Vivi Wulandari berdasarkan Akta Hibah PPAT Deny Fitriadi,SH,M.Kn Nomor 63/2016 tanggal 23 September yang telah dicatat dalamHalaman 13 dari 33 Putusan

ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) Rbg nilaikekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikanketerangan bagi Hakim, karena itu hasil yang diperoleh dalam pemeriksaansetempat harus dipandang sebagai fakta persidangan yang terkait denganbeban pembuktian para pihak in litis, dan menjadi bagian pertimbangan hukumperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAY FRIANTOdipersidangan menerangkan bahwa benar tanah milik Sri Astuti tersebut telahterjadi peralihan

tidakberdomisili lagi di wilayah kepala desa tersebut, sehingga dengan tidakdiketahuinya domisili Tergugat, maka Penggugat kesulitan untuk melakukanperbuatan hukum terhadap tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat karenaTergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya semula tanpamemberitahu Penggugat dan Tergugat tidak memberitahu tempat tinggalnyayang baru;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakanbahwa Peralihan

olehPenggugat dipersidangan, pada pokoknya masingmasing menerangkan bahwasejak mengalinkan tanah pekarangan dan rumahnya, baik Tergugat maupun Putusan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 19 dari 30keluarganya sudah tidak bertempat tinggal lagi Kelurahan Karang Taruna,Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan tidak diketahui dimanakeberadaannya hingga sekarang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka sejakterjadinya jual belli, Penggugat tidak dapat menuntaskan peralihan

pembayaran sesuai harga yangdisepakati dan kemudian menyerahkan tanah beserta Sertipikat Hak Miliknyakepada Penggugat, karena peralinan hak atas tanah tersebut tidak dapatdidaftarkan oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat melakukan prosesbalik nama Sertipikat Hak Milik tanah yang dibelinya dari Tergugat;Menimbang, bahwa dengan perginya Tergugat hingga tidak diketahui lagidimana keberadaannya sedangkan Penggugat dan Tergugat belum menghadapPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai syarat terakhir peralihan

sehingga untuk menjamin serta memberikankepastian hukum kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanahdikarenakan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat hinggasaat ini, maka dalam keadaan tersebut, berpedoman pada ketentuan Pasal 37ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PendaftaranPutusan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 24 dari 30 Tanah, dengan Putusan ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Lautdapat mendaftarkan pemindahan serta peralihan

hak atas sebidang tanah hakmilik sekaligus melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik tersebutmenjadi atas nama Penggugat, karena Putusan Pengadilan sama kekuatannyadan dapat dijadikan sebagai pengganti Akta yang tidak dibuat oleh PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT), yang secara hukum kadar kebenarannyadianggap cukup untuk dijadikan landasan dalam mendaftarkan pemindahanserta peralihan hak yang bersangkutan, terlebin oleh karena padapertimbangan petitum Ketiga, petitum Kelima, petitum Ketujuh

(Pengacaranya pada Kasus Perdata);Setahu saksi Ida Peranda Istri Mas tersebut membeli tanah tersebutsudah 30 tahun yang lalu dari Mundung; saksi tidak biasmembuktikan apa dasar atau alas hukum adanya Peralihan Hakdari Ida Peranda Istri Mas kepada saksi (Ida Made Alit);Setahu saksi persil tersebut berhubungan dengan Sertifikat Nomor:408,407,406 atas nama saksi;(konfrontir salinan putusan perkara Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Ampyang disita pihak Jaksa/Penuntut Umum dengan yang ada padaTerdakwa, pada halaman

Putusan Nomor 615 K/PID/2014saksi tidak mengetahui atas dasar atau alas hukum apa dilakukanpenulisan frasa dijual ke 311 apakah jual beli atau permohonanhak; fakta bukti persidangan bahwa dasar peralihan hak dari SHMNo.408; SHM No.407; SHM No.406 atas nama Ida Made Alit adalahberdasarkan Permohonan Hak; pihak Penyidik dan Penuntut Umumtidak pernah bias membuktikan di depan persidangan bahwa adapertentangan alas hukum antara Jual Beli, sehingga ada frasadijual ke 311; dan alas hukum Permohonan Hak

Setahu saksi peralihan hak itu ada melalui konversi (jual beli, waris)ada juga melalui penegasan (permohonan hak);Keterangan Keberatan Terdakwa:Keterangan saksi mengadaada, tidak ingat apakah bukti Surat P.2.ada lampirannya atau tidak; sehingga mohon kesaksiannya ditolakatau untuk tidak dipertimbangkan sebagai bukti saksi;.

42;Saksi memohon sita ke pengadilan oleh karena adanya laporanpemalsuan surat yang dilaporkan oleh Ida Made Alit;Saksi memohon sita olah karena di bukti surat P.2 berupa Pipil 138tidak ada kata dijual, sedangkan P.4 dan P.5 berupa SPPTdianggap palsu karena obyeknya yang berbeda;Saksi tidak ada menyita asli dari P.4 dan P.5;Saksi pernah melihat dan membaca bunyi putusan perkara Nomor:42 tersebut yang dibawa oleh Ida Made Alit, tetapi tidak melakukanpenyitaan;Saksi pernah menanyakan tentang bukti peralihan

Bahwa, di dalam BAP Penyidik tidak pernah bisa membuktikan atasdasar alas hukum apa terjadi peralihan Hak atas tanah a quo dari Rayu kepada Ida Peranda Istri Mas, kemudian kepada saksiPelapor Ida Made Alit; di mana berdasarkan keterangan saksi Gusti Ngurah Kerta menjelaskan bahwa pada sesuai dengan buktiyang ada berupa catatan di sedahan (diperlihatkan di depanpersidangan) ternyata ada tulisan bahwa dijual kepada Ida MadeAlit; sedangkan siapa yang membuat dan atas dasar apa tulisantersebut dibuat