tigaratus ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010 dibiayai dari dana bakalcalon Walikota atau dana pendaftaran bakal calon Walikota ;Bahwa yang mencatat dan membukukan dana fraksi serta danabantuan sumbangan sukarela bakal calon Walikota adalah saksiHARTATI;Bahwa sesuai penjelasan saksi HARTATI, pencataan atau pembukuandana fraksi dibuat pada tahun 2014 atau setelah permasalahan inimuncul atas perintah terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar ;Bahwa saksi pernah beberapa kali diklarifikasi oleh BPKP

setiap bulannya dipotongmasingmasing Rp. 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh riburupiah) sehingga setiap bulan terkumpul Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) ;Bahwa yang mengambil dana tersebut dari Bendahara Setwan adalahterdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar dan terhadap uang tersebuttidak diserahkan kepada Bendahara karena bendahara tidakdifungsikan atau tidak melakukan pengelolaan atas keuangan DPDPartai Golkar Salatiga sejak tahun 2010 ;Bahwa saksi pernah beberapa kali diklarifikasi oleh BPKP

1 Tahun 2004 adalah berkurangnya nilaiuang / barang / surat berharga yang jumlahnya pasti sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja ;Bahwa apabila dana bantuan keuangan tidak dipergunakan oleh partaipolitik penerima bantuan maka hal tersebut bisa saja, namun terdapatkonsekwensi, yaitu pada tahun berikutnya partai politik tersebut tidak bisamendapatkan bantuan keuangan kembali ;Bahwa auditor dibagi menjadi 2 (dua), yakni auditor eksternal (BPK) danauditor internal (BPKP

pemeliharaan kantor, sewa kantor sekretariatjika tidak mempunyai kantor tetap ;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun2009, yang mempunyai kewenangan melakukan audit adalah BPK,dimana kewenangan yang adantersebut diberi dan tidak dapat diciptakansendiri ;Bahwa apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenaikewenangan untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuanganNegara, Ahli berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebuttidak untuk menguji apakah BPKP

oleh saksiHARTATI ketika terdakwa diperiksa di Polres Salatiga pada bulan Mei2015 ;Bahwa terdakwa tidak merangkap tugas sebagai Bendahara ;Bahwa untuk barangbarang inventaris, saksi HARTATI yangmengetahuinya dan yang membelinya ;Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.130.100.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah), terdakwamembenarkan uang tersebut sebagai uang miliknya yang dititipkankepada Penyidik Polres Salatiga untuk membayar kerugian Negarasebagaimana audit BPKP

Memerintahkan agar Bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor SR-4886/PW11/5/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Barang Bukti berupa : 1. - 1 (satu) unit CPU warna hitam- 1 (satu) unit monitor 15 (lima belas inci) merk Vision digital- 1 (satu) unit printer merk canon Pixma iP 1980 warna hitam- 1 (satu) buah keyboard merk Vision warna hitam- 1 (satu) buah mouse optik merk Vision warna hitam- 2 (dua) lembar

37 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNo 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa,terdakwa telah melakukan~ perbuatan melawan hukum,mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomiannegara terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD tahun2008, tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp122.034.454,00 (seratus dua puluh dua juta tiga puluh empat ribuempat ratus lima puluh empat rupiah), sebagaimana Laporan HasilAudit BPKP

PeraturanNo 37 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNo 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa,terdakwatelahmelakukanperbuatanmelawanhukum,mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomiannegara terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD tahun2008,122.034.454,00tahun 2009,tahun 2010 dan tahun 2011sebesarRp(seratus dua puluh dua juta tiga puluh empat ribuempat ratus lima puluh empat rupiah), sebagaimana Laporan HasilAudit BPKP

KANTONG YUWONO;telah didengar keterangan dan pendapat AbhliPerkara Korupsi 108 Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan di bawah sumpahEDY PRAMONO BinSUTIKNO, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Ahli adalah sebagai auditor dari Kantor Perwakilan BPKP ProvinsiJawa Tengah, dan Ahli pernah melakukan audit dan analisis sertaevaluasi data/dokumen/buktibukti terhadap pelaksanaan kegiatan denganmenggunakan dana ADD di Desa Asinan.Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banjarnegara Tahun 2008 2011,

Banjarnegara disertai kuitansi yang dipegang oleh sar.SUBERKAH, tetapi dana tersebut telah terdakwa kembalikan;Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telahmengajukan Bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan JawaTengah Nomor SR4886/PW1 1/5/2013 tanggal 11 Oktober 2013, serta BarangBukti berupa :1. 1 (satu) unit CPU warna hitam.satuunit monitor 15 (lima belas inci) merk Vision digital.satu) unit printer merk canon Pixma iP 1980 warna hitam.)1 (satu)1 (satu) 1 (satu)

HARIS KARNO, M.AP selaku pengguna anggaran atau penggunabarang atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen atauKepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanSelatan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesarRp. 254.939.666,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tigapuluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sebagaimana hasilaudit yang telah dilakukan oleh BPKP sebagaimana Surat No : SR327/PW16/5/2015 Perihal

HARIS KARNO, M.AP selaku pengguna anggaran atau penggunabarang atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen atauKepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanSelatan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesarPutusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.57dari.200Rp. 254.939.666,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tigapuluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sebagaimana hasilaudit yang telah dilakukan oleh BPKP

,ST ternyata dilaksanakanoleh saksi Supian Noor alias Yayan yang tidak ada tercatat dalam struktursebagai pegawai dari CV.Bunraflia,dan didalam pelaksanaan dilapangan yangdilaksanakan oleh saksi Supian Noor alias Yayan dan hal itu telah diketahuioleh terdakwa selaku PPTK tetapi tidak pernah memberikan teguran sehinggapada akhirnya hasil pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Paku JalanTenaga Surya (solarcell) menjadi gagal sehingga terdapat kerugian negarasebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh BPKP

tidak ada tercatatdalam struktur sebagai pegawai dari CV.Bunraflia,sehingga hal itu sangatmenguntungkan bagi saksi SUPIAN NOOR alias Yayan yang tidak berhak ataspekerjaan tersebut.Menimbang,bahwa atas hal tersebut merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sebesar Rp. 254.939.666,00 (dua ratus lima puluh empatPutusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.176dari.200juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enamrupiah) sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan oleh BPKP

saksi Supian Noor alias Yayan yang tidak ada tercatat dalam struktursebagai pegawai dari CV.Bunraflia,dan didalam pelaksanaan dilapangan yangdilaksanakan oleh saksi Supian Noor alias Yayan dan hal itu telah diketahuioleh terdakwa selaku PPTK tetapi hanya mendiamkan sehingga pada akhirnyahasil pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Tenaga Surya(solarcell) menjadi gagal atau tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkansehingga terdapat kerugian negara sebagaimana perhitungan yang dilakukanoleh BPKP

Poso.Bahwa saksi menjelaskan riwayat pekerjaan saksi adalah :e Sejak tahun 1986 ditempatkan di Perwakilan BPKP Provinsi NTT selama 4Tahun, di Kantor BPKP Pusat selama 21 Tahun, di Perwakilan BPKP ProvinsiNTB selama 1 Tahun.e Sejak bulan september tahun 2012 sampai dengan sekarang menjabatsebagai Kepala Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi SulawesiTengah .Bahwa saksi menjelaskan bersedia diambil sumpah dalam memberikanketerangan menurut agama dan kepercayaan saksi, yaitu agama Islam.Bahwa saksi

Kerugian Keuangan Negara (ab) (245.000.000,0035.546.696,00=209.453.304,00)Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan bersamaahli dari BPKP lain, yakni audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangannegara atas kegiatan perluasan areal sawah (cetak sawah) dalam rangkakegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian TA1642013 oleh Kelompok Tani Pebunia di Desa Owini Kecamatan Pamona BaratKabupaten Poso, sesui Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi SulawesiTengah

puluh juta)rupiah.5) Pada Tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta) rupiah.Hal tersebut saya lakukan untuk mencari alat berat tetapi tidak ada yangmau.Bahwa terdakwa menjelaskan fisik pekerjaan dilapangan belum mencapai 50 %hal tersebut karna terkendala dengan alat berat yang tidak bisa turunkelapangan.Bahwa terdakwa menjelaskan item pekerjaan yang telah terdakwa kerjakanadalah sama sebagaimana yang telah dilakukan pengukuran bersama denganAhli dari Dinas Pekerjaan Umum dan dari BPKP

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI tahun 2012,terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban melakukan serahterima pengelolaan bantuan sosial dengan ketua kelompok tani penerima manfaatyang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bansos,akan tetapi dalam realisasinya serah terima tersebut tidak terdakwa lakukan;Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP

keuangan negara untuk pembuatan embung parit dianggaptotal loss artinya kegiatan tersebut tidak ada manfaatnya uang negara telahdikeluarkan, sehingga kerugian negara dianggap sebesar Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah);e Bahwa terhadap pencairan dana perluasan areal perkebunan yangdikeluarkan sekaligus sebesar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh jutarupiah), seharusnya menagih PPK meminta SPJ nya;e Bahwa diperlihatkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara yang dikeluarkan BPKP

2005tentang pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal angka 62 menyatakan bahwa kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga danbarang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai.Bahwa sejalan dengan definisi keuangan negara dan perekonomian negara diatas, dalam persidangan diperoleh fakta bahwasanya berdasarkan hasil auditpenghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP

keuangan negara untuk pembuatan embung parit dianggaptotal loss artinya kegiatan tersebut tidak ada manfaatnya uang negara telahdikeluarkan, sehingga kerugian negara dianggap sebesar Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah);Bahwa terhadap pencairan dana perluasan areal perkebunan yangdikeluarkan sekaligus sebesar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh jutarupiah), seharusnya menagih PPK meminta SPJ nya;Bahwa diperlihatkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara yang dikeluarkan BPKP

Riswan Effendi,S.Pd (masingmasing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.676.250.000,(enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh riburupiah)sebagaimana Laporan Hasil AuditPerhitunganKerugianKeuangan Negara atas PerkaraDugaanTindakPidanaKorupsi Kegiatan Bantuan OperasionalPenyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 olehBadanPengawasanKeuangandan Pembangunan (BPKP

Effendi,S.Pd (masingmasing penuntutan dalam berkas perkara terpisah)telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp.676.250.000, (enam ratus tujunh puluh enam juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil AuditPerhitunganKerugianKeuangan Negara atas PerkaraDugaanTindakPidanaKorupsi Kegiatan Bantuan OperasionalPenyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 olehBadanPengawasanKeuangandan Pembangunan (BPKP

Effendi, S.Pd (masingmasing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengakibatkankerugian keuangan negara sebesar Rp.676.250.000, (enam ratus tujuhpuluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)sebagaimana LaporanHasil Audit PerhitunganKerugianKeuangan Negara atas PerkaraDugaanTindakPidanaKorupsi Kegiatan Bantuan OperasionalPenyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 olehBadanPengawasanKeuangandan Pembangunan (BPKP

Tahun Anggaran 2013 Dinas DikbudBengkulu Tengah selama 2 (dua) bulan dan dibantu 3 orang;Bahwa pada saat saksi melakukan audit perhitungan kerugiankeuangan negara Ahli ada melakukan klarifikasi kepada LembagaPKBM ke lapangan;Bahwa acuan ahli BPKP menghitung kerugian Keuangan Negarasebesar Rp. 676.250.000, (enam ratus tujuh puluh enam juta duaratus lima puluh ribu rupiah) Mata Anggaran APBN BelanjaBantuan Sosial untuk KegiatanPenjaminan Kepastian LayananPendidikan SMP Program Paket B pada Dirjen Dikdas

S.Pd, MM, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, saksi Riswan Effendi,S.Pd telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp.676.250.000, (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh riburupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugianKeuanganNegara atas Perkara DugaanTindakPidanaKorupsi Kegiatan BantuanOperasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 olehBadanPengawasanKeuangandan Pembangunan (BPKP

ada laranganpenyitaan terhadap barang dan uang negara yang berada dalam pihakketiga, dalam Pasal 50 , apabila terjadi penyitaan terhadap penyidik,maka dalam KUHAP setiap penyitaan harus mendapat izin dari PNapabila terpenuhi penyitaan dari PN, maka hal ini diperbolehkan karenaMajelis Hakim yang mempertimbangkan;Bahwa ada dana negara yang akan disita maka Pihak Kejaksaan harusseharusnya berkorrdinasi dengan pihak penyidik untuk melakukanpenyitaan negara;Bahwa yang menentukan kerugian negara adalah BPKP

untuk menentukan kerugian negara;Bahwa apabila penyidik melakukan perhitungan sendiri, maka disini110akan hilang jika perbuatan melawan hukum materiil tidak dapatdibuktikan;Bahwa apabila menyimpang dad administrasi negara tidak adakerugian negara, maka perbuatan formalnya dilanggar, dilihat dari segikemanfaatannya maka jika tidak ada kerugian negara, maka harusnyahal ini hanya melawan hukum administrasi.Bahwa tolak ukur dari menentukan kerugian negara dalam hitungannegara harus ada perhitungan BPKP

aturan yangdicabut maka aturan tersebut tidak mengikat lagi;Bahwa Yurisprudensi adalah Aturan hukum, apabila ada kebijakan dantindakan urgent harus tetap memenuhi aturan administrasi negaranya;Bahwa penitipan sebagai solusi untuk penyelamatan pembangunankampus PIP, semuanya itu harus diuraikan dulu apakah dia mempunyaiitkikad balk atau itikad buruk;Bahwa ada nota kesepahaman dimana hal itu mengikat para pihak,apabila tidak dilakukan dan bukan dijadikan alasan;Bahwa kedudukan Surat Dakwan tanpa audit BPKP

oleh para pihak;Bahwa dilihat dari isi Surat Kesepahaman sifatnya mengikat.Bahwa untuk mengukur niatnya adalah dalam teori ada sikap batin daripembuat untuk perbuatan itu dikehendaki;Bahwa ukuran niat ini untuk mengukur apakah perbuatan ini melawanhukum atau tidak melawan hukum, harus digali dilihat dari112Bahwa niat nya balk, dan aturan yang dilanggar, maka dikategorikanmasuk melawan hukum formal;Bahwa penyidik selalu mengacu 184 KUHAP, peranan BPKB yangharus ada dan nyata, apakah perhitungan BPKP

RUSLAN S.H., M.H., dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi ahli dalam Hukum Administrasi Negara;Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Negara maka harus bersifatimperaitif;Bahwa dalam instansi ada Inspektorat Jenderal dimana tugasnyamengawasi laporan dan penggunaan instansi yang bersangkutan,apabila ditemukan atau tidak ditemukan audit internal, dimanaditemukan atau tidak ditemukan ada kerugian, apabila adapenyimpangan maka tindakan selanjutnya melakukan koordinasi untukdilaporkan pada BPKP

Sos bersamadengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG adalahperbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara,dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan melalui Surat KepalaBPKP Perwakilan Prov.

Sos bersamadengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG adalahperbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan. yang menimbulkan kerugiankeuangan negara, dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negarayang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan melaluiSurat Kepala BPKP Perwakilan Prov.

Labuhanbatu Selatan Tahun2013, 2014 dan 2015, dan sertifikat keahlian adalah yang terakhir adalahsebagai Auditor Ahli Madya;Halaman 129 dari 334 Nomor 51/Pid.SusTPK/2020/PNMdnBahwa BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melakukanpenghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpanganBiaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan yangditerima Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2013, 2014dan 2015, berdasarkan permintaan dari Kepolisian Daerah SumateraUtara melalui

Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :K/1831/VII/2019/Ditreskrimsus, tanggal 09 Juli 2019 perihal PermintaanAudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negarayang kemudianditindaklanjuti oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utaradengan menerbitkan :e Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov.

JadiStandar yang digunakan oleh pemeriksa BPKRI adalah SPKN.Halaman 181 dari 334 Nomor 51/Pid.SusTPK/2020/PNMdnSedangkan untuk Auditor/ pemeriksa lainnya seperti BPKP jugamenggunakan standar pemeriksaan tersendiriDalam halnya terdapat perbedaan antara hasil pemeriksaan yangdilakukan oleh BPK dengan BPKP, maka terlebih dulu harus dilakukanpengujian terhadap standar yang digunakan oleh masingmasingpemeriksa untuk mengetahui apa yang menyebabkan timbulnyaperbedaan tersebut;Bahwa terkait adanya temuan

dan Konsultan Pengawasdalam pekerjaan tersebut.Bahwa berdasarkan Tupoksi saksi sebagai Kabang Ekonomi danpembanguanan selalu turun di lapangan mulai pada akan berakhirnyakegiatan fisik pembangunan pasar sampai hari Sabtu yang lalu gunapercepatan pembangunan penunjang pasar dalam hal ini pelaksanaanpengaspalan jalan disekitar pasar.Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan PHO atau belum.Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan Klarifikasi lapbangan bersamaTim Penyidik dan Ahli Tehnik maupun BPKP

dimana pada saat itudisampaikan oleh BPKP ada temuan berupa Lampu dan Ncb yangditanggalkan karena alasan keamanan disamping itu bahwa memang adatemuan lainnya dan dapat dihitung oleh kemampuan seorang ahli baikteknik maupun BPKP karena saat itu kami hanya diperlihnatkan secaraVisualisasi terkait temuantemuan yang ditunjukkan oleh Ahli terkaitvolume pekerjaan.Bahwa saat itu kami dari pihak pelaksana pekerjaan baik dari puhak Dinasmaupun pihak kontraktor menandatangani BA terkait klarifikasi lapangantersebut

Dapat saksi berikan keterangan Pada waktu sesudah pelaksanaanlampu yang terpasang sebenarnya sudah ada namun ada beberapa yanghilang sehingga oleh Pak Kabid Dinas Koperindag dalam hal ini bapakWilson Haju) memerintahkan untuk mencopot lampu tersebut danmenyimpan di kantor Dinas Koperindag.Bahwa pada saat perhitungan tersebut saksi tidak mengetahui apa hasilyang disimpulkan oleh Ahli Teknis maupun ahli BPKP namun yang saksidengar dari keterangan Kontraktor yakni Harry Horatian bahwa pekerjaanPavin

Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP)Provinsi GorontaloNomor :ST63/PW.31/5/2018, tanggal 21 Maret 2018, danSurat Perpanjangan Nomor:ST127/PW31/5/2018, tanggal21 Maret 2018.

Namun pada saat pemeriksaanLapangan tanggal tanggl 8 Maret 2018 yang dilakukan bersamasama TimBPKP., Ahli Tehnik dan Penyidik Kejaksaan Gorontalo, terdakwa dimintai ulangtanggapan oleh BPKP, sehingga ketika terdakwa menghadirkan staf tehnikterdakwa ditujukan lokasi item pekerjaan paving stone yang dikerjakan,sehingga ketika dilakukan pengukuran ulang ada juga diukur di bagian depanPasar Il, dan diperoleh hitungan terakhir yaitu seluas 1329 m2.Halaman 197 dari 235 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2018/

RIDHA WAHYUDI sebesar Rp. 5.000.000,00 Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Badan PengawasKeuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan BaratNomor : SR292/PW14/5/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal LaporanHasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian keuangan Negara atasdugaan Tindak pidana Korupsi Pengadaan AlatAlat LaboratoriumFisika/Geologi/Geodesi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Singkawang Tahun Angggaran 2013 Sehinggamengakibatkan kerugian keuangan Negara atas

MT sebesar Rp.15.000.000,00 Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Badan PengawasKeuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan BaratNomor : SR292/PW14/5/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal LaporanHasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian keuangan Negara atasdugaan Tindak pidana Korupsi Pengadaan AlatAlat LaboratoriumFisika/Geologi/ Geodesi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Singkawang Tahun Angggaran 2013 sehinggamengakibatkan kerugian keuangan Negara atas sebesar

/PN Ptk2013 setelah dua bulan terakhir ini tahun 2017 adanya informasi dariteman teman dikantor terkait beberapa orang yang dipanggil oleh pihakKejaksaan Negeri Singkawang, dan juga kedatangan TIM kejaksaanyang mendampingi BPKP pada pemeriksan alat tersebut.

/PN Ptk4) Sertifikat Diklat Audit Berbasis Risiko;5) Sertifikat Diklat Audit Investigatif; Bahwa saya bertugas sebagai Auditor di BPKP sejak tahun 2014,dangan pengalaman kerja lebih dari 4 (empat) tahun.

Bahwa dasar penugasan saya sebagai ahli dalam perkara ini adalahpenunjukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat denganSurat Tugas Nomor S593/PW14/5/2018 tanggal 1 November 2018.

Rp.82.969.800, (delapan puluhdua juta sembilan ratus enam puluh sembilan riobu delapan ratus rupiah) atausetidaktidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan PenghitunganKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR64/PW02/5/2014 tanggal 02 Juli 2014.momen Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.

Cane (Median) 7 3.850.000 968.000Jumlah 35.420.000 8.905.600 Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atausetidaktidaknya dapat merugikan keuangan negara yang dalam hal iniPemerintah Kabupaten Karo yaitu sebesar Rp. 135.877.500,00 (seratus tigapuluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atausetidaktidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan LaporanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP

Rp.82.969.800, (delapan puluhdua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atausetidaktidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan PenghitunganKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR64/PW02/5/2014 tanggal 02 Juli 2014 ;erence nnne= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.

DJANAKA RADJI, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa ahli bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, denganJabatan sebagai ketua team ;Bahwa ahli bertugas sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ;Bahwa untuk melakukan Audit pada keuangan Negara, atas pengadaanlampu jalan di Berastagi dan Kabanjahe ;Bahwa pengadaan lampu jalan dilakukan pada tahun 2012 ;Bahwa pertama dilakukan pemapaaran, lalu disimpulkan dan unsurunsurnya telah terpenuhi ;Bahwa penyimpangannya

;Bahwa penyebab terjadinya kerugian adalah karena kelalaian sebagaipengawasan ;Bahwa tidak wajar pagu kontrak tersebut tidak dibayarkan ;Bahwa berdasarkan semua dokumendokumen yang ada kamiperbandingkan semua ;Bahwa ahli memiliki sertifikat keahlian ;Bahwa sertifikat itu diberikan oleh BPKP dari pusat ;Bahwa BPKP juga berhak melakukan pemeriksaan kerugian Negara,karena di dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi,kemudian No. 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,109disitu

Pst.klarifikasi hasil audit BPKP perwakilanDKI Jakarta Pengadaan.94.1 (satu) eksemplar company profile PTFormitra Multi Prakasra Light Trap.95.1 (satu) bundle asli buku cek serino.BD.900101 s/d BD 900125 atasnama Agus Irwanto dari Bank BCA KCPGraha Inti Fauzi nomor rekening3753015368.96.1 (satu) bundle asli buku cek seri no.AB777576 s/d AB 777600 atas namaGatema Consulindo dari Bank BCAKCP Graha Inti Fauzi nomor rekening3753019939.97.1 (satu) bundle asli buku cek seri no.AB977476 s/d AB 977500 atas

HDTP dengan Nomor Polisi B 1801 BuJl, NomorRangka/NIK/VIN : 1C4HJWLG2CL262388, Nomor Mesin CL 262388berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SUHENDRA,Buku Petunjuk dan Buku Garansi.573. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) FakturKendaraan bermotor No.000856 tanggal 24 Mei 2013, Formulir A No BB054516/KP, Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan BermotorNo.FA181418/KPU.01/BD.02/m/2012 tanggal 4 Desember 2012.574.

Dirjen8)Tanaman Pangan, melalui Surat Nomor 630/HM.110/C/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 menyampaikanNotulen Rapat kepada Menteri Pertanian RI, selain ituuntuk memperoleh dukungan terhadap langkah yang akandiambil maka pada tanggal yang sama Udhoro KasihAnggoro juga menerbitkan surat Nomor: 631/HM.110/C/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 kepada KepalaLKPP untuk meminta saran dan masukan ataspermasalahan dimaksud;Setelah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak antaralain Inspektorat Jenderal, BPKP

HDTP dengan Nomor Polisi B 1801 BJI, Nomor Rangka/NIK/VIN :1C4HJWLG2CL262388, Nomor Mesin CL 262388 berikut Surat Tanda NomorKendaraan (STNK) atas nama SUHENDRA, Buku Petunjuk dan Buku Garansi.573. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Faktur Kendaraanbermotor No.000856 tanggal 24 Mei 2013, Formulir A No BB 054516/KP, SuratKeterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor No.FA181418/KPU.01/BD.02/m/2012 tanggal 4 Desember 2012.574.

Akan tetapi meskipun demikian,Terdakwa dengan sepengetahuan dan bahkan rapat bersama dengan DirekturJenderal Tanaman Pangan, saksi Udhoro kasih Anggoro dan DirekturPerlindungan Tanaman Pangan, saksi Erma Budiyanto, membahas hasil audittersebut dengan LKPP dan BPKP, yang juga memberi masukan bahwa atas hasilaudit investigatif tersebut Terdakwa selaku PPK dapat memutus kontrak secarasepihak sehingga tidak ada pembayaran yang dilakukan negara.

Aceh Tamiang adalah Tim Penyidik Polres AcehTamiang, Tim BPKP Perwakilan Aceh, Ramlan,ST selaku PPTK dan 2 (dua) orangpengawas lapangan dari PU kab. Aceh Tamiang selaku pengawas lapanganterhadap pekerjaan;Bahwa item pekerjaan yang dilakukan pengukuran adalah Sbb :Pekerjaan Persiapan :Pengukuran / bowplang;Papan Nama Proyek;Pondok Kerja / Direksi Keet;Pw NM PRMobilisasi alat / Demobilisasi;Pekerjaan tanah :1. Striping;2. Timbunan tanah didatangkan;3.

UMAR :Halaman 100 dari 182 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bna.Bahwa ahli sebagai Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Nanggroe AcehDarussalam;Bahwa ahli pernah melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara padapekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, Kota Kuala Simpang Kab.Aceh Tamiang tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indahberdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov.

Reskrim Polres Aceh Tamiang;Bahwa tujuan dilakukannya Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Timdari Kantor Perwakilan BPKP Perwakilan Prop.

Kayu Mas Alam Indah sesuai denganhasil audit ahli dan Tim Ahli BPKP Perwakilan Aceh adalah terhadap PekerjaanStruktur sbb : No URAIAN SATU VOLUME HARGA KELEBIHANANDibayar Seharus Selisih SATUAN PEMBAYARANnya RP RP1. Pengadaan &Transportasi Ln.M 2.17893 918 4.260,93 370.00000 466.544.100,00tiang Site Pile2. Pemancangan finm 1.21050 918 292,50 63.000,00 18.521.100,00Tiang Site Pile3. Beton bertulangCor 1:2:3Cor Didinding 43 85,83 57 28,23 912.400,00 26.304.492,00tebing tebal 10Cm Lantai atas4.

Jumlah 511.369.692,00 Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara oleh Tim BPKP Perwakilan Aceh No : SR0247/PW.01/05/2013, tanggal 07Juni 2013, nilai kerugian keuangan negara terhadap dugaan Tindak PidanaKorupsi pada pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, Kota KualaSimpang Kab.

Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP

PN.Smg39) Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihalPenyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati BoyolaliNomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPKP

Kesehatan (Asuransi) 27.758.000,JUMLAH 3.235.711. 158, Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi JawaTengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnyaberjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuhratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam

Kesehatan (Asuransi) 27.758.000,JUMLAH 3.235.711.158, Halaman 42 dari 172 Putusan Nomor: 60/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi JawaTengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnyaberjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuhratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut;Perbuatan

SLAMET, Akt: Bahwa Ahli adalah sebagai anggota Tim Audit dari BPKP Perwakilan PropinsiJawa Tengah yang melakukan audit perhitungan kerugian negara atas kasusdugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan Anggaran DPRD dan SekretariatDPRD Kab.Boyolali TA 2004;Bahwa metode/cara Ahli melakukan perhitungan kerugian kKeuangan negaraadalah sebagai berikut:1. Menguji kebenaran formal atas bukti pertanggungjawaban keuangan;2.

Sedangkan untuk pemilihan program asuransi yangtidak benar dan hasil klaim asuransi tidak disetorkan ke Kas Daerah terjadipada tanggal 28 September 2004 yaitu pada saat hasil klaim asuransi dariPT.AJB Bumiputera dibagikan kepada anggota DPRD Kab.Boyolali;Bahwa berdasarkan keterangan ahli SLAMET, Akt dan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BPKP PerwakilanProvinsi Jawa Tengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006,bahwa dalam penyimpangan pelaksanaan anggaran DPRD