Ditemukan 13410 data
102 — 21
dalam Putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusanini;Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untukmempertimbangkan segala sesuatunya yang didapatkan dipersidangan, baik dariKeterangan SaksiSaksi, Keterangan Terdakwa maupun dengan upaya bukti lainnyadalam hubungannya satu sama lain;Menimbang, bahwa halhal yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umummaupun Terdakwa, Majelis Hakim akan menempatkan pada proporsinya yang semuanyaitu merupakan upaya untuk samasama mengkaji
85 — 6
bernama UJI,Menimbang, bahwa namun sebaliknya sejak awal persidangan Terdakwa IlFaujianoor Alias Uji Bin Idris Sardi secara tegas telah menyangkal mengenaiperbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuhtut Umum kepadanya, serta telahmencabut seluruh keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik denganalasan bahwa keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik diberikan denganterpaksa karena ada tekanan serta kekerasan pada saat proses penyidikan oleh polisi,oleh sebab itu Majelis Hakim akan mengkaji
31 — 8
Bahwa dengan membaca, mempelajari dan mengkaji secara sek samasepanjang dalildalil dan alasanalasan Rekonpensi tergugat dansebagaimana yang diuraikan oleh Tegugat pada Rekonpensinya tersebut,maka nampak dengan jelas bahwa gugatan rekonpensi Tergugat a quoadalah tidak jelas dan kabur (abscuur libel), mengapa demikian ? Hal manadapat dikemukakan dan diuraikan berikut ini, yakni bahwa :3.
205 — 108
teguran pertama, kedua dan ketiga;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan alat bukti T . 1 sampaidengan T . 5 telah membuktikan terbentuk adanya proses aqad murabahahantara penggugat dan tergugat, sehingga tidak perlu dianalisa kwalitaspembuktian tersebut oleh karena merupakan alat bukti yang baik penggugatmaupun tergugat telah turut mengikat diri dalam akta tersebut, sehinggakedua belah pihak harus mengakui dan tunduk terhadap aqad murabahahnomor 17 tersebut, namun yang terpenting adalah mengkaji
1.Siti Mustab Siroh
2.Zulaikah
Termohon:
Bupati Demak
105 — 50
permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badanatau pejabat pemerintahan, yaitu :a.permohonan dalam lingkup kewenangan badan /atau pejabat pemerintahan ;b. permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan ;c.permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belumpernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan ; dand. permohonan untuk kepentingan pemohon secaralangsung ;Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mengkaji
DIECKY EKA KOES ARDIANSYAH, SH.
Terdakwa:
1.HENDRIX SATRIYO PRAKOSO DKK
2.EVAN ALIF PERMANA PUTRA BIN SUGENG MARDIJONO
30 — 15
faktafakta yuridis yang pada beberapa bagianditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dalam nota pembelaannya(pleidooi), sehingga antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa IIterdapat perbedaan pandangan hukum dalam menilai perkara ini sebagai Suatutindak pidana ;Menimbang, bahwa halhal yang diungkapkan oleh Penuntut Umummaupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menurut Majelis adalah wajar adanyadan dengan demikian Majelis menempatkan pada proporsinya yang semuanyaitu merupakan upaya untuk samasama mengkaji
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
M. Tri Prasetyo
274 — 169
Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapatdengan Oditur Militer terbuktinya dakwaan ke2, MajelisHakim akan mengkaji terlebin dahulu dengan mengenaiketerbuktian unsurunsur tindak pidana yang didakwakan,dan selanjutnya mengenai uraian unsurunsur tindakpidana tersebut, akan membuktikan sendiri danmengenai pidananya mempertimbangkan sendiri dalamputusan ini.2.
147 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Christofel sebanyak lebih dariRp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);Bahwa Majelis Hakim Pengadilan WHubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak menyinggunganjuran dari Disnakertrans Jakarta Pusat tersebut, seharusnya opsipenyelesaian perselisinan hubungan industrial mempertimbangkansemua aspek, termasuk opsi untuk mengkaji kembali hubungan kerjaantara Pemohon' Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, anjuran dari Disnakertrans tersebut bisa jadi jalan
94 — 30
Perbuatan Terdakwa dapatmerusak nama baik satuan Terdakwa.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta halhal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwasudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, namun mengenai pidana pokoknyaperlu diperingan sehingga menjadi adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara
ANDI HERMANTO, S.H.
Terdakwa:
RULLY SYAILENDRA AKBAR
323 — 216
menunjukkanadanya hubungan komunikasi antara Terdakwa denganSaksi2 saat Saksi1 dan Saksi2 masih terikat hubungansuami istri yang sah, setelah diperiksa dan diteliti barangbukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainsehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatanyang didakwakan.Hal. 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 57K/PM.III17/AL/X/2021MenimbangMenimbangMenimbangBahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yanghakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harusbersifat obyektif dalam mengkaji
La Renda OH, S.Pd
Tergugat:
Bupati Kabupaten Buton
185 — 75
2Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh UpayaAdministrasi yang mengatur bahwa Dalam hal Peraturan dasar penerbitankeputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, PengadilanHalaman 40 dari 50 Halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN.Kdimenggunakan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan demikian berdasarkanPeraturan tersebut Majelis Hakim harus mengkaji
9 — 3
isteri ialah berbakti lahir dan batin kepadasuami di dalam dan yang dibenarkan oleh hukum islam Namun tetapiPemohon tanpa alasan yang sah telah terbukti menunjukan sikap durhaka,kepada Termohon yaitu membiarkannya terlantar dalam kedaan resah danterbiarkan bermingguminggu bahkan berbulanbulan, dan atau secaramengejutkan tanoa Termohon tahu apa alasannya hendak memutuskan talicinta kasih perkawinan dengan tuduhan yang dibuat menyelisihi fakta makaharus dihukum untuk ituBahwa selanjutnya apabila mengkaji
25 — 20
anak;Menimbang bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasihistoris maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyakdidominasi oleh ketentuan hukum Islam klasik yang bias gender olehpembuat UndangUndang, hukum Islam tersebut diambil saja tanpa melaluiproses kontekstualisasi dengan perkembangan hukum dan tuntutanmasyarakat Indonesia dewasa ini;Menimbang, bahwa kontekstualisasi yang dimaksud adalah membacaketentuan hukum hak asuh anak yang ada pada Pasal 105 KHI secara kritisdengan mengkaji
17 — 8
Mengkaji ulang jawaban Tergugat pada sidang tanggal 27 Maret 2018.4. Menasehati Penggugat agar tidak berlebihan dalam membuatpernyataan serta mau menerima rujukan dari Tergugat.5. Menyarankan kepada Penggugat agar bermusyawarah dan bermediasikembali antara Tergugat dan Penggugat dengan cara meminta saran dariulama yang memang mengerti tentang hal kehidupan rumah tangga sampaiwaktu yang tidak ditentukan.6. Tergugat tetap dalam pendirian tidak akan bercerai atau menceraikanPenggugat.7.
420 — 766
Sebaliknyaoleh Termohon juga telah disangkal, bahwa Pemohon telah melaksanakan perbuatannyadengan penuh tanggungjawab, maka terhadap keberatan Pemohon tersebut,dipertimbangkan dengan mengkaji apakah dalam putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) yang dimohonkan pembatalannya tersebut, telah menerapkan kaidahhukum dan ajaran wanprestasi dan prinsipprinsip etikad baik secara baik dan benar.Dengan kata lain apakah benar telah ada kekhilafan, ketidakcermatan dan ketidakhatihatian hakim, yang
55 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara lebih spesifik, Pemohon PK (semula PemohonBanding) menelaah calon supplier dan mengkaji ulang harga yang telahdinegosiasikan oleh ELBV serta melakukan eksekusi atas pembelianbahan material termasuk verifikasi pada saat penerimaan barangdatang.Uraian singkat di atas mengenai fungsi penjualan dan pembelian yangdijalankan oleh Pemohon PK (Ssemula Pemohon Banding) dibandingkandengan jasa penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh ELBV (pada poina di atas) jelas menunjukkan bahwa tidak ada duplikasi
36 — 5
Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut ;1 Setiap Orang ;2 Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpamemiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf b ;3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengkaji apakah perbuatan yangdidakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tersebut diatas ataukahtidak, untuk itu Majelis
83 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yih.Bahwa dengan memperhatikan, mengkaji dan menelaah secara saksamasepanjang pertimbang hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama in casuputusan Majelis Hakim Banding yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung sepertiyang dikutip di atas, maka jelas bahwa Peradilan Banding in casu Majelis HakimBanding a quo adalah amat keliru dan salah memaknai dan mengartikanHal. 31 dari 39 hal. Putusan.
26 — 4
Pol BE 3478 UJ, NokaMH1JFD2113DK869017, Nosin : JFD2E1872889 serta 3 (tiga) Unit HP, tanpaseijin dari pemiliknya masingmasing, mengakibatkan kerugian materiil yangditaksir sekitar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) atau setidaktidaknyasenilai itu.Menimbang, bahwa setelah diperoleh faktafakta yang terjadi sebagaimanaterurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara iniapakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa dapatditerapkan pada fakta yang
Terbanding/Tergugat : JEMMY GIROTH, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat II : SYANE GIROTH
60 — 88
dan II tertanggal 17 Desember 2018 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Desember2018 , yang pada pokoknya sebagai berikut :Hal 30 dari 39 halaman putusan No 84/PDT/2019/PT MND1.Bahwa pertimbangan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Manadopadahal yang point 1 tersebut adalah tidak benar dan salah dalampenerapan hukumnya dalam hal menilai dan mengkaji Eksepsi paraTergugat yang pada pokoknya menyatakan :Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuerlibel) karena atasobjek