menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Verweer ten principale);Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Padt.G/2020/PN WkbMenimbang, bahwa sedangkan sesuai ketentuan pasal 162 RBg, makaeksepsi selainnya, kecuali yang menyangkut wewenang hakim, secara absolutdan relatif, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersamasama dengan pokokperkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuatbuat,agar proses berjalan cepat dan lancar;Menimbang, bahwa dalam pengajuan eksepsi dalam praktik

atas;Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan harus dilakukan dengansederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4)UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.Pasal 57 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilanhalaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.TkI.Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka penggunaan Pasal 127 Rv dalam praktik

Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 4 tahun 1965 dicabut dengan Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor: 16 tahun 1979, Surat Edaran MahkamahHalaman 32 dari 80 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN PolAgung Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2000 dan Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2001);Menimbang, bahwa tidak ada aturan baku dalam hukum acaraperdata Indonesia yang mengatur mengenai proses pemeriksaan tuntutanprovisionil, oleh karena itu dalam praktik

Dari ketiga proses pemeriksaan tuntutan provisionilyang terjadi dalam praktik peradilan sebagaimana diuraikan di atas, dapatlahditarik suatu konklusi dasar bahwasanya praktik tidak mengenal secara bakudan tegas bagaimana untuk memeriksa tuntutan provisionil;Menimbang, bahwa karena tidak ada proses memeriksa tuntutanprovisionil secara baku, ketentuan dalam praktik peradilan kini tergantungkepada pandangan dan kebijakan Hakim yang menangani perkara apakahdengan mengeluarkan Putusan Sela yang menerima

pemungutan suara dan proses penghitungan suara disetiap TPS;5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkandi sekretariat PPS;7. pergerakan surat Suara, berita acara penghitungan suara, dansertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS danPPK; dan9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilulanjutan, dan Pemilu susulan;b. mencegah terjadinya praktik

dugaan pelanggaran Pemilu di wilayahkecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.b.mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayahkecamatan, yang terdiri atas:Halaman20Odari 63, PutusanPerkara Pidana Nomor 32/Pid.Sus/2019/PNLbo1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilin sementaradan daftar pemilih tetap;2. pelaksanaan kampanye;3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu diTPS;c.mencegah terjadinya praktik

Seperti, mata kuliah hukum pidana, hukumacara pidana, kapita selekta hukum pidana, praktik hukum pidana,perbandingan hukum pidana.Adapun dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, ahli diberikantugas memberikan penyuluhan, sosialisasi.

hakimatas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal183 KUHAP).Dan bahkan berkenaan dengan betapa pentingnya SuratDakwaan Penuntut Umum, sesungguhnya telah ada YurisprudensiMahkamah Agung RI jauh sebelum berlakunya KUHAP, yakniYurisprudensi Mahkamah Agung RI, dibawah Nomor: 47 K/Kr/1956tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor: 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember1976, yang pada intinya menegaskan bahwa: "Putusan Pengadilanharus "DIDASARKAN pada dakwaan (Vide Buku: PENERAPANKUHAP DALAM PRAKTIK

Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasaruntuk mempersiapkan pembelaan.Bahwa selanjutnya menurut Ahli Hukum Adami Chazawi, telahmemberikan pengertian surat dakwaan yang bermuara pada KUHAPsebagaimana terdapat didalam buku karangannya, cetakan tahun 2013,yang berjudul: Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Pn.Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 29.

KUFFAL, SH., Dalam Bukunya: PENERAPANKUHAP DALAM PRAKTIK HUKUM, Cetakan KeIV, BulanFebruari 2004, Pn.

Darwan Prinst, dalam bukunya sendiri dengan judul: Hukum AcaraPidana Dalam Praktik, Pn.

berada dalam kualitas yang bersifatimposibilitas (impossibility)Menimbang, bahwa jika penerapan penyebutan lokus delicti dantempus delicti mesti persis dan akurat sehingga di tuntut surat dakwaanharus menyebut secara tunggal dan pasti , penegakan hukum melaluiperadilan pidana (criminal justice system) akan lumpuh total, yang berakibatsemua pelaku kriminal tidak bisa di tuntut pertanggungjawaban hukum ataskejahatan yang mereka lakukan;Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi akibat dimaksud doktrindan praktik

keserahkahan Penggugat,Tergugat VIII harus berada dalam proses hukum;e Exceptio Obscuur Libel ;Bahwa yang dimaksudkan dengan obscuur libel adalah surat gugatantidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk) disebut juga formulasigugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syaratformil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidakterdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang.Namun praktik

Berdasarkanketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsigugatan kabur (obscure libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain: Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.Bisa juga, dasar hukuin jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta

keserahkahan Penggugat,Tergugat XVII harus berada dalam proses hukum;e Exceptio Obscuur Libel;Bahwa yang dimaksudkan dengan obscuur libel sdalah surat gugatan tidakterang isinya atau Isinya gelap (onduidlijk) disebut juga formulasi gugatantidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalilgugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidakterdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang.Namun praktik

Berdasarkanketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsigugatan kabur (obscure libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;v Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisajuga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijkegrond).

Dalam praktik dapat dicontohkanadanya peraturan direktur jenderal di bawah kementerian tertentu,atau peraturan duta besar dan konsulat atau perwakilan NegaraRepublik Indonesia lainnya di luar negeri yang berisi normanormayang mengatur untuk melaksanakan rincian ruang lingkupkewenangan yang ada pada badanbadan atau lembaga itu.

Peraturan Direktur JenderalPajak dan Direktur Jenderal Imigrasi misalnya, tidak disebutkan didalam norma Pasal 8 ayat (1) UU PPP, namun dalam praktik tidakdapat dipungkiri keberadaannya dan secara faktual dan normatiftetap mengikat dan berlaku umum, dalam makna mengikat siapasaja yang berurusan dengan masalah pembayaran pajak danpengurusan dokumendokumen keimigrasian;Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas,dapatlah disimpulkan bahwa setiap peraturan perundangundangan,apabila dilihat

oleh masyarakat dan kontrol eksternal dariorgan kekuasaan yudikatif menjadi sesuatu yang sangat relevandilihat dari sudut pandang filsafat hukum dan teori ilmu hukum;Bahwa dengan mempertimbangkan halhal sebagaimana dijelaskandi atas, kami berpandangan bahwa anggaran dasar dan anggaranrumah tangga partai politik dapat digolongkan, dan dengan demikian,termasuk dalam suatu jenis peraturan perundangundangan yangberada di bawah undangundang yang tercipta dalam konvensiketatanegaraan yang diterima dalam praktik

Dalam halpenyelesaian perselisihan itu tidak tercapai, dalam maknaMahkamah Partai Demokrat tidak mengambil putusan apapun,atau sebagaimana terjadi dalam praktik, Mahkamah PartaiDemokrat memutuskan sesuatu namun ditolak oleh salah satupihak yang bersengketa, maka penyelesaian perselisihan atasmasalah tersebut dilakukan melalui pengadilan negeri.Keberadaan frasa, Mahkamah Partai menyampaikankeputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada KetuaUmum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada KetuaMajelis

Putusan No.1074/Pdt.G/2020/PA.Selyang mengerakkan suatu peraturan hukum tertentu yang kemudianterbentuk perwujudan hukum pada tindakan seseorang yang berkenaandengan norma norma hukum yang dalam praktik peradilan lazimnyadisebut dengan istilah perbuatan melawan hukum dan jika tindakananggota masyarakat/pihak tertentu tercermin perwujudan hukum privatmengenai perjanjian, maka dalam praktik peradilan lazimnya disebutdengan istilah wanprestasi (ingkar janji).

Tergugat V dan Tergugat IX melaluikuasanya mengajukan eksepsi kewenangan absolut, dengan menyatakan bahwagugatan Para Penggugat terlihat pada PERIHAL gugatannya tertulis Perihal :GUGATAN PERDATA, yang tentunya memiliki title dalam gugatan keperdataanyang berisi peristiwa hukum yang mengulas suatu. kejadian dalammasyarakat/pihak tertentu yang mengerakkan suatu peraturan hukum tertentuyang kemudian terbentuk perwujudan hukum pada tindakan seseorang yangberkenaan dengan norma norma hukum yang dalam praktik

peradilan lazimnyadisebut dengan istilan perbuatan melawan hukum dan jika tindakan anggotamasyarakat/pihak tertentu. tercermin perwujudan hukum privat mengenalperjanjian, maka dalam praktik peradilan lazimnya disebut dengan istilahwanprestasi (ingkar janji).

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cibarusah Kota, KecamatanCibarusah, Kabupaten Bekasi, Penggugat dirugikan oleh pihak Panitia PilkadesDesa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi yaitu telahterjadi praktik kecurangan saat proses pemilihan Kepala Desa sehinggaPenggugat kalah dalam Pemilihan Desa tersebut;Maka berdasarkan uraian diatas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka Penggugat memiliki

untuk itu gugatan Penggugat demikian menimbulkan ketidakjelasan ataukerancuan dan menimbulkan pemahaman yang salah;Hal mana persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 RV yangmengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: Identitas para pihak;2 Posita atau fundamentum Petendi yaitu dalildalil konkrit tentang adanyahubungan hukum yang merupakan dasar serta alasanalasan daripadaTUNTUTAN 5 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ncn nnn nnn ncn nnn crn nnn nnn nnn non nnn nnn nnnnnnnnns Petitum, dalam praktik

Bahwa berkaitan dengan dalil dugaan adanya praktik kecurangan atau tidaknetral dan memihak salah satu pasangan calon peserta pemilihan Kepala Desadalam melakukan perhitungan suara, hal ini baru persangkaan semata karenaperlu kiranya Tergugat Il Intervensi tanggapi:a.

Bahwa apa yang didalikan oleh Penggugat pada posita angka 7 adalah suatuhal yang Keliru dan Mengadaada, apalagi setiap tahapan Pilkades selalubersama dan disaksikan oleh saksi pasangan Calon adapun jika saksipasangan Calon tidak bersedia tanda tangan hal ini adalah hak saksi tersebutNamun Panitia tidak wajib mendapatkan tanda tangan pasangan Calontersebut, tanggapan tentang praktik kKecurangan;10.1.

HalmaheraTimur dari Fakultas Tehnik Universitas Pattimura dengan suratpengantar Nomor 76/UN13.1.6/LL/2020 tangggal 12 Januari 2021dengan kesimpulan :(1)(2)Dalam pembuatan kontrak kapal ini ada komponen yang sesuaidan ada komponen yang tidak sesuai dengan peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019, TentangPetunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik BidangPendidikan Tahun 2019, pada halaman 1364 Tentang Kapal Latihyaitu pada table 294 Jenis, Rasio dan Deskripsi StandarPeralatan Praktik

Utama/Praktik Produksi Kompetensi KeahlianNautika Kapal Penangkap Ikan, point 2.Dalam desain kapal, tidak dilaksanakan dengan rinci sehinggaspesifikasi yang dihasilkan mempunyai kelemahan antara lain : Tidak terteranya komponenkomponen kapal yang sangat vitaldalam pengoprasian kapal seperti pompa, instalasi pipa.

Penyidik dan auditor BPKPRI Perwakilan Maluku Utara untuk dimintai Klarifikasi terkait dengan tindakperkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nutika Kapal Penangkap IkanDinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran2019.Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapinya sebagai berikut :> Bahwa berkaitan laporan hasil audit Inspektorat Pemerintah ProvinsiMaluku Utara Nomor 700/47 Insp.P/MU/2020 tanggal 09 April 2020 (Bukti :T12) tentang audit dengan tujuan tertentu pengadaan praktik

Fakultas Tehnik Universittas Patimura dengan surat pengantarNomor 76/UN13.1.6/LL/2020 tangggal 12 Januari 2021 dengankesimpulan :(1)(2)(3)Dalam pembuatan kontrak kapal ini ada Komponen yang sesuai danada komponen yang tidak sesuai dengan peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019, TentangPetunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang PendidikanTahun 2019, pada halaman 1364 Tentang Kapal Latin yaitu padatable 294 Jenis, Rasio dan Deskripsi Standar Peralatan PraktikUtama/Praktik

Bahwa setiap pemesanan dan penyimpanan obat jenisPsikotropika harus menggunakan Surat Pesanan khusus yang berasaldari Apoteker Penanggung Jawab sarana yang resmi memiliki izin.Pemesanan dan penjualan dari orang ke orang tanpa sarana yangmemiliki izin untuk mengedarkan Psikotropika tidak diperbolehkan.Bahwa pemesanan, penerimaan, penyimpanan dan penyerahan harusmemenuhi ketentuan sebagai berikut : Surat Pesanan ditandatangani oleh Apoteker, dilengkapi dengannama jelas, dan nomor Surat Izin Praktik

Pemerintah Pusat kepada Instalasi FarmasiPemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Rumah Sakit milikPemerintah, dan Instalasi Farmasi Tentara Nasional Indonesiaatau Kepolisian; dane Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah kepada InstalasiFarmasi Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, InstalasiFarmasi Klinik milik Pemerintah Daerah, dan Puskesmas.Bahwa Dalam penyaluran dan penyimpanan yang wajibdilakukan adalah : Surat Pesanan ditandatangani oleh Apoteker, dilengkapidengan nama jelas, dan nomor Surat Izin Praktik

Tentang PengawasanPengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, DanPrekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sertaPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan,Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi,yang mana pemesanan, penerimaan, penyimpanan danpenyerahan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : Surat Pesanan ditandatangani oleh Apoteker, dilengkapidengan nama jelas, dan nomor Surat Izin Praktik

., suatu eksepsi gugatan kabur adalahsebagai berikut:Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masingmasingbentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.b) Tidak jelasnya obyek sengketa.c) Petitum gugat tidak jelas.d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.(vide M.

apabila satu pihak mendalilkanlawannya wanprestasi, maka pihak lawannya pun bisa menggunakan dalilexceptio non ad impleti contractus dengan mengatakan bahwa sayamemang belum memenuhi kewajiban saya kepada kreditur karena krediturjuga belum memenuhi kewajibannya kepada saya,ini dimungkinkan di dalamketentuan hukum perdata materiil ;Bahwa yang harus dilinat berikutnya adalah unsur kesalahan,apakahkesalahan itu disengaja atau tidak, ataukah ada force majeur/overmachy/keadaan memaksa,seringkali di dalam praktik

Sel.e Bahwa akan tetapi, apakah selesai ini adalah sesuatu situasi yang telahditerima, disepakati oleh pihakpihak di dalam kontrak itu ataukah tidak,sebab dalam praktik bisa saja kreditur merasa sudah selesai melaksanakanpekerjaannya sedangkan debitur mengatakan belum, berarti ada disputedisini, ada persoalan yang harus diklarifikasi,dan apabila pekerjaandinyatakan selesai itu harus dibuktikan dengan dokumentasi Berita AcaraPenyerahan Pekerjaan sebagai dokumen legal dan menjadi kewenanganPengadilan

Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undangundang mengenaitindaktindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbullahkesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan padatindak pidana tersebut;Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang pejabat negara,tindaktindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP sehariharidisebut sebagai pungutan liar.

Di dalam praktik, terutama setelahditariknya kedua pasal itu masuk kedalam UndangUndang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Pasal 423 KUHP memang lebih sering diterapkandaripada Pasal 425 KUHP. Hal itu terjadi karena lebin mudah membuktikanPasal 423 KUHP, daripada Pasal 425 KUHP yang mengandung unsur "padawaktu menjalankan jabatannya" itu.

Di dalam praktik kadangkadang jugasulit untuk membedakan Pasal 423 KUHP ini dari Pasal 418 dan 419 KUHP(penyuapan pasif) karena apabila unsur paksaan (extortion) tidak ada, daninisiatif muncul dari si pemberi barang atau uang, maka akan jatuh menjadipenyuapan;Batas antara Pasal 423 KUHP sekarang disadur menjadi Pasal 12 e UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 muncul dalam perkara maritanMenteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri

Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusie).Hal ini selaras dengan praktik di Pengadilan melalui Yurisprudensi danPutusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan:99.1 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 sebagaimana yang dikutip olehHulman Panjaitan, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudulHalaman 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 777/Pdt.G/2020/PN.Mdn.Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung

dan memahamidokumendokumen cessie lalu. meminta agar Perjanjian Cessiedibatalkan tentunya berpotensi untuk merugikan PARA TERGUGATlebih besar lagi.Halaman 53Putusan Perdata Gugatan Nomor 777/Pdt.G/2020/PN.Mdn. 155.156.157.158.Quad Non, Gugatan PENGGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim yangMulia, maka pembatalan Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) yangdidasari pada petitum yang salah dan posita yang tidak jelas akanbertentangan dan melanggar setiap ketentuan peraturan perundangundangan, kebiasaan praktik

, putusanputusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap hingga pendapat ahli hukum mengenaipengalihan piutang (cessi/e), sehingga PARA TERGUGAT khawatirapabila Gugatan a quo dikabulkan dapat menjadi preseden yangburuk bagi praktik Peradilan di Indonesia.Dalam perkara a quo, pengalihan piutang (cessie) dari TERGUGAT IIkepada TERGUGAT didasarkan pada disepakatinya Akta Cessie yangmerupakan suatu Perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum,dimana pihakpihak yang menyepakati Akta Cessie adalah

Tertanggungsebelum mengajukan SPAJ Syariah penah di periksa di Praktik DokterDokterTertelusur pada tanggal 05 April 2016. Hasil pemeriksaan yangdilakukan DokterTertelusur terhadap alm Tertanggung menunjukkan almTertanggung menderita kondisi yang mengarah kepada kelainan iramadetak jantung yang tidak beraturan. DokterTertelusur menerangkan melaluisurat keterangan tertanggal 1 February 2019 bahwa jenis penyakit yangpernah diderita oleh alm Tertanggung adalah penyakit jantung.

Tertanggung sebelummengajukan SPAJ syariah pernah diperiksa di praktik dokterDokterTertelusur pada tanggal 05 April 2016, ...yang menunjukkan alm.Tertanggung menderita kondisi yang mengarah kepada kelainan iramadetak jantung yang tidak beraturan Pernyataan tersebut harusdikonfirmasi lebih lanjut, diuji dan dipastikan kebenarannya tentang apayang sebenarnya terjadi.

Tertanggung sebelum mengajukan SPAJ Syariah penah diperiksa di Praktik Dokter DokterTertelusur pada tanggal 05 April 2016. Hasilpemeriksaan yang dilakukan DokterTertelusur terhadap alm Tertanggungmenunjukkan alm Tertanggung menderita kondisi yang mengarah kepadakelainan irama detak jantung yang tidak beraturan. DokterTertelusurmenerangkan melalui surat keterangan tertanggal 1 February 2019 bahwajenis penyakit yang pernah diderita oleh alm Tertanggung adalah penyakitjantung.

hakimatas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal183 KUHAP).Dan bahkan berkenaan dengan betapa pentingnya SuratDakwaan Penuntut Umum, sesungguhnya telah ada YurisprudensiMahkamah Agung RI jauh sebelum berlakunya KUHAP, yakniYurisprudensi Mahkamah Agung RI, dibawah Nomor: 47 K/Kr/1956tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor: 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember1976, yang pada intinya menegaskan bahwa: "Putusan Pengadilanharus "DIDASARKAN pada dakwaan (Vide Buku: PENERAPANKUHAP DALAM PRAKTIK

Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasaruntuk mempersiapkan pembelaan.Bahwa selanjutnya menurut Ahli Hukum Adami Chazawi, telahmemberikan pengertian surat dakwaan yang bermuara pada KUHAPsebagaimana terdapat didalam buku karangannya, cetakan tahun 2013,yang berjudul: Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Pn.Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 29.

KUFFAL, SH., Dalam Bukunya: PENERAPANKUHAP DALAM PRAKTIK HUKUM, Cetakan KeIV, BulanFebruari 2004, Pn.

Darwan Prinst, dalam bukunya sendiri dengan judul: Hukum AcaraPidana Dalam Praktik, Pn.

berada dalam kualitas yang bersifatimposibilitas (impossibility)Menimbang, bahwa jika penerapan penyebutan lokus delicti dantempus delicti mesti persis dan akurat sehingga di tuntut surat dakwaanharus menyebut secara tunggal dan pasti , penegakan hukum melaluiperadilan pidana (criminal justice system) akan lumpuh total, yang berakibatsemua pelaku kriminal tidak bisa di tuntut pertanggungjawaban hukum ataskejahatan yang mereka lakukan;Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi akibat dimaksud doktrindan praktik

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chrissano Utoyo Alias Sano Bin Budi Utoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Chrissano Utoyo Alias Sano Bin Budi Utoyo oleh karena itu dengan

., Putusan Hakim DalamHukum Acara Perdata (Teori, Praktik, Teknik Membuat DanPermasalahannya), Penerbit PT. CITRA ADITYA BAKTI, BANDUNG 2009,hal. 151). Begitu juga penjelasan M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalambukunya Hukum Acara Perdata halaman 876,Putusan DeklaratorDeclaratoir adalah yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatukeadaan hukum sematamata.

LILIK MULYADI, S.H., M.H., Putusan HakimDalam Hukum Acara Perdata (Teor, Praktik, Teknik Membuat DanPermasalahannya), Penerbit PT. CITRA ADITYA BAKTI, BANDUNG 2009,hal. 151). Begitu juga penjelasan M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalambukunya Hukum Acara Perdata halaman 877, Condemnatoir atauKondemnator adalah putusan yang memuat amar menghukum salahsatu pihak yang berperkara.

hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement(HIR), Pasal 191 ayat (1) ReglementVoor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal57 Reglement Op DeRechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.40.Sebagaimana dikutip dari buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M.Yahya Harahap, S.H. dijelaskan bahwa pada intinya praktik

(DR.LILIK MULYADI, S.H., M.H., Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata(Teori, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya), Penerbit PT.CITRAADITYA BAKTI, BANDUNG 2009, hal. 151). Begitu juga penjelasanM.

LILIKHalaman 74 dari 107Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Slw.MULYADI, S.H., M.H., Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata(Teori, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya), Penerbit PT.CITRAADITYA BAKTI, BANDUNG 2009, hal. 151). Begitu juga penjelasanM. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdatahalaman 877, Condemnatoir atau Kondemnator adalah putusan yangmemuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara.

menurut ahli berdasarkan pasal 14 huruf f tersebut,diterjemahkan atau dicantumkan dalam aktasaya menilainya hanya SOPatau prosedur tentang pemberhentian, penggantian pembina, pengurus danpengawas;Bahwa dianggaran dasar bolehi diterjemahkan maksud ini jikaditerjemahkan dalam arti bahasa diturunkan dalam bentuk ayat dan pasalyang sesuai dengan UU yayasan;Bahwa dalam UU memang tidak ada pembatasan tapi apabiladibuat pembatasan, tidak bertentangan dengan UU yayasan itu sendiri;Bahwa menurut ahli dalam praktik

pembuatan yayasan ada orangmendirikan yayasan hanya sekedar mendirikan, dia tidak ingin jadi pembina,jadi pengurus, tapi dalam praktik lainnya juga ketika orang mendirikanyayasan, dia mengambil posisi sebagai Pembina;Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2018/PN.BIsVisit Our Website: Http//www.pnbengkalis.go.idBahwa seandainya ada akta yang berbeda namun mengatur halyang sama seperti itu terkait Pasal 28 ayat 2 maka dilihat subtansi nyaapakah bertentangan dengan UU atau tidak, yang harus diambil

dianggap tidak pernah dilakukannamun dilaksanakan maka hal itu termasuk dalam kategori perbuatanmelawan hukum;Bahwa dalam hukum perdata ada 2 yaitu : dapat dibatalkan ataubatal demi hukum jadi dalam hal itu melanggar UU dan dalam syaratObjektiv telah dilanggar;Halaman 91 dari 112 Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2018/PN.BIsVisit Our Website: Http//www.pnbengkalis.go.idBahwa menurut ahli jika syarat objektif telah dilanggar makaPerbuatan hukum dianggap tidak pernah terjadi dan batal demi hukum sejakawal, secara praktik

, UU menginginkan batal demi hukum berlaku dengansendirinyanamun secara praktik lainnya batal demi hukum dilakukan denganadanya Putusan Pengadilan;Bahwa menurut ahli Pendaftaran yayasan adalah proses hukumadministrasi, berbeda dengan akta notaris yang merupakan perbuatanhukum perdata, jika perobuatan hukum perdata dinyatakan batal demi hukumoleh putusan pengadilan, maka putusan pengadilan ini bisa diajukan kekementrian hukum dan HAM agar pendaftaran yayasan ini dicabut, karenaaktanya batal demi hukum

www.pnbengkalis.go.idpengurus, kemudian di periode ke 3 dan seterusnya dia tidak ikut lagididalam kepengurusan dan tidak sebagai pembina dan tidak sebagai pendiri,kemudian dimasa periode ke 10 dia datang mengaku sebagai pendiri daningin menjadi Pembina maka yang dimaksud dengan pendiri disini adalahorang yang pertama kali mendirikan yayasan, jadi siapapun yang pertamakali mendirikan yayasan itulan yang disebut dengan pendiri;Bahwa pendiri adalah orang atau subjek hukum atau badanhukum yang mendirikannya;Bahwa dalam praktik

Lalu menyelesaikan jenjang S2 dan profesinya.Setelah itu, di area klinis, psikolog butuh praktik dan terdaftar di dinaskesehatan dan memiliki STR dan SIPPK. Ketika telat memperpanjang atautidak memiliki surat izin tersebut, seorang psikolog tidak boleh praktik di RSmaupun praktik di tempat sendiri (mandiri).

Dari pengalaman ahli dalampenanganan depresi selama 1718 tahun praktik akan sangat sukar bilatidak ada peran ayah dan ibu.