Ditemukan 84 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : etis egois elvis emris entih entis ernis etris elnis ennis etnic etnik
Penelusuran terkait : Penghapusan diskriminasi ras dan etnis Dan lain2 Cerai gugat dan hb dan hadhanah Penggugat dan tergugat Penipuan dan penggelapan Cg dan in Pengrusakan dan penghinaan Narkotika dan psikotropika
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 02-10-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 19 Desember 2018 — Pidana - ELI DETUAGE, SKM - NINGSI S GILINTALI
220 — 91
  • yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 37 Tahun 2008 TentangOmbudsman Republik Indonesia, Penyelenggara Negara adalah pejabat yangmenjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 40 Tahun 2008 TentangPenghapusan Diskriminasi Ras
    dan Etnis, Penyelenggara Negara adalahpejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif danpejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangandiperoleh dari keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa, surat bukti yangada dalam berkas perkara, barang bukti bahwa ke 2 (dua) Terdakwa ELIDETUAGE, SKM. dan Terdakwa NINGSI S GILINTALI
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 22-11-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.SUPARDI, SH. 2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 3.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH 4.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: RULIANTO LAHIPE Alias RULIANTO
223 — 94
  • pemalsuan surat danpenggelapan barang tidak bergerak (stellionaat).19) Dirjen Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utaradalam perkara pelekatan pita cukai yang tidak sesuai dengan tarif cukaidan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan.20) Polres Malang dalam perkara penggelapan.21) Polda Kalimantan Timur dalam perkara Penipuan dan/atau penggelapandan/atau pemalsuan surat.22) Polres Gresik dalam perkara Tipikor.23) Polres Nganjuk dalam perkara Penghapusan Diskriminasi Ras
    dan Etnis.24) Polres Pulau Morotai Polda Maluku Utara dalam perkara pemalsuansurat dan penipuan, Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 tentang PeraturanHukum Pidana;25) Polda Maluku Utara dalam perkara pemalsuan surat, penipuan,penodaan agama, dan UU Perlindungan anak.26) Polres Manokwari Papua Barat dalam perkara Tindak Pidana Pemilu.Halaman 62 dar 125 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN TteMasih banyak lagi yang tidak Saksi sebutkan satu persatu..
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
516 — 278
  • Jakarta Selatan.Yang di bawah janji menurut agamanya, telan memberikan pendapatyang pada pokoknya sebagai berikut :eecnncnens Bahwa, Komnas HAM memiliki kewenangan berdasarkan empat undangundang, yaitu UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UndangUndangNomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, danUndangUndang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
523 — 366
  • Indonesia terutama dari Hukum HAM Internasional kitasudah banyak sekali meratifikasi berbagai konvensi Internasional HakAsasi Manusia selain Covenant Internasional Hakhak sipil dan Politik kitajuga meratifikasi Konvensi Internasional mengenai larangan pemeriksaanyang kita ratifikasi melalui Undangundang No. 18 Tahun 1999 kemudiankita meratifikasi Covenant Internasional mengenai anti diskriminasiterhadap perempuan juga kita meratifikasi Covenant Internasionalmengenai larangan Diskriminasi untuk Ras
    dan Etnis dan lainlainsebagainya ini semua harus sejalan harus terjadi harmonisasi terhadapperaturan yang bersinggungan dengan Konvensikonvensi tersebut;Bahwa tentang suatu Mahkamah yang memiliki Kedudukan yang sangattinggi didalam tatanan kenegaraan kita oleh karena itu sangat tidak tepatkalau ada yang tidak menjalankan Keputusan Mahkamah Konstitusiapalagi Mahkamah Konstitusi memang didesain sebagai pembuatUndangundang secara negatif artinya membatalkan satu norma yangsudah dirumuskan oleh Pembuat