Ditemukan 168 data
53 — 22
77Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah : menjadirugi atau menjadi berkurang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UUNO 31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalambentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :A.Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatlembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB
58 — 22
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahb.
58 — 23
Menetapkan Para Pejabar Pengelola keuangan /barang padasatuan kerja perangkat daerahb. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendaharapenerimaan dan bendahara pengeluaran paling sedikit 1 kalidalam 3 bulanc. Menandatangani SPJ yang telah diverifikasi (diparaf ) olehPPKSKPD dand.
ANANTA RIZAL WIBISONO, S.H.
Terdakwa:
PAIMIN PURWANTO
134 — 45
Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan Inspektur sesualdengan bidang tugasnya.Dan terkait bidang tupoksi saya maka di Pemda saya melakukan antaralain :a. review pelaporan keuangan pemerintah daerahb. melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan,Cc. menangani kasuS pengaduan masyarakat terkait dugaanpenyimpangan pembangunan dlld. melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilaksanakan olehPemda maupun pemerintah Desa (termasuk yang berasal dari ADDdan DD).
38 — 6
Terdakwa sebagai aparat pemerintahan mengabaikan asas kehatihatian(asas prudential), bahkan abai dalam mengelola keuangan daerahb. Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
241 — 238
Ditandatangani oleh MURNADYPASARIBU, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerahb. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota PengajuanKonsep Naskah Dinas.c. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 12 900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013,Ditandatangani oleh H.M HIDAYAT BATUBARA,Bupati Mandailing Natal.d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013,Ditandatangani oleh H.M HIDAYAT BATUBARA,Bupati Mandailing Natal.e.5 (lima) lembar Fotocopy
Ditandatangani oleh MURNADYPASARIBU, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerahb. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota PengajuanKonsep Naskah Dinas.c. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013,Ditandatangani oleh H.M HIDAYAT BATUBARA,Bupati Mandailing Natal.d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013,Ditandatangani oleh H.M HIDAYAT BATUBARA,Bupati Mandailing Natal.e.5 (lima) lembar Fotocopy Lampiran
Terbanding/Penuntut Umum : FRANS JOMAR KARINDA, SH
236 — 100
Menyusun Rancana Kerja Anggaran Perangkat Daerahb. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat DaerahCc. menyusun rancangan anggaran kas Perangkat Daerahd. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja@melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinannya.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaranmelaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya= 2mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah
418 — 2163
Pemohon mengantarkan Kota Cimahi memperoleh predikatWajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan PemeriksaKeuangan sejak tahun 2013, 2014 dan 2015.Kota = Cimahipenghargaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerahb. Pemohon mengantarkan mendapatkan(KPPD) 2012 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).c. Pemohon mengantarkan Kota Cimahi mendapatkan AnugerahPangripta Nusantara Provinsi Jawa Barat tahun 2015 karenaHal 13 dari 108 Putusan No.169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
MengingatPP tersebut belum dinyatakan berlaku, dan oleh Hakim yang muliadigunakan sebagai dasar hukum untuk menyatakan bahwa Terdakwabertindak tidak sesuai dengan kewenangan sebagaimana dinyatakan dalamPasal 7 PP No. 58 tersebut adalah prematur.Dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Bagian Keuangan PemkabSidoarjo pada awal dan pertengahan tahun 2005, Pemohon PeninjauanKembali bekerja berdasarkan :a Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerahb
RICKY RANGKUTI, SH., M.Kn
Terdakwa:
ASRUL, S.Pd Bin SAMMANG
106 — 22
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan atau pertanggungjawabanpejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerahb.
40 — 8
Mengawasi kegiatan Operasional Perusahaan Daerahb. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadapPengangkatan dan pemberhentian Direksi.c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap programkerja yang diajukan oleh Direksi.d. Memberikan pendapat dan saran terhadap laporan Neraca danperhitungan Rugi Laba.e.
69 — 13
kerugian dan jugatidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana ; Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam penjelasan umum UU No.31/1999 yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yangdipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaannegara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena : a Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerahb
72 — 19
yaitu :1 Pasal 41 : bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.2 Pasal 42 Ayat (1): bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang, antara lain yaitu :Huruf c : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan PeraturanPerundang undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD,kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan programpembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.Huruf h : Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalampenyelenggaraan pemerintahan daerahb
GUNTUR EKA PERMANA, SH.
Terdakwa:
IIF HARYADI ISLAMI PURWANEGARA, SE Bin Alm ACHMAD BUNASA
81 — 20
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan atau pertanggungjawabanpejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerahb.
64 — 41
Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembagaNegara, baik di tingkat pusat maupun daerahB.
258 — 1012 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sekretaris daerah selaku koordinator pengeloaan keuangan daerahb. Kepala SKPKD selaku PPKD, danc. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.Kemudian pada Pasal 5 ayat (4) Permendagri No.13 Tahun 2006menyebutkan bahwa pelimpahan sebagimana dimaksud pada ayat (3)ditetapbkan dengan keputusan kepala Daerah berdasarkan prinsippemlsahaan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yangIhenerirtia atau mengeluarkan uang.
Sekretaris daerah selaku koordinator pengeloaan kKeuangan daerahb. Kepala SKPKD selaku PPKD, danc. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.Kemudian pada pasal 5 ayat (4) Permendagri No.13 Tahun 2006Hal. 243 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014menyebutkan bahwa pelimpahan sebagimana dimaksud pada ayat (3)ditetapbkan dengan keputusan kepala Daerah berdasarkan prinsippemisahaan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, danyang menerima atau mengeluarkan uang.
92 — 18
Kelebihan pembayaran akibat selisin pekerjaan terbayar danterlaksana harus dikembalikan kepada Negara/daerahb. Tidak dipenuhinya persyaratan mutu pekerjaan perludipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai kerugian Negara/daerahc. Pentingnya perhatian terhadap aspekaspek perencanaan teknisuntuk mewujudkan produk konstruksi yang memenuhi syaratkuantitas, kualitas maupun administrasi kontrak;d.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
138 — 128
akibat.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dalampenjelasan UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruhkekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkantermasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena:a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabatlembaga Negara , baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerahb
1152 — 91
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawabanpejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerahb).
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG
180 — 335
kegiatan usaha dan kategori bentukkelembagaan penyewa; g. hak dan kewajiban para pihak; dan h. hal lainyang dianggap perluc) Ayat 3, Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.d) Ayat 4, Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjiansewa ditanggung penyewa.4) Pasal 130a) ayat 1 Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerahdan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerahb
jenis kKegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaanpenyewa; g. hak dan kewajiban para pihak; dan h. hal lain yang dianggapperluAyat 3, Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.Ayat 4, Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjiansewa ditanggung penyewa.Pasal 130a. ayat 1 Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerahdan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerahb