KONVENSI DAN DALAM REKONVENSIe Menghukum Para Pelawan dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.901.000;(sembilan ratus satu ribu rupiah);Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Marisa yang menyatakan bahwa pada tanggal 28Agustus 2017 Terlawan I/Pembanding dan tanggal 29 Agustus 2017 Terlawan/Pembanding II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputusoleh Pengadilan Negeri Marisa tanggal O9 Agustus 2017 Nomor13

banding tersebut telah diberitahukan dengan caraseksama kepada pihak Terlawan/Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2017;Membaca surat Kontra memori banding yang diajukan olehTerlawan/Terbanding tertanggal 29 November 2017 dan surat Kontra MemoriBanding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal30 November 2017 kepada pihak Para Pelawan/ Para Pembanding;Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage)Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal O9 Agustus 2017 Nomor13

Para Pembanding pada tanggal 19 September 2017 dan tanggal 26September 2017;Membaca surat permintaan bantuan pemberitahuan pemeriksaan berkasperkara (inzage) Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 09 Agustus 2017Nomor 13/Pdt.Plw/2016/PN.Mar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriMarisa tertanggal 12 September 2017 yang ditujukan kepada Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat;Membaca Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage)Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal O9 Agustus 2017 Nomor13

/PDT/2017/PT GTOTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pelawan /ParaPembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksadan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunanputusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal O9 Agustus 2017 Nomor13

proses PKPU Sementara,Pengadilan telah memberi perpanjangan PKPU (PKPU tetap yang pertama)selama 90 (Sembilan puluh) hari, sampai dengan tanggal 10 September 2020,berdasarkan Putusan Nomor 13/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Sby, tertanggal12 Juni 2020;Menimbang, bahwa setelah masa perpanjangan PKPU tetap yangpertama selama 90 hari tersebut, ternyata Majelis Hakim telah memberikanPKPU Tetap yang kedua selama 60 (enam puluh) hari, sampai dengan tanggal9 November 2020, berdasarkan putusan Majelis Hakim Nomor13

Menerima Salinan Putusan Nomor13/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Sby. tanggal 10 September 2020Bahwa Pengurus telah menerima Putusan dengan RegisterPerkara No. 13/Pdt.SusPKPU/2020/PNNiaga.Sby tertanggal 10September 2020 dengan amar sebagai berikut:MENGADILI1. Menyatakan Termohon PKPU PT HARFAM JAYA MAKMUR beradadalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT)selama 60 hari kalender terhitung sejak Penundaan KewajibanPembayaran Utang Sementara (PKPUS) berakhir, dengan segalaakibat hukumnya ;2.

Harfam Jaya Makmur dalamkeadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon PKPU tertanggal 20Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Pebruari 2020 dibawah Registerperkara Nomor 13/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Sby, telah diputus olehMajelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor13/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Sby, tanggal 28 April 2020, yang amarnyaantara lain selama

45 (empat puluh lima) hari ;Menimbang, bahwa atas laporan dan rekomendasi dari Pengurus danHakim Pengawas, Majelis hakim telah memberi PKPU (PKPU Tetap yangpertama) selama 90 (sembilan puluh) hari, sampai dengan tanggal 10September 2020, sebagaimana dalam Putusan Nomor13/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Sby, tertanggal 12 Juni 2020 ;Halaman 8 Putusan Nomor : 13/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga SbyMenimbang, bahwa atas laporan dan rekomendasi dari Pengurus danHakim Pengawas, Majelis hakim telah memberi PKPU (PKPU

Tetap yangkedua) selama 60 (enam puluh) hari, sebagaimana dalam Putusan Nomor13/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Sby, tertanggal 10 September 2020;Menimbang, bahwa dalam masa periode PKPU Tetap yang keduatersebut, Pengurus dan Hakim Pengawas telah mengadakan rapatrapatKreditor Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam masa periode PKPU Tetap yang keduaPengurus dan Hakim Pengawas telah melaporkan bahwa Debitor tidakmembuat rencana perdamaian;Menimbang, bahwa sesuai

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 303/PDT/2021/PT MKSMembaca Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor13/Pdt.G/2021/PN Sgm, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan NegeriSungguminasa yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat padatanggal 30 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 18Agustus 2021;Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan

Banding Nomor13/Pdt.G/2021/PN Sgm, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Makassar yang menerangkan bahwa Pernyataan Banding dari KuasaPembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara cermat danseksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 September2021;Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masingmasing Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sgm, yang ditanda tangani oleh Jurusita Penggantipada Pengadilan Negeri Sungguminasa, bahwa

2021/PN Sgmtanggal 18 Agustus 2021 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai denganketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajibharus ada dalam permohonan pemeriksaan di tingkat banding;Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 303/PDT/2021/PT MKSMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa danmeneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acarapersidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor13

Pembanding semulaTergugat sebesar 6% setahun terhitung sejak tanggal 4 Desember 2017 sampaldengan gugatan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 24Februari 2021, yang jumlahnya adalah Rp.322.500.000 + (6% x Rp.322.500.000) x 3tahun 3 bulan) = Rp.385.387.500, (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratusdelapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaPengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor13

harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah dalam amarputusan;Memperhatikan RBg Stb Nomor 1947/227 jo UndangUndang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahanterakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugattersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor13

melawanTergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis denganSurat gugatannya bertanggal 17 Desember 2019, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor13

mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak adamengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telahdilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa danmemutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatanPenggugat secara lisan pada persidangan tanggal 13 Januari 2020 yang telahdicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor13

/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 17 Desember 2019 dengan alasan antaraPenggugat dengan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagimanalayaknya suami isteri;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telahberdamai dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasanbagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan MajelisHakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor13/Pdt.G/2020/PA.Srh 17 Desember 2019, dicabut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor13/Pdt.G/2020/PA.Srh dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 190/PEN.HS/2020/PTTUNMDNtanggal 12 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alin mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantumdalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor13/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 7 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagaiMENGADILI:DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;DALAM POKOK SENGKETA1.

terhadap Memori Banding yang diajukan olehTergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding belum menyerahkankontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan BelumMenyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 13/G/2020/PTUN.BNA.tertanggal 16 September 2020;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telahdiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaradengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara) Nomor13

PTUN.BNA., tersebut diucapkan dalam persidanganHalaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 190/B/2020/PTTUNMDNFormul02/Proksi01/KIMyang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secaraelektrOnik; 22 ne nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn een nnn nnnneMenimbang, bahwa Penggugat/Pembanding terhadap putusanPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah mengajukanpermohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor13

Usaha Negara Banda Aceh, sehinggapertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh a quo adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkatHalaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 190/B/2020/PTTUNMDNFormul02/Proksi01/KIMMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor13

Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusanMengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009serta semua peraturan perundangundangan lainnya yang terkait denganperkara inl 2922220 n noo nn nnn nnn nn nnn n nnn nnn nnn nnn ne n=MENGaADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor13

Persidangan dan turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 08April 2009, Nomor : 13/PDT.G/2008/PN.PDG. yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : Dalam EksepsiMenyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapatditerima ; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijkeMenghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp.1.401.000, (satu jutaempat ratus satu ribuMenimbang, bahwa menurut Akta Pernyataan PermohonanBanding tertanggal 2D April 2009, Nomor13

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembandingsemula semula Penggugat telah diajukan dalam tenggangwaktu) dan menurut tata cara serta memenuhi' syarat syaratyang ditentukan oleh Undang Undang, karena itu permohonanbanding tersebut secara yuridis formal dapat diterima =;Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti sertamempelajari secara seksama berkas perkara, berita acarapersidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriPandeglang tanggal 08 April 2009 Nomor13

Majelis HakimPengadilan Negeri Pandeglang Nomor13/Pdt.G/2008/PN.PDG tertanggal 08 April 2009 untukseluruhnyaMembebankan biaya perkara kepada Pembanding semulaPenggugat;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Bandingmeneliti dan mempelajari hal hal yang dikemukakanPembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya maupunhal hal yang dikemukakan Terbanding I semula Tergugat Idalam Kontra Memori Bandingnya, Pengadilan Tingkat Bandingtidak menemukan hal baru dan hanya merupakan ulangan darihal hal

tersebuttelah cukup bagi Pengadilan Tingkat Pertama untukberpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding Isemula Tergugat I cukup' beralasan dan dapat diterimasehingga menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugattidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangkan*mengambil alih pertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Pandeglang tanggal 19 Mei 2008, NomorO1/Pdt.G/2008/PN.PDG untuk dijadikan pertimbangan hukumdalam mengadili perkara perdata nomor13

gugatanPembanding semula Penggugat tidak dapat diterima,Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itupertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebutdiambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumPengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkaraMenimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan17pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan TingkatBanding berpendapat bahwa putusan Pengadilan NegeriPandglang tanggal 08 April 2009 Nomor13

Asmawidjaja, dkk, PegawaiOtoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa,tertanggal O09 Mei 2017, Sebagai Terbanding TurutTerbanding semula Turut Tergugat;PENGADILAN TINGGI tersebut;Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.BJMTelah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor12/PDT/2018/PT BJM tanggal 8 Pebruari 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalamtingkat banding;2 Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor13

/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 31 Oktober 2017;3 Telah pula membaca suratsurat lain yang berhubungan denganperkara ini; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYA:Mengutip serta memperhatikan uraianuraian yang tercantum dalamturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor13/Pdt.G/2017/PN.Bjm, tanggal 31 Oktober 2017 yang amar lengkapnyaberbunyi sebagai berikut:DALAM PROVISI: Menolak permohonan Provisi Penggugat;DALAM EKSEPSI

: Menolak eksepsi para Tergugat;DALAM POKOK PERKARA: Menolak seluruh gugatan Penggugat; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.2.101.000.00 (Dua juta seratus satu ribu Rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor13/Pdt.G/2017/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriBanjarmasin, bahwa pada tanggal 7 Nopember 2017 Pembanding telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 31 Oktober 2017

DanHalaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.BJMberdasarkan Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor13/Pdt.G/2017/PN Bjm, bahwa permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 15 Nopember 2017oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada kuasaTerbanding Il pada tanggal 15 Nopember 2017 oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Banjarmasin, kepada kuasa Terbanding Ill pada tanggal17 Nopember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Terbanding tanggal 13 Nopember 2017 Nomor W15.U15893/Pdt/Xl/2017, telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk diberitahukan kepada kuasa Turut Terbanding;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa danMempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bjm.tanggal 11 Januari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriBanjarmasin, kepada kuasa Pembanding, berdasarkan Relaas PemberitahuanMemeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor13

tertanggal12 Agustus 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 13/G/2019/PTUN.KPG. tertanggal 13 Agustus 2019 ;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukanmemori banding tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 27 Agutsus 2019 dantelah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor13

Membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 13/G/2019/PTUN.KPG,tan ggal 29 Juli 2019 ;= = nnn en wenn een ene nen eenMenimbang, bahwa atas memori banding dari KuasaPembanding/Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat mengajukan kontramemori banding tertanggal 26 September 2019 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 26 September 2019 dantelah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat sesuai dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor13

pertimbanganPengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan/pendapatMajelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut 5Menimbang, bahwa memori banding dari KuasaPembanding/Penggugat tidak ada halhal yang dapat melemahkanpertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupangtersebut, oleh karenanya memori banding tersebut dikesampingkan ;Hal 6 Putusan No. 272/B/2019/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas,maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor13

jumlahnya sebagaimanatercantum dalam amar putusan 5 2= 220 non nn nnn nen nnn annoMengingat UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimanadirubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dan ketentuanketentuan hukum lainnya yangterkait dengan sengketa ini ; 2n ono von nn nnn enn neennneMENGADILI Menerimapermohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor13

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;ATAU : apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequ et bono).Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor13/Pdt.G/2015/PN Sag tanggal 9 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:DALAM EKSEPSIMenolak eksepsi Tergugat danTergugat II;DALAM PROVISIMenolak tuntutan provisi Penggugat;DALAM POKOK PERKARA1.

untuk membayar biaya perkara yang sampai saatini ditetapkan sejumlah Rp. 4.521.000,00 (empat juta lima ratus dua puluhsatu ribu rupiah);Membaca suratsurat sebagai berikut;Akta permohonan banding nomor 13/Pdt.G/2015/PN Sag jo nomor4/Akta.Pdt/2016/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggauyang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Pembanding semulaPengugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telahdiputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 9 Juni 2016 nomor13

Sag, Jurusita Negeri Sanggau tanggal 28 Juli 2016,yang pada pokoknya telah menyerahkan memori banding tersebut dan telahditerima oleh Terbanding semula Tergugat , Terbanding II semula Tergugat IITerbanding III semula Tergugat III;Surat Tanda Terima Kontra Memori banding Nomor 13/Pdt.G/2015/PNSag, tanggal 12 Agustus 2016 dari Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yangmenerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat dan Terbanding II semulaTergugat Il telan menyerahkan kontra memori banding atas perkara nomor13

/Pdt.G/2016/PN Sag tanggal 9 Juni 2016 dan kontra memori bandingtersebut diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugatpada tanggal 12 Agustus 2016 nomor 13/Pdt.G/2015/PN Sag;Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage). nomor13/Pdt.G/2015/PN Sag, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggautanggal 13 Juli 2016 dimana telah memberi kesempatan kepada pihakPembanding semula Pengugat dalam waktu 14 (empat belas) hari mempelajariberkas perkara dimaksud sebelum perkaranya

jawabmenjawab proses pembuktian,kesimpulan yang diajukan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama sertatidak ada halhal baru yang perlu dipertimbangkan dan pula telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh Majelishakim tingkat pertama, baik eksepsi, provisi maupun dalam pokok perkara;Menimbang, bahwa setelah Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi membacadan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau 9 Juni 2016 nomor13

Bahwa Tergugat telah mengajukan pengaduan kepada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung,sebagaimana terdaftar dengan Register Pengaduan Nomor13/Pdt.Kons/2020/BPSK Kab. Bandung;6.

domisilihukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung,sehingga karenanya beralasan dan berdasarkan hukum apabila YangTerhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusperkara ini;Bahwa, terhadap pengaduan konsumen yang diajukan oleh Tergugattersebut, pada tanggal 11 Nopember 2020, BPSK Kabupaten Bandungtelah menjatuhkan vonis/putusan dengan Putusan Nomor13

kelalaiandari debitur, sementara dalam perkara ini Tergugat hanya mengaku telahkehilangan motor yang menjadi jaminan hutangnya pada Penggugatdengan tanpa adanya bukti laporan kehilangan dari pihak kepolisian;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, serta karena gugatan Penggugattelah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) UndangundangNomor 8 Tahun 1999, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranyaapabila gugatan Penggugat untuk diterima dan beralasan hukum pulaapabila Putusan BPSK Kabupaten Bandung Nomor13

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KabupatenBandung tidak berwenang mengadili Perkara Nomor13/Pdt.Kons/2020/BPSKB.Badg;3.

Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Bandung Nomor13/Pdt.Kons/2020/BPSKB.Bag, tanggal 11 November 2020: Menghukum Termohon Kasasi/dahulu sebagai Tergugat untuk membayarbiaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasisejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Dr.

perkara a quO;Penetapan Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 4 dari 10 halaman Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari para Penggugattertanggal 05 Oktober Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat tertanggal20 Mei 2020, para Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan MelawanHukum terhadap Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis HakimPengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Sak tanggal27 Mei 2020 tentang penentuan hari pemeriksaan sidang perkara nomor13

,sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini sebagaimana Penetapan Nomor13/Pdt.G/2020/PN Sak tertanggal 5 Agustus 2020;n Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dari Hakimmediator, bahwa mediasi antara para pihak dalam perkara ini telah selesaidilaksanakan dengan kesimpulan mediasi telah gagal mencapai perdamaiandan para pihak meminta agar perkaranya dilanjutkan sebagaimana LaporanMediator tertanggal 02 September 2020; Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal maka acara persidangandilanjutkan

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Tergugat danPenetapan Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 7 dari 10 halamanTergugat Il, Kuasa Hukum Tergugat III dan Kuasa Hukum Turut Tergugat IImenyatakan setuju dan tidak keberatan jika perkara nomor13/Pdt.G/2020/PN Sak dicabut olehPengQuQal; 222 2n nnn nnn nn nnn n nnn en ene ee Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat IItidak keberatan jika perkara nomor : 13/Pdt.G/2020/PN Sak dicabut olehPenggugat dan yang melakukan pencabutan

2020/PN.Sak maka Majelis Hakimmembebankan biaya Perkara kepada Penggugat; Mengingat akan ketentuan dalam Rv, KUHPerdata serta peraturanperundangundangan yang bersangkutan; Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat; Menyatakan Gugatan Perkara perdata dengan Nomor:13/Pdt.G/2020/PN Sak diCabut;n2non nnn enone enonePenetapan Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 8 dari 10 halaman Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapurauntuk melakukan pencoretan nomor berkas perkara nomor13

Uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156Ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuanPasal 156 Ayat (3) dan hakhak normatif lainnya;e Koperasi Amanah Sehati Abadi wajib membayar upah saudaraBenny Dermawan selama perselesihan belum selesai;e Memberikan hakhak sesuai Pasal 156 Ayat (2), (3) dan 4 UndangUndang Nomor13 Tahun 2013, sbb: Uang Pesangon4 x upah (Rp6.215.000,00) = Rp24.860.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp12.430.000,00 Uang Penggantian Hak15 % x Rp37.290.000,00

Bahwa PUK telah melakukan pemanggilan TUK sebanyak 3 x danpada panggilan 1 dan 2 berdasarkan pertimbanganpertimbanganJudex Facti pada halaman 34 paragraf 2 dan 3 putusan dinyatakantelah memenuhi syarat pemanggilan sebagaimana yang diuraikandalam ketentuan Pasal 168 ayat (1)UndangUndang Nomor13/2003, namun menurut Judex Facti pada panggilan ke3pemanggilan tersebut tidak memenuhi waktu pemanggilan,sehingga hal inilah yang menjadi alasan Judex Facti merubahlandasan hukum PHK dan mangkir menjadi PHK

Tenggang waktuantara pemanggilan paling sediikit 3 tiga) hari kerja;Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 168 UndangUndang Nomor 13/2003 ini maka tentulah hak yang didapat TUKadalah uang pisah bukan pesangon sebagaimana yang diaturdalam ketentuan Pasal 156 UndangUndang Nomor13/2003;.

Bahwa oleh karena Jjelaslah terjadi kesalahan dalam hal penerapandan penafsiran tersebut ketentuan Pasal 168 ayat (1) UUNo.13/2003 ini maka PUK (dahulu Tergugat) mohon kapadaMalelis Hakim Agung untuk dapat membatalkan putusan terdauludan memperbaiki putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 168UndangUndang Nomor13/2003 tentang Ketenagakerjaan;2) Keberatanke3, Judex Facti Salah Menerapkan Hukum:** Tentang Penapsiran Upah Proses Bulan Mei dan Juni, Adapunkeberatan PUK adalah sebagai berikut:a.Bahwa

/2003 tentangKetenagakerjaan maka sangatlah wajar apabila diikuti olehkonsekwensi logis hukum yaitu upah tidak dibayar;Bahwa oleh karena jelaslah terjadi kesalahan dalam halpenerapan dan penafsiran tersebut ketentuan Pasal 91 ayat(1)dan Pasal 155 ayat 2 UndangUndang Nomor13/2003 ini makaPUK (dahulu Tergugat) mohon kepada Majelis Hakim AgungHal. 20 dari 23 hal.Put.Nomor168 K/Pdt.SusPHI/2016untuk dapat membatalkan putusan terdahulu dan memperbaikiputusan ini sesuai hukum yang semestinya;Menimbang,

jenis kelaminPerempuan, tempat tinggal di Dusun Kapitan KelurahanPerampuan,Kecamatan Labuapi,Kabupaten Lombok Bara,pekerjaan Dagang, yang selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;Halaman 1 Penetapan No.13/Pdt.G.S/2020/PN.Mtr.Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannyatertanggal 9 Maret 2020 , yang telah terdaftar dibawah di KepaniteraanPengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Maret 2020 dibawah register nomor13

Maret 2020, dibawah register nomor13/Pdt.G.S/2020/PN.Mtr;Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyampaikankehendaknya mencabut gugatannya pada tanggal 6 April 2020 dengan alasanpara Tergugat akan melunasi utangnya;Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugattersebut diajukan sebelum pembacaan putusan;Menimbang, bahwa terhadap kehendak Penggugat tersebut paraTergugat tidak keberatan;Menimbang, sehubungan dengan pencabutan gugatan tersebutHakim mempertimbangkan bahwa pencabutan gugatan

Eksepsi obscuur libel,Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatunkan Putusan Nomor13/Pdt.SusPHI/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Oktober 2020, yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsie Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.SusPHI/20212.

Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugatdengan Tergugat berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi hukum menjadi PerjanjianKerja Waktu Tidak Tertentu;3. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatterhitung sejak tanggal 10 Januari 2018;4.

Nomor13/Pdt.SusPHI/2020/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonantersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut padatanggal 25 November 2020;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,Halaman 3 dari 6 hal. Put.

dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Surat PanggilanSidang (Rellas) nomor 13/Pdt.G/2015/PN Parepare tanggal 7 Juli 2015, SuratPanggilan Sidang (Rellas) nomor 13/Pdt.G/2015/PN Parepare tanggal 10 Agustus2015, Surat Panggilan Sidang (Rellas) nomor 13/Pdt.G/2015/PN Parepare tanggal17 September 2015 dan Surat Panggilan Sidang (Rellas) nomor 13/Pdt.G/2015/PNParepare tanggal 30 September 2015 oleh jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Parepare, serta telah dipanggil pula melalui Radiogram nomor13

/Pdt.G/2015/PN Parepare tertanggal O7 Juli 2015, Radiogram nomor13/Pdt.G/2015/PN Parepare tertanggal08 September 2015; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan, sehingga proses mediasisebagaimana dise butkan di dalam Perma No. 1 tahun 2008 tidak ada dilaksanakandalam perkara ini, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan Surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakantersebut, Penggugat

hasil pernikahan Penggugat denganTergugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokGugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkaraa quo; Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelitikembali relas panggilanterhadap Tergugat tersebut, baik relas panggilan sidang nomor 13/Pdt.G/2015/PNParepare tanggal 7 Juli 2015, Surat Panggilan Sidang (Rellas) nomor13

13/Pdt.G/2015/PN Parepare tanggal 17 September 2015 dan SuratPanggilan Sidang (Rellas) nomor 13/Pdt.G/2015/PN Parepare tanggal 30 September2015 yang mana Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare yaitu REZKIRINANDA H S.H., telah datang ke alamat tersebut akan tetapi Tergugat sudah tidakdiketahui keberadaannya dan selanjutnyarelas panggilan tersebut oleh JurusitaPengganti diteruskan ke Kantor Pemerintahan Kota setempat untuk diketahui dandiumumkan, serta telah dipanggil pula melalui Radiogram nomor13

/Pdt.G/2015/PN Parepare tertanggal O7 Juli 2015, Radiogram nomor13/Pdt.G/2015/PN Parepare tertanggal 08 September 2015, oleh karenanya MajelisHakim berpendapat pemanggilan yang telah dilakukan oleh Pengadilan NegeriParepare diatas telah sah dan patut menurut hukum sehingga ketidakhadiranTergugat selama dalam persidangan perkara aquo memberi kesimpulan kepadaMajelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak haknya untukmembuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya Tergugat membenarkandan

mengadiliperkaraperkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara:SYAIFUL AMARIN, beralamat di Desa Renah Kandis, KecamatanPagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, untukselanjutnya disebut sebagai Pemohon;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ArgaMakmur Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Agm, tanggal 27 Juli 2018, tentangpenunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor13

Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini yang sampaihari ini ditetapbkan sejumlah Rp. 231.000,00 ( dua ratus tiga puluh saturibu rupiah );Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 olehFirdaus Azizy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor13/Pdt.P/2018/PN Agm tanggal 27 Juli 2018 dan penetapan ini diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakimtersebut

Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor13/Pdt.P/2021/PN Tnr.;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redebuntuk mencatat Pencabutan perkara permohonan Nomor13/Pdt.P/2021/PN Tnr. dalam register perkara perdata yang sedangberjalan untuk itu;4.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 8 Februari 2018, Nomor13/Pdt.G/2018/PN Mpw tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam perkara antara :1. Rosnawati, bertempat tinggal di Jalan Parit Wak Paik RT.010/RW.003 Desa PenitiDalam I Kec. Segedong Kab. Mempawah, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaAmir Syarifudin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.

Natuna RT.06/RW.03 Sengkubang Kecamatan Mempawah HilirKabupaten Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2018,sebagai PENGGUGAT XII;Melawan :BAHTIAR BIN A RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Raya Parit Bugis RT.04/RW.02Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, sebagai TERGUGAT;Penetapan Hakim Ketua Majelis tersebut diatas tertanggal 8 Februari 2018, Nomor13/Pdt.G/2018/PN Mpw, tentang penetapan hari sidang pertama ;Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Februari 2018 yang terdaftar

di KepaniteraanPengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 8 Februari 2018 dibawah register perkaraNomor 13/Pdt.G/2018/PN Mpw;Berita Acara Sidang pada tanggal 8 Februari 2018 dibawah register perkara Nomor Nomor13/Pdt.G/2018/PN Mpw;Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 26 Januari 2018 tentang permohonanPencabutan Gugatan perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mpw ;Halaman 3 dari 5 hal.

Berkas perkara berikut surat surat lainnya yang berhubungandengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal23 Oktober 2019 ;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai dudukperkara seperti tercantum dalam salinan resmi petusan PengadilanNegeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor13/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2019 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:DALAM KONVENSIDalam Pokok Perkara1

Membatalkan Putusana Pengadilan Ngeri Pekanbaru Nomor13/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2019 yangdimohonkan banding tersebut, dan mengadili sendiri denganamar putusan yang berbunyi sebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM POKOK PERKARA Menolak gudatan penggugat seluruhnya;DALAM REKONVENSI Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi untuk seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI; Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensimembayar biaya perkara;Menimbang, bahwa dari alasanalasan

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor13/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2019;3.

Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor13/Pdt.GS/2020/PN.Bdw;2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor13/Pdt.GS/2020/PN.Bdw dari register yang sedang berjalan;3.