Menimbang, bahwa yang dimaksud tujuan dari Penggugat dan Kuasa Hukumnya sebagaimana tercantum dalam salah satu petitum gugatan yakni menghukum Tergugat apabila tidak mampu membayar ganti rugi kepada Penggugat untuk menyerahkan tanah dan rumah objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong, atau dilelang sesuai dengan ketentuan hukum lelang yang berlaku dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma No.4 Tahun 2019 Jo Perma no. 2 Tahun

perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ini atau b) sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana yang mana seharusnya Kuasa Hukum Penggugat lebih cermat, teliti dan sungguh-sungguh dalam memahami peraturan tentang gugatan sederhana sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan dalam Perma

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma No.4 Tahun 2019 Jo Perma no. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana .

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 26/Pdt.G.S/2022/PN Gpr dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa suatu Gugatan yang bisa diajukan dalam Gugatan Sederhana harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya tertuang dalam ketentuan pasal 4 angka 3 Perma Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menentukan bahwa : Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari Gugatan

Demak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pihak Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Gugatan tersebut diatas, maka Gugatan ini tidak bisa diajukan melalui mekanisme Gugatan sederhana, karena Gugatan ini tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 angka 3 Perma Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan

ketentuan pasal 11 ayat (3) Perma Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Hakim mengeluarkan Penetapan ;

Mengingat, ketentuan pasal 4 angka 3 Perma Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah

Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Perma Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana merupakan cara penyelesaian suatu sengketa/perselisihan keperdataan yang dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang bersifat khusus, yakni berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut sebagai Perma Nomor 2 Tahun 2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut sebagai Perma Nomor 4 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa sebagai hukum acara perdata yang bersifat khusus, maka segala hal terkait penerapan hukum acara dalam perkara gugatan sederhana sejak perkara tersebut didaftarkan sampai dengan perkara diputus, termasuk mengenai upaya hukum dan eksekusi putusan, sepanjang telah diatur secara khusus maka berlaku ketentuan khusus (

lex specialis) yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan hari sidang Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa gugatan sederhana wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015, Hakim wajib memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat yang ditentukan dalam Pasal

Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019, ditentukan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019, ditentukan bahwa dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat

Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sehingga tidak memenuhi ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3a)Perma Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (3a)Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019, maka dalam surat gugatan sederhana a quo Penggugat wajib melampirkan bukti surat terkait Suratkuasaatau wakil Penggugat yang beralarnat

Memperhatikan Pasal 13 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200. 000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Perma nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara Penyelesaian gugatan sederhana pada pasal 6 Ayat (4) disebutkan Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Ayat (2) Perma nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara Penyelesaian gugatan sederhana pada pasal 4 Ayat (1) disebutkan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 42/Pdt.G.S/2021/PN Llg dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I.

;

Menimbang, berdasarkan uraian hal tersebut di atas, Hakim berpendapat meskipun syarat pendaftaran gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I.

Dengan kata lain, tidak diperjelas secara rinci posisi kedudukan dan kepentingan Tergugat III untuk digugat di dalam posita gugatan perkara a quo, sehingga sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I.

;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan.

;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 11 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim memeriksa materi Gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat

memenuhi materi gugatan sederhana atau tidak berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Gugatan

tidak jelas nilai gugatan materiilnya, maka dengan demikian gugatan tersebut sulit untuk disebut gugatan sederhana karena jelas gugatan sederhana menurut Pasal 3 Ayat (1) nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tersebut Hakim menilai tidak termasuk dalam materi Gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA

) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bukan termasuk materi Gugatan Sederhana oleh karena tidak memenuhi syarat materi gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang

bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materi gugatan sederhana atau bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Ayat 1 dan Ayat (3) Peraturan

Mengingat pasal 130 HIR, PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA No.4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan sederhana diatur dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan perubahannya yaitu Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa tentang persyaratan untuk mengajukan gugatan sederhana diantaranya diatur dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu pasal 6 ayat 3 yang

berbunyi :

Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana;

Sedangkan Pasal 4 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan:

Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa setelah

surat kuasa dan foto kopi KTP atas nama Ade Budi Brilliant;

Menimbang, bahwa selain itu setelah membaca surat gugatan Penggugat a quo, yaitu pada bagian identitas Tergugat terungkap fakta bahwa Tergugat beralamat di Desa Panunggalan RT 08 RW 03 Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa degan memperhatikan pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat a quo tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat 3 Perma

Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan sederhana.

Sehingga harus dinyatakan sebagai bukan gugatan sederhana dan oleh karenanya harus dicoret dari register pekara yang sedang berjalan;

Menimbang, oleh karena dalam penyelesaian secara administrasi telah dibayarkan sejumlah biaya berupa panjar biaya perkara, maka harus diperintahkan agar sisa biaya panjar perkara tersebut dkembalikan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 6 ayat (3), pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.)

.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I.

sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede maka beralasan bagi hakim untuk mengeluarkan Penetapan ini;

Mengingat pasal Pasal 11 Perma

no.: 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.)

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg, PERMA No. 2 tahun 2005 Jo PERMA No. 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,-(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 Perma No 2 Tahun 2015 jo Perma No 4 Tahun 2019 Hakim memeriksa materi gugatan berdasarkan syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Perma No 2 Tahun 2015 jo Perma No 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 jo Permar Nomor 2 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk

Achmad Dahlan Nomor. 10 Kota Pasuruan, Propinsi Jawa-Timur;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 4 huruf (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 jo Permar Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan aquo tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 jo Perma 4 Nomor Tahun 2019 maka berdasarkan pasal 11 ayat 3 Perma Nomor 2 tahun 2015 jo Perma

Memperhatikan Pasal 271 Rv, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo.

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bbu dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara masih dalam tahapupaya pemanggilan dan surat gugatan belum dibacakan, selanjutnyaPenggugat mengajukan pencabutan perkaranya, maka menurut Hakimpermohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan baikberupa biaya Administrasi Perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihakpihak harus dibebankan kepada Penggugat;Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN BbuMemperhatikan Pasal 271 Rv, PERMA

Menimbang, bahwa Gugatan Sederhana adalah mekanisme penyelesaian perkara dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, satu diantara tata cara sederhana yang diatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana antara lain batasan mengenai kedudukan para pihak yaitu wajib berada dalam daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa mekanisme lainnya yang diberlakukan dalam penyelesaian gugatan sederhana

adalah diberlakukannya mekanisme pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diatur Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa pasca pemberlakukan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ternyata tujuan pemberlakuan peraturan tersebut untuk terciptanya prosedur penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hubungan hukum yang sederhana belum optimal sehingga diberlakukan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Dalam konteks ini, satu diantara aturan yang diubah adalah dibukanya ruang hukum apabila antara Penggugat dengan Tergugat berbeda daerah hukum namun dengan persyaratan yang bersifat imperatif yaitu Penggugat menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahan Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa norma pasal di atas dan dihubungkan dengan perkara ini

diperoleh fakta hukum yaitu domisili Penggugat maupun kuasa yang ditunjuk berada di wilayah Kota Surabaya yang secara normatif berbeda dengan tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II yang berada di wilayah Kabupaten Gresik, sehingga tidak bersesuaian dengan norma hukum sebagaimana Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahan Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Hakim menyatakan antara domisili Penggugat dengan tempat

tinggal Tergugat I dan Tergugat II berbeda lokasi karena domisili Penggugat maupun kuasanya berada di luar daerah hukum Tergugat yang bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik sehingga fakta hukum ini tidak memenuhi norma hukum dalam Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahan Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 6 ayat 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi Penggugat

DASRI, bertempat tinggal di DusunGempol RT 018/ RW 005 Kelurahan Jogodalu,Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan Suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Gugatan Sederhana adalah mekanismepenyelesaian perkara dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, satudiantara tata cara sederhana yang diatur sebagaimana diatur dalam PeraturanMahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata CaraPenyelesaian

Gugatan Sederhana antara lain batasan mengenai kedudukanpara pihak yaitu wajib berada dalam daerah hukum Pengadilan yang sama;Menimbang, bahwa mekanisme lainnya yang diberlakukan dalampenyelesaian gugatan sederhana adalah diberlakukannya mekanismepemeriksaan pendahuluan sebagaimana diatur Pasal 11 PERMA Nomor 2Tahun 2015;Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN GskMenimbang, bahwa pasca pemberlakukan PERMA Nomor 2 Tahun2015 ternyata tujuan pemberlakuan peraturan

Dalam konteks ini, satu diantara aturan yang diubah adalahdibukanya ruang hukum apabila antara Penggugat dengan Tergugat berbedadaerah hukum namun dengan persyaratan yang bersifat imperatif yaituPenggugat menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat diwilayah hukum atau domisili Tergugat sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (8a)PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahan Pasal 4 PERMA Nomor 2Tahun 2015;Menimbang, bahwa norma pasal di atas dan dihubungkan denganperkara ini diperoleh fakta

hukum yaitu domisili Penggugat maupun kuasa yangditunjuk berada di wilayah Kota Surabaya yang secara normatif berbeda dengantempat tinggal Tergugat dan Tergugat II yang berada di wilayah KabupatenGresik, sehingga tidak bersesuaian dengan norma hukum sebagaimana Pasal 4ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahan Pasal 4 PERMANomor 2 Tahun 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Hakimmenyatakan antara domisili Penggugat dengan tempat tinggal Tergugat danTergugat II berbeda

lokasi karena domisili Penggugat maupun kuasanya beradadi luar daerah hukum Tergugat yang bertempat tinggal dalam daerah hukumPengadilan Negeri Gresik sehingga fakta hukum ini tidak memenuhi normahukum dalam Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagaiperubahan Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015;Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 6 ayat 4 PERMA Nomor 2Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yangberbunyi Penggugat wajid melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasipada saat

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana merupakan cara penyelesaian suatu sengketa/perselisihan keperdataan yang dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang bersifat khusus, yakni berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut sebagai Perma Nomor 2 Tahun 2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut sebagai Perma Nomor 4 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa sebagai hukum acara perdata yang bersifat khusus, maka segala hal terkait penerapan hukum acara dalam perkara gugatan sederhana sejak perkara tersebut didaftarkan sampai dengan perkara diputus, termasuk mengenai upaya hukum dan eksekusi putusan, sepanjang telah diatur secara khusus maka berlaku ketentuan khusus (

lex specialis) yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan hari sidang, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa gugatan sederhana wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015, Hakim wajib memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat yang ditentukan dalam Pasal

Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019, ditentukan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019, ditentukan bahwa Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat

Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019, maka dalam surat gugatan sederhana a quo Penggugat wajib menyebutkan dengan jelas alamat domisili Pengugugat dan domisili Kuasa Penggugat yang beralamat di wilayah hukum atau domisili yang sama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran

Menimbang, bahwa Gugatan Sederhana adalah mekanisme penyelesaian perkara dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, satu diantara tata cara sederhana yang diatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana antara lain batasan mengenai kedudukan para pihak yaitu wajib berada dalam daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa mekanisme lainnya yang diberlakukan dalam penyelesaian gugatan sederhana

adalah diberlakukannya mekanisme pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diatur Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa pasca pemberlakukan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ternyata tujuan pemberlakuan peraturan tersebut untuk terciptanya prosedur penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hubungan hukum yang sederhana belum optimal sehingga diberlakukan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Dalam konteks ini, satu diantara aturan yang diubah adalah dibukanya ruang hukum apabila antara Penggugat dengan Tergugat berbeda daerah hukum namun dengan persyaratan yang bersifat imperatif yaitu Penggugat menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahan Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa norma pasal di atas dan dihubungkan dengan perkara ini

diperoleh fakta hukum yaitu domisili Penggugat maupun kuasa yang ditunjuk berada di wilayah Kota Surabaya yang secara normatif berbeda dengan tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II yang berada di wilayah Kabupaten Gresik, sehingga tidak bersesuaian dengan norma hukum sebagaimana Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahan Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Hakim menyatakan antara domisili Penggugat dengan tempat

tinggal Tergugat I dan Tergugat II berbeda lokasi karena domisili Penggugat maupun kuasanya berada di luar daerah hukum Tergugat yang bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik sehingga fakta hukum ini tidak memenuhi norma hukum dalam Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahan Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 6 ayat 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi Penggugat

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap surat gugatan yang diajukan penggugat, selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa syarat-syarat materi gugatan sederhana Hakim berpedoman kepada Pasal 3 dan 4 Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal

4 angka 3a Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan:

3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam perkara a quo

beralamat di Jalan DI Pandjaitan No 67, Banjarmasin, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendampingi pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa domisili tergugat adalah Banua Supanggal RT 003 RW 003, Kelurahan Banua Supanggal, Kecamatan Pandawa, Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menunjuk kuasa hukumnya tidak mematuhi syarat dalam pasal 4 angka 3a Perma

No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana penggugat menunjuk kuasa yang memiliki domisili berbeda dengan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan penggugat dalam mengajukan gugatan dimana penggugat menyatakan bahwa dalam mengajukan gugatan dirinya bertindak mewakili dan atas nama PT Reksa Finance berdasarkan surat kuasa Nomor 001/RF/TJG/COLL/2020 tertanggal 30 Juni 2020 tetapi

tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dengan Nomor Register Perkara 4/Pdt.G.S