JOHN SIMBOLON2 (dua) lembar Fotocopy Surat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkanoleh Bank Mandiri syariah nomor : MD1818035273 tanggal 7 Juni 2018ditanda tangani oleh Area Manager PT Bank Syariah Mandiri KC Jambi(Kemas Erwan Husainy).1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Uang MukaNomor : J.03/SPUM/LAMNA.PT/06/2018 tanggal 25 Juni 2018;1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT.

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan pembayaran Uang Muka Manajemen Konstruksi Nomor: 026/ SPUM/ CPN/ III/ 2018 Tanggal 26 Maret 2018; 2) Berita acara pembayaran manajemen konstruksi nomor: W33.PAS.8.KU.03.03-136 tanggal 18 April 2018 ;3) Surat Pernyataan PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara nomor: P/R/316/2018 tanggal 22 Maret 2018;4) Jaminan Uang Muka PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV.

Tunas Karya dan Direkturnya RasidLatif ;Bahwa dokumen yang harus dipenuhi untuk pencairan uang muka adalahkontrak, jaminan Bank uang muka, permohonan uang muka dan rincian uangmuka ;Bahwa saksi pernah membuat SPUM dalam pencairan uang muka ;Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sampai proyek tidak selesai, namunsudah diputus kontrakBahwa saksi mengetahui checklist yang dibuat tgl 27 Juli 2011 yangditandatangani oleh KPA (terdakwa ) ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan14

Menyatakan, barang bukti :1.Foto Copy 1 (satu) Lembar Permohonan pembayaran uang muka kepadaPPK nomor:089/SPUM/MPP/VIV2013 tanggal 23 Juli 2013 yangditandatangani oleh ASEP GUSTAMANUR Direktur Utama PT. MitraPrabu Pasundan.Foto Copy 1 (satu) Lembar Rencana penggunaan uang muka tgl. 23 Juli2013 yang ditandatangani oleh ASEP GUSTAMANUR Direktur UtamaPT.

Mitra Prabu Pasundan mengajukan terminpembayaran Pekerjaan Pembangunan Rutan Batam TahunAnggaran 2013 yaitu :e Pembayaran uang muka kerja sebesar 20 % dari nilaikontrakRp. 14.379.349.000.e Permohonan pembayaran uang muka kepada PPKnomor:089/SPUM/MPP/V1V2013 tanggal 23 Juli 2013 yangditandatangani oleh ASEP GUSTAMANUR Direktur Utama PT.Mitra Prabu Pasundan.e Berita acara pembayaran (BAP)nomor:17/BAP/KWHH.Kepri/VIV2013 tanggal 23 Juli 2013 yangditandatangani oleh MIUS, SE (PPK) selaku pihak pertama

Foto Copy 1 (satu) Lembar Permohonan pembayaran uang mukakepada PPK nomor:089/SPUM/MPP/VIV2013 tanggal 23 Juli 2013yang ditandatangani oleh ASEP GUSTAMANUR Direktur Utama PT.Mitra Prabu Pasundan.2. Foto Copy 1 (satu) Lembar Rencana penggunaan uang muka tgl. 23 Juli2013 yang ditandatangani oleh ASEP GUSTAMANUR Direktur UtamaPT. Mitra Prabu Pasundan.3.

Foto Copy 1 (satu) Lembar Permohonan pembayaran uang muka kepadaPPK nomor:089/SPUM/MPP/VIV/2013 tanggal 23 Juli 2013 yangditandatangani oleh ASEP GUSTAMANUR Direktur Utama PT. MitraPrabu Pasundan.2. Foto Copy 1 (satu) Lembar Rencana penggunaan uang muka tgl. 23 Juli2013 yang ditandatangani oleh ASEP GUSTAMANUR Direktur UtamaPT. Mitra Prabu Pasundan.3.

RIAN MAKMUR JAYA nomor : 01 / SPUM-RMJ / VIII / 2017, tanggal 04 Agustus 2017;

RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 01/SPUM-RMJ/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017, perihal : permohonan uang muka 20 % di tanda tangani oleh JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA;

Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;

menghitung rancangan anggaran belanja,memverifikasi rencana penetapan perhitungan pajak dan memverifikasiketersediaan anggaran;Bahwa saksi melakukan verifikasi terhadap ketersediaan anggaranperjalanan dinas yang diajukan oleh Bendahara sehubungan perjalanan dinasyang dilaksanakan oleh anggota DPRD dan pendamping;Bahwa proses pengajuan permintaan anggaran awalnya dari BadanKeuangan Provinsi memberikan UP yakni Uang Persediaan ke BagianKeuangan Setwan yang ditagih melalui permintaan dengan menerbitkan SPP,SPUM

Setelah dibelanjakan kemudiandipertanggungjawabkan kepada Badan Keuangan Provinsi untuk diganti uangpersediaan (GUP) dengan didukung oleh kwitansi, Surat PermintaanPembayaran (SPP) , SPTB , lembar kontrol dan SPUM ;Bahwa proses pengajuan apabila biaya perjalanan dinas sudah tidakmencukupi dengan UP, maka kami meminta TUP (Tambahan UangPersediaan) ke Badan Keuangan.

Bila anggaran sudah tidak mencukupi lagidengan cara adanya pernyataan yang ditandatangani oleh PA bahwakegunaan uang akan dipertanggungjawabkan selama sebulan yang didukungdengan pertanggungjawaban berupa kwitansi, Surat Permintaan Pembayaran(SPP) , SPTB, lembar kontrol, SPUM, SPT, SPPD, rincian pembayaran danlaporan perjalanan dinas sehingga akhirnya menjadi Nihil;Bahwa untuk biaya perjalanan dinas anggota DPRD Propinsi Gorontalo padatahun 2008 diambil dari Uang Persediaan (UP) dan ada yang dari

MATRA PERKASA UTAMAmendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dari DirektoratJenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok denganpermintaan agar PT MATRA PERKASA UTAMA menyerahkan hasil cetakfisik PIB dan dokumen pelengkap pabean serta menyiapkan barang untukdilakukan pemeriksaan fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelahtanggal SPUM tersebut ;Bahwa bersamaan dengan proses pengeluaran barang dari Bea Cukai,pada tanggal 24 Desember 2013, Sdr.

MATRA PERKASA UTAMAmendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dari DirektoratJenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok denganpermintaan agar PT MATRA PERKASA UTAMA menyerahkan hasil cetakfisik PIB dan dokumen pelengkap pabean serta menyiapkan barang untukdilakukan pemeriksaan fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelahtanggal SPUM tersebutBahwa bersamaan dengan proses pengeluaran barang dari Bea Cukai,pada tanggal 24 Desember 2013, Sdr.

MATRA PERKASA UTAMAmendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dari DirektoratJenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok denganpermintaan agar PT MATRA PERKASA UTAMA menyerahkan hasil cetakfisik PIB dan dokumen pelengkap pabean serta menyiapkan barang untukdilakukan pemeriksaan fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelahtanggal SPUM tersebut ;Bahwa bersamaan dengan proses pengeluaran barang dari Bea Cukai,pada tanggal 24 Desember 2013, Sdr.

MATRA PERKASA UTAMAmendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dari DirektoratJenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok denganpermintaan agar PT MATRA PERKASA UTAMA menyerahkan hasil cetakfisik PIB dan dokumen pelengkap pabean serta menyiapkan barang untukdilakukan pemeriksaan fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelahtanggal SPUM tersebutBahwa bersamaan dengan proses pengeluaran barang dari Bea Cukai,pada tanggal 24 Desember 2013, Sdr.

mengklaim bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa adalahmilik mereka;Bahwa almarhum Ir.Zulkifli Bugis dan Abu Razak adalah pegawai SUPMSorong;Bahwa obyek sengketa selalu menjadi temuan pada saat saksi menjadi kepalasekolah di SUPM Sorong, apabila ada pemeriksaan dari Inspektorat dan BPKobyek sengketa selalu menjadi temuan dan ada rekomendasi dari BPK agarsegera diselesaikan;Bahwa setelah kebijakan di Pusat berubah dan berdirilah Akademi PerikananSorong pada tahun 2000 maka sebagian besar guru di SPUM

Saksi mengajukan beberapa SPP untukpembayaran anggaran Rutin yang kemudian diterbitkan SPM oleh KabagKeuangan Aceh Timur ketika itu dijabat oleh Dahlan,SE.MM.Bahwa benar beberapa SPM itu tidak dapat dibayar karena uang di KasDaerah tidak mencukupi untuk membayar semua SPM yang kami ajukan.Informasi tersebut dari saksi Sumijo.Bahwa ada beberapa SPM tahun anggaran 2004 yang belum dapat dibayarkanoleh BUD Aceh Timur sampai dengan habis masa tahun Anggaran 2004yaitu pada tanggal 31 Desember 2004.Bahwa SPUM

danmelaporkannya kepada KPA;Bahwa dokumendokumen yang Saksi tandatangan dalam pelaksanaanPembangunan Jembatan Monggupo adalah : Berita Acara Pembayaran Uang Muka; Surat Permintaan pembayaran; Progres Pekerjaan;Bahwa proses pencairan uang muka adalah setelah adanya kontrak,maka pihak pelaksana mengajukan surat permohonan pencairan uangmuka kepada KPA dengan syarat melampirkan Penggunaan UangMuka, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksana, kemudian bagiankeuangan membuat administrasi berupa BAP, SPP, SPUM

Kabag Keuangan setelah ituKabag Keuangan mengeluarkan SPUM dan setelah SPUMditandatangani lalu bendahara mengajukan SPUM tersebut danmelakukan pencairan melalui giro di BPD, lalu dana tersebutditransfer ke rekening kas Dispenda Kab.

Trigels Indonesia- 1 (satu) lembar Foto copy Jaminan Pelaksanaan Seri Nomor : SC.09 142895- 1 (satu) lembar Foto copy Jaminan Uang Muka Seri Nomor : SC.09 151563- 1 (satu) lembar Foto copy permintaan Uang Muka Nomor : 073/SPUM/PT.PBS/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009- 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kontrak tanggal 18 Nopember 2009- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayarn Nomor : 012/PPK-DK/ALKES/BAP/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Permintaan Pembayaran

Informasi yangkami terima dari saudara Sumijo ketika itu mengatakan bahwa dana didalam Kas BUD tidak ada.Bahwa ada beberapa SPM tahun anggaran 2004 yang belum dapat dibayarkanoleh BUD Aceh Timur sampai dengan habis masa tahun Anggaran 2004yaitu pada tanggal 31 Desember 2004.Bahwa SPUM dibayar pada tahun 2005 yang BUD nya pada saat di jabatterdakwa JUFRI dengan cara di bayar secara tunai.Bahwa jumlah yang saksi terima sejumlah Rp. 377.657.250 ( tiga ratus tujuhpuluh tujuh juta enam ratus lima puluh

Putusan Pidana Khusus No. 2/PID.GUSTPK/2016/PT BTNDokumen berupa :1. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Berkas PIB Nomor : 117796Tanggal 27 Maret 2013 ;2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPUM) ;3. 1 (satu) lembar foto copy Instruksi Pemeriksaan ;4. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang ImporNo : BA028067/KPU.01/BD Tanggal 2/4/2013 ;5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Kantor Pelayanan u.b.

Menyatakan, barang bukti :1 Foto Copy (satu) Lembar Permohonan pembayaran uang muka kepadaPPK nomor:089/SPUM/MPP/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 yangHalaman 3 dari 235 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/TPK / 2014/PN.Tpg1011ditandatangani oleh ASEP GUSTAMANUR Direktur Utama PT. MitraPrabu Pasundan.Foto Copy 1 (satu) Lembar Rencana penggunaan uang muka tgl. 23 Juli2013 yang ditandatangani oleh ASEP GUSTAMANUR Direktur UtamaPT.

itu. dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan olehterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;6 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;7 Memerintahkan barang bukti berupa :Foto Copy 1 (satu) Lembar Permohonan pembayaran uang muka kepadaPPK nomor:089/SPUM

.: 111/SPUM/PI/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016 dari Divisi Pengadaan kepada Divisi Tresuri dan Finance.

wewenang;Bahwa dana gempa tersebut merupakan dana dari APBN yangdicairkan melalaui Bank Jateng dan KSMP membuatRekening (bukti 1) posisi Bank Jateng disini sebagaiuntuk atas nama Negara dalam bentuk mandat~ Bankmangatur transaksi keuangan Negara ;Bahwa batas keuangan Negara atau masyarakat dimanapengeluaran keuangan sama adaotoriternya/penganggaran, diaplikasikan anggaran itudia mengajukan bukti pembayaran, oleh pejabat diberiSPP, diberikan ke bendahara kemudian SPP dicocokkan,pejabat menerbitkan SPUM