Ditemukan 1142 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : haris harus horas harsa hanas hiras harys
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 20-09-2017 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 485/Pdt.G/2017/PN Jkt Utr
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
691 — 360
  • sejumlah uangkepada Tergugat kemudian meminta Penggugat untuk bersedia menjadi Penjamindengan menjaminkan tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di JalanJohar Hijau Golf Raya Nomor 6 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan PenjaringanJakarta Utara dengan dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:6794/Kamal Muara dengan Surat Ukur Nomor: 01911/Kamal Muara/2006, tanggal29 September 2006 adalah TIDAK BENAR, karena hingga dengan saat ini TergugatIl tidak pemah mengalami kesulitan ekonomi satnpai haras
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 11-07-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-Hak Cipta /2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 7 Januari 2019 — WILLY AFIYANA, CS >< Rumah Produksi FLEX FILMS, CS
1175 — 579
  • halaman 6 (enam) Gugatan para PENGGUGAT danPelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh para TERGUGATtelah menimbulkan KERUGIAN bagi para PENGGUGAT ;Uraian dalil hukum yang disusun oleh para PENGGUGATmelahirkan ketidak pastian hukum, apakah Gugatan paraPENGGUGAT a quo merupakan Gugatan PELANGGARAN HAKCIPTA atau kah Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;Dengan demikian, terbukti bahwa Gugatan para PENGGUGATmenjadi tidak jelas, kabur (obscuur libel) dan sudah sepatutnyamenurut hukum Gugatan para PENGGUGAT haras
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 21-09-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 261/Pid.B/2011/PN.AB
Tanggal 15 Maret 2012 — OSCAR THONTJI OHOIWUTUN;
73 — 24
  • MUSA BUCE KWAITOTA, dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambonberwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukanperbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan secara berturutturut yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga haras dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut dengan caracara sebagai berikut: Bahwa dalam Anggaran
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 28-07-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN YANTU alias KA YUDI
173 — 50
  • Iwan Haras, SE Lurah Pentadu Anggota15. Teguh Prakoso, SE Kepala Desa Bunuyo Anggota16. Muhlis Abubakar, S.Pd Kepala Desa Kemiri Anggota17.
    Iwan Haras, SE Lurah Pentadu Anggota15. Teguh Prakoso, SE Kepala Desa Bunuyo Anggota16. Muhlis Abubakar, S.Pd Kepala Desa Kemiiri Anggota17.
    Iwan Haras, SE Lurah Pentadu Anggota15. Teguh = Prakoso, Kepala Desa Bunuyo AnggotaSE16. Muhlis Abubakar, Kepala Desa Kemiri AnggotaS.Pd17.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 06-01-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 194/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 6 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : FEELY WINARDINATA Diwakili Oleh : CAHAYA SIANTURI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PERMATA,Tbk CABANG BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS GUNAWAN,SH.M.Kn
Terbanding/Tergugat III : PT. BALAI LELANG PRATAMA
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
122 — 70
  • Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yangmenerima jasa hukum dari Adokat.c) Bahwa senyatanya haras dipahami dan dimengerti oleh KuasaPENGGUGAT jika menjalankan kuasa di muka peradilan in casuberperkara dalam perkara A Quo adalah merupakan bagian darijasa hukum yang dapat diberikan dalam profesi advokat sehinggakarena Para Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku KuasaPENGGUGAT bukan berprofesi sebagai advokat sehingga karenaPara Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku KuasaPENGGUGAT
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata
Register : 27-07-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Sml
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
BUARLELE HUGO, S.Pd.
Tergugat:
1.KLEMENS BUARLELE
2.FRANSISKUS LABOBAR
3.YOSEFA SUARLIAK
4.AGUSTINUS RUMYARU
5.GERARDUS BUARLELE
6.BLASIUS BUARLELE
7.YAKOBUS SOLARBESAIN
8.PAULUS DASIFA
9.MIKAEL FABUMASE
10.FAUSTA BUARLELE
11.EMA BUARLELE
12.AGNES REWEMASE
13.LEO NGILAMELE
14.MARSELINUS NGILAMELE
15.Kepala Marga HORDEMBUN MELYANGAM
Turut Tergugat:
Bupati KKT Cq. Camat Wertamrian Cq. Kepala Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian KKT
153 — 32
  • Adat (Ampat Ouarain/Werain) kepadaPemerintah Desa serta di saksikan langsung oleh seluruh MasyarakatDesa Lorulun.GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUMLITIS CONSORTIUM) Bahwa dalam Gugatan Penggugat memperkarakan PerbuatanMelawan Hukum yang dilakukan oleh para Para Tergugat pada halaman1 dan 2 pada angka 1 yang menerangkan dasar pertimbangan MajelisHakim pada halaman 103 alinea ke 5 yang menimbang bahwaberdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena gugatanPenggugat kurang pihak, maka gugatan penggugat haras
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-07-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat:
1.WILLY AFIYANA
2.MIEKE AMELIA EKA PUTRI
3.ANDI SUHANDRO
4.RIANA PRAYOGA
Tergugat:
1.RUMAH PRODUKSI FLEX FILMS
2.PT. HUTCHISON III INDONESIA
415 — 156
  • halaman 6 (enam) Gugatan para PENGGUGAT danPelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh para TERGUGATtelah menimbulkan KERUGIAN bagi para PENGGUGAT ;Uraian dalil hukum yang disusun oleh para PENGGUGATmelahirkan ketidak pastian hukum, apakah Gugatan paraPENGGUGAT a quo merupakan Gugatan PELANGGARAN HAKCIPTA atau kah Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;Dengan demikian, terbukti bahwa Gugatan para PENGGUGATmenjadi tidak jelas, kabur (obscuur libel) dan sudah sepatutnyamenurut hukum Gugatan para PENGGUGAT haras
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-01-2011 — Putus : 05-10-2011 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 51/Pdt/G/2011/PN.BDG
Tanggal 5 Oktober 2011 — MAMAN SUHERMAN, SH. dan NY. MELANI WIDIYAWATI, S.H LAWAN 1. NY.ESTHER NORA HIDAYAT,DKK
49 — 4
  • gugatannya telah mengajukan Gugatanterhadap Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang berbunyi sebagai berikut:1 ARI PRIO BUNTORO,S.H Notaris/PPAT,beralamat di Jalan Laswi No.42Kota Bandung,yang selanjutnya disebuat sebagai TURUT TERGUGAT II ;2 TITIN SUWARTINLS.H Notaris/PPAT,beralamat di Komplek Kopo Permai BlokV CD No.50, Kabupeten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT III ;Gugatan demikian adalah salah dan keliru dan merupakan pelanggaran dariketentuan mengajukan Gugatan yang haras
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 05-06-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 206/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 5 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : PT BANGUN GLOBAL PASIFIK diwakilkan oleh Abdul Kadir Alatas Diwakili Oleh : Pironi Knight Grimaldi, SH.
Terbanding/Penggugat : HANS KARYOSE bertindak mewakili PT Fantasi Gunung Putri
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris Suparno, SH., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
474 — 130
  • KabupatenBogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Tanda Terima PenyerahanSPH tanggal 2 Juli 2018 seluas + 15Ha (Seratus lima puluh meter persegi)sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dimanadalam gugatannya Penggugat tidak dapat mendalilkan perbuatan hukumapa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II sebagai Lembagapelayanan publik dibidang pertanahan di Wilayah kabupaten Bogorsehingga melanggar hukum yang akibatnya merugikan Pengggugat makatidak beralasan bila Turut Tergugat II haras
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus Pelayaran
Putus : 31-05-2016 — Upload : 11-10-2016
Putusan PN BATAM Nomor 10/Pid.B/2016/PN.BTM
Tanggal 31 Mei 2016 — ALBERT JOHANES
211 — 119
  • Pada saat itu ruslan menggunakan Hp untukmenghubungi orang Thailand dan saksi tidak tahu namanya dan isipembicaraannya, dalam perjalanan ke songhkla saya, saksi dengar dariRuslan kapal tidak jadi ke songhkla dan haras di bawa ke perairankamboja. Sampai diperairan kamboja, kapal berlabuh jangkar, saksimengetahui mslan menghubungi orang Thailand karena melihat darinomor Hp +66.
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 28-07-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Dpu
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
1.H. SYAMSUDDIN AHMAD
2.DAHLAN BIN H. SYAMSUDDIN
3.RIFALDIN SETIAWAN BIN H. SYAMSUDDIN
4.H.SYAMSUDDIN
Tergugat:
1.M. AMIN
2.IRWAN M. AMIN
3.ISMAIL M. AMIN
4.YASIN M. AMIN
5.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU
6.KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU
94 — 53
  • AMIN olehpara penggugat pun haras dinyatakan hukum tidak sah dan dapat dihatalkan " dan seterusnya;Berdasarkan dalil dan permintaan baik dalam posita maupun petitum pokokgugatan yang dinyatakan oleh para Penggugat sebagaimana dikemukakandiatas, maka Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini. Karena sah atau tidak sahnya sertifikat Nomor : 1715dengan surat ukur tanggal 01 11 2016, Nomor : 1253/simpasi/2016dengan luas 3.299 m2 atas nama M.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-07-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 42/PDT/2015/PT.BTN
Tanggal 2 Juli 2015 — PT. JAYA REAL PROPERTY,Tbk, ; PT. PERMADANI INTERLAND. ; Ir. DEWA GDE DWIADNYA dan NY.SITI WARDANI ; H.ACHMAD YUSUF ASHARI, ; SANI, ; ROCHYAN SENAN, ; NURYATI, ; RIKA SILVIANA,SH.M.Kn, ; SRI RAHAYU HADI PRESETYO,SH, ; MARCE KRISNA MOERTI,SH, ; ZAKIA DOUGLAS BAADILLA,SH, ; H.ADITIAWARMAN, SE, HIDAYATULLAH, NURWAHIDIN, ST, DJAMALUDIN,SIP, NASRULLAH,ST, AHMAD ZARKASIH,S,Si dan FITIR AMALIA . ; H.NUR HASAN, UUM UMEROH, AKROMANI dan ROHMAT, ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG , ; Ny. SHINTA MARLIA ANGGRAENI., ; ROKIB HARRIS,
68 — 58
  • II pada awalnya juga pemilik dan pemegang hak atas SHGB No.02100 yang dijualnya kepada TERGUGAT V, yang selanjutnya TERGUGAT Vmenjualnya kepada TERGUGAT IV dan terakhir TERGUGAT IV menjualnya lagikepada TERGUGAT IIL ;3 Bahwa dengan adanya rekayasa seolaholah tanah girik C 973 tersebutdibebaskan oleh TERGUGAT II yang menjadi SHGB No. 1864 dan telah dijualoleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, maka seluruh akta jual beli yangdibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan SHGB No.1864 haras
    dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat Begitu pula Sertipikat Hak Guna Bangunan hasil pemecahan dariSHGB No. 1864 juga haras dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikatJawaban ini mutatis mutandis juga menjadi jawaban atas dalildalil ParaPENGGUGAT pada angka 6, 7, dan 8 Gugatannya.Hal. 141 dari 154 hal.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-03-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 9 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
54 — 29
  • Sungai Mahakam; Sebelah Selatan berbatasan dengan Timur Jaya; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak / MKT; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak;Adalah Sah Milik Penggugat;Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Tahun 1980atau hak apapun yang diterbitkan Tergugat Ill atas tanah HakMilik Nomor 1 Tahun 1972 adalah tidak mempunyai kekuatanhukum;Menghukum dan atau memerintahkan Para Tergugat atau siapaSaja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk menduduki/menguasai tanah in casu haras
    Sungai Mahakam; Sebelah Selatan berbatasan dengan Timur Jaya; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak / MKT; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak;Adalah Sah Milik Penggugat;Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Tahun 1980 atauhak apapun yang diterbitkan Tergugat III atas tanah Hak Milik Nomor 1Tahun 1972 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;Menghukum dan atau memerintahkan Para Tergugat atau siapa sajayang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk menduduki / menguasaitanah in casu haras
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 53/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 19 Mei 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II : PT. BORNEO DELAPAN ENAM Diwakili Oleh : KAHAR JULI, S.H
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SUHARDI,S.Pd Diwakili Oleh : SUHARDI,S.Pd
Terbanding/Tergugat I : HAJI JAMRI
Terbanding/Tergugat III : PT. KEYSA MAJU JAYA
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
83 — 46
  • ., di dalam bukunya yang beijudul HukumAcara Perdata (hal. 111136), mengatakan bahwa yang bertindaksebagai penggugat haras orang yang benarbenar memilikikedudukan dan kapasitas yang tepat menurat hukum. Kelira dansalah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatanmengandung cacat formil.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 92/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
1.TRI ENDRA WIDADA
2.WIYONO
Tergugat:
KEPALA DESA BALONGREJO, KECAMATAN SUGIHWARAS, KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR
169 — 277
  • Oleh karena itu, seluruh upaya haras ditempuh gunamencegah berbagai efek negatif akibat pencabutan atau pembatalanKTUN yang dapat berbentuk kerugian dan pelanggaran hak masyarakatterkait, merugikan kepastian hukum, atau mengurangi wibawapemerintah;Bahwa, Dalam hukum administrasi suatu keputusan selalu dianggap sahberdasarkan asas praesumption of legality (praesumptio iustae causa;vermoeden van rechtsmatigheid), selama belum ada pembatalan,meskipun keputusan tersebut diangggap cacat hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-07-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2388 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 14 Juli 2014 — Hj. Ratna Nilasari
60 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ratna Nilasari adalahorang yang tidak berhak untuk menandatangani transaksi menjual tanah dalamperianjian jual beli di bawah tangan sebelum dibuat akte pelepasan hak dan dalamakte pelepasan hak justru Terdakwa tidak bertindak sebagai penjual tetapi sebagaisaksi dan yang menyetujui dan menurut kami perbuatan melawan hukum jelasjelas ada sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan terhadap pelanggaran tersebutmemang tidak haras langsung memuat sanksi pidananya (menurut Majelis HakimTinggi Tindak Pidana
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 615/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : HERMAN DEPATI, SE., MBA Diwakili Oleh : YOGA GUMILAR, SH., MH., Dkk
Terbanding/Tergugat I : YULI HERAWATI, SE
Terbanding/Tergugat II : HERU MULYANTO
Terbanding/Tergugat III : TANJUNG TRI PERMADI
Terbanding/Tergugat IV : SETIJATI SEKARASIH, SH., M.Kn
Terbanding/Tergugat V : Sugeng Purnawan, SH
Terbanding/Tergugat VI : WATIB S
Terbanding/Tergugat VII : HERMAN FELANI, SH
Terbanding/Turut Tergugat : BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
160 — 79
  • Namun bila Tergugat Rekonpensi menyangkal danmembantah telah menandatangaai Akta Persetujuan dan Kuasa No.1413, Tergugat Rekonpensi haras membuktikannya terlebih dahulu.6. Bahwa didalam gugatan Tergugat Rekonpensi (dahulunya PenggugatKonpensi) point 32, yang mendalilkan bahwa Penggugat Konpensitidak pernah memberikan persetujuan dan kuasa terhadaptandatangan Akta No. 1413 Penggugat Rekonpensi selaku Notariskepada Tergugat Rekonpensi.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-12-2013 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 557/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 25 Nopember 2014 — SOFJAN ARSAD,Cs >< GRAY ZAIN,Cs
118 — 148
  • +Jumlah = Rp. 1.266.080.000,Jumlah tersebut tidak konsisten dengan jumlah yang disebut klausalpada halaman 3 Bukti P1 : Dengan demikian harga jual beli sahamsaham Good Will dan pembagian Modal/Laba Ditahan perseroan yangakan diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA adalahsebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah);Mengapa haras ada selisih jumlah sebesar Rp 266.080.000, (dua ratusenam puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut?
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-03-2011 — Putus : 05-04-2012 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 185/PDT/G/2011/PN.BDG
Tanggal 5 April 2012 — HERLAND CUP NAINGGOLAN , SH LAWAN PT.ASURANSI CIGNA ,CS
111 — 62
  • mengandung obscuur libel, Gugatan tersebut dikualifikasimengandung cacat formil dan terhadapnya harusdijatuhkan putusan dalam bentukdiktum: menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atauinadmissable declared.Sehubungan dengan itu, oleh karena Tergugat I telah dapat membuktikan GugatanPenggugat mengandung cacat formil dalam bentuk obscuur libel, maka menurut hukum,tidak ada pilihan lain lagi bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,selain dari pada haras
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 28/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 15 September 2015 — dr. TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
352 — 234
  • pihak tertentu, dengan cara danatau alasan apapun;(6) huruf f: akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik,keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umumpemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsipprinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.Hal. 65 dari 186 Perkara No. 28/PID/TPK/2015/PT.DKIb)Cc)d)e)Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa haras
    barang/jasa dan tidak mengarahuntuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara danatau alasan apapun;(6) huruf f: akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuanganmaupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umumpemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsipprinsipserta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa haras