Saksi disuruh Hasan Syamsuriuntuk menemui Pak Suprayogi, karena beras yang belum dikirim ke Desadi Kec. Padewawu sebanyak 4 alokasi, dan Suprayogi menjawab kurangberapa alokasi dan Saksi menjawab kurang 4 alokasi, yaitu September,Oktober, Nopember dan Desedmber 2012 dan Suprayogi menjawab kokbanyak sekali dan Saksi bilang telepon saja Hasan Syamsuri. Dansetelah itu memang ada pengiriman ke Desa di Kec.

Gubernur Jambi Nomor 37 tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 tahun 2017tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Propinsi ke Desa/Kelurahandalam Propinsi Jambi.1 (Satu) Rangkap foto copy Peraturan Bupati Merangin Nomor 10 tahun 2019tentang Penetepan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak danRetribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.1 (Satu) Rangkap Foto copy Peraturan Bupati Merangin Nomor 11 tahun 2019tentang tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desadi

.= Bahwa terhadap pengelolaan Kekayaan Desa Marga Mulya KecamatanSinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu berupa Tanah Aset Desadi Kapling Blok G2 Dusun III yang terletak pada Jl.

Terdakwa SUNTARI Bin TARJIdanKepala Desa Marga Mulya Saksi DIDIK HARI PRASETYO BinSUPRAPTO EFENDI sebagai Mengetahui.= Bahwa guna mendukung pertanggung jawaban atas penggunaan uanghasilpenjualan Kekayaan Desa Marga Mulya Kecamatan Sinar Peninjauan KabupatenOgan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan berupa Tanah Aset Desadi Kapling Blok G2 Dusun III yang terletak pada Jl. Poros Desa Marga Mulya danTanah Aset Desa di Lokasi Pasar Unit XV yang terletak pada Jl.

BupatiRejang Lebong Nomor 12 tahun 2017 tentang PedomanPengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017;Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Peraturan BupatiRejang Lebong Nomor 37 tahun 2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 12 tahun 2017tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)tahun anggaran 2017;Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Keputusan BupatiRejang Lebong Nomor 180.253.1V tahun 2017 tentangPetunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desadi

1/Pdt.G/2016Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang termasuk cagar alam tidak bisadibikinkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan /Tanaman diatas Tanah Negara;Bahwa sepengetahuan saksi Surat kepemilikan tanah Aji Dio tidaksesuai prosedur ;Bahwa sepengetahuan saksi pada Tahun 1963 sudah ada Kepala Desadi Rantau Panjang yaitu Pak Umar ;Bahwa sepengetahuan saksi Kalau ada yang menggarap tanah mintaizin kepada orang tua Saksi yang bernama H.

Usaha Ekonomi Produktif(UEP) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Selat, DesaSelat Kecamatan Susut Kabupaten Bangli tahun 2013 Nomor: SR38/PW22/5/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dilakukan terdakwa bersamasama dengan saksi NI LUH NATARIYANTINI, SE dengan caracara antara lainsebagai berikut : Bahwa pada awalnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa PakramanSelat didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bali Nomor 268 Tahun 1989 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desadi

PUTERA PALAS yang bekerjasaksiSURADI, untuk pengadaan profil air yang saksi terima laporandari Kepala Desa Long Tungu bahwa sudah diurus oleh saksiEKOnamun saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaannya, begitujuga dengan kegiatan peningkatan komoditas unggulan bidangperkebunan lada baik saksi selaku pendamping maupun penyuluhdesa juga tidak dilibatkan pengadaanya, kalau untuk kegiatanPenyuluhan budidaya Lada waktu itu disampaikan oleh Kepala Desadi bulan Desember 2016 namun belum terlaksana hingga

Bengkayang kepada BupatiBengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentangpenetapan alokasi dana bantuan kKeuangan kepada pemerintah desadi Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017;yang diterima PJ pada tanggal 1912018 dan bagian hukum padatanggal 2212018;Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepadapemerintah desa di Kab.

Bengkayang kepada BupatiBengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentangpenetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desadi Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017;yang diterima PJ pada tanggal 1912018 dan bagian hukum padatanggal 2212018;Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepadapemerintah desa di Kab.

Belitung bulan Juni sampai denganDesember dan Raskin ke 13 tahun 2012, tanggal 29 Juni 2012Serta lampirannya ;Photocopy Keputusan Camat Selat Nasik Nomor049/KEP/CAM.SN/I/2013 tentang Pembentukan Tim KoordinasiRaskin Kecamtan Selat Nasik, tanggal 18 Maret 2013;Photocopy Keputusan Camat Selat Nasik Nomor188.45/050/KEP/CAM.SN/IV/2013 tentang Penetapan PaguAlokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Setiap Desadi Kecamatan Selat Nasik Kab.

Intv6=T2=T6) tersebut, dimana dalam girikgirik tersebut Kelas/Blok tanahadalah 40 (yang berarti Kelas 40, ditempat terpencil), padahal dalam Letter C Desadi mana pun di Indonesia (kecuali di Desa Sukamanah a quo), Blok/Kelas hanyaada tiga, yaitu S.1, S. Il dan S.

MUSTOFA KHAIRUDIN; dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikutBahwa yang diperkarakan kedua belah pihak ini adalahadanya proyek sumur lapang yang belum terbayar yanglokasi proyek sumur lapang tersebut ada di 130 Desadi 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Blora ;Bahwa pemborongnya adalah PT RIZQI BANGUN PERSADAdan Proyek sumur lapang milik Dinas Pertanian danPerkebunan Kabupaten Blora;Bahwa saksi mendapat inpormasi bahwa PT RIZQI BANGUNPERSADA pada saat melakukan pekerjaan sumur lapangmendapatkan

panggil oleh Terdakwa untuk menanda tanganinyadan disitu saya menduga bahwa yang buat proposal tersebutadalah Terdakwa ;Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2009 tidak ada rehab balaipertemuan di Negeri Rumasokat ;Bahwa bangunan Pos Yandu telah ada Sebelum Terdakwamenjabat sebagai Pjs Raja, dan setelah Terdakwa menjabatsebagai Pjs Raja tidak pernah ada perbaikan/rehab geudung posyandu tersebut, akan tetapi kegiatan pos yandu berjalan sepertibiasanya ;Bahwa sepengetahuan saksi setelah bantuan alokasi dana desadi

danrelevan;Bahwa apa yang dikemukakan PARA PENGGUGAT adalah tidak benar, dan supaya MajelisHakim Yang Terhormayang memeriksa kasus ini tidak terkecoh oleh dalildalil PARAPENGGUGAT maka TERGUGAT I perlu mengemukakan faktafakta yang sebenarnyasebagai berikut:Dalam EksepsiJ Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan sebagai Penggugat /Disqulificatoir.Bahwa diantara Para Penggugat terdapat empat Penggugat yang menjabat sebagai KepalaDesa, Perangkat Desa/Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desadi

digunakan untuk kegiatan Kegiatan 17 Agustus,Karnaval, Bersih Desa (pengajian dan Tasyakuran) dan Rekreasi Kaderdan Perangkat Desa dan keluarga di Desa Balearjo biasanya dariKepala Desa, yang mengelola tanah suguh dayo seluas + 1 hektare.Bahwa kegiatankegiatan sebagaimana tersebut diatas bolehdiambilkan dari dana ADD dan DD, karena dalam RAB ADD dan DDmemang tidak dianggarkan.Bahwa tidak memiliki bukti penarikan uang atau pencairan uangADD/DD tahun 2015 dan 2016 Desa Balearjo dari Rekening Kas Desadi

Bahwa sepengetahuan saksi sumbangan sukarela yang diberikanoleh para supplier pasir tersebut sudah berlangsung lama sebelumkepemimpinan Terdakwa sebagai Kepala Desa Damparan;Bahwa saksi tidak mengetahui direkening manakah para supplierpasir tersebut menyetorkan dana sumbangan tersebut ;Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dana sumbangan dari parasupplier pasir yang masuk ke rekening Terdakwa ;Bahwa selama kepemimpinan Terdakwa sebagai Kepala DesaDamparan terdapat beberapa kemajuan dalam pembangunan Desadi

.; Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa HELFINA ANDRIANI sebagai KasirPengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) Amanah Koto Barusebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor : 78 tahun 2009tentang Pedoman Umum dan petunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa ProvinsiRiau dalam petunjuk teknis Bab IV tugas dan tanggung jawab pelaku programPemberdayaan Desa sub Bab IV.4 pelaku Pelaksana Program Pemberdayaan Desadi Desa/ Kelurahan huruf B.2 Tugas dan Tanggung jawab Kasir yakni :

Pengelola UED/KSP membuat rencana pencairan dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan, dilengkapi dengan : Surat perintah bayar (SPB); Daftar rencana pencairan dana (RPD);Bahwa ada dana yang di salurkan sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyarrupiah) dan yang mendapatkan Bantuan dana tersebut adalah sebanyak 12 Desadi Kab. Kuansing antara lain : UEDSP Botung Kehidupan Desa Pulau Aro Kec. Kuantan Tengah Kab.Kuansing; UEDSP Setia Usaha Desa Pulau Ingu Kec. Benai Kab.

Nazir;Bahwa untuk dalam pengelolaan atau penggunaan dana Alokasi Dana Desadi Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin tahun2013 berpedoman pada :1. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedomanpengelolaan keuangan Desa, Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 14 Ayat (1), Ayat(2), Pasal 15 Butir 1.2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 tahun 2013 tentang Pedomanumum dan Petunjuk Teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan(ADD/K) Kab.

Kepala Desa Bumirejomelakukan crosscek ke Terdakwa dan kata Terdakwa uangnya masihdisimpan, kemudian Saksi diperintah kepala desa untuk melakukanpengecekan di rumah Terdakwa dan tim menemukan bukti berupaDPH PBB dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 ada yang tidakdisetorkan ke BRI oleh Terdakwa;Bahwa Saksi tidak melakukan pengawasan terhadap Terdakwakemudian yang monitoring dari hasil pemungutan, jadi yangdimonitoring adalah para Dukuh;Bahwa sebagai Kepala Bagian Pendapatan juga mempunyai Kas Desadi

Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana desadi RKD tersebut; dan/ataub. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukanpemeriksaan;3. Sisa dana desa di RKD lebih dari 30% sebagaimana dimaksud padaauat 2 dihitung dari dana desa yang diterima desa pada tahunanggaran berkenan ditambah dengan sisa dana desa tahun anggaransebelumnya;4.

Yang saya tahu hanyalah ada bantuan dana ADD dan DDuntuk pembangunan desa Masure saat diundang mengikuti musyawarah desadi Balai desa dan selanjutnya mengenai anggaran tersebut saksi tidakmengetahui karena tidak diberitahukan oleh Kepala Desa;Bahwa saksi menerima tunjangan sebagai Ketua LPM dari Bendahara Desayaitu terdakwa Helmi Jakaria, namun saya tidak pernah menerima apapun dariKepala Desa;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tahapan pencairan anggaran ADD danDD tahun 2015, 2016 dan tahun 2017