polytrone tipe : C 181 Nomor IMEI 1 : 3554370902001 35,Nomor IMEI 2 : 355437091799861 warna putih biru.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Putusan Nomor: 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 38 dari 61Bahwa awalnya saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN mendapatkan informasidari atasan saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN tentang adanya sekelompokmasyarakat yang melakukan kegiatan aksi peringatan Kemerdekaan NegaraRepublik West Papua New Guinea di Jalan Jendera

CHOLIS HASAN selaku Pelaksana Tugas(Pit) Sekretaris Jendera (Sekjend) untukmerencanakan pengadaan sarung dengan alasan stocksarung di gudang menipis, untuk itu Terdakwa denganmenyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karenajabatan atau kedudukannya selaku Menteri Sosial,menerintahkan agar HV.

Berlian TigrisAbad i sebesar Rp.1.567.500 .000, (satu milyar lima ratus enam puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah), dikurangi PajakPertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 142.500.000,(seratuS empat puluh dua juta lima ratus~ riburupiah), mengakibatkan terjadi kemahalan hargasebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratus jutarupiah).Pengadaan VIIIBahwa sekitar bulan Januari 2008, atas dasar suratpermintaan kain sarung sebanyak 50.000 potong dariSekretaris Jendera Depsos, Terdakwa denganmenyalahgunakan kewenangan

alokasi anggaran.Apabila DIPA telah disetujui dalam APBN oleh UndangUndang tentangAPBN, maka Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dalam hal ini KementerianTeknis dalam melakukan pembangunan guna menjalankan fungsi pemerintahanakan berhubungan dengan pihak lain mengacu dan disesuaikan denganterbitnya DIPA ;Agar pembangunan dilaksanakan sesuai prosedur, baik waktu dantempatnya, maka Kementerian Teknis dalam hal ini Satuan Kerja Non VertikalTertentu Pengadaan Bahan/Peralatan Jalan dan Jembatan Direktorat Jendera

6September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran danKelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajakdengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa danmengabaikan ketentuan yang berlaku pada saat terjadinyatransaksi, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang PedomanPemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang MempunyaiHubungan Istimewa;Secara prinsip, Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 dan KeputusanDirektur Jendera

Lutfi Agus Faizal ; dA, 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 559/KM.1/2015 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2019/PT AMB Jendera Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia denganhalaman depan Home Website Direktorat Jenderal Pajak ; 12.1 (Satu) bundel fotokopi Uraian Jabatan Strukturral Instansi Vertikaldan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), alamatdi jalan Jendera Ahmad Yani nomor 121, Kudus, Jawa Tengah;Untuk selanjutnya disebut sebagai... TURUT TERGUGAT illKONVENSI/TURUT TERGUGAT Ill REKONVENSI;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS, alamat dijalan Mejobo, Melati Kidul, Kudus, Jawa Tengah;Untuk selanjutnya disebut sebagal................

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selakuKPA Nomor S8/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan TimTeknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLPDirektorat Jendera! Prasarana dan Sarana Pertanian 14.2012;c. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selakuKPA Nomor S9/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan TimPenyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLPDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2012',d.

Lutfi Agus Faizal.11. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 559/KM.1/2015 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jendera Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan halaman depan Home Website Direktorat Jenderal Pajak.12. 1 (satu) bundel fotokopi Uraian Jabatan Strukturral Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan DJP 595/KM.1/2013 tanggal 30 Agustus 2013.13. 1 (satu) lembar

Lutfi Agus Faizal. 11. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 559/KM.1/2015 tentang Uraian Jabatan StrukturalInstansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di LingkunganDirektorat Jendera Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesiadengan halaman depan Home Website Direktorat Jenderal Pajak. qthFe ON ees ced sec) cisedbeecdocec? Tact: bhecheowdisacce OSbseocheds ces beewedoccusent (Peck!

Lutfi AgusFaizal. 11.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 559/KM.1/2015 tentang Uraian JabatanStruktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis diLingkungan Direktorat Jendera Pajak Menteri Keuangan RepublikIndonesia dengan halaman depan Home Website DirektoratJenderal Pajak. 12.1 (satu) bundel fotokopi Uraian Jabatan Strukturral InstansiVertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan DJP595/KM.1/2013 tanggal 30 Agustus 2013. 13.1 (satu) lembar List Wajib

Lutfi Agus Faizal. 11. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 559/KM.1/2015 tentang Uraian JabatanChit i hodvwwesl 1 wewedeonenwer NM Poet a I Tweak Divx lx lewcan eee TT ass Bae ce or as walle Lingkungan Direktorat Jendera Pajak Menteri KeuanganRepublik Indonesia dengan halaman depan Home WebsiteDirektorat Jenderal Pajak. 12.1 (satu) bundel fotokopi Uraian Jabatan Strukturral InstansiVertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan DJP595/KM.1/2013 tanggal 30

Sebagai bukti setelan Tergugat X membeli rumah tinggal tersebut dansebelum Tergugat X menempati rumah, Tergugat X telah melakukan perbaikandan pengecatan seluruh ruang rumah secara keseluruhan baik di luar maupundi dalam rumah termasuk dinding, jendera, pintu rumah dan seluruh peralatandalam rumah;b. Dan Tergugat X juga melakukan penambahan pembuatan 2(dua) buah kolamuntuk pemeliharaan ikan Koi beserta jembatan diatas kolam pada tamanbelakang rumah;Hal.44 dari 72 Hal.

Oirektorat Jendera/ Anggaranberkedudukan di Jakarta Nomor Urut 15, terletak diKelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, KotaSurabaya.Bahwa mengenai tuntutan pelaksanaan putusan dengan sertamerta menurut Turut Tergugat sangatlah tidak beralasan hukumsebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, karena GugatanPenggugat didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor2613/Kelurahan Asemrowo yang diterbitkan pada tahun 2013,sedangkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Kelurahan

BRVTergugat telah melampirkan semuadokumen sebagaimana disyaratkan dalam PeraturanDirektorat Jendera! Piutang dan Lelang Negara Nomor93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan lelang;c. Bahwa berdasarkan Pasal 12 PMK Nomor 93/PMK.06/2010Tergugat VIl tidak boleh menolak permohonan lelang yangdiajukan kepadanya;d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan tidak ada alasanhukum untuk pembatalan pelaksanaan lelang sepertipermohonan PT.

Bahwa OBJEK SENGKETA adalah pada intinya Surat KeputusanPencabutan Penerimaan Perubahan Data Yayasan yang ditandatangani olehHalaman 5 dari 100 halaman Putusan No.216/G/2019/PTUNJKTDirektur Jendera Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum danHak Asasi Manusia.Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan BadanHukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta PenyampaianPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan

KAPTIN A ARTA angmengumumkan tentang adanya perkaraPerawanan tersebut, menurut hukum tidakmenjadi penghalang bagi Tergugat I untukmenjalankan hakhaknya atas tanahKaveling 97, Jalan Jendera PGatot pubroto, Jakarta Selatan, khususnya dalamint membuat Akta PENGIKATANPEMINDAHAN DAN PENGOPERAN' HAKNomor: 70 tanggal 26 Februari 2003ksrcha Tergugat IT dihadapan Tergugat Ill,"pebubungan deng an Perlawanan Pihakprt Vacere Lua lajukan oleh Drs.

disposisi kabag program biro perencanaanbagian program diterima tanggal 19 01 2009 dari dit KA agendanomor 037 a; Asli 1 (satu) lembar disposisi kepala biro perencanaan bagianprogram diterima tanggal 19 01 2009 dari ditjen KA agenda 056 ; asli 1 (salu) lembar disposisi departemen perhubungan RepublikIndonesia surat diterima dari DJKA nomor surat 44.001 / A 03 /DJKA / 01 / 09 tanggal 12 Januari 2009 diterima tanggal 1312009 ;FC cap basah 2 (dua) lembar surat dari Departemen PerhubunganDirektorat Jendera

AHUAH.01.030952661, Tanggal 28 Juli 2015, Surat Kementerian Hukum Dan HakAsasi Manusia RI, Direktorat Jendera! Administrasi Hukum Umum, DR.AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H., NIP. 19581120 198810 1 001. sesuaidengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda (T5) ;Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Tanggal 28Desember 2015, No. 48. sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dandiberi tanda (T6) ;Foto Copy Perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT. PT.

T.12: Fotocopy Surat dari Departeman Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Direktorat Jendera Administrasi Hukum Umum Nomor CUM.HT.01.104812 tanggai 30 Nopember 2007(sesuai dengan aslinya);3. T.I3 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia No. AHU12887.AH.01.02 Tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseoran PT.KODECO TIMBER tanggai 14 Maret 2008 (sesuai dengan aslinya) ;4. T.14: Fotocopy Anggaran Dasar PT.

KahanzaPrima Nusa;Hal 112 dari 206 hal Put No.20/Pid/TPK/2015/PT.DKI.17181920212223242S2627282930Fotocopy Kartu dari Direktorat Jendera; Pajak NPWP : 01.683.072.1061.000 atasnama PT. Kahanza Prima Nusa, alamat JL. Kemang Utara IX No. 48 RT. 002 RW.05 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan;Fotocopy Surat Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Mampang Prapatan Nomor :KEP00470/WPJ.04/KP.1003/1999 tanggal 20 Oktober 1999 atas nama PT.

KahanzaPrima Nusa;Fotocopy Kartu dari Direktorat Jendera; Pajak NPWP : 01.683.072.1061.000 atasnama PT. Kahanza Prima Nusa, alamat JL. Kemang Utara IX No. 48 RT. 002 RW.05 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan;Fotocopy Surat Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Mampang Prapatan Nomor :KEP00470/WPJ.04/KP.1003/1999 tanggal 20 Oktober 1999 atas nama PT.

Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Perhirnpunan AlIrsyad No.009/DPP/E/04/1428,Perinal : Permohonan Pendaftaran/pemberitahuan organisasi tanggal 26April 2007, yang ditujukan kepada Direktur Jendera! Kesatuan Bangsa dan Potitik u.pDirektur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, beserta lampiran, yang telahdimeteraikan secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda P. 19.20.

Pendaftaran Akta Wasiat tersebut pada Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendera Administrasi Hukum Umum, bertanggal 13 Nopember 2020, Perihal: Surat Keterangan Wasiat An.

teHalaman 29 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTKh.lah diubah dengan Undangundang Nomor:2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;Akta Wasiat tersebut oleh NOTARIS Tidak Didaftarkan dan/atau Terlambat Didaftarkan pada Seksi Daftar Pusat Wasiat tersebut,oleh karenanya Tidak Memenuhi Asas Publisitas;Pendaftaran Akta Wasiat tersebut pada Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendera

Ag: 3623/M/201 tanggal 14 Agustus 2014;
1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Direktorat Perencanaan Kawan Hutan Sub Direktorat Tata Ruang Wilayah I Nomor 392;
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor: ND.132/Ren-2/2014 tanggal 27 Agustus 2014, dari Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, kepada Direktur Jendera Planologi Kehutanan, perihal Mohon Pertimbangan perubahan luas kawasan hutan di Provinsi Riau dalam keputusan Penunjukan Kawasan Hutan sesuai Hasil Rekomendasi Tim Terpadu;

Ag : 3623/M/201 tanggal 14 Agustus 2014;aputusan No. 26/Pid.SusTPK/2020/PN/.Pbr halaman 20 dari 334 halaman g. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Direktorat PerencanaanKawan Hutan Sub Direktorat Tata Ruang Wilayah I Nomor 392;h. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.132/Ren2/2014tanggal 27 Agustus 2014, dari Direktur Perencanaan Kawasan Hutan,kepada Direktur Jendera Planologi Kehutanan, perihal MohonPertimbangan perubahan luas kawasan hutan di Provinsi Riau dalamkeputusan Penunjukan

Ag: 3623/M/201 tanggal 14 Agustus 2014;r. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Direktorat Perencanaan KawanHutan Sub Direktorat Tata Ruang Wilayah I Nomor 392;s. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor: ND.132/Ren2/2014 tanggal27 Agustus 2014, dari Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, kepadaDirektur Jendera Planologi Kehutanan, perihal Mohon Pertimbanganperubahan luas kawasan hutan di Provinsi Riau dalam keputusanPenunjukan Kawasan Hutan sesuai Hasil Rekomendasi Tim Terpadu;t. 1 (satu) lembar

Ag: 3623/M/201 tanggal 14 Agustus 2014;cc. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Direktorat Perencanaan KawanHutan Sub Direktorat Tata Ruang Wilayah I Nomor 392;dd.1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor: ND.132/Ren2/2014 tanggal27 Agustus 2014, dari Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, kepadaDirektur Jendera Planologi Kehutanan, perihal Mohon Pertimbanganperubahan luas kawasan hutan di Provinsi Riau dalam keputusanPenunjukan Kawasan Hutan sesuai Hasil Rekomendasi Tim Terpadu;ee.1 (satu) lembar