• disebut sebagai RUPSLB Fiktif, dankeputusan yang diambil dalam RUPSLB Fiktif tersebut, walaupun tanpa adanyaundangan terlebin dahulu kepada para pemegang saham perseroan.Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2015 Romeo Ura menghadap TERGUGAT, Notaris diKota Tangerang Selatan, dan di hadapan TERGUGAT, Romeo Ura menerangkan bahwapada tanggal 29 September 2015 Romeo Ura mengadakan RUPSLB (Fiktif) yangmenurut pengakuannya dihadiri oleh seluruh pemegang saham perseroan.

  ); Daftar HadirRUPSLB; Keputusan Kapat RUPSLB serta Kartu Pengenal/KTP atau paspor bagipemegang saham yang bukan kewarganegaraan Indonesia sebagai para pesertaRUPSLB;Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan No.74/PDT/2021/PT BTN12.

  Menimbang, bahwa Tergugat telah membuat akta Pernyatan Keputusan RapatPT.Nisshinkan Indonesia Nomor O01 tanggal 5 Oktober 2015 (vide bukti P 6 /T 2), yangdidasarkan pada notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.NisshinkanIndonesia tanggal 29 September 2015 ( Vide bukti P 7) yang ternyata risalah tersebut adalah fiktif.Menimbang, bahwa notulen / risalah RUPSLB tersebut fiktif, oleh karena fakta nya Parapengurus dan pemegang saham perseroan PT.

  Nisshinkan Indonesia, yakni Katsumi Ono,Yutaka Ono dan Fumi Ono tidak pernah diundang untuk datang menghadiri, memberikanpersetujuan, mengadakan rapat dan menandatangani Risalan RUPSLB, mereka adalahwarga negara Jepang, dan pada tanggal 29 September 2015 tersebut mereka tidak berada diIndonesia;Menimbang, bahwa Direktur (Yutaka Ono) yang juga pemegang saham dan Komisaris(Fumi Ono) pada saat RUPSLB PT.

  Hal tersebut membuktikan bahwa hasil keputusan RUPSLB Fiktiftersebut telah dieksekusi oleh Romeo Ura;Menimbang, bahwa sedangkan tentang Romeo Ura tidak dijadikan sebagai Tergugatdalam perkara aquo, ternyata dalam gugatan Penggugat tidak ada petitum yang memintapertanggungjawaban hukum dan atau tuntutan ganti rugi kepada Romeo Ura ataupun kepadapembelinya, kendatipun sudah nyata dalam posita gugatan Penggugat bahwa Romeo Uratelah melakukan perbuatan melawan hukum menyelenggarakan RUPSLB perseroan

• Memerintahkan Termohon I, Termohon Il, Termohon Ill wajib hadirdalam RUPSLB;4. Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT. Rumah Sakit Haji Jakartauntuk wajib hadir dalam RUPSLB;5.

  Jakarta Timur tersebut Direksidan Komisaris dianggap telah melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No. 40Tahun 2007, yaitu Direksi dan Komisaris Rumah Sakit Haji Jakarta tidakmelakukan pemanggilan RUPSLB. padahal Penggugat III selaku DireksiHal. 4 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011telah melakukan pemanggilan untuk penyelenggarakan RUPSLB tanggal12 Maret 2008, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum makapenyelenggaraan RUPSLB kedua akan diselenggarakan tanggal 22Maret 2008.(P3,4):;b.

  Rumah Sakit Haji Jakartatanggal 20 Juli 2007 Nomor: 2100/071.24 hal Penyelenggaraan RUPSLB PT.

  Akan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kedua pada tanggal 05 Maret 2007 untuk menentukanstatus badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta;Bahwa sebagai tindalklanjut RUPSLB tanggal 05 Februari 2007. Padatanggal 14 Maret 2007 di adakan RUPSLB PT. Rumah Sakit Haji Jakarta, diRuang Rapat Sekretaris Jenderal Departemen Agama Republik Indonesia diJalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. RUPSLB tersebut menghasilkan:a.

  untuk segera melaksanakan RUPSLB PT.

• Halhal yang timbul dalam rapat;Bahwa oleh karena pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11 Desember2019 mengacu pada Susunan Direksi dan Komisaris Hasil KeputusanRUPSLB yang tertuang dalam Akta Nomor:101 tanggal 29 Oktober 2016,maka demi hukum RUPSLB pada tanggal 11 Desember 2019 tersebutadalah batal demi hukum;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober 2016sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari MutiaraNomor

  : 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

  Sari Mutiara.Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober 2019, Nyonya Juniety DamePurba selaku Pengurus sementara PT.

  yang melakukanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29Oktober 2016 tanpa ada surat undangan tercatat kepada Pembandingsemula Penggugat, sehingga akibat dari perbuatan Terbanding dan Turutterbanding Penggugat kehilangan haknya dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPSLB, hal ini dikuatkan fakta persidangan berdasarkan BuktiTergugat yang diberi Tanda (T3) perihal undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor:202/B/PT.SM/X/2016 tertanggal 14Oktober 2016 yang dalampersidangandiperlihatkan

  Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)PT. Sari Mutiara pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai AktaBerita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor:101, tanggal29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugatadalah tidak sah menurut hokum;7. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

• Asrul Masir Harahap,M.Pd/PemohonVIl untuk melakukan pemanggilan danmenyelenggarakan sendiri RUPSLB PT PPA Consultants:Menetapkan Mata Acara RUPS LB PT PPA Consultants antara lainsebagai berikut:a. Pertanggungjawaban Termohon untuk tahun Buku Perseroanterhitung sejak Desember 2016 sampai dengan Desember 2017;b.

  Nomor 2951 K/Pdt/2019dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujuipaling sedikit 1/2 (seperdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;Menetapkan Saudara Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd./PemohonVIlsebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PT PPA Consultants;Memerintahkan agar Direksi dan Dewan Komisaris hadir pada rapatumum pemegang saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalampermohonan a quo;8.

  /Pemohon Kasasi VII/Pemohon VII untuk melakukanpemanggilan dan menyelenggarakan sendiri RUPSLB PT PPAConsultants/Termohon Kasasi I/Termohon ;3. Menetapkan mata acara RUPSLB PT PPA Consultants/TermohonKasasi I/Termohon antara lain sebagai berikut:a. Pertanggungjawaban Termohon Kasasi l/Termohon untuktahun buku perseroan terhitung sejak Desember 2016 sampaidengan Desember 2017;b.

  Menetapkan jangka waktu) pemanggilan RUPSLB PT PPAConsultants/Termohon Kasasi I/Termohon adalah paling lambat 14(empat belas) hari sebelum diadakannya RUPSLB;5. Menetapkan kuorum kehadiran yakni paling sedikit % (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB adalah sahjika disetujui paling sedikit 2 (satu perdua) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan;6. Menetapkan Saudara Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd.

  /PemohonKasasi VIl/Pemohon VII sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PTPPA Consultants/Termohon Kasasi I/Termohon ;7. Memerintahkan agar Direksi dan Dewan Komisaris hadir padaRUPSLB sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo;Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi danTermohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23Halaman 6 dari 9 hal. Put.

• kepentingan mendesak bagi PT MIF yang mengharuskanadanya keputusan RUPSLB pada saat itu.Namun faktanya, di dalam RUPSLB tanggal 13 Desember 2017, Tergugat dan Tergugat II menyatakan akan tetap melanjutkan pelaksanaan RUPSLBdengan alasan RUPSLB sudah kuorum.13.Bahwa atas pernyataan Tergugat dan Tergugat II tersebut, Penggugatmenyatakan menolak pelaksanaan RUPSLB dan memutuskan untukmelakukan walk out.

  Mempermasalahkan RUPSLB PT. MIF tanggal 13Desember 2017 (vide Gugatan halaman 3 angka 5 sampaihalaman 7 angka 22).d.

  MIF yang mengharuskanadanya keputusan RUPSLB pada saat itu.Namun faktanya, di dalam RUPSLB tanggal 13 Desember2017, Tergugat dan Tergugat II menyatakan akan tetapmelanjutkan pelaksanaan RUPSLB dengan alasan RUPSLBsudah kuorum.Bahwa atas pernyataan Tergugat dan Tergugat II tersebut,Penggugat menyatakan menolak pelaksanaan RUPSLB danmemutuskan untuk melakukan walk out. TindakanPenggugat mana kemudian juga turut oleh Tn. Jeffry Sarinoyang juga merupakan salah satu Pemegang Sahamminoritas PT.

  Mashill Internasional Finance, tetapi tidaksetiap hari ke kantor, dalam satu minggu cuma dua atau tiga hari dan itujuga hanya sebentar sekitar satu atau dua jam; Bahwa Saksi hanya menerima akta hasil RUPSLB bulanDessember 2017 Saja, yaitu. akta pemberhentian sekaliguspengangkatan Direksi, mengenai detil RUPSLB tersebut Saksi tidak tahukarena Saksi tidak ikut dalam RUPSLB; Bahwa yang Saksi terima terkait RUPSLB bulan Desember 2017sudah dalam bentuk akta tetapi bukan maksudnya pada saat RUPSLBtersebut

  Bahwa akan tetapi, di dalam Gugatan aquomempermasahkan RUPSLB 13 Desember 2017, yang tentunyakapasitas mempermasalahkan RUPSLB tersebut haruslah dalamkedudukannya selaku Pemegang Saham atau setidaktidaknya sebagaiDirektur Utama Perseroan;C.

• MULTICON INDRAJAYATERMINAL yang dilakukan dalam suatu RUPSLB yang melawan hukumkarena melanggar ketentuan tata cara pelaksanaan RUPSLB PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL karena tidak mengikutsertakan /menghadirkan / mengundang PENGGUGAT dalam RUPSLB tersebutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka (2) dan angka (3) AnggaranDasar PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPTdan melanggar perjanjian kredit antara PT.

  Apabila menurut Penggugat hasil keputusan RUPSLB PT MulticonIndrajaya Terminal dapat mengakibatkan Penggugat mengalamikerugian finansial yang sangat besar, adalah kesalahan dari pihakPenggugat sendiri yang tidak ikut hadir dalam RUPSLB PT MulticonIndrajaya Terminal pada tanggal 23 Mei 2014 karena sebagai salahHalaman 23.

  MULTICON INDRAJAYA TERMINAL yang sahkarena pada tanggal 23 Mei 2014 secara diamdiam telahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

  Putusan No.65/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.Bahwa TERGUGAT Ill selaku Notaris tidak mengingatkan, tidakmelakukan pemeriksaan ulang dan tidak memastikan kepadaPENGGUGAT apakah dalam pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutTERGUGAT 1 telah mengundang PENGGUGAT untuk hadir dalampelaksanaan RUPSLB PT.

  MULTICON INDRAJAYA TERMINAL secara diamdiam telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

• PPA CONSULTANTS(TERMOHON1);Atas permintaan Penyelenggaraan RUPSLB oleh PARA PEMOHONtersebut, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (5) TERMOHONII wajibmelakukan pemanggilan RUPSLB terhitung 15 (lima belas) harisetelah menerima permintaan dari PARA PEMOHON ;Akan tetapi TERMOHONII pada faktanya tidak beritikad baikmenjalankan amanah undangundang sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) ;5.

  1) ;PARA PEMOHON MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG WAJAR, LAYAKDAN CUKUP UNTUK MEMINTA DISELENGGARAKANNYA RUPSLB ;Hal 7 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pat.P/2018/PN Jkt.SelBahwa terdapat beberapa hal yang menjadi alasan kuat bagi PARAPEMOHON meminta diselenggarakannya RUPSLB sebagaimanadimaksud dalam permohonan ini adalah sebagai berikut :7.1.

  Terhadap dalil Para Pemohon pada hal. 6 dan hal. 7 yakni: (kutipan)TERMOHONII TIDAK MELAKUKAN RUPSLB YANG DIMINTA OLEHPARA PEMOHON, DAN KARENANYA PARA PEMOHON MEMPUNYAIHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PENGADILANUNTUK MENETAPKAN PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN SENDIRIPEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN RUPSLB ;3.

  Bahwa selanjutnya PARA PEMOHON mengajukan PermohonanPermintaan RUPSLB, yang kali ini ditujukan kepada TERMOHON IIImelalui Surat Tercatat tanggal 12 Maret 2018 dengan tembusankepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PI. PPACONSULTANTS (TERMOHON!), dimana pengajuan permohonanpermintaan RUPSLB ini adalah sesuai dengan pasal 79 ayat (6) huruf(a) dan huruf (b);Akan tetapi Permohonan Permintaan RUPSLB ini juga tidakditindaklanjuti oleh TERMOHON III;.

  Bahwa dengan tidak diselenggarakannya RUPSLB oleh TERMOHON Il maupun oleh TERMOHON .

• untuk dilakukan RUPSLB tersebut atas alasan ada pekerjaandiluar kota, walaupun kenyataannya Penggugat tidak mendapatpemberitahuan secara langsung melalui surat resmi tentang rencanadiadakannya RUPSLB PT.

  RUPSLB tanggal 28 Februari 2018 Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 28 Februari 2018 tanpa dihadiri oleh Penggugat karena pada saatitu Penggugat sedang ada keperluan diluar kota.

  Oleh karenanya, selurunh Keputusankeputusan yangtimbul pada saat RUPSLB PT.

  Oleh karenanya, seluruh Keputusankeputusan yangtimbul pada saat RUPSLB PT.

  Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, RUPSLB tanggal 28 Februari 2018 hanya melaksanakan agendapergantian organ perseroan (jabatan Direktur) dan pada tanggal 09 April2018 tidak pernah dilaksanakan RUPSLB.

• BahwaTergugat dan TergugatII telahmengadakanRapat UmumPemegangSaham LuarBiasa("RUPSLB")pada tanggal26 Mei 2008denganagendaPerubahanSusunanDireksi, salahsatunyapemberhentian PenggugatHal. 9 dari 29 hal. Put.

  Perseroan yang diadakan tanggal 26Mei 2008 adalah tidak sah dan melanggar hukum dan/atau belum saatnyadilakukan (prematur); demikian pula mekanisme pemanggilan RUPSLB dalamrangka persetujuan pemberhentian direksi secara tetap (permanen) tidakmemenuhi syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atauUU Perseroan Terbatas;RUPSLB Tidak Memberi Hak UntuK Membela Diri KepadaPenggugat Selaku Direksi Yang Diberhentikan:Meskipun, pemanggilan RUPSLB tidak memenuhi syarat, Tergugat danTergugat

  apalagi dalam RUPSLB tanggal 26 Mei 2008(pemberhentian Penggugat tidak ada agenda pertanggungjawabanlaporan keuangan untuk tahun buku 2008).

  Jobs DB Indonesia)Yang Dibuat Dihadapan Elvie Sahdalena,S.H., Notaris di BekasiBertentangan Dengan Undangan RUPSLB dan Keputusan RUPSLBTanggal 26 Mei 20089.

  kepada Penggugat tidak sah karenamelanggar ketentuan anggaran dasar perseroan dan UU No.40 tahun2007;Menyatakan RUPSLB beserta agenda rapat yang tidak sesuai denganundangan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2008tidak sah karena melanggar ketentuan anggaran dasar perseroan danUU No. 40 tahun 2007;5.

• >

  MENGADILI SENDIRI :

  • Menyatakan hak untuk menuntut hukuman gugur terhadap terdakwa Drs.IBRAHIM HASAN (Almarhum);
  • Membebankan biaya perkara kedua tingkat peradilan kepada Negara;
  • Menetapkan barang bukti berupa :

  • Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ;
  • Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir
  • Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

  Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;

• Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;
• Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT. Andalas Merapi Timber ;

Digunakan dalam berkas perkara RADJILIS HAMZAH, Cs. ;

AMT juga tidak sah menghadiri RUPSLB karena ia tahukalau RUPSLB itu diadakan tanpa dihadiri oleh para pemegang sahamdan juga ia telah mewakili PT. Pembangunan Sumatera Barat denganmemberikan kuasa kepada Ir. SUPARDI untuk mewakili PT.Pembangunan Sumatera Barat, hal ini bertentangan denganpernyataannya yang menyatakan bahwa saham yang tercatat atas namaPT.

ACHYARMAN, MM Pgl ACHYAR (berkas terpisah),hasil RUPSLB tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi saksiFIRDAN JAYA LESMANA selaku direktur PT. AMT, saksi Drs. HAMZAHselaku Komisaris Utama, saksi MARZUKI KAMARUDIN selaku Komisaris,saksi RIZAL VITO selaku komisaris dan saksi SRI REZEKI RINI ASTUTIselaku pemilik saham, karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh parapemegang saham yang sah dari PT.

AMT juga tidak sah menghadiri RUPSLB karena ia tahukalau RUPSLB itu diadakan tanpa dihadiri oleh para pemegang sahamdan juga ia telah mewakili PT. Pembangunan Sumatera Barat denganHal.8 s/d 17 Putusan No.63/PID/2014/PT.PDGmemberikan kuasa kepada Ir. SUPARDI untuk mewakili PT.Pembangunan Sumatera Barat, hal ini bertentangan denganpernyataannya yang menyatakan bahwa saham yang tercatat atas namaPT.

Menetapkan barang bukti berupa : Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ; Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yangdilegalisir Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ; Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ; Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT.

Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;. Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;. Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT. AndalasMerapi Timber ;Digunakan dalam berkas perkara RADJILIS HAMZAH, Cs.

• Bahwa dalil tersebut adalah tidak benardan dapat dipahami dalil Penggugat tersebut bertujuan untukmembatalkan keputusan RUPSLB yang telah dilaksanakan olehTergugat berdasar pada penetapan Pengadilan Negeri Kendari nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI atau setidaktidaknya dapat dipahami agarpembuatan akta pernyataan keputusan RUPSLB ditunda;Bahwa perlu Tergugat terangkan, pelaksanaan RUPSLB PT.

  Rinrin Merinova;32)Bahwa terselenggaranya RUPSLB PT.

  ., M.Kn pada tanggal 04Februari 2019;35)Bahwa perlu Tergugat tegaskan hasil RUPSLB PT. DUTA TAMBANGGUNUNG PERKASA telah sesuai pula dengan ketentuan yang termuatdalam UU PT terkait pembuatan Risalah RUPSLB PT.

  RUPSLB PT.Duta Tambang Gunung Perkasa;4.

  tanggal 04 Februari 2019 tanpa dihadirikuasa Citra Hartono sehingga RUPSLB PT.

• RUPSLB Kedua tertanggal 11 Juni 2010, tidaklayak disebut sebagai RUPSLB Kedua, dan kalaupun hendak diakuisebagai RUPSLB, hanyalah sebagai RUPSLB Pertama. Hal inidisebabkan karena RUPSLB 31 Mei 2010 (yang dianggap olehTERGUGAT Il sebagai RUPSLB Pertama) tidaklah pernahdiselenggarakan sehingga bertentangan dengan ketentuan AnggaranDasar TERGUGAT Ill.PERBUATAN MELAWAN HUKUM KETUJUHHal 13 dari 129 Hal.

  Cacat Formil karena bertentangandengan Pasal 11.1.d Anggaran Dasar TERGUGAT Ill, dimana tidakterselenggaranya RUPSLB 31 Mei 2010 (yang menurut TERGUGAT Ildan Ill merupakan RUPSLB pertama) yang merupakan dasar untukmengirimkan Surat Undangan dan mengadakan RUPSLB 11 Juni 2010,Hal ini jelas secara formil membuat RUPSLB 11 Juni 2010 menjadi tidaksah.Kecacatan formil tersebut jelas berdampak pada cacat hukumnyapelaksanaan RUPSLB 11 Juni 2011 secara materil, dimana RUPSLB 11Juni 2010 yang seharusnya berdasarkan

  Dengan demikian, Surat Undangan RUPSLB Kedua tidaklah memenuhisyarat sebagai Surat Undangan RUPSLB Kedua menurut hukum(UndangUndang Perseroan Terbatas).

  adalah RUPSLB yang TIDAK SAH, dandengan demikian RUPSLB tersebut TIDAK DAPATMENGAMBIL KEPUTUSAN YANG SAH DAN MENGIKAT.Keputusan Rapat yang menyatakan bahwa menyetujuiHal 46 dari 129 Hal.

  Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.Dasar Tergugat Ill tidak membolehkan Tergugat Il untuk menggelarRUPSLB Pertama manakala RUPSLB tersebut sudah diprediksi tidak akanmemenuhi kuorum. Malahan sebaliknya, kalau rencana RUPSLB pertamadiprediksi tidak akan memenuhi kuorum maka Tergugat Il dapatmengundang pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPSLB keduatanpa harus membuka RUPSLB pertama.C.2.

• Menyatakan RUPSLB Tergugat I tanggal 21 September 2012 yang menyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang saham adalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukan perbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLB Tergugat I tertanggal 21 September 2012 ; 5.

  pemegang saham".Pelaksanaan RUPSLB juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5ayat (2) anggaran dasar PT.

  .RUPSLB 21 SEPTEMBER 2012: PEMANGGILAN RUPSLB DILAKUKANTANPA MEMPERHATIKAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR.24.25.Bahwa setelah RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012, selanjutnya padatanggal21 September 2012 TERGUGAT mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dipimpin olehTERGUGAT X sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham PT.

  Tindak Lanjut RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012Hasil RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012 kemudian dicatat dalamHalaman 45 dari 275 hal.

  melalui organ Dewan Komisaris melakukan pemanggilankepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB di HarianPelita" pada tanggal 24 Agustus 2012.Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 telah dilaksanakan RUPSLB PTBara Prima Mandiri (in casu Tergugat l) sebagai berikut :21.1. RUPSLB PT Bara Prima Mandiri (in casu Tergugat ) tanggal 24Halaman 116 dari 275 hal.

  berdasarkan hasil RUPSLB Tanggal 21September 2012.

• TulodongBawah raya No. 21, RT 003 RW 001, Keluarahan Senayan,Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Kdl, halaman 3 dari 20Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, pemegang Kartu) TandaPenduduk nomor 0952025105735517, selaku pemegang atau pemilikyang sah atas 63.750 saham dalam perseroan.selanjutnya disebut sebagai Pemegang Saham);Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Pemohon telah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (RUPSLB 1),dimana sebelum RUPSLB diselenggarakan, sesuai ketentuan Pasal

  ;Bahwa, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 AnggaranDasar jo.

  Lainlain yang dianggap perlu.Namun demikian, pada saat RUPSLB II dilaksanakan, Kembali hanya satudari Pemegang Saham yang hadir yaitu Lily Chandra, hal ini sebagaimanadibuktikan dalam Berita Acara RUPSLB berdarkan Akta Nomor 13tertanggal 8 Februari 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Prof.

  ) dan dengan memperhatikan RUPSLB yangtelah diselenggarakan sebelumnya, yaitu RUPSLB I dan RUPSLB II, makadengan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat 5 UUPT jo.

  kuorum untuk melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ketiga PT Tossa Shakti karenakuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, sehingga RUPSLB tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa sebelum diselenggarakan RUPS maka yang harusdiperhatian adalah ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 79Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbuny/i:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

• Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;c. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2011d.

  Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLBserta memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notarisyang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB,serta pihakpihak lainnya (jika diperlukan);e. Memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukberkewajiban menghadiri RUPSLB;f.

  Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;5.

  Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLBserta memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notarisyang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB,serta pihakpihak lainnya (jika diperlukan);6. Memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukberkewajiban menghadiri RUPSLB;Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 698 K/Pdt/20117.

  Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;5.

• MENGA D I L I:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
  2. Menetapkan pemberian izin kepada PEMOHON dan / atau Kuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan mata acara rapat sebagaii berikut :

  • Perubahan susunan direksi dan atau Dewan Komisaris;
  • Menyetujui pembentukan komite-komite dalam Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang

  baik oleh Perseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka;

• 3 Menetapkan pemberian izin kepada PEMOHON dan / atau Kuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan mata acara rapat Umum Luar Biasa sebagai berikut :
• Perubahan susunan Direksi dan / atau Dewan Komisaris;
• Menyetujui pembentukan komite-komite dalam Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan selaku entitas anak perusahaan

  terbuka;

• 4 Menetapkan PEMOHON dan / atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON berdasarkan penetapan ini ;
• 5 Memerintahkan seluruh direksi dan Komisaris TERMOHON untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan berdasarkan Penetapan ini ;
• 6 Memberikan izin bagi PEMOHON dan / atau Kuasanya untuk menunjuk Pejabat Notaris untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham TERMOHON yang

  (DALAM PKPU), sehingga dengan demikianTERMOHON tidak dapat menyelenggarakan RUPSLB dimaksud karenaSurat Permintaan RUPSLB tersebut adalah cacat hukum.

  Sedangkan permohonan a quo didasariadanya pemohon yang meminta agar direksi dari termohon untukmenyelenggarakannya rupslb.

  Pemohon telah memintadiadakannya RUPSLB PT Tiga Pilar Sejahtera ( Dalam PKPU) sebagaiTermohon kepada Direksi melalui Surat dan terhadap permintaan RUPSLBHalaman 51 dari 65 Penetapan Nomor 134/Pat.P/2019tersebut, Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB dan kemudian Pemohonmengajukan permintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris melalui suratakan tetapi Dewan Komisaris juga tidak mau menyelenggarakan RUPSLB ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidakmembantah mengenai kepemilikan saham oleh Pemohon

  Tiga Pilar SejahteraFood Tbk (Dalam PKPU) terakhir yang diadakan adalah RUPSLB tanggal 22Oktober 2018, RUPSLB ini telah diadakan oleh Dewan Komisaris oleh karenaDireksi PT. Tiga Pilar Sejahtera sebelumnya telah diberhentikan berdasarkanRUPS Tahunan 27 Juli 2018.

  pada entitasentitas anak perseroan dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :1.

• 07 November 2013;Bahwa pada tanggal 22 November 2013 RUPSLB PT.

  Hasil RUPSLB tanggal 28 Desember 2013 telah dibuat akta BeritaAcara Rapatnya dengan Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013;Bahwa susunan pengurus berdasarkan RUPSLB PT.

  Hotel Danau Toba International agar diTolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPSLB yang dilaksanakanoleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baru berdasarkan AkteBerita Acara RUPSLB Nomor 20 tanggal 07 November 2013 junctoAkte Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal 22 November 2013juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03 Desember2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21Desember 2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 139 tanggal28 Desember 2013, yaitu:Halaman 15 dari 103

  HDTI dan UUPT dalam prosesPelaksanaan RUPS/RUPSLB, Penggugat sudahdipanggil melalui surat tercatat dan atau SuratKhabar untuk mengahadiri undangan RUPSLB (videBukti T.Il.Intv5 dan Bukti T.ll.Intv6), akan tetapiPenggugat sebagai Pemegang Saham tidakmenghadiri RUPSLB atau mengirim kuasanya(artinya Penggugat tidak memberikan haknya)selama RUPSLB PT.

  HDTI yangpelaksanaan RUPSLB PT.

• Nomor 549 K/Pdt/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikanputusan sebagai berikut:Vi.VI.Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggai 5 Februari 2016 yang dituangkanRisalah Rapat Umum Pemegang

  Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT.

  (Tergugat IV)adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggai 5 Februari 2016 yang dituangkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

  Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan diRisalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalahperbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);Ill. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

  (Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

• Bdg12.hutang perusahaan dan tuntutan karyawankaryawan yang sebagian besarupahnya sudah kurang lebih tiga bulan tidak dibayar tidak dapat dipenuhi jikamenunggu sampai gugatan RUPSLB yang diajukan TERMOHON berkekuatanhokum yang tetap. ltu lah sebabnya PARA PEMOHON mengajukanpermohonan resmi RUPSLB PT.

  terlantar dan dapatbekerja seperti semula dengan kondisi yang lebih kondusif.Namun pelaksanaan RUPSLB tersebut harus terlebih dahulu dilakukandengan meminta ijin penetapan RUPSLB dari ketua Pengadilan Negeri ditempat perusahaan berdomisili, aquo di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus.Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 14 Oktober 2016, pernah mendaftarkanPermohonan lzin RUPSLB Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus, sebagaimana dengan register No.473/Pdt.P/2016/PN.Bdg, yangmana atas permohonan

  Pertanggungjawaban Termohon Selaku Mantan Presiden Direktur (SebelumAkta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Natatex Prima No. 131 tanggal 30 Agustus 2013) Juga Telah diterima olehPara Pemegang Saham (acquit et decharge) ;Bahwa sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.

  untuk meminta izin kepadaPengadilan guna menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda : Pertanggungjawaban Pengurus/Pengelola PTI.

  Menyatakan tindakan para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan Terbatas PTNatatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalah perbuatanmelawan hukum (onrecht matigedaad).3.

• 54% (lima puluh empat persen) dari seluruhsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan;Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, Pemohon telahmengajukan permintaan tertulis kepada Termohon selaku DireksiPerseroan melalui surat tertanggal 132016 (satu bulan Maret tahun duaribuenambelas) (Bukti P2) perihal Penyelenggaraan RUPSLB yangisinya kurang lebih meminta kepada Termohon selaku Direksi Perseroanagar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapatpenggantian pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan

  Nomor 812 K/Pdt/201710.11.12.13.14.15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPSLB diterima;Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanRUPSLB yang diajukan oleh Pemohon, Termohon selaku Direksi tidakjuga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimana diminta;Bahwa oleh karena Termohon selaku Direksi Perseroan tidak melakukanpemanggilan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan permintaanpenyelenggaraan RUPSLB kembali kepada Termohon II dan Termohon IIIselaku

  , Pemohon tidak menerimaundangan penyelenggaraan RUPSLB dari Para Termohon (vide BUKTI P2dan P3);Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepada ParaTermohon tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan ( verzoek, petition ) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri.

  Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaPara Termohon selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; daniii.

  )Perseroan dengan agenda rapat: Pergantian Pengurus Perseroan;Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan jin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilandan tanggal RUPSLB:Halaman 4 dari 19 hal.