Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tingin tindis
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 21-03-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 28
  • dan sekarang di RT. 059, KelurahanManggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, namunPENGGUGAT tidak mendalilkan berapa luas yang tumpang tindihdengan TERGUGAT II dan batas batas mana yang menjadi hak milikPENGGUGAT dan atau batasbatas mana yang menjadi tumpang tindihatau di klaim oleh Penggugat sebagai miliknya berada di atas tanah milikTERGUGAT II.Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak merinci dengan jelaskeberadaan dan atau posisi bidang tanah yang menjadi milikPENGGUGAT dan menjadi Tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2010 — Upload : 09-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2008
Tanggal 31 Mei 2010 — INDRA JAYA PILIANG VS TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa materi ujian tertulis yang dibuat oleh Tergugattersebut jelasjelas tumpang tindin dan pengulanganantara ketentuan dalam pasal 11 UndangUndangPemilu yang telah ditentukan oleh Tergugat sebagaipersyaratan administrasi dengan materi ujian tertulis,yaitu: Surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD1945, dan citacita proklamasi merupakanpersyaratan administratif sebagaimana ditentukandalam pasal 11 UndangUndang Pemilu danPenggugat telah membuat Surat Keteranganmengenai hal itu, tetapi persyaratan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 46/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat I : JONG TJIE NJO Diwakili Oleh : JONG TJIE NJO
Pembanding/Penggugat II : TANG (TAN) HIOK LIE, LILY K. Diwakili Oleh : JONG TJIE NJO
Pembanding/Penggugat III : HERLINA HARTANTO Diwakili Oleh : JONG TJIE NJO
Terbanding/Tergugat I : KOPERASI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI
Terbanding/Tergugat II : HALIM SUSANTO
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah
101 — 98
  • dalam putusannya;Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat sudah pulaterakomodir dalam gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang No. 013/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Smg tanggal 20 Desember2016, maka gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat karena tidak menyerahkan / mengembalikan uang simpanan milik Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa hal ini juga untuk menghormati putusan PengadilanNiaga Semarang agar tidak terjadi tumpang tindin
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-05-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 318/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 1 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : LUSIANA BUDIMAN
Pembanding/Penggugat II : IWAN SUDJONO
Terbanding/Tergugat I : dr. HELENA HERINAWATI TANUMIHARDJA
Terbanding/Tergugat II : Drs. Indra Mulyadi Tanumihardja
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta CQ Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
36 — 15
  • Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, diperoleh fakta yang sangat nyatabahwasanya Sertifikat Hak Milik No. 1022/Petojo Utara A Qou diterbitkanberdasarkan alas hak yang tidak jelas, karena data fisik dan data yuridisnyameragukan, serta lokasi tanah tumpang tindin dengan bidang tanah yangditempati dan dikuasai olen Para Pembantah;14.
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata
Register : 02-09-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Wkb
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
dr.GODLIEF LEGHU KONDI
Tergugat:
JOHANES GELI
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA, Cq.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG, Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
183 — 102
  • berpendapat bahwa Fransiskus Ghunu tidak perlu ditariksebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa perihal pihak Dinas Pekerjaan umum, yang menurutTergugat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan alasanbahwa menurut Tergugat yang mengambil tanah Penggugat bukanlahTergugat melainkan Dinas Pekerjaan Umum karena melakukan pelebaranjalan melewati tanah Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwaapakah benar tanahnya Penggugat berkurang karena dipakai untukpelebaran jalan atau karena tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-08-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1687 K/Pdt/2014
Tanggal 13 Agustus 2015 — Drs.ENDANG HUDAYA PRAWIRA vs Ir.RIYANA, dkk
81 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Penggugat mengaku memiliki tanah sebagaimana dalil gugatannyabutir 1 halaman 3 dan 4 yang letaknya menunjuk pada dan atautumpang tindin dengan tanahtanah milik Tergugat , Il, dan III. Adapundasar pengakuan kepemilikan Para Penggugat atas tanah dimaksudadalah "Pada tahun 1984, atas tanah Persil 74b, S.Ill Kohir Nomor 1485Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2014seb. Diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1979/Desa Cisaranten Kulon,G.S. Nomor 2948/1984, luas 20.480 m*, atas nama R.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 25-11-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 3/P/FP/2019/PTUN.BJM
Tanggal 20 Desember 2019 — Pemohon:
TJIA GET BENG
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
240 — 334
  • Pada peta sebelumnya lokasipemohon tidak overlapping kemudian dalam peta lain overlappingini berdasarkan data 3 sertipikat yang mengunakan sistim digitaltumpang tindin atas nama Moh. Rusli 2 sertipikat pada bagianmuka, belakang, 1 atas nama Narie yang diterbitkan tahun 1994dan 1997 dengan milik Pemohon, sedangkan peta yang tidakoverlaping itu semacam peta pendaftaran yang dibuat masihmanual, itu juga adalah kelalaian Termohon ; Bahwa melihat bukti P.12 seharusnya pada SHM atas namaHawariah, H.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 111/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 29 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat V : HARPANSYAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat III : BUSNI Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat I : MASNAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat VI : ROSLAN Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat IV : SERUDIANSYAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat II : ILAPANSYAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Terbanding/Tergugat IX : MUHIDIN
Terbanding/Tergugat VII : MIRA
Terbanding/Tergugat V : FATIMAH
Terbanding/Tergugat III : SURIANSYAH
Terbanding/Tergugat I : H. HASAN K bin KUTEK (ALM)
Terbanding/Tergugat VIII : SAHRUN
Terbanding/Tergugat VI : ANDI
Terbanding/Tergugat IV : AMAT
Terbanding/Tergugat II : MADDIN bin H. HASAN K
28 — 17
  • mendapathasil kesimpulan bahwa lahan yang disengketakan tersebut terindikasiterdapat tumpang tindih adalah tidak benar dikarenakan menurut Suratketerangan Hak milik atas nama Imbung bin Molum tertanggal 01 November1963 adalah murni tanah warisan dari Molum yang berada di Kanan MudikSungai Menyatu dan Para Tergugat sesuai dengan surat keterangan hak Milikatas nama Hasan K bin Kutek tertanggal 01 Januari 1981 terletak di KiriMudik sungai menyatu dengan demikian tanah tersebut sesungguhnya tidaktumpang tindin
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 28-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 28-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 9 April 2018 — Pembanding/Tergugat I : POLITEKNIK NEGERI AMBON Diwakili Oleh : JACKY JEVERSON TENTUA SH
Terbanding/Penggugat I : RONALD LEONARD DA COSTA
Terbanding/Penggugat II : ROY ANDRE DA COSTA. S.H
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
150 — 41
  • Maka Sertipikat Hak MilikNo. 1467/Rumah Tiga Surat Ukur tanggal O8 Oktober 2010 No.00067/Rumah Tiga/2010 luas 1879 M* atas nama Robby da Costa telahmelanggar aturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yangdijelaskan didalam ketentan Pasal 107 Huruf g Peraturan menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 terhadapadanya tumpang tindin hak termasuk dalam kualifikasi cacat hukumadministrasi..
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 03-10-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 64/PDT/2017/PT JAP
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : H. SYAMSUNAR RASYID
Terbanding/Tergugat I : GANDHI GAN
Terbanding/Tergugat II : TJUA TEK MONG
Terbanding/Tergugat III : SALMON PATHAI
Terbanding/Tergugat IV : Ahli waris dari Alm. Hengky Dawir
Terbanding/Turut Tergugat : Drs. H. M. S. MATDOANG, S.H
92 — 69
  • nama Drs.H.MSMatdoang,SH, sehingga sebagian dari obyek eksekusi tersebut adalah milik oranglain yang bukan sebagai pihak; Bahwa, berdasarkan pasal 32 ayat 1 PP No.24 tahun 1997 disebutkan bahwaSertifikat merupakan bukti kepemilikan yang kuat atas bidang tanah, sedangkanEksekusi merupakan upaya paksa untuk menyerahkan obyek sengketa kepadapemenang dalam suatu perkara yang dinyatakan sebagai pemilik atas obyeksengketa tersebut, dengan demikian dalam area bidang tanah seluas 10.000 m2terdapat tumpang tindin
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 26-10-2020 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 42/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
1.YAYASAN BAIRUHA MANSHURIN GUNUNG GUNTUR
2.H. KARIMUN
3.NGATEMI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
2.WALIKOTA BALIKPAPAN
Intervensi:
H. ISMAIL
217 — 107
  • Ismail yang terletak di KelurahanSepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan (objek sengeketa II) dimana dariluasan bidang tanah 480 M2 berkurang menjadi 195 M2 dikarenakanbertumpang tindin dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 76, tanggal13/10/2010, Surat Ukur Nomor : 00089/Sepinggan/2007, tanggal 16/01/2007,luas 237 M2 yang terletak di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan BalikpapanSelatan Kotamadya Balikpapan atas nama NGATEMI ;Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pemahaman bahwakepentingan dalam arti suatu
    dilakukan oleh Panitia A yangdiwujudkan dengan pembuatan risalah serta berita acara pemeriksaan tanah;Menimbang, bahwa dengan mencermati rangkaian kegiatanpendaftaran bidang tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi gunaHalaman 88 dari 96 HalamanPutusan Nomor : 42/G/2020/PTUN.SMDuntuk mendapatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan maka ditemukan faktabahwa dari luasan bidang tanah yang dimohonkan seluas 480 M2, olehTergugat menetapkan hak menjadi luas 195 M2 hal ini di sebabkan olehadanya tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 24-07-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 145/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
Bambang Suryana Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
PT Bambu Indah Timur
429 — 362
  • ., telah melaksanakan asasasas umum pemerintahan yangbaik dimana penerbitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.Bahwa penerbitan sertipikat yang tumpang tindin / overlap dimaksudmengandung cacad hukum administrasi sesuai Pasal 11 ayat (3) huruf "e"dan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 tentangPenyelesaian Kasus Pertanahan.
    kewenangan Kementerian ataubukan kewenangan Kementerian;(3) Sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan Kementeriansebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. kKesalahan prosedur dalamproses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas; b. kesalahanprosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hakatas tanah bekas milik adat; c. kKesalahan prosedur dalam proses penetapandan/atau pendaftaran hak tanah; d. kesalahan prosedur dalam prosespenetapan tanah terlantar; e. tumpang tindin
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Umum
Register : 04-02-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 9/Pid.B/2019/PN Spn
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
PAHMI, SH.
Terdakwa:
YANDRI YURESTI, ST Alias YANDRI Bin H. YURNAS
82 — 8
  • orang tuasaksi Absyar secara paksa dan tanpa hak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Laili banwasaksi mengambi emas Nenek Anik dengan cara melakukan kekerasanalaman 32 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Spnterhadap Nenek Anik yaitu dengan cara menindih badan Nenek Anik saatNenek Anik tidur dan ketika Nenek Anik terbangun saksi memegang keduatangan Nenek Anik dengan keras dan paksa kemudianmenyelipkan/mengapitkan/menjepit kKedua tangan Nenek Anik kedalampaha saksi dan kemudian saksi tindin
Pengadilan PN MANADO Perdata Tanah
Register : 04-04-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN MANADO Nomor 53/PDT.Bth/2016/PN Mnd
Tanggal 1 Desember 2016 — -DICKY MOKODASER, Dkk MELAWAN DICKY MOKODASER, Dkk
141 — 27
  • bahwa pencatatan dalamregister desa tanah milik MARTIN ROMPAS lebih dahulu daripadapencatatan dari register desa dari ERNEST PANGEMANANPENN ;Bahwa dengan demikian maka sesungguhnya ada fakta hukum yangtelah terungkap lewat persidangan di Pengadilan Tata usahaHal. 9 dari 56 Put No. 53/Pdt.G/2016/PN Mnd10Negara Manado dimana ternyata tanah yang tercatat dalam Registertanah Desa Teling Atas No 52 Folio 26 atas nama ERNESTPANGEMANAN PENN yang diterbitkan oleh pihak Kelurahan TelingAtas telah tumpang tindin
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 28-09-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Gsk
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
DOMPAK SILAEN
Tergugat:
SUDJOTO
66 — 58
  • Jelas terjadikerancuan dan/atau tumpang tindin dengan gugatan Perbuatan MelawanHukum yang bisa menuntut ganti rugi. Jadi kalau dalam gugatanPenggugat juga menuntut ganti rugi. Maka gugatan aquo harusnyagugatan Perbuatan Melawan Hukum BUKAN gugatan Wanprestasi.Bahwa gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukumadalah berbeda. Hal itu karena dasar hukum antara wanprestasi denganPerbuatan Melawan Hukum juga berbeda. Wanprestasi diatur dalamPasal 1238 KUH Perdata.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/TUN/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PT. METALINDO USAHA BERSAMA vs PT. FEDERAL INVESTINDO DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM;
90 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sementara PT Metalindo Usaha Bersama barumulai mendapatkan izin prinsip pada tanggal 10 Agustus2015;Bahwa dari fakta tersebut di atas, terlinat jelas kalauPenggugat lah yang terlebih dahulu melakukan pengurusanizin untuk mendapatkan Hak Pengelolaan dari Tergugat danbukan PT Metalindo Usaha Bersama dan selama iniTergugat tidak pernah mencabut atau menghapuskan IzinPrinsip yang telah diberikan kepada Penggugat sejak tahun2002 tersebut;Bahwa dengan terjadinya tumpang tindin antara HakPengelolaan atas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-04-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3150 K/Pdt/2014
Tanggal 8 April 2015 — PT INDORAYA EVERLATEK VS PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA, dkk.
99 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lahan/tanah seluas 17.3ha yang terletak di Desa Batalang, sebagai tanah terlantar;Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat denganrincian sebagai berikut: Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Menyatakan sebagai hukum lahan/tanah seluas lebih kurang 336,8 ha yangterletak di Desa Jorong dan lahan/tanah seluas 17.3 ha yang terletak di DesaBatalang yang 261 ha diantaranya overlap/tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 22 Februari 2017 — 1. SLAMET RIYADI, DKK VS PT BATARASURA MULIA
380 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 36 K/Pdt.SusPHI/2017tambahan P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 padatanggal 18 Juli 2016;Maka jelas dan terang Judex Facti salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku dalam mempertimbangkan dalam perkara a quodemi tertio hukum dan agar tidak terjadi tumpang tindin perkara a quo,maka upaya hukum terhadap Kesepakatan Bersama atau PerjanjianBersama yang telah didaftarkan dan telah mempunyai Akta BuktiPendaftaran, yaitu sebagaimana Pasal 7 ayat (5) UndangUndang Nomor 2Tahun
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 18-12-2019 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 30/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat:
PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR (Diwakili oleh Ir. BINSAR MANURUNG selaku Presiden Direktur)
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Intervensi:
DINNO ZULFIKAR WALUYAN
205 — 255
  • No. 30/G/2019/PTUN.PLK2011 di atas, maka salah satu bentuk cacat Hukum Administrasiadalah apabila terjadi : tumpang tindin hak atau Sertipikat hakatas tanah. Dengan demikian penerbitan SHM No.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-11-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 548/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat : PERUM PERHUTANI
Terbanding/Tergugat I : TOETI RAHAYU
Terbanding/Tergugat II : GATOT DENNY IRIANTO
117 — 52
  • YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 tertanggal5 Juni 1975 tentang tidak disebutkannya perbuatan mana yangmelanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, makagugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard)Bahwa Gugatan Penggugat tidak dibuat secara runut dan terjaditumpang tindin dalam uraian peristiwa sehingga sulit dimengerti danmenimbulkan salah penafsiran.Bahwa Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan