Ditemukan 1870 data
380 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 36 K/Pdt.SusPHI/2017tambahan P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 padatanggal 18 Juli 2016;Maka jelas dan terang Judex Facti salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku dalam mempertimbangkan dalam perkara a quodemi tertio hukum dan agar tidak terjadi tumpang tindin perkara a quo,maka upaya hukum terhadap Kesepakatan Bersama atau PerjanjianBersama yang telah didaftarkan dan telah mempunyai Akta BuktiPendaftaran, yaitu sebagaimana Pasal 7 ayat (5) UndangUndang Nomor 2Tahun
PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR (Diwakili oleh Ir. BINSAR MANURUNG selaku Presiden Direktur)
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Intervensi:
DINNO ZULFIKAR WALUYAN
205 — 255
No. 30/G/2019/PTUN.PLK2011 di atas, maka salah satu bentuk cacat Hukum Administrasiadalah apabila terjadi : tumpang tindin hak atau Sertipikat hakatas tanah. Dengan demikian penerbitan SHM No.
Terbanding/Penggugat IV : MOCH. YUNUS Bin H. SUJAI
Terbanding/Penggugat II : SAEPUDIN Bin H. SUJAI
Terbanding/Penggugat III : IHAT Binti H. SUJAI
Terbanding/Penggugat I : ABDUL MANAP Bin H. SUJAI
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA PEMERINTAHAN KECAMATAN BOGOR UTARA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KELURAHAN TANAH BARU
Turut Terbanding/Tergugat X : R. A. KUSWANDA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Drs. SARBAINI HARAHAP
Turut Terbanding/Tergugat VI : H. SAHRONI
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT. INTI INNOVACO BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat II : HANNA LILIEK BUDIARSO
Turut Terbanding/Tergugat IX : H. R. OYOK SUKARDI, S.E.,M.M.,
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SARIPUDDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : ROPI
Turut Terbanding/Tergugat III : SUTIJONO BUDHIPRAWIRA
154 — 39
Intian bentuk gambar tanah obyek sengketa yangditumpang tindih antara lokasi tanah dalam sertipikat aquoInnovaco te Sesatay Seo dapat diketahui di bagian mana letak tanah okasi tanah obyek sengketa yang diaku atau diklaim sebagaih miliknya tersebut.Q ahwa oleh karena para Penggugat di dalam gugatan ini tidakmenggambarkan atau mengilustrasikan dalam bentuk gambar yangmenurut para Penggugat terjadi tumpang tindin antara tanah obyeksengketa dengan tanah yang terdapat dalam gambar peta sertipikatHGB
1.Nuraini
2.Hasan Abuzaman
Tergugat:
1.Ismail Hamado
2.2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur
226 — 114
Bahwa selanjutnya pada 15 (Lima Belas) Tahun kemudian,tepatanya Pada Tanggal 29 September Tahun 2020, Tergugat mendatangi Tergugat Il mengajukan permohonan kepada KantorPertanahan Kabupaten Flores Timur untuk meminta agar Tergugat Ilmeninjau kembali adanya tumpang tindin SHM Nomor 110/Kel. WaiwerangKota atas nama Haji Achmad Muhamad Yunus dengan SHM No.487/Kel.Walwerang Kota Atas nama: Nur Aini;17.
136 — 81
walaupun secara fisik tanah tersebut Penggugat kuasai;Bahwa yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat akibatditerbitkannya Keputusan Objek Sengketa (/n casuObjek GugatanNomor: 1 dan Objek Gugatan Nomor: 2) adalah karena ObjekSengketa tersebut terbit diatas tanah milik Penggugat, sehinggaterjadi tumpang tindih antara Objek Gugatan Nomor: 1 dengan TanahBuku C Desa Nomor 449/Per.5/D.V Luas 4.645 m2, terletak diKelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Gobogan,dan Objek Gugatan Nomor: 2 tumpang tindin
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
mendapat hakdari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada kaumPenggugatPenggugat, jika engkar dengan bantuan Kepolisian ataupihak berwenang lainnya;10.Menghukum TergugatTergugat lainnya untuk patuh dan taat atasputusan ini;11.Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara inisecara tanggung renteng sebesar Rp4.531.000,00 (empat juga lima ratustiga puluh satu rupiah);12.Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;Bahwa isi putusan peradilan tingkat pertama tersebut saling tindin
PT. AURUM WIRA PERSADA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL Dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA
326 — 201
Bahwa berdasarkan surat Direktur Pembinaan Program Mineral danBatubara Kementerian Republik Indonesia Nomor 0521/30/DBP.PW /2017,tanggal 22 Juni 2017, perihal hasil verifikasi aspek kewilayahan terhadapRekomendasi IUP C&C oleh Gubernur, dimana hasil verifikasi tersebutdidalamnya termasuk Gubernur Papua, yang pada pokoknya daftar hasilverifikasi aspek kewilayahan terhadap IUP Mineral dan BatuBara yangdirekomendasikan masih tumpang tindin sama komuditas lain;Halaman 47 dari 69 hal Putusan Pkr No. 14
122 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk apa di Negara iniada Lernbaga Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau antar Hakirn pundalarn satu naungan satu lembaga penegakan hukum Mahkarnah Agungsudah tidak saling menghormati bagairnana dengan rnasyarakatnya akanlebih tidak rnenghargai hasil Putusan Pengadilan, dan kacaulah pertanahandi Negara ini yang saling turn pang tindin antara Pengadilan Tata UsahaNegara dengan Pengadilan Perdata rnernberikan putusan yang berbeda,apakah perbuatanperbuatan yang licik akan dipertahankan terus;KEBERATAN
Terbanding/Penggugat : KOSEN EKO SENTOSO
Turut Terbanding/Tergugat I : BAMBANG SUGIYARTO
Turut Terbanding/Tergugat II : SRI RUSMIWATI
Turut Terbanding/Tergugat IV : SOEDIBIJO atau PT. IPU
Turut Terbanding/Tergugat V : KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
42 — 41
Bahwa Pembanding/Tergugat IV menolak dengan tegaspertimbangan hokum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semaranghalaman 37 alinea 3 dan 4 yang menyatakan :beeen anaes Menimbang, bahwa apa benar tanah Penggugat terdapattumpang tindin dengan tanah yang bernama SLAMET, menurutMajelis Hakim tidak masuk ruang lingkup eksepsi, karena hal demikianadalah sudah memasuki pokok perkara;sees Menimbang, bahwa Eksepsi tersebut telah dipertimbangkandan dipandang tidak beralasan dan ditolak.b.
118 — 21
ISWAN bahwa tanah Sertifikat milik PENGGUGATZl11.12.13.14.REKONPENSI tumpang tindin dengan Surat Pernyataan Tanah a.n M. HAPIKtertanggal 31 Agustus 1990 sejumlah +4.735 Mz; Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI mengetahui penguasaan tanah seluas+4.735 M? oleh TERGUGAT REKONPENSI karena didasari Surat Pernyataantanah tertanggal 31 Agustus 1990 a.n M.HAPIK dan setelah mempelajiaridengan teliti, cermat dan seksama isi Surat Pernyataan Tanah tersebutternyatakan tanda tangan M.
81 — 28
Atau dengankata lain tidak ada jaminan bahwa setelah dilakukan perubahan terhadapIzin Lokasi Tergugat II terutama peta lampiran izin lokasi tersebut masihterjadi tumpang tindin atau tidak lagi.
Pembanding/Penggugat III : BUSNI Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat I : MASNAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat VI : ROSLAN Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat IV : SERUDIANSYAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat II : ILAPANSYAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Terbanding/Tergugat IX : MUHIDIN
Terbanding/Tergugat VII : MIRA
Terbanding/Tergugat V : FATIMAH
Terbanding/Tergugat III : SURIANSYAH
Terbanding/Tergugat I : H. HASAN K bin KUTEK (ALM)
Terbanding/Tergugat VIII : SAHRUN
Terbanding/Tergugat VI : ANDI
Terbanding/Tergugat IV : AMAT
Terbanding/Tergugat II : MADDIN bin H. HASAN K
28 — 17
mendapathasil kesimpulan bahwa lahan yang disengketakan tersebut terindikasiterdapat tumpang tindih adalah tidak benar dikarenakan menurut Suratketerangan Hak milik atas nama Imbung bin Molum tertanggal 01 November1963 adalah murni tanah warisan dari Molum yang berada di Kanan MudikSungai Menyatu dan Para Tergugat sesuai dengan surat keterangan hak Milikatas nama Hasan K bin Kutek tertanggal 01 Januari 1981 terletak di KiriMudik sungai menyatu dengan demikian tanah tersebut sesungguhnya tidaktumpang tindin
Terbanding/Penggugat I : RONALD LEONARD DA COSTA
Terbanding/Penggugat II : ROY ANDRE DA COSTA. S.H
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
150 — 41
Maka Sertipikat Hak MilikNo. 1467/Rumah Tiga Surat Ukur tanggal O8 Oktober 2010 No.00067/Rumah Tiga/2010 luas 1879 M* atas nama Robby da Costa telahmelanggar aturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yangdijelaskan didalam ketentan Pasal 107 Huruf g Peraturan menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 terhadapadanya tumpang tindin hak termasuk dalam kualifikasi cacat hukumadministrasi..
Terbanding/Tergugat I : GANDHI GAN
Terbanding/Tergugat II : TJUA TEK MONG
Terbanding/Tergugat III : SALMON PATHAI
Terbanding/Tergugat IV : Ahli waris dari Alm. Hengky Dawir
Terbanding/Turut Tergugat : Drs. H. M. S. MATDOANG, S.H
92 — 69
nama Drs.H.MSMatdoang,SH, sehingga sebagian dari obyek eksekusi tersebut adalah milik oranglain yang bukan sebagai pihak; Bahwa, berdasarkan pasal 32 ayat 1 PP No.24 tahun 1997 disebutkan bahwaSertifikat merupakan bukti kepemilikan yang kuat atas bidang tanah, sedangkanEksekusi merupakan upaya paksa untuk menyerahkan obyek sengketa kepadapemenang dalam suatu perkara yang dinyatakan sebagai pemilik atas obyeksengketa tersebut, dengan demikian dalam area bidang tanah seluas 10.000 m2terdapat tumpang tindin
138 — 659
Perkebunan Nusantara XII tersebut berakhir masaberlakunya pada tahun 2010, serta adanya sengketa dengan warga yang manaHalaman 27 dari 39 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN KpnSHGU NO 2 tumpang tindin dengan tanah hak milik warga (SHM warga), sertagarapan warga, yang mendasarkan pada SK Gubernur Jawa Timur No 414/12/011 th1980 yang pada pokoknya berisi kesatu menetapkan Ds Ringin Kembar dan desaTegalrejo kec Sumbermanjing Wetan sebagai desa resmi dan pada diktum ke tigaPelepasan dan Penyerahan tanahtanah
H. BAHDAR JOHAN Bin AWANG
Tergugat:
1.M. HARLIE
2.PT. ADARO INDONESIA
118 — 17
Sertipikat Hak Milik No.1223 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak,Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan dan bukti surat T.Il3 berupaFotokopi Sertipikat Hak Milik No.1225 Desa Maburail, Kecamatan Murung Pudak,Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Padt.G/2018/PN TjgMenimbang,bahwa adapun ditegaskan Tergugat II dalam kesimpulannyadengan menerangkan telah terbukti dipersidangan tanah yang diklaim olehPenggugat memang benar tumpang tindin
67 — 4
diri saksi sebanyak 9 (sembilan) kali;Bahwa setelah terjadi pergumulan, Terdakwa tibatiba menusuk saksisedangkan pisau asalnya darimana atau diambil darimana dan ditaruhdimana saksi tidak tahu ;Bahwa asal mula pisau saksi tidak tahu, dikamar saksi juga tidak ada pisaudan pisau tersebut apa diselipkan dipinggang Terdakwa saksi juga tidaktahu, yang saksi tahu tibatiba setelah terjadi pergumulan Terdakwamenusuk saksi itu saja ;Bahwa posisi bergumulnya Terdakwa dibawah saksi diatasnya, Terdakwasaksi tindin
90 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sementara PT Metalindo Usaha Bersama barumulai mendapatkan izin prinsip pada tanggal 10 Agustus2015;Bahwa dari fakta tersebut di atas, terlinat jelas kalauPenggugat lah yang terlebih dahulu melakukan pengurusanizin untuk mendapatkan Hak Pengelolaan dari Tergugat danbukan PT Metalindo Usaha Bersama dan selama iniTergugat tidak pernah mencabut atau menghapuskan IzinPrinsip yang telah diberikan kepada Penggugat sejak tahun2002 tersebut;Bahwa dengan terjadinya tumpang tindin antara HakPengelolaan atas
99 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
lahan/tanah seluas 17.3ha yang terletak di Desa Batalang, sebagai tanah terlantar;Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat denganrincian sebagai berikut: Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Menyatakan sebagai hukum lahan/tanah seluas lebih kurang 336,8 ha yangterletak di Desa Jorong dan lahan/tanah seluas 17.3 ha yang terletak di DesaBatalang yang 261 ha diantaranya overlap/tumpang tindin
H MUHTARUM
Tergugat:
1.SITI SARAH
2.ABDUL GANI
3.AHMAD SANI
4.ZAINULLAH
5.ZELA ROYANI
6.SYARKANI
7.ROSITA HOLIFAH
Turut Tergugat:
Kantor Kelurahan Sungai Tiung
114 — 102
H. dan kawan kawan yang dicabut serta dikembalikan ke ahli waristermasuk Tergugat VII (tujuh).Halaman 47 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb16.Bahwa bunyi Gugatan Penggugat dalam butir 9 halaman 9 (Sembilan)menyebutkan bidang tanah tersebut overlaping/tumpang tindin denganSPPFBT/Sporadik yang dimiliki Penggugat sehingga tidak sah, karena sudahada terdahulunya kepunyaan Penggugat.
H. dan kawan kawan yang dicabut serta dikembalikan ke ahli waristermasuk Tergugat VII (tujuh).16.Bahwa bunyi Gugatan Penggugat dalam butir 9 halaman 9 (Sembilan)menyebutkan bidang tanah tersebut overlaping/tumpang tindin denganSPPFBT/Sporadik yang dimiliki Penggugat sehingga tidak sah, karena sudahada terdahulunya kepunyaan Penggugat.