dipertimbangkan lebih lanjut oleh karenanyaGugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;Dalam Pokok Sengketa:Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan mengenai eksepsi dariTergugat yang berkenaan dengan obyek sengketa 1, maka selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya denganpertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam memutus suatu Sengketa Tata UsahaNegara, UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara menganut sistempembuktian bebas dan Hakim bersifat aktif (Asas Dominus

2016 tentangPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.CIKONDANG KANCANA PRIMA yang dikeluarkan dan/ataudiumumkan oleh Tergugat terbit pada tanggal 22 Juli 2016 (buktiT.lLIntv I&IL2=T), selanjutnya disebut objek sengketa 2;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut gunamelindungi kepentingan pihak ketiga sebagai pihak yang dituju oleh objeksengketa maka sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagaipelaksanaan asas dominus

adalahsebagaimana diuraikan pada duduknya sengketa tersebut diatas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatanPenggugat (object van geschil) adalah Surat Nomor 4389/1.835 HalPembatalan Surat No. 3272/1.83 tanggal 15 Agustus 2016 tertanggal 7Nopember 2016 (bukti P1=T3);Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut guna melindungikepentingan pihak ketiga, maka sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dansebagai pelaksanaan asas dominus

Eksepsi lain yang tidak mengenai kKewenangan Pengadilan hanya dapatdiputus bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1)Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi a quo Majelis Hakimberpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus danmenyelesaikan terhadap sengketa a quo guna untuk menemukankebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat danparalel dengan asas dominus

dalil eksepsi dari Tergugat II Intervensi yangpada pokoknya dalil gugatan tidak sesuai dengan petitum antara lain dari dalilgugatan yang menyatakan mencabut objek sengketa a quo serta menerbitkanSertipikat Hak Guna Usaha yang tidak bertumpang tindihn dengan IUPPenggugat yang berpotensi terdapat singkapan batu bara;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensitersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa dalam prinsip beracara dalamPeradilan Tata Usaha Negara, juga dengan didasari asas dominus

timbul dalam perkara ini kepadaPenggugat ;Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, pihakPenggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan secara eletronikmelalui Sistem Informasi Pengadilan (eCourt) tanggal 10 Juni 2020, danterhadap replik tersebut, Tergugat telah menanggapinya denganmengajukan duplik tanggal 17 Juni 2020 ;Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum(rechtsbescherming) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objeksengketa a quo dan sebagai konkretisasi dari asas dominus

Bahwa mengenai kapasitas saksi Ahli yang dihadirkan olehPenuntut Umum merupakan perwujudan asas dominus litisdan tidak relevan lagi dipertimbangkan dalam pokok perkaraapalagi keterangan ahli adalah tidak mengikat atau memiliki nilaipembuktian yang bebas (vrij bewijs).

Citra Abadi Mandiri, yang terletak di Kelurahan Rawaterate,Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (vide Bukti T.II.Intv.10 = Bukti T25 dan Bukti T26sebagian identik dengan Bukti P14) ; Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (rechisbescherming)kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa a quo dan sebagai konkretisasidari asas dominus litis, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1)UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang UndangNomor

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilaibertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, apabilakeputusan yang bersangkutan itu:@) Bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturan perundang undangan yang bersifat prosedural/formal;b) Bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturan perundang undangan yang bersifat materiil/substansial;Cc) Dik eluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang; Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus

Putusan Nomor 120 K/TUN/2016Peradilan Tata Usaha Negara bersifat dominus litis yang artinyadalam mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim tidak terikat padamateri jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak,dan dalam menilai keabsahan keputusan Objek Sengketa, Hakimmenentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian besertapenilaian pembuktiannya (vide Pasal 107 UU PTUN);Kebenaran materiil dimaksud dapat diartikan sebagai kebenaranyang sesungguhnya atau kebenaran hakiki sesuai dengan

BAHWA MAJELIS HAKIM PEMUTUS PERKARA A QUO DAN PERKARABANDING A QUO TIDAK MENCARI KEBENARAN MATERIIL DALAMPROSES PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI YANG DIAJUKANOLEH PARA PIHAK BERPERKARA, DAN DENGAN DEMIKIAN TELAHSALAH MENERAPKAN SISTEM PEMBUKTIAN DOMINUS LITIS DANTELAH MELANGGAR MAKSUD SERTA TUJUAN DARI KETENTUANHUKUM DALAM PASAL 107 UU PERADILAN TATA USAHA NEGARA,SERTA TELAH MELANGGAR TUJUAN PERADILAN TATA USAHANEGARA BERDASARKAN UU PERADILAN TATA USAHA NEGARA;6.1.Bahwa dalam pertimbangan hukum pokok

perkara a quo padaHalaman 924 Putusan PTUN Nomor 119, Majelis Hakim tingkatpertama menyatakan bahwa sistem pembuktian pada Peradilan TataUsaha Negara bersifat dominus litis yang artinya dalam mencarikebenaran materiil, Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawabmenjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, dan dalam menilaikeabsahan keputusan Objek Sengketa, Hakim menentukan apa yangharus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya(vide Pasal 107 UU PTUN).

Namun demikian, harus dipahami bahwapenerapan asas dominus litis oleh Majelis Hakim untuk prosespembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara tidak bolehdilepaskan dari maksud dan tujuan akhir proses pembuktian itu sendiri,yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dalamperkara sengketa Tata Usaha Negara terkait.

Dengan demikian, asas peradilan netral dan adil tidak dapatdipisahkan dan harus berjalan beriringan dengan asas dominus litisdan asas pembuktian bebas yang dianut oleh Majelis Hakimpemeriksa perkara sengketa Tata Usaha Negara yakni dalamkaitannya dengan peran aktif untuk menentukan apa yang harusdibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalampersidangan perkara.

yang dapat dinilai secara alternatif ;Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini Majelis Hakimberpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Majelis Hakimbersifat aktif (dominus Litis) sehingga dalam pembuktiannya tidak hanyaterbatas pada dalil yang diajukan oleh para pihak melainkan dapatmenentukan sendiri apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yangbersengketa, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim Sendiri ;Menimbang

Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentangkegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat ;Menimbang bahwa dalam gugatan a quo, selain telah melengkapi data danidentitas diri sebagaimana dalam gugatan yang telah disempurnakan padaPemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatanPenggugat telah mendalilkan dasardasar gugatan sebagaimana tercantum dalamhalaman 8 sampai dengan halaman 18;Menimbang bahwa dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negaraberlaku. azas dominus

Alatbukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d.Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan, pasal dan penjelasannyatersebut paralel dengan asas vrij bewijs pembuktian bebas dalam rangka tugasHakim Peradilan Tata Usaha Negara yang aktif (dominus litis) untuk mencarikebenaran materiel;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut hematMajelis Hakim yang harus dipertimbangkan terlebin dahulu adalah segikewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sebagai

membayar keseluruhan biaya yangtimbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pada persidanganelektronik tanggal 17 Februari 2021, pihak Penggugat menyatakan tidakmengajukan replik, dan tetap pada gugatan semula, sehingga oleh karenaPenggugat tidak mengajukan replik, maka Tergugat pun tidak perlumengajukan duplik ;Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum(rechtsbescherming) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objeksengketa a quo dan sebagai konkretisasi dari asas dominus

YK.Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepadapihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa a quo dan sebagaikonkretisasi dari asas dominus litis, Majelis Hakim telah memerintahkanPanitera Pengganti untuk memanggil pihak ketiga atas nama H. SenenHaryanto, S.E., dan atas permohonan tertulis dari pihak ketiga yakni H.

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatukeputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, atau;b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negaraadalah bersifat dominus litis, artinya Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan,beban pembuktian beserta

;Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negaraadalah bersifat dominus litis artinya dalam mencari kebenaran materiil, MajelisHakim tidak terikat pada materi jawab jinawab dan alat bukti yang diajukan parapihak.

Putusan ECourt Perkara Nomor101/G/2021/PTUN.BDGterhadap eksepsieksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidakakan merujuk berdasarkan urutan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat IIIntervensi, namun akan mendasarkan pada alur pertimbangan hukum dari MajelisHakim;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yangmengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannyaberdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsieksepsi tersebut

dan Belanja DesaTahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan PermusyawaratanDesa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang PersetujuanPeraturan Desa Tapen Tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengannilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.359.194.100,: 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.124.000.000, dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untukpembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUSdan DOMINUS

dan Belanja DesaTahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan PermusyawaratanDesa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang PersetujuanPeraturan Desa Tapen Tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengannilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.359.194.100,:1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.124.000.000, dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untukpembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUSdan DOMINUS

Belanja DesaTahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan PermusyawaratanDesa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang PersetujuanPeraturan Desa Tapen Tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengannilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.359.194.100,:1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.124.000.000, dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untukpembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS259dan DOMINUS

Dengan demikian hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negarakhususnya dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara tidak sekedar dalampengujian aspek formal namun wajib menguji aspek kebenaran materil prosesadministrasi dengan metode hakim aktif (Dominus Litis);Menimbang bahwa dalam perkara a quo tindakan Tergugat dalammenerbitkan Sertipikat a quo secara substansi gagal melindungi hak hukumPenggugat karena dalam penerbitan sertipikat a quo dan tidak mampumenghadirkan keadilan yang lebih substantif sebagaimana