Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat selaku MitraGreat adalah suatu hal yang sangat subtantif dan mendasar karena haltersebut menyangkut para pihak dalam gugatan ini, yang merupakansubjek dalam gugatan.6.

Oleh karena itu, kepentingan dapat dipahami dari Doktrin maupunYurisprudensi; Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif adalah, nilai yang harusdilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukumantara orang yang bersangkutan dengan Keputusan, KTUN yang menjadi cbjeksengketa; Menimbang, bahwa menelaah buktibukti yang berkaitan dengan adatidaknya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana telahdiuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat jelas

Selainmenyampaikan keberatan Penggugat juga meminta salinan daftar hadirkepada panitia pemilinan, namun tidak ada respon dari panitia pemilinanhingga Ketua Panitia Pemilihan mengundurkan diri sebelum penitiadibubarkan;Bahwa Panitia Pilkades Ceweng Ceweng telah dibubarkan pada tanggal16 Nopember 2019, namun pelanggaranpelanggaran yang bersifatHalaman 10 dari 58 halaman, Putusan Nomor: 72/G/2020/PTUN.SBY19.20.prosedural, subtantif dan masif yang dilakukan oleh Panitia Pilkades atasPeraturan Bupati

Putusan Nomor 11K/PM.III16/AD/II/2019Cabang Makassar hanya sebanyak 5 mlpadahalberdasarkan Perkap Nomor 10 September 2009 tentangTata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan TeknisKriminalistik TKP dan Laboratorium Kriminalistik BarangBukti kepada Laboratorium Polri Pasal 63 poin (2c) bahwabarang bukti urine yang diambil pengguna Narkoba secaraoral/diminum diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) cc,akan tetapi secara subtantif Saksi5 Hasura Mulyani, Amddalam kapasitasnya sebagai Paur Narkoba

Putusan Nomor 11K/PM.III16/AD/II/2019oral/diminum diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) cc, akantetapi secara subtantif Saksi5 Hasura Mulyani, Amd dalamkapasitasnya sebagai Paur NarkobaLaboratorium Forensik PolnCabang Makassar telah menjelaskan bahwa pada saat sampelurine Terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik Polri CabangMakassar disertakan hasil screening test (uji pendahuluan)urine Terdakwa yang telah diperiksa menggunakan test packmerk DOA yang terdiri dari 6 parameter yaitu THC, COC,

atau warnaatau konfigurasinya yang bisa dilihat secara kasat mata; dalam desain Industrisedikitoun ada perbedaan dianggap ada kebaruan.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya Turutjuga Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokan dengan aslinyaberupa sebagai berikut:1.Fotocopy Formulir permohonan pendaftaran desain Industri atas nama PT MitraMulia Makmur tertanggal 30 Juni 2014 dengan judul Desain Industri Botol, diberitanda bukti TT1 ;Fotocopy pemeriksaan Subtantif

Negara bebas.Karena tidak pernah dilakukan konversi atas penguasaan tersebut karenabatas waktu konversi melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun1965 jo Nomor 1 tahun 1966, dengan demikian maka batas akhir hakpenguasaan berakhir pada 31 desember 1970, menurut UUPA Hak Baratpaling lama telah diaftarkan koversi sebelum 24 september 1980, melewatimasa itu maka sudah selayaknya tanah tersebut menjadi tanah Negarabebas.Halaman 65 dari 101 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBYSecara subtantif

dan MinumanKegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwadatadata pada Berita Acara Hasil Pemilihan pada sistem SPSE yang memuatsecara lengkap hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus padasetiap tahapan evaluasi, juga termuat secara lengkap pada Summary Report dalamsistem SPSE;Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, Pengadilanberpendapat, bahwa benar terjadi cacat formal dalam penyusunan Objek Sengketa.Akan tetapi dikarenakan secara subtantif

Bahwa dapat Ahli jelaskan secara singkat tugas dan tanggungjawab Ahli selaku Perancang Peraturan Perundang undanganAhli Madya selaku Koordinator Hukum dan Humas yaitumelaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturanperundang undangan, pemberian pertimbangan dan bantuanhukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, sertaurusan hubungan masyarakat; Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus dibidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDMyang memuat materi subtantif

ke 2 (dua) tersebut di atas, apakah Para PenggugatHalaman 71 dari 80 Putusan Nomor : 45/G/2017/PTUN.PBRmempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objeksengketa a quo;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu) kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif

Meskipun secara normatif SKpembentukan organisasi Akademi Kabidanan Martapura sebagaimana bukti P.8tidak dibenarkan oleh perundangundangan, akan tetapi harus dapat dipahamimaksud dan tujuannya secara subtantif dan sejarah pendiriannya yaitu bahwaPenggugat/ PEMBANDING adalah pendiri dan pemilik dari Akadami KebidananMartapura yang dikelola oleh Yayasan Korps Pegawai Republik IndonesiaKabupaten Banjar;3.

agarmemberikan biaya nafkah untuk penggugat sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) per bulan dibebankan kepada Tergugat;Bahwa bila memperhatikan penyusunan kalimat gugatan Penggugatpada posita poin 5 tersebut benarbenar sangat menggelitik, sebabpotongan kalimatnya memohon kepada Majelis hakim Yang Muliaagar memberikan biaya nafkah untuk penggugat sebesar Rp1000.000, (Satu juta rupiah) perbulan, seakanakanPenggugat telahmeminta biaya nafkah kepada Majelis Hakim;Bahwa berikutnya hal yang paling subtantif

Bahwa dengan terdaftarnya merek Tergugat, hal ini berarti merekTergugat telah menempuh proses sesuai UndangUndang yang berlaku :proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan subtantif dan pengumuman,serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat,yaitu UndangUndang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

RIOTA JAYA LESTARI Namun IUP OP tersebut dicabut olehTERGUGAT maka PENGGUGAT menanggung kerugian untuk memperolehpenghasilan lebih dari tanah miliknya;Bahwa karena merasa kepentingannya dirugikan maka PENGGUGAT mengajukangugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari:Bahwa Kepentingan secara Subtantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yangdapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutandengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa(Indrohartono

maka terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Objek Sengketadicabut beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut keputusan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaiaparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa,Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, denganpertimbangan bahwa secara subtantif

undang undang baik pidana penjaranya maupundendanya ,untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadappenyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secaraproporsional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkapdi persidangan secara obyektif dengan mempertimbangkan semuaaspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan danjuga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semuapihak walaupun penerapan hukum subtantif

pidana kurungan pengganti denda dan ataupidana penjara dari uang pengganti sejak tanggal surat keputusanPembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yaituberdasarkan tanggal sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) PusatDirektorat Jenderal Pemasyarakatan.Bahwa berkas usulan pembebasan bersyarat Penggugat diterima di sekretariatTim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatanpada tanggal 29 Agustus 2013 dan setelah dilakukan pemeriksaankelengkapan persyaratan subtantif

kepentingannya di rugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara dalam pasal 53 ayat (1) Undang undangPeradilan Tata Usaha Negara, bisa terkena kepada orangperorang, Kelompokmasyarakat, Badan Hukum atau Perkumpulan (Lembaga Swadaya Masyarakat)yang mengalami kerugian secara langsung akibat dikeluarkannya KeputusanTata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa UndangUndang Peratun tidak menjelaskan artikepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif

Dalam kedudukan perikatan yangdemikian baik secara teknis dan subtantif, penjamin bukan berubah menjadidebitur. Kedudukannya secara yuridis telah dilembagakan secara murni dalambentuk BorgtochtTidak ada dasar hukum untuk menuntut dan menempatkan seorangguarantor dalam keadaan pailit...pada prinsipnya sifat Borgtocht, hanyamenempatkan guarantor menanggung pembayaran yang akan dilaksanakandebitur, oleh karena itu yang memikul pembayaran utang yang sebenarnyatetap berada pada diri debitur.

,M.H:Bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan sejak pada asasnya perjanjiandapat dibatalkan dari mulai dibuat sampai dilaksanakan ;Bahwa azas suatu perjanjian apabila salah satu pihak beritikad buruk makadapat membatalkan perjanjian;Perjanjian yang dibuat adalah menjadi Undangundang bagi para pihak yangmelakukan perjanjian tersebut, dalam praktik pengadilan sering terjadikonplik, ada 2 (dua) aspek keadilan, pertama prosedural dan subtantif, jadiperjanjian terikait dua aspek;Bahwa yang dimaksud dari

tertanggal 14 November 2018 (saat ini menjadi objekgugatan) tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSdisebabkan karena Penggugat terbukti secara sah menjadi anggota salah satupartai politik, karena antara Surat Tergugat Nomor : 881.4/815/VII/2018tertanggal 23 Juli 2018 dengan Surat Keputusan Tergugat NomorHalaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mks.689/X1/2018 tertanggal 14 Novembar 2018 (saat ini menjadi objek gugatan)adalah 2 hal yang berbeda satu sama lain secara subtantif