Ditemukan 1460 data
SUMANGE,S.Pd.,M.Pd
Tergugat:
BUPATI SOPPENG
109 — 60
tertanggal 14 November 2018 (saat ini menjadi objekgugatan) tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSdisebabkan karena Penggugat terbukti secara sah menjadi anggota salah satupartai politik, karena antara Surat Tergugat Nomor : 881.4/815/VII/2018tertanggal 23 Juli 2018 dengan Surat Keputusan Tergugat NomorHalaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mks.689/X1/2018 tertanggal 14 Novembar 2018 (saat ini menjadi objek gugatan)adalah 2 hal yang berbeda satu sama lain secara subtantif
88 — 31
pernyataanmengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung denganatau sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugatdengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugatatau penjelasan faktafakta yang langsung berkaitan dengan dasarhukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;Menimbang, bahwa mengacu pada uraian di atas untukmembuktikan Eksepsi Para Tergugat bahwa Gugatan PenggugatObscuur Libel satu sama lainnya seling bertentangan atau tidakharuslah dibuktikan lebih lanjut secara subtantif
692 — 267
dalam mengajukan permohonan pendaftaranmerek.Bahwa berdasarkan fakta fakta diatas maka Turut Tergugat mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat mengenaiketerkenalan merek Penggugat dan menyatakan gugatan ditolak.Tentang Itikad Tidak Baik14.15.Bahwa tentang ltikad tidak baik yang di dalilkan olen Penggugat untukperkara ini tidaklah relevan, karena merek milik Tergugat telah terdaftardalam Daftar Umum Merek dan telah melewati prosesproses pemeriksaanFormalitas, Pemeriksaan Subtantif
Mustapa I. Patiwael, SH.,MH.
Termohon:
Kepala kepolisian RI. Cq. Kapolda SulTeng, Cq.Kapolrest Banggai, Cq. Kasat Reskrim Polrest Banggai
88 — 21
Sehingga apabila sesuai dengan uraianpenjelasan Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana yang telahdijelaskan dengan subtantif dalam alasan Permohonan Praperadilan ini yangdimana dilakukan oleh Termohon tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut :a.
1.H. RUDY YUSUF
2.ADY SUKMA KUSUMAH
3.IBRAHIM
4.MOHAMAD ILYAS
5.RADEN FIRMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Intervensi:
H. RM Danang Sadewa,S.H.,M.H
421 — 429
Fungsi hukum formal/nukum cara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukummateriil/Subtantif.3. Mengingat asas hukum Una Via hakim harus memilih cabang hukum yanglebin memihak keadilan ; 222222 n none eee4.
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
YESAYA GULO ALS AMA DEFI
118 — 106
Bupati Niasmelalui Sekretaris Daerah.Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PPKSKPD DinasPendidikan Kabupaten Nias T.A. 2016 adalah:1.Melakukan penelitian terhadap subtansif serta kelengkapan dokumentagihan dari pihak ketiga berdasarkan naskah perikatan / perjanjianyang tertuang dalam SPK / Kontrak dan / atau surat perjanjianHalaman 69 dari 204Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Mdn9.kerjasama berkaitan dengan pengajuan SPPLS oleh Bendaharapengeluaran.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif
terhadapkelengkapan SPPUP, SPPGU, SPPTU, yang diajukan olehBendaraha Pengeluaran.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan / suratpertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran yang dilakukanoleh Bendahara Pengeluaran yang terdiri atas : Buku Kas Umum.
Buku Penerimaan Lainnya.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan / suratpertanggungjawaban pengeluaran (belanja) yang dilakukan olehBendahara Pengeluaran yang terdiri atas : Buku Kas Umum. Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran perincian objek,diserta dengan buktibukti Pengeluaran yang sah. Daftar rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran perincian objek. Bukti atas penyetoran PPN / PPH.
SYAFEYAH IMAM KODRAT BINTI MADDARIP
Tergugat:
LURAH JEMUR WONOSARI KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA
Intervensi:
1.PT. ROYAL PARAGON PROPERTY
1.YAYASAN KARYA LOKA
129 — 95
Oleh karena itu, kepentingan dapat dipahami dari Doktrin maupunYurisprudensi:;Menimbang, bahwa secara subtantif, kepentingan adalah nilai yangharus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubunganhukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan dan atau tindakanyang menjadi objek sengketa; Menimbang, bahwa menelaah buktibukti yang berkaitan dengan adatidaknya kepentingan Penggugat maupun Penggugat II Intervensi dalamgugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim
63 — 32
., Pengadilan adalah wilayah hukum/yang memilikikewenangan mengadili, sehingga oleh karena itu pertimbanganpertimbanganPenasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding maupun Kontra MemoriBanding tersebut dikesampingkan pula;Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam MemoriBanding maupun kontra memori banding pada intinya sama seperti NotaPembelaan (pleidoi) yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan TingkatPertama, tidak ada halhal baru yang bersifat subtantif untuk dipertimbangkan
JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd, M.Si
Tergugat:
BUPATI SOPPENG
134 — 87
Juli 2018, bukan Surat Keputusan Tergugat Nomor :689/X1/2018 tertanggal 14 November 2018 (saat ini menjadi objek gugatan)tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS disebabkan karenaPenggugat terbukti secara sah menjadi anggota salah satu partai politik, karenaantara Surat Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 689/XI/2018 tertanggal 14November 2018 (saat ini menjadi objek gugatan) adalah 2 hal yang berbedasatu sama lain secara subtantif
79 — 36
menjadi tujuanadalah terbaginya harta waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada paraahli waris yang masih hidup in casu para penggugat, tergugat I, tergugat II, turut tergugatI, dan turut tergugat II.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, serta mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang, ketentuan mana bermaksud mewujudkan keadilan subtantif
35 — 11
Dan secara subtantif berisi perjanjiankerjasama dengan sistem bagi keuntungan dimana TERGUGAT selakuPemilik dan penyedia bidang tanah yang akan dibangun Apartemen,Perumahan dan Sport Center, sedangkan pribadi hukum Tuan MICHAELSUMANTO WIDJAJA adalah selaku Pihak Kedua (Investor) yang akanmendanai (menyediakan pendanaan) bangunan berikut seluruh biayaoprasional termasuk pemasarannya atas bangunan yang akan dibangun diatasbidangbidang tanah milik TERGUGAT dimaksud, dan yang menjadi ObjekPerjanjian
ABDUL RAHMAN, SE.M.AP
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kendari
120 — 116
Sehinggaapabila sesuai dengan uraian penjelasan Pemohon dalam Permohonan aquo sebagaimana yang telah dijelaskan dengan subtantif dalam alasanPermohonan Praperadilan ini yang dimana dilakukan oleh Termohon tidakmenurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintanhan adalah sebagai berikut :a.
PT. WIRA MANDIRI MAKMUR
Tergugat:
PT. GUNAPLASINDO PRIMA ABADI
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIRJEN HKI cq DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
229 — 61
didaftarkan dalam bentukgambar/foto dan bisa dilihatberapa sisi yang ditinjukan maka bagianyang dilindungi adalah bagian yang sesuai dengan pendaftarantersebut.Bahwa dalam formulir pendaftaran harus ada gambar/foto, perkarakabur/ouram maka kemungkinan akan di tolak dan walaupun adagambar tetapi tidak ada klaim maka akan ditolak.Bahwa si pemohon melakukan permohonan disertakan dokumen yanglengkap, lalu ke proses administratif, diumumkan jika tidak ada yankeberatan maka akan lanjut ke pemeriksaan subtantif
Apabila desain industri tersebut sama dan hanyaditambahkan warna saja, jika permohonan desain industri tersebutdilakukan oleh pemiliknya maka boleh di daftarkandan jika dilakukanorang lain tidak boleh didaftarkan.Bahwa kalau dalam pemeriksaan subtantif tutupnya saja berbeda makaitu diterima tetapi tidak mungkin pihak pemeriksa menambahkan warnapada sertifikat.Bahwa di UndangUndang disebutkan dapat diajukan oleh pihak ketigayang berkepentingan pada desain tertentu dengan jangka waktu yangberlaku.
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
IDARMAN ZILIWU ALS DARMAN
180 — 34
Bupati Nias.Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Niasmelalui Sekretaris Daerah.Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PPKSKPD DinasPendidikan Kabupaten Nias T.A. 2016 adalah:1.Melakukan penelitian terhadap subtansif serta kelengkapan dokumentagihan dari pihak ketiga berdasarkan naskah perikatan / perjanjianyang tertuang dalam SPK / Kontrak dan / atau surat perjanjiankerjasama berkaitan dengan pengajuan SPPLS oleh Bendaharapengeluaran.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif
terhadapkelengkapan SPPUP, SPPGU, SPPTU, yang diajukan olehBendaraha Pengeluaran.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan / suratpertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran yang dilakukanoleh Bendahara Pengeluaran yang terdiri atas : Buku Kas Umum.
Buku Penerimaan Lainnya.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan / suratpertanggungjawaban pengeluaran (belanja) yang dilakukan olehBendahara Pengeluaran yang terdiri atas :Halaman 83 dari 217Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2019/PN Mdn Buku Kas Umum. Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran perincian objek,diserta dengan buktibukti Pengeluaran yang sah. Daftar rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran perincian objek. Bukti atas penyetoran PPN / PPH.
NY. JOSINA MATULESSY, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
269 — 153
Negara yang menjadi objek sengketa dengankepentingan Penggugat yang dirugikan, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara(objek sengketa) sebagai sebab sedangkan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8yang pada pokoknya menyatakan Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketaoleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dansewenangwenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat tidakdidasari pada prosedur hukum yang subtantif
SUNARTO, S.H
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan R.I cq. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
240 — 136
apa sajayang menjadi kewenangan lembaga praperadilan berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Judical Review terhadapbeberapa pasal terkait dengan pranata atau objek dari praperadilan ituHalaman 48 dari 67 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid/Pra/2020/PN Sdasendiri;Bahwa terdapat benturan antara Pasal 1 Undangundang KUP terkaitpemeriksaan bukti permulaan yaitu ada pemeriksaan yang dilakukanuntuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan yang secara subtantif
82 — 59
Singatin SamudraMining, yakni sebagai Pemegang Saham yang juga mencakup sebagaiDewan Direksi dan sebagai Dewan Komisaris, merasa kepentingannyadirugikan, oleh karenanya secara subtantif permasalahan yang diajukanPara Penggugat dalam gugatannya mengandung permasalahan adanyaperbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban akibat daripenerapan hukum dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa olehTergugat, oleh karenanya merupakan sengketa Tata Usaha Negara dalamlingkup wewenang Peradilan
PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO atau AYAM GEPREK BENSU
Tergugat:
1.RUBEN SAMUEL ONSU
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq DITJEN HKI Cq DIREKTORAT CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
4418 — 2922
Bukti T23 : Foto copy Hasil Pemeriksaan Subtantif Desain Industri NomorPermohonan A00201702051 judul Kotak Kemasan Makanan, tanggal30 Mei 2018 ;4.
2719 — 2943
IDM000374438pada kelas 34 dengan itikad tidak baik (bad faith);Halaman 34 dari 88 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus.Merek PN.Niaga Jkt.Pst.41.42.43.44,45.Bahwa pada faktanya merekmerek Tergugat tersebut telah diterimapendaftarannya di Ditjen KI (in casu Turut Tergugat) karena telahmemenuhi syaratsyarat dan ketentuan yang berlaku dan juga telahmelewati proses pemeriksaan pendaftaran merek termasuk namun tidakterbatas dalam proses pemeriksaan tersebut Ditjen KI (/n casu TurutTergugat) telah melakukan pemeriksaan subtantif
176 — 337 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka untukmenegakkan keadilan subtantif yakni demi tegaknya keadilan, kepastianhukum dan kemanfatan (kemashlahatan) untuk mencari solusi terbaikkeluar dari konflik PPP yang dapat meruntuhkan PPP.
Nomor 79 PK/Pdt.SusParpol/2016maka ultra petita itu dapat diterapkan dalam hukum yang bersifat dinamisuntuk menegakkan kebenaran subtantif yang ditegakkan berdasarkankeadilan, kKepastian hukum dan kemanfaatan itu;39.Bahwa oleh karena Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM NomorM.HH.07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan SusunanKepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunantertanggal 28 Oktober 2014 telah masuk dalam persidangan dalamPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta