maka terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Objek Sengketadicabut beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut keputusan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaiaparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa,Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, denganpertimbangan bahwa secara subtantif

RIOTA JAYA LESTARI Namun IUP OP tersebut dicabut olehTERGUGAT maka PENGGUGAT menanggung kerugian untuk memperolehpenghasilan lebih dari tanah miliknya;Bahwa karena merasa kepentingannya dirugikan maka PENGGUGAT mengajukangugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari:Bahwa Kepentingan secara Subtantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yangdapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutandengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa(Indrohartono

,M.H:Bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan sejak pada asasnya perjanjiandapat dibatalkan dari mulai dibuat sampai dilaksanakan ;Bahwa azas suatu perjanjian apabila salah satu pihak beritikad buruk makadapat membatalkan perjanjian;Perjanjian yang dibuat adalah menjadi Undangundang bagi para pihak yangmelakukan perjanjian tersebut, dalam praktik pengadilan sering terjadikonplik, ada 2 (dua) aspek keadilan, pertama prosedural dan subtantif, jadiperjanjian terikait dua aspek;Bahwa yang dimaksud dari

Fungsi hukum formal/nukum cara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukummateriil/Subtantif.3. Mengingat asas hukum Una Via hakim harus memilih cabang hukum yanglebin memihak keadilan ; 222222 n none eee4.

Juli 2018, bukan Surat Keputusan Tergugat Nomor :689/X1/2018 tertanggal 14 November 2018 (saat ini menjadi objek gugatan)tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS disebabkan karenaPenggugat terbukti secara sah menjadi anggota salah satu partai politik, karenaantara Surat Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 689/XI/2018 tertanggal 14November 2018 (saat ini menjadi objek gugatan) adalah 2 hal yang berbedasatu sama lain secara subtantif

., Pengadilan adalah wilayah hukum/yang memilikikewenangan mengadili, sehingga oleh karena itu pertimbanganpertimbanganPenasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding maupun Kontra MemoriBanding tersebut dikesampingkan pula;Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam MemoriBanding maupun kontra memori banding pada intinya sama seperti NotaPembelaan (pleidoi) yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan TingkatPertama, tidak ada halhal baru yang bersifat subtantif untuk dipertimbangkan

menjadi tujuanadalah terbaginya harta waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada paraahli waris yang masih hidup in casu para penggugat, tergugat I, tergugat II, turut tergugatI, dan turut tergugat II.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, serta mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang, ketentuan mana bermaksud mewujudkan keadilan subtantif

Oleh karena itu, kepentingan dapat dipahami dari Doktrin maupunYurisprudensi:;Menimbang, bahwa secara subtantif, kepentingan adalah nilai yangharus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubunganhukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan dan atau tindakanyang menjadi objek sengketa; Menimbang, bahwa menelaah buktibukti yang berkaitan dengan adatidaknya kepentingan Penggugat maupun Penggugat II Intervensi dalamgugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim

maka terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Objek Sengketadicabut beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaiaparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa,Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, denganpertimbangan bahwa secara subtantif

Dalam kedudukan perikatan yangdemikian baik secara teknis dan subtantif, penjamin bukan berubah menjadidebitur. Kedudukannya secara yuridis telah dilembagakan secara murni dalambentuk BorgtochtTidak ada dasar hukum untuk menuntut dan menempatkan seorangguarantor dalam keadaan pailit...pada prinsipnya sifat Borgtocht, hanyamenempatkan guarantor menanggung pembayaran yang akan dilaksanakandebitur, oleh karena itu yang memikul pembayaran utang yang sebenarnyatetap berada pada diri debitur.

kepentingannya di rugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara dalam pasal 53 ayat (1) Undang undangPeradilan Tata Usaha Negara, bisa terkena kepada orangperorang, Kelompokmasyarakat, Badan Hukum atau Perkumpulan (Lembaga Swadaya Masyarakat)yang mengalami kerugian secara langsung akibat dikeluarkannya KeputusanTata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa UndangUndang Peratun tidak menjelaskan artikepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif

pidana kurungan pengganti denda dan ataupidana penjara dari uang pengganti sejak tanggal surat keputusanPembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yaituberdasarkan tanggal sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) PusatDirektorat Jenderal Pemasyarakatan.Bahwa berkas usulan pembebasan bersyarat Penggugat diterima di sekretariatTim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatanpada tanggal 29 Agustus 2013 dan setelah dilakukan pemeriksaankelengkapan persyaratan subtantif

didaftarkan dalam bentukgambar/foto dan bisa dilihatberapa sisi yang ditinjukan maka bagianyang dilindungi adalah bagian yang sesuai dengan pendaftarantersebut.Bahwa dalam formulir pendaftaran harus ada gambar/foto, perkarakabur/ouram maka kemungkinan akan di tolak dan walaupun adagambar tetapi tidak ada klaim maka akan ditolak.Bahwa si pemohon melakukan permohonan disertakan dokumen yanglengkap, lalu ke proses administratif, diumumkan jika tidak ada yankeberatan maka akan lanjut ke pemeriksaan subtantif

Apabila desain industri tersebut sama dan hanyaditambahkan warna saja, jika permohonan desain industri tersebutdilakukan oleh pemiliknya maka boleh di daftarkandan jika dilakukanorang lain tidak boleh didaftarkan.Bahwa kalau dalam pemeriksaan subtantif tutupnya saja berbeda makaitu diterima tetapi tidak mungkin pihak pemeriksa menambahkan warnapada sertifikat.Bahwa di UndangUndang disebutkan dapat diajukan oleh pihak ketigayang berkepentingan pada desain tertentu dengan jangka waktu yangberlaku.

Dan secara subtantif berisi perjanjiankerjasama dengan sistem bagi keuntungan dimana TERGUGAT selakuPemilik dan penyedia bidang tanah yang akan dibangun Apartemen,Perumahan dan Sport Center, sedangkan pribadi hukum Tuan MICHAELSUMANTO WIDJAJA adalah selaku Pihak Kedua (Investor) yang akanmendanai (menyediakan pendanaan) bangunan berikut seluruh biayaoprasional termasuk pemasarannya atas bangunan yang akan dibangun diatasbidangbidang tanah milik TERGUGAT dimaksud, dan yang menjadi ObjekPerjanjian

Bupati Niasmelalui Sekretaris Daerah.Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PPKSKPD DinasPendidikan Kabupaten Nias T.A. 2016 adalah:1.Melakukan penelitian terhadap subtansif serta kelengkapan dokumentagihan dari pihak ketiga berdasarkan naskah perikatan / perjanjianyang tertuang dalam SPK / Kontrak dan / atau surat perjanjianHalaman 69 dari 204Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Mdn9.kerjasama berkaitan dengan pengajuan SPPLS oleh Bendaharapengeluaran.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif

terhadapkelengkapan SPPUP, SPPGU, SPPTU, yang diajukan olehBendaraha Pengeluaran.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan / suratpertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran yang dilakukanoleh Bendahara Pengeluaran yang terdiri atas : Buku Kas Umum.

Buku Penerimaan Lainnya.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan / suratpertanggungjawaban pengeluaran (belanja) yang dilakukan olehBendahara Pengeluaran yang terdiri atas : Buku Kas Umum. Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran perincian objek,diserta dengan buktibukti Pengeluaran yang sah. Daftar rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran perincian objek. Bukti atas penyetoran PPN / PPH.

Singatin SamudraMining, yakni sebagai Pemegang Saham yang juga mencakup sebagaiDewan Direksi dan sebagai Dewan Komisaris, merasa kepentingannyadirugikan, oleh karenanya secara subtantif permasalahan yang diajukanPara Penggugat dalam gugatannya mengandung permasalahan adanyaperbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban akibat daripenerapan hukum dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa olehTergugat, oleh karenanya merupakan sengketa Tata Usaha Negara dalamlingkup wewenang Peradilan

Sehinggaapabila sesuai dengan uraian penjelasan Pemohon dalam Permohonan aquo sebagaimana yang telah dijelaskan dengan subtantif dalam alasanPermohonan Praperadilan ini yang dimana dilakukan oleh Termohon tidakmenurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintanhan adalah sebagai berikut :a.

IDM000374438pada kelas 34 dengan itikad tidak baik (bad faith);Halaman 34 dari 88 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus.Merek PN.Niaga Jkt.Pst.41.42.43.44,45.Bahwa pada faktanya merekmerek Tergugat tersebut telah diterimapendaftarannya di Ditjen KI (in casu Turut Tergugat) karena telahmemenuhi syaratsyarat dan ketentuan yang berlaku dan juga telahmelewati proses pemeriksaan pendaftaran merek termasuk namun tidakterbatas dalam proses pemeriksaan tersebut Ditjen KI (/n casu TurutTergugat) telah melakukan pemeriksaan subtantif

apa sajayang menjadi kewenangan lembaga praperadilan berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Judical Review terhadapbeberapa pasal terkait dengan pranata atau objek dari praperadilan ituHalaman 48 dari 67 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid/Pra/2020/PN Sdasendiri;Bahwa terdapat benturan antara Pasal 1 Undangundang KUP terkaitpemeriksaan bukti permulaan yaitu ada pemeriksaan yang dilakukanuntuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan yang secara subtantif

Bahwa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sub BagianKeuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Baratadalah sebagaiberikut :1) Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif material terhadap subtansi sertakelengkapan dokumen tagihan dari pihak ketiga berdasarkan naskahperingkat/perjanjian yang tertuang dalam SPK/Kontrak dan atau Surat PerjanjianKerja sama berkaitan dengan pengajuan SPP LS Bendahara Pengeluaran.2) Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif

material terhadap subtansi dankelengkapan SPPUP, SPPGU, SPPTU dan SPP/SPMLS yang diajukan olehBendahara Pengeluaran.3) Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan/suratpertanggungjawaban penerimaan dan penyotoran yang dilakukan oleh BendaharaPenerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang terdiri atas:a.

Buku Penerimaan Lainnya.4) Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan/suratpertanggungjawaban pengeluaran (belanja) yang dilakukan oleh bendaharapengeluaran belanja, yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu.5) Pengeluaran yang terdiri atas :a. Buku Kas Umumb. Daftar Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Perincian Objek disertai denganbuktibukti pengeluaran yang syahc. Daftar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Perincian Objek (model SPJ3)d.

Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif material terhadap kelengapandokumen tagihan dari pihak ketiga berdasarka naskah peringkat/perjanjian yangtertuang dalam SPK/Kontrak dan atau Surat Perjanjian Kerja sama berkaitandengan pengajuan SPPLS Bendahara Pengeluaran;b. Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif material terhadap subtansi dankelengkapan SPP/SPMLS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, danc.