Ditemukan 1471 data
326 — 166
Bahwa sebagai Anggota Fraksi Perjuangan di DPRD KabupatenSamosir, Penggugat adalah petugas partai yang harus tunduk dan patuhterhadap aturan dan perintah Partai, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan yang berbunyi: SetiapAnggota Partai yang terpilin dan duduk dalam jabatan politik dan jabatanpublik adalah petugas partai yang harus tunduk dan patuh terhadap aturandan perintah Partai sesuai tingkatannya;6.
60 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 73 K/PID.SUS/2015peradilan di hampir semua lingkungan peradilan di berbagai tingkatannya,dengan melibatkan hampir semua pihak yang terkait dengan dunia peradilan :a. Eksekutif ;b. Legislatif ;c.
57 — 20
Menerima saksi pasangan calon yang memiliki surat mandate dari timkampanye sesuai dengan tingkatannya yang ingin menghadiri penghitungansuara.j. Membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuat sertifikatpenghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir sesuaipasangan calon, panwaslu kecamatan dan KPU Kabupaten.= 107=k.
penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayahkerjanya.Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksudpada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta PemilihanUmum.Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f.Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf fkepada seluruh saksi yang hadir peserta Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah.Menerima saksi pasangan calon yang memiliki surat mandate dari timkampanye sesuai dengan tingkatannya
389 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepatutan pembebasan BMAD di Kawasan Bebas,mengingat pembebasan tersebut faktanya (i) dilakukan hanyaberdasarkan ketentuan yang diatur dalam Penjelasan suatu PeraturanPemerintah, in casu Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012,sedangkan pengaturan materi undangundang hanya melalui suatuketentuan penjelasan nyatanyata melanggar UndangUndang PPPU(mohon lihat penjelasan dalam Bagian C.6 Permohonan a quo); (ii)dilakukan hanya berdasarkan ketentuan yang melanggar PeraturanPerundangUndangan yang lebih tinggi tingkatannya
104 — 11
pencabutantersebut dinyatakan tidak sah, maka BAP itu menjadi bukti surat.Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.PrgMenimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan merupakan akta authentikdan merupakan dokumen negara, dibuat oleh pejabat tertentu (dalam hal inipenyidik) yang terikat dengan sumpah jabatan, keabsahannya dapatdipertangung jawabkan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga untukmencabut akta outhentik ini, memerlukan suatu keadaan dan alat bukti yanglebih tinggi dan kuat tingkatannya
Runi Widiastuti
Tergugat:
1.PT. IMSS
2.PT. INKA Persero
3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara
155 — 65
Penggugatmenanggapinya dengan menyatakan hal tersebut tidak benar dan tidak tepatdalam memahami gugatan karena yang dimaksud adalah supaya adanyaputusan hakim dalam gugatan ini, Ssupaya Tergugat di Audit dari Akuntan SihWiryadi dan Rekan sebagai Akuntan Publik karena lebih obyektif dari pada auditinternal;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, Penggugatmenanggapinya dengan menyatakan hal tersebut tidak benar karena yang digugat adalah Lembaga bukan organ dari Lembaga tersebut, serta sesuaidengan tingkatannya
123 — 67
Upacara kematian itu pun ada tingkatannya;Anak yang ditinggal mati harus berupaya untuk memotong kerbaukarena tuntutan Aluk dan Adat; PN. Makale Putusan No. 33/Pdt.G/2012/PN. Mkl 69 Putusan No. 33/Pdt.G/2012/PN.
PURWOTO
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUAN BAKTI MAKMUR
2.BUPATI ROKAN HILIR
65 — 27
1) Panwas bukanlah lembaga eksekutoryang dapat melakukan eksekusi terhadappelanggaran yang terjadi;(2) Panwas merupakan pintu. masukpenanganan terhadap pelanggaranpelaksanaan pemilihan penghulu;(3) Setelan melakukan kajian dan rapatpleno penetapan status laporan, maka PanwasHalaman 101 dari 182 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.PBRmelakukan penerusan pelanggaran denganketentuan:a.Untuk laporan pelanggaran administrasipelaksanaan pemilinan penghulu,diteruskan kepada panitia pemilihanpenghulu, sesuai tingkatannya
154 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undangan tersebut dari Sekda, sedangkan janji dari Bapak Walikotaadalah lebih tinggi tingkatannya;3. Rapat tidak diperlukan lagi karena draft Addendum Ill yang akanditandatangani sudah final;Hingga Addendum berakhir 20 Desember 2014 (1 tahun 2 bulanberhenti operasi) masih juga Termohon Kasasi/dahulu PembandingHalaman 73 dari 10 hal. Put. Nomor 1765 K/Pdt./2016(Tergugat) belum mengosongkan lahan untuk pembangunan TempatPenampungan Sementara (TPS).
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUSTAR, S.AP bin DERANI
2.MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR Alm
174 — 31
tersebut sebagaiantelah memenuhi unsur menjanjikan materi lainnya kepada pesertakampanye yaitu brosur berisi tentang : KARTU WAKIL RAKYAT PEDULIbergambar foto MUSTAR,S.AP dengan nomor Partai 9 (Sembilan) PartaiPerindo,Noor Caleg 2 (dua), DAPIL BabelNomor 4 (empat) dengan NomorHP 087896292555, brosur ayng berisi tentang penjelasan kepadapemegang kartu wakil rakyat peduli 5 tahun + Belitong sejahtera; Bahwa MUSTAR,S.AP dapat dikatakan sebagai Pelaksana Kampayeapabila ia sudah terdaftar di KPU sesuai tingkatannya
485 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 29 P/HUM/201912.13.14.keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundangundanganyang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan(vide Bukti P20);Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni Pasal 7dan Pasal 9 ayat (1) Pergub, adalah termasuk dalam jenis kategoriperaturan perundangundangan yang tingkatannya di bawahundangundang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor
862 — 778
Kedudukan yangotonom dan bebas itu adalah suatu konsekuensi dari fungsiBANI sebagai Peradilan Arbiter atau Arbitration Court,kadangkadang disebut Peradilan Swasta di sampingperadilan umum, Peradilan Sipil atau lebih dikenal dengan namaPeradilan Negeri dengan segala tingkatannya.
313 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian pertimbangan danamar Putusan dalam Putusan a quo yang menguatkan Putusan Akhiradalah pertimbangan dan amar Putusan yang sangat keliru, karenaPutusan a quo yang nyatanyata Putusan yang lebih rendah tingkatannya(Putusan PT) telah memberikan status yang sangat berbeda danbertentangan (kontradiktif) dengan status yang telah diberikan olehPutusan yang lebih tinggi tingkatannya (Putusan Kasasi) sehubungandengan pembuatan Akta Subrogasi/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06dan 07), yang mana
Nomor 1698 K/Pdt/201563.adalah pertimbangan dan amar putusan yang sangat keliru, karenaPutusan a quo yang nyatanyata putusan yang lebih rendah tingkatannya(Putusan PT) telah memberikan status yang sangat berbeda danbertentangan (kontradiktif) dengan status yang telah diberikan olehputusan yang lebih tinggi tingkatannya (Putusan Kasasi) sehubungandengan pembuatan Akta Subrogasi/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06dan 07), yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia telahmenyatakan bahwa tidak ada Perbuatan
85 — 38
Hak milik (property rights) merupakan suatu hak yang mempunyaiHalaman 69 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.hubungan kepemilikan yang tertinggi tingkatannya dibandingkan denganhakhak lainnya. Hubungan tanah dengan pemiliknya menimbulkan hak dankewajiban maupun wewenang atas tanah yang dihaki, Hak milik atas tanahmelekat pada pemiliknya selama mereka tidak melepaskan haknya(peralinan hak).
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
131 — 64
Sesuai dengan pemikiran tersebut, transferkepada institusi oleh Pemerintah dapat diberikan kepada negara lain ataupunkepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendah (Local government).Sedangkan transfer kepada individu, SseSsuai namanya, diberikan olehPemerintah kepada perorangan, termasuk, dalam hal ini, organisasi nonpemerintah.Bahwa sesuai dengan sifat dan tujuannya, pengeluaran untuk transfertidak diimbangi dengan adanya prestasi yang diterima oleh Pemerintah daripihak lain.
Hal ini terkait dengan peran strukturalnya (formalnya)sebagai kepala satuan kerja yang secara hierarchies membawahi pejabatstruktural lainnya yang tingkatannya lebih rendah.
157 — 92
tindakan sewenangwenangpotensial terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang karena itumerupakan unsur dari penyalahgunaan wewenang setidaknya itu menurutHalaman 111 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUNJKTketentuan Pasal 17 UndangUndang No. 30 tahun 2014, jadi ada, kalaudikaitkan dengan ketentuan Pasal 17, sekali lagi yang menyatakan bahwasuatu peraturan itu adalah cacat yuridis berkaitan dengan yang sudah ahlisebutkan, legalitas, wewenang, prosedur dan substansi ini aturan yanglebih tinggi tingkatannya
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
EDISON NAPITUPULU
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
352 — 834
tertentu yang ditunjuk dan atauditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannyasebagai hutan tetap.Bahwa penggunaan kata dan/atau pada ketentuan di atas sangatmerugikan kepentingan masyarakat dan menimbulkan ketidakpastianhukum, terutama ketika kedua jenis keputusan tersebut dihubungkandengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan karena menurutketentuan ini kKedua jenis keputusan di atas masingmasing merupakanbagian dari proses pengukuhan Kawasan Hutan yang secara gradualberbeda tingkatannya
- Tentang : PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
menetapkan calon pengganti antar waktu anggotaDPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyakkelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yangbersangkutan.BAB XIVPEMBERITAHUAN CALON TERPILIHPasal 216(1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRDprovinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelahditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPUkabupaten/kota.(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan secara tertulis kepada pengurus PartaiPolitik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya
127 — 63
apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidaksesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyrakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menimbang, Bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu melawan hukumdalam arti formil merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundanganyang tertulis mencakup pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya
149 — 51
Hak milik (property rights) merupakan suatu hak yang mempunyaihubungan kepemilikan yang tertinggi tingkatannya dibandingkan denganhakhak lainnya. Hubungan tanah dengan pemiliknya menimbulkan hak dankewajiban maupun wewenang atas tanah yang dihaki, Hak milik atas tanahmelekat pada pemiliknya selama mereka tidak melepaskan haknya(peralinan hak).