Ditemukan 1477 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : uupa upt uut unit uuri uput uuct ujpt uppt uupo uuot
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 305/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 14 September 2016 — MARIO LEO CS >< WINTEN WILARAS
68 — 46
  • Dimanaberdasarkan ketentuan Pasal 97 UndangUndang RI No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Tergugat Il memiliki tugas dankewenangan untuk bertindak mewakili perseroan (in casu: Tergugat ).Bahwa pada tanggal 21 September 2014, berdasarkan jangka waktuberlakunya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yangsebagaimana tertuang dan diatur jelas dalam Akta No.81/1992, makaPerjanjian telah berakhir dengan sendirinya setelah lewat jangka waktuberlakunya perjanjian (Pasal 8 ayat (3).Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2329 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Juni 2016 — 1. PT KELUARGA JAYA SHIPPING,2. PT BATASA CAPITAL,3. BAKHTIAR RAHMAN vs PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk
193 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kesalahan dalam menerapkan hukum acara perdata, karenamenghukum dan menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukanwanprestasi, padahal tidak ada satupun perikatan, terlebih perjanjian antaraTermohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi;Pemohon Kasasi juga memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim MahkamahAgung membatalkan Putusan Judex Facti karena Putusan tersebut tidakberdasar bahkan bertentangan dengan ketentuanketentuan hukum yangberlaku;Putusan Judex Facti patut dibatalkan karena telah melanggar Pasal 3 ayat(1) UUPT
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-01-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
CHOIRIYAH Binti HAMZAH
95 — 56
  • Di IndonesiaDewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwapengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah organPerseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesuai dengan anggaran dasar;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 23-01-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penggugat:
HARJANI PREM RAMCHAND
Tergugat:
1.KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA
2.PT BANK MANDIRI Persero Tbk
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I
91 — 28
  • Bahrudin dengan posisi kewajiban sebesarRp. 2.875.521.555, (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima jutalima ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)adalah sesat/kabur karena telah beralin kepemilikan kepada JimmyMohtar dan telah berakhir masa berlakunya sehingga batal demihukum;Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah KonstitusiNomor: 77/PUUIX/2011 tanggal 17 September 2012, dinyatakanbahwa ...menurut Mahkamah, piutang Bank BUMNsetelahberlakunya UU 1/2004, UU BUMN serta UUPT
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus Arbitrase
Register : 03-04-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 157/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 17 Desember 2013 — IR. DARMA AMBIAR,MM; DRS. SUJANA SULAEMAN lawan BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI); PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) CQ PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DISTRIBUSI JAWA BARAT BANTEN.
701 — 344
  • PLN (Persero) di luarpengadilan, dalam hal ini di muka persidanganBANI berdasarkan ketentuan UUPT danUUBUMN di atas;5. Bahwa tindakan hukum Kuasa Hukum TURUTTERMOHON yang hadir dan mewakili PT.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Penggelapan
Putus : 30-07-2015 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN BATAM Nomor 321/Pid.B/2015/PN.BTM
Tanggal 30 Juli 2015 — CONTI CHANDRA
125 — 109
  • Dr.ERNA WIDJAJATI, SH, keterangannya dalam BAP dibacakan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa menurut ahli tejadinya jual beli saham dalam sebuah PerseroanTerbatas adalah harus melalui Akta Pemindahan Saham yang dibuat olehpejabat yang berwenang yakni Notaris;Bahwa pemindahan hak kepemilikan saham harus sepengetahuan RUPSmelalui Direksi, jual beli saham yang didalamnya termasuk penjualanasset dalam PT dilakukan sesuai dengan komposisi kepemilkan saham;Bahwa menurut ketentuan UUPT No. 40 Tahun 2007
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-11-2011 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 605 /Pdt.G/2011/PN Jkt Sel.
Tanggal 28 Nopember 2012 — - ANI SETIAWAN, alamat : Jl. Katalia I No 21 Pal Merah Jakarta Barat yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT I; - FLORITA, alamat Jl Garuda I Blok D No 2 Bintaro Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; L A W A N - PT .TECHO COAL UTAMA PRIMA, berdomisili di Ruko Grand Bintaro Blok C – 5 Jl Bintaro Permai Raya No1 Bintaro Pasanggrahan Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I; - PT. INDONESIAN COAL DEVELOPMENTS, berdomisili di Wisma Kosgoro, Lantai 18 Jl. MH Tamrin 53 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II; - PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO, berdomisili di Ruko Grand Bintaro Blok C – 5 Jl Bintaro Permai Raya No 1 Bintaro Pasanggrahan Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT;
173 — 103
  • Berdasarkan ketentuan Undangundang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), saham adalah bagian daripermodalan suatu perseroan terbatas; daniii. Saham adalah benda bergerak tak bertubuh/tak berwujud yang dapatdikategorikan sebagai piutang atau hak tagih dari pemegangnyaterhadap perseroan terbatas yang menerbitkan saham tersebut.b Sahamsaham tersebut telah diterbitkan:1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-05-2009 — Putus : 24-02-2010 — Upload : 23-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 176/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Februari 2010 — E. L. SIAHAAN. alias, EDITH LAMRIA SIAHAAN >< dr. H . TAMPUBOLON, Cs
80 — 50
  • WilayahANTARA LAIN: Pasal 1171 KUHPerdata menentukan Kuasa memberikanHipotk harusidibuat dengan suatu akta otentik, Kuasa Untukmenghadir RUPS harus secara tertulis dengan surat kuasa(UUPT), Kuasa menerima hibah mesti denganakta otentik (KUHPerdata 1683).Ciri kuasa adalah penerima menyebut suatu nama pemberi kuasa padawaktu melakukan tindakan hukum. Inilan yang dinamakan perwakilanlangsung.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 23-12-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 161/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 13 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat I : Saudara Hendri Satria Wijaya Diwakili Oleh : Aceng Badrutamam
Pembanding/Tergugat II : Saudara Asep Supriyadi Diwakili Oleh : Aceng Badrutamam
Pembanding/Tergugat III : Saudara Pajar Bastian Diwakili Oleh : Aceng Badrutamam
Terbanding/Penggugat : Mr. Anton Kaspar Mayer
78 — 53
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undangundang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut sebagaiUUPT):Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggarandasar.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UUPT tersebut maka yangseharusnya menjadi PIHAK TERGUGAT
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 04-11-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : OKTAVIA SITUMORANG Diwakili Oleh : betman sitorus,sh
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ASEPTE GAULLE GINTING, SH.MH
111 — 34
  • badanhukumnya adalah tunduk kepada UU No. 40 Tahun 2007, TentangHalaman 79 dari 96 Putusan Nomor 22/PidSusTPK/2019/PTMDNPerseroan Terbatas, maka berpedoman kepada Ketentuan Pasal1 angka 5 yang menyebutkan : Direksi adalah organperseoran yang berwenang dan bertanggungjawab penuhatas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan,sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakiliperseroan, baik didalam dan diluar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar, selanjutnya dalam KetentuanPasal 97 ayat (3) UUPT
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 09-01-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
1.I Gusti Ayu Sumanishari
2.NANANG NILSON,SH,MH
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK SME dan Micro Recovery Bali Nusra
2.Sumarminingsih
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
4.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
5.Otoritas Jasa Keuangan c.q Kantor OJK Regional VIII Bali Dan Nusa Tenggara
6.PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cq SME & Micro Collection & Recovery Bali dan Nusa Tenggara
7.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
8.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
9.Otoritas Jasa Keuangan Kantor Denpasar
117 — 103
  • LPKNI sebagai perseroan terbatas merupakan badan hukumyang didirikan dalam rangka melakukan kegiatan usaha untukmemperoleh keuntungan bagi para pemegang sahamnya (vide Pasal 1angka 1 UUPT).;6. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengakui telah menggugatberdasarkan berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UU PerlindunganKonsumen), namun di sisi lain ;7.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-01-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 20-03-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 6/PDT/2017/PT YYK
Tanggal 16 Maret 2017 — Tn. Ir. H. Sunaryo Suhadi, Mba., dkk melawan Tn. Petrus Arnold Catur Wibowo, SE, dkk
307 — 518
  • Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalamUndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mengingat Direksi adalah suatu organ perseroan yang menjalankanpengurusan perseroan, meliputi pengurusan seharihari dari perseroantersebut, termasuk berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalammaupun di luar pengadilan (vide Pasal 92 ayat (1) UU PT). Direksi darisuatu. PT, sebagai badan hukum, dapat diartikan sebagaipersonifikasi dari badan hukum itu sendiri.
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 03-10-2011 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN MALILI Nomor 103/Pid.B/2011/PN.Mll
Tanggal 3 Oktober 2011 — CIHO D. BANGUN, CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, PETER WILLIAM LOUIS FENATO, DAN Ir. ERNEST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG
707 — 309
  • Apabila direksi melakukan kesalahan dan kelalaian sehinggamengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka direksi wajib bertanggungjawab secara penuh dan pribadi dan apabila direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau100lebih, maka tanggung jawab itu dibebankan secara tanggung renteng (vide pasal 97ayat (4) jo. ayat (5) UUPT);Menimbang, bahwa pada Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Direksimenjalankan pengurusan Perseroan
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 2/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II SULAWESI TENGGARA
Terbanding/Penggugat I : SONNY JIE
Terbanding/Penggugat II : EDDY CHANDRA
Terbanding/Penggugat V : Silvia Chandra
Terbanding/Penggugat VI : Katrina Maito
Turut Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK SIH Wiryadi dan Rekan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Turut Terbanding/Tergugat V : Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi & Rekan
104 — 43
  • Dalam hal ini untuknilai bangunan menggunakan BTB MAPPI;Nilai Non Fisik adalah Opini nilai untuk potensi aset yang tidak berwujud";Dalam hal ini SPI.306 Melengkapi pernyataan dalam penjelasan UUPT Meliputi :1. Penggantian terhadap kerugian pelepasan hak dari pemilik tanah yang akandiberikan premium ( Tambahan). Penggantian ini dapat meliputi halhal yangberkaitan dengan :a.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 24-02-2011 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt./G/2011/PN.Jkt Sel.
Tanggal 22 Desember 2011 —
84 — 50
  • Anggota Direksi Bertanggungjawab Penuh Atas Kerugian1.Perseroan;Bahwa, Turut Tergugat sependapat dengan dalil gugatan Penggugatbutir 2, 3 halaman 11 yang mengutip Pasal 97 (3) UUPT yang secarajelas menyatakan bahwa Direksi bertanggungjawab atas kerugianperseroan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 14-06-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), VS 1. PT LIMAS RAGA INTI, DK
163 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengacu pada Pasal 118 ayat (2) HIRtersebut, maka tidak salah apabila Para Pemohon Keberatan bergabungdan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bandung...Padahal, Perma Nomor 3 Tahun 2005 secara komprehensive mengatur terkaitprosedur pengajuan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU;Bahwa dalam menilai ada tidaknya pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5Tahun 1999, Judex Facti hanya mengacu pada : Pasal 1820 KUHPerdata dan; Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 20-11-2017 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 246/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
Mr. Anton Kaspar Mayer
Tergugat:
1.Saudara Hendri Satria Wijaya
2.Asep Supriyadi
3.Pajar Bastian
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
2.Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Selatan
3.Muhamad Deny alias David
4.Sohib
5.Eman Kadarisman Suwandi,
66 — 36
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undangundang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebutsebagai UUPT) :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan anggaran dasar.Bahwa apabila yang dimaksud PENGGUGAT bahwa Roseg Indotersebut adalah badan hukum (rechtperson
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
5931 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Terkait dengan tinjauan HukumPerusahaan, khususnya batasan usia pemegang saham dan kewenanganyang dimilikinya, ternyata di dalam UUPT ini tidak ditemukan definisipemegang saham, termasuk persyaratan kecakapan untuk menjadi pemegangsaham sehingga untuk persyaratan menjadi Pemegang saham akan mengacupada persyaratan kecakapan secara umum dalam KUH Perdata, yaitu dewasa,tidak di bawah pengampuan dst.
    Namun, persyaratan kepemilikansaham (bukan kecakapan) diatur dalam Pasal 48 (2) UUPT yang berbunyi:Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasardengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Padaumumnya, di dalam praktik dalam lingkungan perusahaan, akan merujuk atasbatas kedewasaan yang digunakankan oleh para notaris, yaitu Pasal 330 KUHPerdata.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — ARI SURYANTO, SP., bin PAIMO HADI WIYOTO
138 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UUPT terbaru ini masihmempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukumHal. 175 dari 272 hal. Put. No. 264 K/Pid.Sus/2016perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri,sehingga secara yuridis badan hukum perusahaan induk dan anakperusahaan tetap diakui sebagai subyek hukum mandiri yang berhakmelakukan perbuatan hukum sendiri;PT.PT.STE (Sumatera Timur Energi) bukan Badan Usaha Milik Daerah;Bahwa PT.
    BLJ;2.3Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidakmengindahkan ketentuan Pasal 61 62 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa Pasal 61 dan 62 UUPT mengatur dengan tegas bahwa apabilapemegang saham merasa dirugikan dengan tindakan perseroan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka prosedurnyaadalah;a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;b.
    Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Bandingtidak mengindahkan ketentuan Pasal 61 62 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa Pasal 61 dan 62 UUPT mengatur dengan tegas bahwaapabila pemegang saham merasa dirugikan dengan tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajarsebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris,maka prosedurnya adalah:a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;b.
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum
Register : 28-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 81/Pid.B/2019/PN Bgr
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
IDA RAHAYU ARIYANTI, SH
Terdakwa:
DIAH RIYANTI
194 — 28
  • Elang Peradaban Mulia untuk pembayaran BeaPerolehan Hak Atas Tanah (PBHTB) dan pembayaran Pajak Bumi danBangunan (PBB) kepada Kantor Bandan Pendapatan Daerah (BAPENDA)Kota Bogor.Selanjutnya, berdasarkan Pasal 138 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) :Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untukmendapatkan data atau keterangan mengenai terdapatnya dugaan bahwasuatu Perseroan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yangmerugikan pemegang saham
    itu, sangatlah pentingdalam menentukan Legal Standing Pelapor, karena berdasarkan Pasal 1Ayat 5 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas,menyatakan bahwa :Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuaildengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baikdidalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggarandasar.Dalam Pasal 98 Ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT