Ditemukan 1477 data
68 — 46
Dimanaberdasarkan ketentuan Pasal 97 UndangUndang RI No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Tergugat Il memiliki tugas dankewenangan untuk bertindak mewakili perseroan (in casu: Tergugat ).Bahwa pada tanggal 21 September 2014, berdasarkan jangka waktuberlakunya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yangsebagaimana tertuang dan diatur jelas dalam Akta No.81/1992, makaPerjanjian telah berakhir dengan sendirinya setelah lewat jangka waktuberlakunya perjanjian (Pasal 8 ayat (3).Bahwa
193 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
kesalahan dalam menerapkan hukum acara perdata, karenamenghukum dan menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukanwanprestasi, padahal tidak ada satupun perikatan, terlebih perjanjian antaraTermohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi;Pemohon Kasasi juga memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim MahkamahAgung membatalkan Putusan Judex Facti karena Putusan tersebut tidakberdasar bahkan bertentangan dengan ketentuanketentuan hukum yangberlaku;Putusan Judex Facti patut dibatalkan karena telah melanggar Pasal 3 ayat(1) UUPT
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
CHOIRIYAH Binti HAMZAH
95 — 56
Di IndonesiaDewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwapengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah organPerseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesuai dengan anggaran dasar;Menimbang, bahwa
HARJANI PREM RAMCHAND
Tergugat:
1.KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA
2.PT BANK MANDIRI Persero Tbk
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I
91 — 28
Bahrudin dengan posisi kewajiban sebesarRp. 2.875.521.555, (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima jutalima ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)adalah sesat/kabur karena telah beralin kepemilikan kepada JimmyMohtar dan telah berakhir masa berlakunya sehingga batal demihukum;Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah KonstitusiNomor: 77/PUUIX/2011 tanggal 17 September 2012, dinyatakanbahwa ...menurut Mahkamah, piutang Bank BUMNsetelahberlakunya UU 1/2004, UU BUMN serta UUPT
701 — 344
PLN (Persero) di luarpengadilan, dalam hal ini di muka persidanganBANI berdasarkan ketentuan UUPT danUUBUMN di atas;5. Bahwa tindakan hukum Kuasa Hukum TURUTTERMOHON yang hadir dan mewakili PT.
125 — 109
Dr.ERNA WIDJAJATI, SH, keterangannya dalam BAP dibacakan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa menurut ahli tejadinya jual beli saham dalam sebuah PerseroanTerbatas adalah harus melalui Akta Pemindahan Saham yang dibuat olehpejabat yang berwenang yakni Notaris;Bahwa pemindahan hak kepemilikan saham harus sepengetahuan RUPSmelalui Direksi, jual beli saham yang didalamnya termasuk penjualanasset dalam PT dilakukan sesuai dengan komposisi kepemilkan saham;Bahwa menurut ketentuan UUPT No. 40 Tahun 2007
173 — 103
Berdasarkan ketentuan Undangundang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), saham adalah bagian daripermodalan suatu perseroan terbatas; daniii. Saham adalah benda bergerak tak bertubuh/tak berwujud yang dapatdikategorikan sebagai piutang atau hak tagih dari pemegangnyaterhadap perseroan terbatas yang menerbitkan saham tersebut.b Sahamsaham tersebut telah diterbitkan:1.
80 — 50
WilayahANTARA LAIN: Pasal 1171 KUHPerdata menentukan Kuasa memberikanHipotk harusidibuat dengan suatu akta otentik, Kuasa Untukmenghadir RUPS harus secara tertulis dengan surat kuasa(UUPT), Kuasa menerima hibah mesti denganakta otentik (KUHPerdata 1683).Ciri kuasa adalah penerima menyebut suatu nama pemberi kuasa padawaktu melakukan tindakan hukum. Inilan yang dinamakan perwakilanlangsung.
Pembanding/Tergugat II : Saudara Asep Supriyadi Diwakili Oleh : Aceng Badrutamam
Pembanding/Tergugat III : Saudara Pajar Bastian Diwakili Oleh : Aceng Badrutamam
Terbanding/Penggugat : Mr. Anton Kaspar Mayer
78 — 53
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undangundang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut sebagaiUUPT):Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggarandasar.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UUPT tersebut maka yangseharusnya menjadi PIHAK TERGUGAT
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ASEPTE GAULLE GINTING, SH.MH
111 — 34
badanhukumnya adalah tunduk kepada UU No. 40 Tahun 2007, TentangHalaman 79 dari 96 Putusan Nomor 22/PidSusTPK/2019/PTMDNPerseroan Terbatas, maka berpedoman kepada Ketentuan Pasal1 angka 5 yang menyebutkan : Direksi adalah organperseoran yang berwenang dan bertanggungjawab penuhatas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan,sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakiliperseroan, baik didalam dan diluar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar, selanjutnya dalam KetentuanPasal 97 ayat (3) UUPT
1.I Gusti Ayu Sumanishari
2.NANANG NILSON,SH,MH
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK SME dan Micro Recovery Bali Nusra
2.Sumarminingsih
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
4.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
5.Otoritas Jasa Keuangan c.q Kantor OJK Regional VIII Bali Dan Nusa Tenggara
6.PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cq SME & Micro Collection & Recovery Bali dan Nusa Tenggara
7.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
8.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
9.Otoritas Jasa Keuangan Kantor Denpasar
117 — 103
LPKNI sebagai perseroan terbatas merupakan badan hukumyang didirikan dalam rangka melakukan kegiatan usaha untukmemperoleh keuntungan bagi para pemegang sahamnya (vide Pasal 1angka 1 UUPT).;6. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengakui telah menggugatberdasarkan berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UU PerlindunganKonsumen), namun di sisi lain ;7.
307 — 518
Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalamUndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mengingat Direksi adalah suatu organ perseroan yang menjalankanpengurusan perseroan, meliputi pengurusan seharihari dari perseroantersebut, termasuk berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalammaupun di luar pengadilan (vide Pasal 92 ayat (1) UU PT). Direksi darisuatu. PT, sebagai badan hukum, dapat diartikan sebagaipersonifikasi dari badan hukum itu sendiri.
707 — 309
Apabila direksi melakukan kesalahan dan kelalaian sehinggamengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka direksi wajib bertanggungjawab secara penuh dan pribadi dan apabila direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau100lebih, maka tanggung jawab itu dibebankan secara tanggung renteng (vide pasal 97ayat (4) jo. ayat (5) UUPT);Menimbang, bahwa pada Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Direksimenjalankan pengurusan Perseroan
Terbanding/Penggugat I : SONNY JIE
Terbanding/Penggugat II : EDDY CHANDRA
Terbanding/Penggugat V : Silvia Chandra
Terbanding/Penggugat VI : Katrina Maito
Turut Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK SIH Wiryadi dan Rekan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Turut Terbanding/Tergugat V : Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi & Rekan
104 — 43
Dalam hal ini untuknilai bangunan menggunakan BTB MAPPI;Nilai Non Fisik adalah Opini nilai untuk potensi aset yang tidak berwujud";Dalam hal ini SPI.306 Melengkapi pernyataan dalam penjelasan UUPT Meliputi :1. Penggantian terhadap kerugian pelepasan hak dari pemilik tanah yang akandiberikan premium ( Tambahan). Penggantian ini dapat meliputi halhal yangberkaitan dengan :a.
84 — 50
Anggota Direksi Bertanggungjawab Penuh Atas Kerugian1.Perseroan;Bahwa, Turut Tergugat sependapat dengan dalil gugatan Penggugatbutir 2, 3 halaman 11 yang mengutip Pasal 97 (3) UUPT yang secarajelas menyatakan bahwa Direksi bertanggungjawab atas kerugianperseroan.
163 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengacu pada Pasal 118 ayat (2) HIRtersebut, maka tidak salah apabila Para Pemohon Keberatan bergabungdan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bandung...Padahal, Perma Nomor 3 Tahun 2005 secara komprehensive mengatur terkaitprosedur pengajuan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU;Bahwa dalam menilai ada tidaknya pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5Tahun 1999, Judex Facti hanya mengacu pada : Pasal 1820 KUHPerdata dan; Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT
Mr. Anton Kaspar Mayer
Tergugat:
1.Saudara Hendri Satria Wijaya
2.Asep Supriyadi
3.Pajar Bastian
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
2.Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Selatan
3.Muhamad Deny alias David
4.Sohib
5.Eman Kadarisman Suwandi,
66 — 36
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undangundang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebutsebagai UUPT) :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan anggaran dasar.Bahwa apabila yang dimaksud PENGGUGAT bahwa Roseg Indotersebut adalah badan hukum (rechtperson
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
Terkait dengan tinjauan HukumPerusahaan, khususnya batasan usia pemegang saham dan kewenanganyang dimilikinya, ternyata di dalam UUPT ini tidak ditemukan definisipemegang saham, termasuk persyaratan kecakapan untuk menjadi pemegangsaham sehingga untuk persyaratan menjadi Pemegang saham akan mengacupada persyaratan kecakapan secara umum dalam KUH Perdata, yaitu dewasa,tidak di bawah pengampuan dst.
Namun, persyaratan kepemilikansaham (bukan kecakapan) diatur dalam Pasal 48 (2) UUPT yang berbunyi:Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasardengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Padaumumnya, di dalam praktik dalam lingkungan perusahaan, akan merujuk atasbatas kedewasaan yang digunakankan oleh para notaris, yaitu Pasal 330 KUHPerdata.
138 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
UUPT terbaru ini masihmempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukumHal. 175 dari 272 hal. Put. No. 264 K/Pid.Sus/2016perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri,sehingga secara yuridis badan hukum perusahaan induk dan anakperusahaan tetap diakui sebagai subyek hukum mandiri yang berhakmelakukan perbuatan hukum sendiri;PT.PT.STE (Sumatera Timur Energi) bukan Badan Usaha Milik Daerah;Bahwa PT.
BLJ;2.3Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidakmengindahkan ketentuan Pasal 61 62 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa Pasal 61 dan 62 UUPT mengatur dengan tegas bahwa apabilapemegang saham merasa dirugikan dengan tindakan perseroan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka prosedurnyaadalah;a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;b.
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Bandingtidak mengindahkan ketentuan Pasal 61 62 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa Pasal 61 dan 62 UUPT mengatur dengan tegas bahwaapabila pemegang saham merasa dirugikan dengan tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajarsebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris,maka prosedurnya adalah:a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;b.
IDA RAHAYU ARIYANTI, SH
Terdakwa:
DIAH RIYANTI
194 — 28
Elang Peradaban Mulia untuk pembayaran BeaPerolehan Hak Atas Tanah (PBHTB) dan pembayaran Pajak Bumi danBangunan (PBB) kepada Kantor Bandan Pendapatan Daerah (BAPENDA)Kota Bogor.Selanjutnya, berdasarkan Pasal 138 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) :Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untukmendapatkan data atau keterangan mengenai terdapatnya dugaan bahwasuatu Perseroan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yangmerugikan pemegang saham
itu, sangatlah pentingdalam menentukan Legal Standing Pelapor, karena berdasarkan Pasal 1Ayat 5 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas,menyatakan bahwa :Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuaildengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baikdidalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggarandasar.Dalam Pasal 98 Ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT