Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 9 Januari 2019 Nomor13/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST., tentang penetapan hari sidang;3. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2019, yang didaftarkan diKepaniteraaan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padatanggal 8 Januari 2019, tercatat dibawah Reg. Nomor13/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST,4.

Kantor Hukum Luga Pardamean P.Manalu, SH And Associates yang beralamat Kantor di Jalan Diponegoro No. 33Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan suratKuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2018;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca: Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 Mei 2018,Nomor 465/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;Halaman 2 dari 9 HalamanPutusan Nomor 465/Pid/2018/PTMDN Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor13

Akta permintaan banding Nomor 6/BDG/PID/2018/PN Trt, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa padatanggal 24 April 2018, Penasehat Hukum Terdakwa II telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor13/Pid.B/2018/PN Trt, tanggal 18 April 2018 ;.

Akta permintaan banding Nomor 8/BDG/PID/2018/PN Trt, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa padatanggal 25 April 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor13/Pid.B/2018/PN Trt, tanggal 18 April 2018;.

Banding pidana yangdijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, telah tepat dansesuai dengan kesalahan terdakwaterdakwa serta telah memenuhi rasakeadilan maupun azas kepatutan dalam masyarakat dan diharapkan memberiHalaman 7 dari 9 HalamanPutusan Nomor 465/Pid/2018/PTMDNefek jera bagi Terdakwa terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidakmelakukan perbuatan yang serupa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 18 April 2018, Nomor13

Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor13/Pid.Sus/2020/PN SDA tanggal 19 Maret 2020 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Sahrul Gunawan alias Irul bin H. Busiri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor678/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 15 Mei 2020 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui PenasihatHukumnya;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor13/Pid.Sus/2020/PN SDA tanggal 19 Maret 2020 yang dimintakan bandingtersebut;Menetapkan terhadap pidana yang dijatuhkan tetap dikurangi denganmasa penangkapan dan penahanan yang

ditangkapoleh petugas Kepolisian, Terdakwa belum sempat menikmati keuntunganyang diperolehnya dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebutkepada Saksi Muhammad alias Muhammad bin Hayed;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makapermohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakanditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan TinggiSurabaya Nomor 678/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 15 Mei 2020 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor13

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlahRp1.146.000.00, (satu juta seratus empat pulu enam ribu rupiah);Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat PaniteraPengadilan Negeri Labuha tanggal 25 November 2019, Nomor13/Pdt.G/2019/PN Lbh, yang menyatakan bahwa Penggugat telahmengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh PengadilanNegeri Labuha tanggal 14 November 2019 Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbh,untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;Membaca

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor13/Pdt.G/2019/PN Lbh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Labuha yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 November 2019;Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, semulaPenggugat tanggal 26 Nopember 2019, yang telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Labuha pada tanggal 27 November 2019 dan memoribanding tersebut berdasarkan Relaas Penyerahan

Memori Banding kepadaTerbanding Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbh tanggal 28 November 2019 telahdiserahkan kepada Terbanding, semula Tergugat;Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa HukumTerbanding, semula Tergugat tertanggal 4 Desember 2019, yang telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 4Desember 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut berdasarkan RelaasPenyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor13/Pdt.G/2019/PN Lbh tanggal 6 Desember 2019 telah diserahkan

Nomor13/Pdt.G/2010/PA.Sj1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dariKutipan Akta Nikah Nomor : 281/26/I/1997 tanggal 06 Januari 1997yangdikeluarkan oleh KUA XXX, tanggal 06 Januari 1997;2. setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah orangtuatergugat;3.

Nomor13/Pdt.G/2010/PA.SjBahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kepersidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap ataupun mengutusorang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaspanggilan tanggal dan tanggal. telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir kepersidangan;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetapbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil,kemudian dibacakanlah surat gugatan

sejak awal sebelum memberhentikan pekerja,dengan alasan alasan yang jelas tanpa adanya rekayasa administrasi,artinya apabila benar adanya pekerja mengundurkan diri dengan kemauansendiri pasti diajukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak harusmemohon penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial dan pekerja tidakmungkin melaporkan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerjanya keKantor Disnakertrans Kabupaten Tangerang untuk dilakukan Mediasi;Bahwa Penggugat disamping melanggar ketentuan Undangundang Nomor13

Jaelani (Tergugat)masih melakukan pekerjaan seperti biasa di bagian yang sama sampai 15Oktober 2014;Bahwa Penggugat melanggar ketentuan Pasal 59 Undangundang Nomor13 Ttahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;Bahwa karena hal hal tersebut diatas kiranya gugatan yang diajukan Penggugatdi Pengadilan Hubungan Industrial ini tidak Jelas, oleh karena itu kiranya yangterhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak/tidak menerimagugatan Penggugat karena tidak jelas pihaknya, tidak jelas perselisihan

Bunyi Ketentuan Pasal 161 Ayat (1) Dan (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 Dalam Putusan Judex Facti Tidak Sesuai DenganBunyi Ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak secara tegasPutusan Judex Facti pada halaman 16 paragraf ke2, yangmenyatakan:Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal161 ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan yang berbunyi:(1) Pekerja/ouruh yang mengundurkan diri atas kemauansendiri

Hal ini berakibathukum Putusan Judex Facti cacat hukum karena dibuat secarakeliru, tidak hatihati dan tidak mencerminkan keadilan.Berdasarkan hal tersebut, Putusan Judex Facti beralasan hukumuntuk dibatalkan;Bunyi Ketentuan Pasal 56 Ayat (4), (5), (6) Dan Ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam Putusan Judex Facti TidakSesuai Dengan Bunyi Ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak secara tegasPutusan Judex Facti pada halaman 17 paragraf

;Bahwa Judex Facti dalam Putusan telah keliru dan salah menerapkanhukum mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) berikut akibathukumnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, dengan alasan:6.1.

PekerjaanWiraswasta, beralamat di Jalan Melati, KelurahanUjung Padang, Kecamatan PadangsidimpuanSelatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT III;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Penggugat;Setelah membaca Permohonan Pencabutan Perkara dari Penggugat;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya berdasarkan suratpencabutan tanggal 14 Agustus 2019 dalam perkara perdata Nomor13

Pdt.G/2019/PN Psp dan persidangan perkara tersebut telah ditetapkan MajelisHakim hari sidang pertamanya yaitu pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknyaPenggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab masihdalam proses mediasi dan menurut ketentuan pasal 271 Reglement op de BurgerlijkRechtsvordering (Rv), dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan daripihak Para Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor13

Bungo, Provinsi Jambi,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Membaca berkas perkara yang bersangkutan;Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Memperhatikan buktibukti yang diajukan kedua belah pihak;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhanamelalui kuasanya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri MuaraBungo tanggal 11 September 2020 di bawah Gugatan Sederhana Nomor13/Pdt.G.S/2020/PN Mrb;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan

Hakim berpendapat bahwapencabutan gugatan selain merupakan bagian dari hak Penggugat dan jugapencabutan tersebut telah disetujui oleh Tergugat, maka pencabutan gugatantersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkaradikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriMuara Bungo untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor13/Pdt.G.S/2020/PN Mrb dari Register perkara perdata Gugatan Sederhanayang sedang berjalan;Menimbang, bahwa

Penggugattertanggal 21 Juni 2021 ; Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 25 Juni 2021 PerihalPermohonan Pencabutan Gugatan ; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor :13/PEN/2021/PTUN.TPI tanggal 30 Juni 2021 tentang PersidanganTerbuka Untuk Umum ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannyamelalui eCourt tanggal 21 Juni 2021 yang telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang padatanggal 22 Juni 2021 4dibawah Register Perkara Nomor13

;Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukansurat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 25 Juni 2021 yang padapokoknya berisikan permohonan pencabutan perkara Nomor13/G/2021/PTUN.TPI. dengan alasan sebagai berikut:1. Bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan ;2.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Januari 2015 Nomor13/Pen.Pid/B/2015 tanggal 11 Februari 2015;6.

., sejak tanggal 12Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015; Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.B/2015/PN.JKT.BRT.Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; ++ 222200 seo nnn nee noneSetelah MeOMbaca: 2= es ens nner cen meni Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor13/Pen.Pid/B/2015/PN.JKT.BRT., tanggal 13 Januari 2015, tentangpenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor13/Pen.Pid/B/2014/PN.JKT.BRT., tanggal 16

Mohamad Rusli Bango, Umur + 18 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki,Agama Islam, Alamat Jalan Udayana, RT/RW 022/006, KelurahanOnekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnyadisebut Tergugat X;Bahwa Tergugat sampai dengan Tergugat X, selanjutnya disebutsebagai Para Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor13/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukkan MajelisHakim;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor13/Pdt.G

Penggugat.Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN EndDemikian juga dalam Putusan MA Nomor: 1841/Pdt/1984 tanggal 23 November1985 menyatakan selama proses pemeriksaan persidangan belumberlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuanTergugat;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaragugatan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat tersebut tidak bertentangandengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor13

Nyak Arif Dusun Melur, Gampong Belakang,Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;Pengadilan Negeri tersebut;Telanh membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MeulabohNomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Mbo, tanggal 2 Juli 2018 tentang PenunjukanHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim yang mengadili perkara Nomor13/Pdt.G.S/2018/PN Mbo tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan Hari sidang;Telanh membaca relas panggilan yang telah disampaikan oleh jurusitasecara sah

permohonan dari Penggugat melalui kuasa hukumnyayang disampaikan dalam persidangan Perihal Pencabutan Gugatan SederhanaNomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Mbo tanggal 16 Juli 2018;Halaman 1 dari 3 penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Mbo.Menimbang bahwa para pihak telah di panggil secara sah dan patut danpihak tergugat tidak hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telahmengajukan Permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor13

Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN LrtSetelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor13/Pdt.G/2019/PN Lrt, tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatanganioleh prinsipal sendiri H.

Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara gugatan Nomor13/Pdt.G/2019/PN Lrt yang dilakukan oleh Penggugat;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mencatatpencabutan ini dan mencoret perkara gugatan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2019/PNLrt ini dari buku Register perkara yang tersedia untuk itu;3.

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA Nila;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala halinwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanKuasa Hukum Pemohon telah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabutperkara permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor13

/Pdt.P/2020/PA.Nla tanggal 5 Februari 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pemohon telahmencabut perkara penetapan ahli waris tersebut, maka Hakim Tunggal perlumenetapkan menghentikan pemeriksaan perkara Nomor13/Pdt.P/2020/PA.Nla dan harus dinyatakan telah selesai karena dicabutoleh Kuasa Hukum Pemohon;Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Nla Hal 2 dari 3 HalMenimbang, bahwa Pemohon adalah pengaju perkara permohonanpenetapan ahli waris sebagai perkara voluntair ke Pengadilan Agama maka seluruhbiaya

Tempat tinggalLingkungan III (Pesantren), Keluranan Budi Luhur,Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,sebagai Pemohon II:Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon.DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandansecara pada tanggal 24 Januari 2022 dengan register perkara Nomor13

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor13/Pdt.P/2022/PA.Pdn dari para Pemohon;2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register;3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kinidihitung sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).Demikian ditetapbkan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Pandan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatandengan tanggal 14 Rajab1443 Hijrian oleh Salamat Nasution,S.H.I.

Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor13/Pdt.SusPHI/PLW/2019/PN Plk tanggal 3 September 2019 tersebuttepat dan beralasan;Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1137 K/Pdt. SusPHI/2020. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawanyang benar (good opposant);. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 13/Pdt.SusPHI/PLW/2019/PN Plktanggal 3 September 2019;4. Menolak gugatan semula;5. Mengabulkan perlawanan Pelawan semula Tergugat untuk sebagian;6.

Industrialpada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 13/Pdt.SusPHI/PLV/2019/PN.Plk, tertanggal 19 Desember 2019;Dan Mengadili Sendiri: Memutuskan; membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 13/Pdt.SusPHI/PLW/2019/PN.Plk, tertanggal 19 Desember 2019; Memutuskan; membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 13/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plk, tertanggal 7 November 2019; Memutuskan; menolak gugatan Terlawan/Penggugat Nomor13

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 13/Pdt.SusPHI/PLW/2019/PNPik tanggal 19 Februari 2020 sehingga amar selengkapnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Terlawan;Dalam Pokok Perkara:1.Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor13/Pdt.SusPHI/PLW/2019/PN Plk tanggal 3 September 2019 tersebuttepat dan beralasan;Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalahPelawan yang benar (good opposant);Membatalkan Putusan

Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahuluwalaupun ada upaya hukum verset, banding atau kasasi.10.Menghukum para Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.Atau : Mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut PengadilanNegeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Oktober 2016 Nomor13/Pdt.G/2016/PN Bjn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV danTergugat V tidak

Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor13/Pdt.G/2016/PN Bjn, masingmasing tertanggal 12 Oktober 2016 telahdisampaikan kepada Turut Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II;2.

Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Bojonegoro, Para Pembanding semula ParaPenggugat melalui kKuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 17Oktober 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 5 Oktober 2016 Nomor13/Pdt.G/2016/PN Bijn tersebut;3.

pembayaran pembagian harga tanah/rumah obyek sengketa; Terbanding Il, Ill, IV dan V/Tergugat , Ill, IV dan V, telah mengajukankontra memori banding tertanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknyamenyatakan:Bahwa kami Termohon Banding Il/Tergugat Il, Termohon BandingIl/Tergugat Ill, Termohon Banding IV/Tergugat IV dan TermohonV/Tergugat V, menolak dengan tegas memori banding yang diajukanoleh Para Pemohon Banding/Para Penggugat asal pada halaman 3dan 4 pint 5, karena putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor13

dalam pertimbangan hukum oleh Majelis HakimHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 885/PDT/2016/PT SBYPengadilan Negeri Bojonegoro sudah tepat dan benar serta sudahberdasarkan perundangundangan yang berlaku; Bahwa kami Termohon Banding Il/Tergugat Il, Termohon BandingIl/Tergugat Ill, Termohon Banding IV/Tergugat IV dan TermohonV/Tergugat V, menolak dengan tegas memori banding yang diajukanoleh Para Pemohon Banding/Para Penggugat asal pada halaman 4 pint7, karena dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor13

Memerintahkan kepada Tergugat membayar secara tunai hakhakPenggugat sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja terhadapdiri Penggugat dengan alasan telah melakukan melakukan efisiensisebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, dengan perincian sebagai berikut:a.

Kota Bengkulu (SPBU 24.382.20);Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipunTergugat mengajukan kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bijvoorraad);Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;AtauApabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan Nomor13

Hasan Ghazy Petra, sebagaiberikut:Perhitungan pesangon berdasarkan ketentuan, Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:Uang Pesangonmasa kerja 2 tahun 10 bulan = 3 bulan upahRp2.242.000,00 x 3 bulan upah = Rp6.726.000,00Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesarRp6.726.000,00terbilang: enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah.Atau:SubsidairApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadiladilnya.

Penetapan Hari Sidang Pertama tanggal O5Agustus 2016 Nomor13/Pdt.G/2016/PN Rkb;4.

Majelis Hakimmenerima surat pencabutan gugatan dari Penggugat, sebagaimana suratPenggugat tanggal 25Agustus 2016 perihal Pencabutan Surat GugatanPerdata Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Rkb;Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Rkbtanggal 05Agustus 2016, Majelis Hakim telah menetapkan hari Sidang Pertamaperkara gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Rkb adalah tanggal 23Agustus2016 ;Menimbang, bahwa sesuai Risalah Panggilan Nomor 13/Pdt.G/2016/PNRkb tanggal 15Agustus 2016 serta Risalah Panggilan Nomor13

Nomor 384/PDT/2020/PT SMG tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta seluruhHalaman 1 Putusan Nomor 384/PDT/2020/PT SMG.berkas perkara Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Wng danSurat Surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriWonogirl pada tanggal 26 Februari 2020 dalam Register Nomor13

Menyatakan secara sah bahwa putusan perkara a quo dapatdilaksanakan secara serta merta (Uit Vorbar Bij Vorrad).atauApabilaMajelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor13/Pdt.G/2020/PN Wng, tanggal 7 Juli 2020, yang amar selengkapnya berbunyisebagai berikut :MENGADILI:DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000,00 ( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah );Membaca, Akta pernyataan permohonan banding Nomor13/Pdt.G/2020/PN. Wng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriWonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 Penggugat telahmengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriHalaman 12 Putusan Nomor 384/PDT/2020/PT SMG.Wonogiri Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.

semula Tergugat ,ternyata tidak ada halhal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanyamerupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimanahal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelahmemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkarabeserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor13

Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat ;Z, Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor13/Pdt.G/2020/PN Wng. tanggal 7 Juli 2020, yang dimohonkan bandingtersebut;3.