Padahal pihak yang berhak menerbitkanIMB adalah Kepala Dinas penanaman Modal dan Perijinan TerpaduSatu Pintu (DPM dan PTSP ) Kota Tarakan, sedangkan pihak yangmengeluarkan rekomendasi IMB adalah TIM Teknis setelah adanyapengajuan berkas IMB ke DPM dan PTSP Kota Tarakan danpeninjauan oleh Tim Teknis ke lapangan. Dan sampai saat ini pihakpenggugat tidak pernah mengajukan berkas IMB.

Perijinan dan Non Perizinan kepadaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP ) Kota Tarakan yang didalamnya termasuk pelayanan ijinIMB.

TarPenanaman Modal dan PTSP (DPMdan PTSP ) Kota Tarakan dan TIMTEKNIS sebagai Tergugat atau setidaktidaknya sebagai Turut Tergugatll.

Untuk itu seharusnya Penggugat memasukkan Kepala DinasPenanaman Modal dan PTSP (DPMdan PTSP ) Kota Tarakan dan TIMTEKNIS sebagai Tergugat atau setidaktidaknya sebagai Turut Tergugatll. Berasarkan hal tersebut, penggugat yang tidak memasukkan KepalaDPM dan PTSP Kota Tarakan jelas jelas kurang pihak sehingga secarayuridis gugatan penggugat KURANG PIHAK dan harus dikesampingkan.3.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syaratkelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Provinsi Sumatera Barat;Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon kehadapan Bapak KetuaPengadilan Negeri Pariaman/ Bapak Hakim/ Ibu Hakim yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggilPemohon pada suatu hari sidang yang akan Bapak/ Ibu Hakim tentukan nantinyadan dalam persidangan mana Pemohon bermohon

, Kuasa Pemohon menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan permohonan a quodipersidangan dan untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan iniserta untuk menambah pengetahuan dan keyakinan Hakim, dipersidangan telahpula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satusyarat kelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP

dalam halini Pemohon bermohon ke Pengadilan ini sebagaimana yang diamanatkan olehPasal 57 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,supaya anak yang bernama RAISA FEBRINA ditetapkan sebagai anak terlantar;Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pmn Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syaratkelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP

permohonan ini diajukan ke pengadilan oleh pihak Pemohon,keberadaan dari orang tua bayi perempuan yang ditelantarkan tersebut masihbelum diketahui oleh pihak kepolisian, sehingga tidak memliki dokumenkelahiran dan administrasi kependudukan untuk merawat, mengasuh danmembesarkan bayi perempuan yang ditelantarkan tersebut; (Bukti P.3, bukti P.4dan bukti P.12) Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syaratkelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Nomor 0072C.20/31.71.04.1005/1.795.25/e/2018 tentang Perpanjangan Izin PenggunaanHalaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN TteTanah Makam Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Keitang, tanggal 12Pebruari 2018, diberi tanda P.6;7. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 91078/A4.5/KP/2009 tanggal 30 Desember 2009, diberi tanda P. 7;8.

Bank CIMB Niaga Tbk
8.Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Kamal Muara Jakarta Utara
9.Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
10.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Kamal Muara., Jakarta Utara;beralamat di JI. Kamal Muara Raya No. 8, Penjaringan, JakartaUtara, untuk selanjutnya disebut sebagai;Turut TergugatV;9.

Kepala Unit Pelaksana PTSP., Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;beralamat di Jalan Pluit Raya No.5, Jakarta Utara, untukselanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;10.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi DKI Jakarta, beralamat Jalan Kebon Sirih Nomor 18Blok H Lantai 18, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebutSCDAQAl 222 n none ene n nnn n nen e ne Turut Tergugat VII;Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 503/364/DPM-PTSP/IV/2019, Tanggal 29 April 2019 Perihal Informasi Permohonan Perubahan Izin ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 503

/364/DPM-PTSP/IV/2019, Tanggal 29 April 2019 Perihal Informasi Permohonan Perubahan Izin ;

Dalam hal ini kami juga melalui Surat tersebut telahmelaksanakan kewajiban sesuai kewenangan yang diberikan BerdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi :penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; penerbitan dokumen izindan nonizin; penyerahan dokumen izin dan

., tanggal 1 Juli 2020, dan dikirimkan kepada AtasanTergugat dengan surat tercatat pada tanggal 2 Juli 2020;Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa WHukumnya telahmenyerahkan Surat permohonan pencabutan Gugatan tanggal 2 September2020, beserta lampirannya, yang pada pokoknya memohon untuk mencabutGugatan dalam perkara a quo, dan surat permohonan pencabutan Gugatantersebut diterima oleh Majelis Hakim melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) PTUN Mataram pada tanggal 2 September 2020;Halaman 3 dari

Mtr.Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah menyerahkan Surat, tanggal 2September 2020, perihal: Mengetahui telah terjadi perdamaian antaraMuhammad Yakub sebagai Penggugat dan Kepala Desa Taropo sebagaiTergugat dalam Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.Mtr., yang mana surattersebut diterima oleh Majelis Hakim melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) PTUN Mataram pada tanggal 2 September 2020;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalamPenetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan

pembelaanTerdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.PlpSetelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan PenuntutUmum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA :Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMONpada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempatdi Jalan K.H.M Kasim (Kantor PTSP

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 362 KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMONpada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempatdi Jalan K.H.M Kasim (Kantor PTSP/Mall Pelayanan) Kota Palopo atausetidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Palopo yang berwenang dan mengadili perkara ini, dengan sengajadan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagianadalah

lalu menyerahkan Blangko EKTP tersebut kepada saksi ISHAKIDRIS selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan selanjutnyaHalaman 12 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.Plpdiserahkan pada RENI, SH sebagai penanggung jawab pencetakan KTPElektronik; Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMONtelah mengambil blangko EKTP milik Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Palopo pada hari Kamis, 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 witabertempat di Jalan K.H.M Kasim (Kantor PTSP

Majelis Hakimtelah memperoleh kenyataan kenyataan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa serta barang buktidiperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.KomAlias MOMON telah mengambil blangko EKTP milik Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Palopo pada hari Kamis, 21 Februari 2019 sekitar pukul10.00 wita bertempat di Jalan K.H.M Kasim (Kantor PTSP

Unsur Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa serta barang buktidiperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan Blangko EKTP yang kejadiannya pada hari Kamis, 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 witabertempat di Jalan K.H.M Kasim (Kantor PTSP/Mall Pelayanan) Kota PalopoMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa Terdakwa

Bahwa Adik Kandung Pemohon dimakamkan di TPU Kepa DuriBerasarkan Surat Izin Penggunaan Tanah Makam PTSP Kelurahan DuriKepa Nomor : 125/3.30.4/31.73.05.1005/1.776.121.101/2015;5. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupaAkta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undangundang yang berlaku Republik Indonesia;6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapanpengesahan Kematian Adik Kandung Pemohon;Hal. 1 dari 7 Halaman, Penetapan No. 559/Padt.P/2020/PN.

Fotocopy Surat Perpanjangan Izin Penggunaan tanah Makam No.0524C.20/31.73.05.1005/1.795.25/e/2019 atas nama TJIUTJU RAHAYUyang dikeluarkan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Duri Kepatanggal 07052019, diberi tanda P7 ;8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan /kerusakan Surat / Barang No. LP/477/VIII/2020/PMJ/RESORT JAKBAR ? SEKTRO TG DUREN atas nama RISKALIA yang dikeluarkanKapolsek Tanjung Duren Jakarta Barat tanggal 12 Agustus 2020, diberitanda P8 ;9.

persidangan dijadwalkan pada hariKamis tanggal 15 Oktober 2020 dengan acara Pembacaan Surat Gugatan akantetap Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagaiwakilnya sedangkan Tergugat hadir sehingga persidangan tersebut diundur padahari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dengan acara yang sama;Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Penggugat telahmengajukan surat perihal Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan PerceraianNo. xxx/Pdt.G/2020/PN Sbg yang disampaikan melalui meja PTSP

mempersingkat putusan, maka segala sesuatuyang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat danmenjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan pada tanggal19 Oktober 2020 Penggugat telah mengajukan surat perihal PermohonanPencabutan Perkara Gugatan Perceraian No. xxx/Pdt.G/2020/PN Sbg yangdisampaikan melalui meja PTSP

Nomor:127/512/1975 tertanggal 26 April 1975Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan . dikaruniai 2 (dua) oranganak yang masingmasing bernama; Pemohon I, Tanggal lahir 15 Oktober 1977 Pemohon Il, Tanggal lahir 08 November 1981,Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, kedua orangtuanya sudahmeninggal dunia terlebin dahulu yang masingmasing bernama Bapak (Ayah) meninggal dunia pada tanggal 11 April 1964 sesuai dengan suratPerpanjangan izin penggunaan tanah makam yang dikeluarkan oleh kepalaunit pelaksana PTSP

Kel Melawai tertanggal 13 Juni 2017 dan (Ibu)meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1965 sesuai dengan suratPerpanjangan izin penggunaan tanah makam Tumpang yang dikeluarkanoleh kepala unit pelaksana PTSP Kelurahan Klender tertanggal 21 Mei2019Bahwa dengan demikian setelan Pewaris () meninggal dunia, makameninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris sebagai berikut:e , , iStri Pewarise Pemohon I, anak lakilaki Pewaris Pemohon Il, anak perempuan PewarisBahwa setelah Pewaris meninggal dunia, istri Pewaris

Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 8ayat (1) pemrosesan Permohonan Perizinan dan non Perizinan dilakukanoleh BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSPKelurahan dimana Permohonan diterima dari Pemohon, Kuasa Pemohondan/atau Wakilnya;3.

Mengirimkan secara manual dan/atau secara elektronik permohonanke BPTSP, KPTSP, SATLAK PTSP Kecamatan dan SATLAK PTSPKelurahan yang berwenang untuk penelitian teknis permohonan;Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 14ayat (1) penyederhanaan pelayanan perizinan, non perizinan danpelayanan administrasi pada kantor BPTSP, KPTSP, Satlak PTSPKecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dilaksanakan denganmempertimbangkan prinsip sebagai berikut :huruf.a sesuai ketentuan perundangundangan

Kelurahan;ayat (2) Dalam hal penelitian teknis/pengujian fisik belum bisadilaksanakan oleh BPTSP,KPTSP,Satlak PTSP Kecamatan,Satlak PTSP kelurahan Kelurahan, karena belum tersedia danmencukupi sumber daya manusia dan/atau peralatan/perlengkapan, penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan : huruf.b penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan oleh SKPD/UKPDteknis;Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal. 28ayat (2) SKPD/UKPD teknis yang diminta oleh kepala BPTSP, KepalaPTSP,

Kepala Satlak PTSP Kecamatan, dan Kepala Satlak PTSPKelurahan wajib :huruf.f menyampaikan segera hasil penelitian teknis/pengujian fisikkepada kepala BPTSP, kepala PTSP, kepala Satlak PTSPKecamatan dan kepala Satlak PTSP Kelurahan secara manualdan / atau elektronik dalam bentuk pertimbangan memenuhisyarat atau tidak memenuhi syarat;Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor : 57 Tahun 2014 pasal.29penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan oleh SKPD/UKPD teknissebagaimana dimaksud dalam pasal.27

Kecamatan dan kepala Satlak PTSP kelurahan secaramanual dan/ atau elektronik dalam bentuk pertimbangan memenuhisyarat atau tidak memenuhi syarat;Hal Surat Kepala UP.Perparkiran nomor 3501/1.811.4 tanggal 17 Juli 2017tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Kepala DPMPTSP dalam surat obyeksengketa a quo, yang bertentangan dengan azas azas umum pemerintah yangbaik yaitu Azas keadilan atau kewajaran (principle of reasonable orprohibitionof arbitrariness) azas yang menuntut ditegakan aturan hukum agar

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;---------------------

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 58/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 07 Februari 2018 yang dimohonkan Banding;------------------------------------------

I. Dalam Penundaan;

- Menunda pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa berupa Surat Keputusan izin Walikota Palembang Nomor: 640/IMB/1120/BPM-PTSP

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang

diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding (Atas Nama Walikota Palembang Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) berupa Surat Keputusan Izin Walikota Palembang Nomor; 640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 tanggal 24 November 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal atas nama Gunawati Pandarmi o;-----------------------------

3.

Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding (Atas Nama Walikota Palembang Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) mencabut Surat Keputusan Izin Walikota Palembang Nomor; 640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016, tanggal 24 November 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal atas nama Gunawati Pandarmi o;--

4.

- 1 (satu) lembar cash payment untuk biaya perizinan PT GPJ sebesar Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PTSP yang diterima pelaku pada tanggal 7 Februari 2014. - 1 (satu) lembar cash payment untuk DP I pembuatan IMBP (pagar) kepada Dinas Tata Ruang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima pelaku pada tanggal 12 Juni 2014.

- 1 (satu) lembar cash payment untuk pembuatan surat izin perdagangan minuman beralkohol (buat baru) up grade ke golongan C kepada PTSP sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima pelaku pada tanggal 3 September 2014. - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas untuk pembuatan surat izin NPPBKC / Bea Cukai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diterima pelaku pada tanggal 25 September 2014.

) tahun sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)kepada Dispenda Kota Jambi yang diterima pelaku pada tanggal 31 Mei 2014.e 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas untuk pajak SITU Tahun 2014 dan retribusikebersihan kepada Dispenda Kota Jambi sebesar 2.400.000 (dua juta empat ratus riburupiah) yang diterima pelaku pada tanggal 23 Juni 2014.e 1 (satu) lembar cash payment untuk biaya perizinan PT GPJ sebesar Rp. 2.350.000(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PTSP

IMBP (pagar) kepada Dinas TataRuang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima pelakupada tanggal 12 Juni 2014.e 1 (satu) lembar cash payment untuk biaya registrasi NPWPD Tahun 2014 (NomorPokok Wajib Pajak Daerah) kepada Dispenda Kota Jambi sebesar Rp. 750.000 (tujuhratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima pelaku pada tanggal 15 April 2014.e 1 (satu) lembar cash payment untuk pembuatan surat izin perdagangan minumanberalkohol (buat baru) up grade ke golongan C kepada PTSP

lima) tahun sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)kepada Dispenda Kota Jambi yang diterima pelaku pada tanggal 31 Mei 2014.1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas untuk pajak SITU Tahun 2014 dan retribusikebersihan kepada Dispenda Kota Jambi sebesar 2.400.000 (dua juta empat ratus riburupiah) yang diterima pelaku pada tanggal 23 Juni 2014.1 (satu) lembar cash payment untuk biaya perizinan PT GPJ sebesar Rp. 2.350.000(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PTSP

IMBP (pagar) kepada Dinas Tata Ruang sebesarRp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa padatanggal 12 Juni 2014, 1 (satu) lembar cash payment untuk biaya registrasiNPWPD Tahun 2014 (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) kepada Dispenda KotaJambi sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterimaterdakwa pada tanggal 15 April 2014, 1 (satu) lembar cash payment untukpembuatan surat izin perdagangan minuman beralkohol (buat baru) up grade kegolongan C kepada PTSP

Purwakarta, untuk selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 4 Mei 2021 Nomor89/Pdt.P/2021/PN Pwk tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara permohonan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Pwk; Penetapan Hakim tanggal 4 Mei 2021 Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Pwktentang hari sidang;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon tidak hadir namun melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

tertanggal 22 Juni 2021, Nomor 73/Pdt.P/2021/PN.Pms, tentang hari sidang permohonan ini; Setelan membaca surat permohonan Pemohon; Setelah membaca Surat Pencabutan Permohonan dari Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonantanggal 22 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pematang Siantar pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor73/Pdt.P/2021/PN Pms ;Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 Pemohon melalui mejaPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Mamuju; Mencetak Rekomendasi; Input hasil tinjauan keaplikasi cantik (PTSP); Mencetak draf izin IMB (PTSP); Verifikasi kepala Bidang (PTSP); Penempatan izin (PTSP); TTD (PTSP) ;Bahwa dampak atau konsekuensi yang didapatkan oleh pihak yangmelakukan pembangunan tanpa adanya perjanjian IMB khususnya dariranah DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu) Kabupaten Mamuju yang berhak menindaki yaitu dari DinasPUPR Kabupaten Mamuju;Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang membuat permohonanpenerbitan

ISTINDO MITRA MANGGARAI NomorDPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020 Tanggal 25 November 2020;Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui objek gugatan a quo tanggal05 Januari 2021, ketika Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup(WALHI) Indonesia Daerah NTT, menerima Surat dari Pemerintah PropinsiNTT Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi NTT, NomorDPMPTSP.570/V/04/I/2021, Hal : Dokumen Izin Usaha Pertambangan(IUP) Dan Izin Lingkungan PT. PT.

Pintu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:DPMPTSP.540/135/PTSP/X1/2020 tentang Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Bukan Logam Kepada PT Istindo Mitra Manggarai, tanggal25 November 2020;3.

Istindo MiitraManggarai ; Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran lampiran ,Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25November 2020, tentang Daftar Koordinat IUP OperasiProduksi; Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran Il, Peta IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral BukanLogam, Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020,tanggal 25 November 2020;2.

Istindo Mitra Manggarai; Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran 1, NomorDPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25 November2020, tentang Daftar Koordinat IUP Operasi Produksi; Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran Il, Peta Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam,Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25November 2020;2.

lanjut dari PTSP tersebut;Bahwa surat keberatan ditujukan kepada Bupati kemudian disposisidari Bupati ke Dinas Lingkungan Hidup;Bahwa saksi tidak tahu para penggugat pernah mengajukankeberatan kepada PTSP;Bahwa tidak ada tindakan dari PTSP setelah menerima keberatantersebut;Keterangan saksi, Zakaria A KedangBahwa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 116 Tahun 2017, Bupati dalam melaksanakan penataanruang di daerah membentuk tim koordinasi penataan ruang daerahatau disingkat dengan

olehProvinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan NonPerizinan yang menjadi Urusan Pemerintah Provinsi kepada kepala BPMPTSPProvinsi jo pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpadu Satu Pintu tersebutmenyatakan sesual dengan pelimpahan atau pendelegasian kewenanganyang diberikan oleh Pemerintah atau Gubernur kepada penyelenggara PTSP,kepada BPPMD selaku Administrator Penyelenggara PTSP diberikankewenangan

Jangka waktu untuk setiap jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (1) tercantum dalam lampiran Ill yang merupakan satukesatuan dan tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini;Menimbang, bahwa dalam lampiran Peraturan Gubernur KalimantanTimur Nomor 48 tahun 2015 tentang Penyelenggarakan Pelayanan TerpaduSatu Pintu menyebutkan bahwa jangka waktu pelayanan izin usaha ataupunizin usaha perubahan adalah 5 (lima) hari;Menimbang, bahwa di dalam website : http://domptsp.kaltimprov.go.id/ptsp

Pasal 10 ayat (1)Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyebutkan: sesualdengan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan yang diberikan olehpemerintah atau Gubernur kepada penyelenggara PTSP, kepada BPPMDselaku Administrator Penyelenggara PTSP diberikan kewenangan untukmenandatangi surat Perizinan dan non perizinan;Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi diatas, terdapat dua alasan yangmendasari eksepsi Termohon mengenai error

X/2017 bertanggal 17November 2017, akan tetapi sampai saat didaftarkannya Permohonan ini padatanggal 27 Nopember 2017, permohonan tersebut belum ditanggapi olehTermohon dan telah melebihi batas waktu kewajiban 5 (lima) hari kerjasebagaimana ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atautelah melebih batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan lamanya prosesizin yang termuat dalam http://domptsp.kaltimprov.go.id/ptsp

,Kepala BPMD selaku Administrator Penyelenggara PTSP diberikankewenangan untuk menandatangani surat perizinan dan non perizinan.Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 dan angka 13 dijelaskan apa yangdimaksud dengan Pelimpahan Wewenang dan Pendelegasian Wewenangsebagai berikut:halaman 54 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.12.Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban danpertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasukpenandatanganan atas nama pemberi

PerSiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitupada tanggal 22 Desember 2020, tanggal 5 Januari 2021, dan tanggal 12Januari 2021;Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat PencabutanGugatan Para Penggugat dengan Nomor: 03/LBHJNCP/I/2021, tanggal 07Januari 2021, yang diajukan Para Penggugat melalui meja Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelumTergugat memberikan jawaban;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilanhanya apabila disetujui Tergugat;Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan dengan Nomor:03/LBHJNCP/I/2021, tanggal O7 Januari 2021, diajukan Para Penggugatmelalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Sulawesi Tenggara Nomor: 224/BKPMD-PTSP/IX/2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Usaha Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT.