• 1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 :200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala1 :100/1 : 200);6. gambar rencana sanitasi (Skala 1 : 100/1 : 200);C. gambar dan perhitungan struktur berupa softcopyuntuk bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai ataubangunan dengan struktur utama baja, yang meliputi:Halaman 24 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBY1

  1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 : 200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1 : 100/1 :200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1 : 100/1 : 200);gambar dan perhitungan struktur berupa softcopy untuk bangunanbertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan dengan struktur utama baja,yang meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar

  Surat Pernyataan dari pemohon bermaterai cukup apabila IMB yangdimohonkan merupakan bangunan dengan guna usaha mikro;gambar rencana teknis bangunan berupa softcopy dalam formatComputer Aided Design (CAD), terdiri dari:1. gambar situasi (skala 1:1000/ 1:500);2. gambar denah (skala 1:100/1:200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1:100/1:200);4. gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1:100/1:200

  (lima ratus meter persegi)atau bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau berstruktur bajaberupa softcopy, meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani olehperencana.gambar rencana teknis untuk bangunan yang menimbulkandampak penting terhadap lingkungan berupa softcopy, terdiri dari :gambar situasi (Skala 1:1000/1:500);gambar denah (Skala 1:100/1:200);gambar tampak menghadap jalan (Skala 1:100/1:200);gambar tampak

  atas atap (Skala 1:100/1:200);gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);gambar detail arsitektur yang dianggap perlu (Skala 1:20/1:50); 16gambar dan perhitungan struktur;OM NAA KR WN ERgambar skematik dan analisa Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing(MEP) yang sesuai dengan rekomendasi apabila bangunan yangdimohonkan wajib memiliki rekomendasi sesuai ketentuan yangberlaku.Halaman 84 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBYPasal 10IMB berlaku selama tidak ada perubahan

• Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan' tentang

  Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minima!

  Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan

  Peta skala minimal 1 : 100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Hal. 9 dari25 hal. Put.

  No. 67 PK/Pid.Sus/201 4Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan FungsiKawasan Hutan beserta Peta lampiran;Bahwa Terdakwa IBRAHIM RAHMAN Alias PAI selanjutnya melakukankerjasama dengan Terdakwa

• Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun rumus Struktur dan Skala Upah tahun 2019 sebagai berikut :

- Selisih UMSK 2019 dengan UMSK 2018 sebesar Rp. 329.625,-

- Gaji pokok 2019 = Gaji pokok 2018 + Nilai Penyesuaian + PA (Performance Appraisal) + Masa Kerja.

1. 1. • 3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun kenaikan upah dengan rumus Struktur dan Skala Upah tahun 2019 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan nilai sebagai berikut :

           • 1. 1. 1. Nilai Penyesuaian : 55 % (lima puluh lima persen).

1. 1. • 4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun struktur dan skala upah untuk tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan.

• 1 : 100.000 untuk pedoman yang dijadikan untuk menentukanbatas wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Wilayah PemerintahKabupaten Musi Banyuasin selain Peta Topografi 1926 alat yangdigunakan untuk melalukan pelacakan batas daerah tersebut jugamenggunakan alat GPS ;Bahwa sesuai Peta Topografi 1926 dengan Skala 1 : 100.000 sheet 106yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten MusiRawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinpada tanggal 20 Maret 2002 dan setelah dilakukan

  Hal ini karena penggunaan Peta Kerja Topografl Tahun1926 dengan skala 1 : 100.000 yang didalilkan Penggugat sebagai dasarhukum penetapan batas wilayah adalah untuk saat ini sudah tidak tepat.Hal ini karena peta tersebut sudah berumur 82 tahun dan hanya sebatasreferensi untuk mempermudah melakukan peninjauan lapangan, olehkarenanya tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkanbatasbatas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kab. MusiRawas.

  Menyatakan sah kesepakatan dalam Berita Acara tanggal 20 Maret2002 antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan PemerintahMusi Banyuasin yang menyatakan Peta Topografi 1926 Skala 1 :100.000 sebagai acuan/pedoman penetuan pengukuran bataswilayah Pemerintaha Ksbupaten Musi Rawas dan PemerintahKbupaten Musi Banyuasin.Halaman 33 dari 42 Pts. No.127/Pdt/2012/PT.Plg3.

  Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengingkarikesepakatan dalam Berita Acara tanggal 20 Maret 2002 antaraPemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin yang menyatakan Peta Topografi 1926 skala 1 :100.000 sebagai acuan/pedoman penentuan pengukuran batasWilayah Pemerinth Kabupaten Musi Rawas dan PemerintahKabupaten Musi Banyuasin adalah perbuatan melawan ingkar janji(wanprestasi).4.

  Memerintahkan kepada Tergugat (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) untuk mematuhi/melaksanakan kesepakatan dalamBerita Acara tanggal 20 Maret 2002 antara zPemerintah KabupatenMusi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untukmenggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000, dalammenentukan pengukuran batasd wilayah Kabupaten Musi Rawas danKabupaten Musi Banyuasin.5.

• ALEX bertemu kembalidengan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN, lalu terdakwa ELIANA LIFAmeminta modal kepada saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN untukmembeli limbah dalam jumlah skala banyak. Namun ajakan kembali untukusaha kerja sama dalam pembelian dan penjualan limbah mie yang ditawarkan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN tersebut, saksi LUTHFIAlias LUKI Bin HUSEN tetap mengajukan agar dibuatkan kontrak kerjasama di Notaris.

  ALEXbertemu kembali dengan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN, laluterdakwa ELIANA LIFA meminta modal kepada saksi LUTHFI Alias LUKIBin HUSEN untuk membeli limbah dalam jumlah skala banyak. Namunajakan kembali untuk usaha kerja sama dalam pembelian dan penjualanlimbah mie yang di tawarkan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSENtersebut, saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN tetap mengajukan agardibuatkan kontrak kerja sama di Notaris.

  Jeki Umar Tholib Bin Umar Tholib, dibawah sumpah menurut agamaIslam dimuka persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN menceritakan tentangdirinya membeli limbah dalam jumlah skala banyak dengan bekerjasamadengan terdakwa ELIANA LIFA dan saksi LUTHFI Alias LUKI BinHUSEN dikenalkan oleh Sdr.

  ALEX bertemu kembalidengan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN, dengan maksudmenawarkan dan mengajak kembali untuk usaha kerja sama dalampembelian dan penjualan limbah mie dalam jumlah skala banyak sertaakan membeli Deliverti Order ( DO ).

• Bahwa sesuai Peta Topografi 1926 dengan Skala 1 : 100.000 sheet 106yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten MusiRawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinpada tanggal 20 Maret 2002 dan setelah dilakukan pengamatan dilapangan terhadap sumur Suban 4 dan diplotkan pada peta tersebutmaka Sumur Suban 4 masuk ke dalam wilayah Kabupaten Musi RawasProvinsi Sumatera Selatan;.

  Thiess Contractors Indonesia untuk usaha berupa Oil dan Gas(engineering, Ppowerment, and constructions);10.Bahwa kesepakatan (Berita Acara) antara Pemerintah Kabupaten Musi11.Rawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin(Tergugat ) yang telah bersepakat untuk menggunakan Peta Topografi1926 Skala 1 : 100.000 sebagai pedoman untuk menentukan bataswilayah Kabupaten Musi Rawas dengan wilayah Kabupaten MusiBanyuasin yaitu:a.

  Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengingkari kesepakatandalam Berita Acara Tanggal 20 Maret 2002 antara PemerintahKabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinyang menyatakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 sebagaiacuan/ pedoman penentuan pengukuran batas wilayah PemerintahKabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinadalah perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);.

  Memerintahkan kepada Tergugat (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) untuk mematuhi/melaksanakan kesepakatan dalam BeritaAcara tanggal 20 Maret 2002 antara Pemerintah Kabupaten MusiRawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untukmenggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 dalammenentukan pengukuran batas wilayah Kabupaten Musi Rawas danKabupaten Musi Banyuasin;.

  yang telah sepakat untukmenggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 dalam29Bue.2.3.2.4.menentukan batas wilayah kedua Kabupaten tersebut.

• EFENDI dan kawankawan lebih dari 1 (satu) kalidengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala hinggamengkibatkan luka, sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat danditandatangani dr.Novi Oktaviana dokter pada Klinik Pratama Bintara Husada :Visum et Repertum No.136/IV/VRH/2016 tanggal 21 April 2016 Atas namaMUHAMAD UTUH EFENDI bin RAMAN umur 17 tahun, dengan hasilpemeriksaan ; Kepala : Kepala terasa pusing, Alis : Memar sedang pada pelipis sebelah kiri, Pinggang : Terdapat nyeri pada perut skala

  EFENDIdan kawankawan lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangankosong mengenai bagian kepala hingga mengkibatkan luka,sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr.NoviOktaviana dokter pada Klinik Pratama Bintara Husada :Visum et Repertum No.136/IV/VRH/2016 tanggal 21 April 2016 Atasnama MUHAMAD UTUH EFENDI bin RAMAN umur 17 tahun, dengan hasilpemeriksaan ; Kepala : Kepala terasa pusing, Alis : Memar sedang pada pelipis sebelah kiri, Pinggang : Terdapat nyeri pada perut skala

  EFENDIdan kawankawan lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangankosong mengenai bagian kepala hingga mengkibatkan luka, sebagaimanaVisum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr.Novi Oktavianadokter pada Klinik Pratama Bintara Husada :Visum et Repertum No.136/M/VRH/2016 tanggal 21 April 2016 Atas namaMUHAMAD UTUH EFENDI bin RAMAN umur 17 tahun, dengan hasilpemeriksaan ; Kepala : Kepala terasa pusing, Alis : Memar sedang pada pelipis sebelah kiri, Pinggang : Terdapat nyeri pada perut skala

  Visum et Repertum No.136/IV/VRH/2016 tanggal 21 April 2016 Atasnama MUHAMAD UTUH EFENDI bin RAMAN umur 17 tahun, dengan hasilpemeriksaanKepala : Kepala terasa pusing,Alis : Memar sedang pada pelipis sebelah kiri,Pinggang : Terdapat nyeri pada perut skala nyeri Ill (post di tonjok),2.

• DUTA SWAKARYA INDAH yang diwakili oleh MISNO Bin KARYOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Usaha Perkebunan Melakukan Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan Luasan Skala Tertentu sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;

• Menjatuhkan pidana denda kepada PT DUTA SWAKARYA INDAH sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).;

3.

Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar lampiran Peta;

1 lembar foto copi yang dilegalisir laporan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan untuk masyarakat tempatan (pola KKPA) Nomor: 030/DSI/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 beserta 1 lembar lampiran Peta

1 lembar foto copi yang dilegalisir peta kerja kebun siak 2017 skala 1:85000, PT. Duta Swakarya Indah;

1 lembar foto copi yang dilegalisir peta tanaman kelapa sawit diluar IUP seluas 334,87 ha, PT.

perkebunan yang meliputikegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman,pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dandiversifikasi tanaman.;> Luasan Skala Tertentu adalan skala usaha perkebunan yangdidasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi,tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkanmemiliki izin usaha.

Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UUPerkebunanmenjelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan "skala tertentuadalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh PerusahaanPerkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan olehMenteri. Yang dimaksud dengan "kapasitas pabrik tertentu" adalahkapasitas minimal unit pengolahan Hasil Perkebunan yangditetapbkan oleh Menteri..

Berdasarkan Peraturan MenteriPertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan No.98/Permentan/Ot.140/9/2013), pada Pasal 1 angka (9) disebutkanbahwa: Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yangdidasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi,Halaman 71 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Saktenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkanmemiliki izin usaha.> Pasal 7 Permentan No. 98/Permentan/Ot

;Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UUPerkebunan menjelaskan bahwa:Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah UsahaHalaman 91 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.SakPerkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan sesuaidengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan"skala tertentu adalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh PerusahaanPerkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

• Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

  1. 1(satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yang diajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun 2019
  2. 1(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019
  3. 1(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala

  (satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019

• 1(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019
• 1(satu) Bundel Berkas Fotocopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Laporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%)
• 1(satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemberian Bantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala

  Tetap Kabupaten Kaur1(satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana UntukPembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yangdiajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan TetapKabupaten Kaur Tahun 20191(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima PenyelesaianPekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019Putusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl Halaman 3 dari 110 Halaman10) i(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima BantuanPembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala

  Pembangunan Embung Desa12) 1(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70%Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 201913) 1(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30%Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 201914) 1(satu) Bundel Berkas Fotocopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan danLaporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat KecamatanTetap Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%)15) 1(satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Antara PemberianBantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala

  untuk mengelola sarana dan prasarana pendukung desa; Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Juknis Operasional BantuanPembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan BangunanPenampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A.

  embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnyatahun 2019;a. Pada persyaratan administrasi poin c bahwa, program pemberianbantuan pemerintah kepada desa harus dicatat dalam lampiranAPBDes pada pos belanja: lain lain pendapatan desa yang sahsesuai dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentangDesa Pasal 72 ayat (1) huruf g.

• Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PPPerlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;Copy kwitansi CV.

  Wilayah Usaha Pos IXKalimantan ;Copy Evaluasi Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PPPerlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;Copy kwitansi CV.

  No.275 K /PID.SUS /201092.Surat No. 199 / Komlog2 / 4 /0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentangPotensi Kiriman Produk Regional dalam skala besar ;93.Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 tentang PenggarapanPotensi Kiriman Produk Regional dalam skala besar ;94.Daftar Pengantar faksimili dari saudara Putu Karsana tanggal 19 Mei2009 ;95.Surat No. 816 / Dirbiskom / 0507 tanggal 30 Mei 2007 tentangDukungan Pengelolaan Pos Logistik di daerah ;96.Perjanjian Kerjasama antara PT.

  BatumasSejahtera ;129.Copy Surat No. 199 / Komlog2 / 4 /0208 tanggal 25 Pebruari 2008tentang Potensi Bisnis Produk Regional Dalam Skala Besar ;130.Copy Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 tentangPenggarapan Potensi kiriman produk regional dalam skala besar diwilayah kerja Wilpos IX ;131.Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesi (Persero) No. KD 66 / Dirut /1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT.Pos Indonesia (Persero) ;132.Copy Keputusan Direksi PT.

  di Lingkungan Wilayah Usaha Pos IXKalimantan ;159.Copy Evaluasi Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PPPerlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;160.Copy kwitansi CV.

• Bersama LK I Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab.

  Bersama LK I Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab. Langkat;Bahwa saksisaksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;Halaman 9 dari 14 Putusan No. 61/Pid.Sus/2015/ PN.

• skala pelayanan Tersier; dand. bandar udara bukan pusat penyebaran;(2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, bandarudara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder, dan bandarudara pusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalamLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Pemerintah ini;Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;(1)Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primersebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a ditetapkandengan

  penyebaran skala pelayanan tersiersebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c ditetapkandengan kriteria:Halaman 36 dari 76 halaman.

  Putusan Nomor 456 K/TUN/2015116.a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayananPKN atau PKW terdekat; danb. melayani penumpang dengan jumlah antara 500.000 (limaratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang pertahun;(4) Kriteria teknis bandar udara pusat penyebaran skala pelayananprimer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanansekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanantersier ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnyadi bidang transportasi

  pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satusistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;pemantapan fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka)sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;pemantapan fungsi

  Bandar Udara Ahmad Yani sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;Halaman 38 dari 76 halaman.

• pertambangan dan Energikabupaten Gunung Mas sampai dengan sekarang.Bahwa pendidikan ahli adalah S1 Pertambangan lulus tahun2004.Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usahapertambangan adalah setiap pelaksanaan kegiatan usahapertambangan harus memiliki ijin yang diberikan oleh bupatisesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakan kegiatanuaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batu bara.Bahwa prosedur pengurusan perijinan untuk skala

  rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuaiUU No.4 tahun 2009 yaitu :a.

  Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukanpermohonan ijin pertambangan rakyat (IPR) kepadaBupati Kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambangan rakyat14(WPR) yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yangberwenang.b.

  Prosedur pengurusan perijinan skala menengah danperijinan skal besar, untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu baradengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.e Bahwa sesuai data ijin pertambangan rakayat IPR yang adadi Kabupaten Gunung Mas sampai saat ini Terdakwa tidakmemiliki ijin pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkanoleh Bupati Gunung Mas;e Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telahmenyuruh

• (empat)RUDIYANTO Bin ISALUDIN (alm) belum berhasil di keluarkan dari hutanregister masih di letakkan di dekat tunggul kayu tersebut.Bahwa para terdakwa melakukan penebangan kayu sudah melewati bataspatok atau memasuki hutan kawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPHPematan Neba Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa . (satu) TIMAN BinYATIMAN, Terdakva //. (dua) LANI Bin YATIMAN, Terdakve Ili.

  (empat) RUDIYANTO BinISALUDIN (alm) mengetahui kayu yang ditebangnya terletak di hutan kawasanregister 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematan Neba yang di lindungi olehpihak pemerintah.Bahwa sesuai dengan Peta Penetapan Kawasan Hutan Lindung Provinsilampung Terdakwa . (satu) TIMAN Bin YATIMAN, TJerdakva //. (dua) LANIBin YATIMAN, Terdakve Ill. (tiga) MARIO Bin MUALIM Bin JASIMIN danTerdakwa IV.

  (empat) RUDIYANTO Bin ISALUDIN (alm) telah tertangkaptangan dengan polisi kehutanan melakukan penebangan kayu dalam kawasanregister 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematan Neba Kabupaten Tanggamus.Bahwa petugas Polisi kehutanan mendapat informasi dari warga para terdakwamelakukan penebangan kayu di dalam hutan kawasan keudian petugas polhutpergi mengecek TKP bahwa benar para terdakwa sedang menggesek kayuyang sudah posisi tumbang kemudian para terdakwa diamankan berikut alat alat yang di gunakan, Lalu

  di Tanya bahwa para terdakwa tidak memiliki izinmelakukan penebangan di dalam hutan Kawasan, Akibat perbuatan paraterdakwa hutan dan ekosistem hutan kawasan register 28 Skala 1 :50.000UPTD KPH Pematan Neba Kabupaten Tanggamus menjadi rusak.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa .

  untuk melakukan penebanganpohon Sonokeling di dalam hutan kawasan; Bahwa akibat perbuatan para terdakwa hutan dan ekosistem hutankawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematang NebaKabupaten Tanggamus menjadi rusak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makamaka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;Ad.3.

• Turut Tergugat sudah pernah menjelaskan kepada Penggugat maupun terhadap Tergugat bahwasanya surat ukur dalam sertifikat memiliki karateristik tertentu, dimana terdapat angka ukur, keterangan batas, serta skala yang dapat dijadikan sebagi acuan data spasial maupun tektual dari Suatu produk serHalaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Strtifikat yang menujukan letak, luas dan bentuk.

  Dalam pemahamannyaapabila ada kesalahan dalam penulisan angka ukur pada sisi bidang tanah tergambar, maka skala menjadi stadar acuan untuk menentukanluas dari bidang tanah tersebut. Dalam permasalahan ini sesuai dengan data yang ada, ada kekeliran penulisan angka ukur apabila kita menyesuaikan dengan skala yang ada, dimana 89 x 90 M2 adalah salah,sesuai skala angka tersebut merupakan 68 x 90 M2 sehingga luas tersebut yaitu 6.105 M2.3. Poin ke 17 dalam duduk perkara halaman 3.

  sengketa yang sudah bersertipikat SHM No.28 tahun 1984 dst danpembuktiannya berupa Bukti T1 berupa SHM No.28 tahun 1984 An.M.Ali Dani bersertasurat ukurnya No.745/PRPTE/1984 luas tanah sejumlah 6.105 m2 maka terdapat faktayuridis bahwa Tergugat memiliki tanah seluas 6.105 m2 dengan ukuran 68 x 90 sesuaidengan surat ukur No.745/PRPTE/1984;Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya dan pembuktiannyamenyatakan yang pada intinya menyatakan adanya kekeliruan penulisan angka ukurapabila diliat skala

  yang ada, 89 x 90 adalah salah, sesuai skala tersebut merupakan 68 x90 sehingga luas = 6.105 m2 sesuai dengan SHM No.28 tahun 1984 An.M.Ali Daniberserta surat ukumya No.745/PRPTE/1984 luas tanah sejumlah 6.105 m2;Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Pebruari2020 dimana selengkapnya sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat, makaHakim berkesimpulan yang disengketakan berada di antara sertipikat SHM No.104tertanggal 30 Nopember tahun 2009 beserta surat ukur nomor 30/2009

  dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Strdalam proses persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apayang didalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya maka pengakuan tersebut samaseperti bukti persangkaan (Pasal 173 HIR/310 Rbg), bahwa pengakuan Turut Tergugatjuga termasuk dalam alat bukti langsung (direct evidence) karena alat bukti tersebutdiajukan secara fisik dalam jawaban Turut Tergugat yang menyatakan adanya kekeliruanpenulisan angka ukur apabila diliat skala

• yang gugatannya padapokoknya telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa, Penggugat telah berusia 61 tahun lebih atau lahir pada tanggal26 Maret 1958;Bahwa, Penggugat adalah pekerja/ karyawan tetap pada perusahaanTergugat dan telah bekerja terhitung mulai tanggal 16 Mei 1997 (21 tahunlebih) sedangkan besaran upah/gaji yang diterima oleh Penggugat dariTergugat setiap bulan adalah sebesar Rp. 3.911.052, perbulan, denganperincian sebagai berikut :=" gaji pokok sebesar =Rp. 3.871.052= tunjangan skala

  upah =Rp. 40.000Bahwa, tunjangan skala upah yang diterima oleh Penggugat dariTergugat sebesar Rp.40.000, perbulan adalah merupakan tunjanganyang sifatnya tetap dimana besaran tunjangan tersebut dibayarkan tetapsetiap bulan tanpa melihat apakah Penggugat masuk kerja atau tidakmasuk kerja;Bahwa, selama Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat,Penggugat tidak pernah diikutsertakan oleh Tergugat dalam programpensiun;Bahwa, mengingat usia Penggugat telah memasuki usia pensiun, makaPenggugat mengajukan

  Bahwa upah pokok Penggugat UMK yang membedakan Rp.3.871.000,ada tunjangan tetap skala upah perhitungan kelipatan 3 tahun nominalRp.5.000, sampai kelipatan 25 tahun dengan Rp.45.000, yang jaditunjangan Pengugat sekarang, kalau saksi tunjangan Rp.40.000, buktiP8 berupa slip gaji dibenarkan oleh saksi;Bahwa saksi sebagai wakil ketua FSPMI;Saksi 2.

  Bahwa berdasarkan bukti P8 berupa slip gaji atas nama Penggugat,diperoleh fakta bahwa Gaji Pokok Penggugat adalah Rp.3.871.000, perbulan dan skala upah sebesar Rp.40.000,, maka total adalahRp.3.911.000,4.

  proses perkara a quo ini Penggugat masihbekerja ditempat Tergugat maka saat yang tepat putusnya hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat adalah saat putusan ini dibacakan;Menimbang bahwa Penggugat mulai bekerja ditempat Tergugat sejaktanggal 16 mei 1997 dan dinyatakan putus hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat karena usia pensiun pada saat putusan ini dibacakan, yaitupada tanggal 7 Agustus 2019, maka masa kerja Penggugat adalah 22 tahunlebin, dengan upah terakhir (Gaji pokok dan skala

• RISKY KARIMAH sebagai dokter yang merawat pasien pada RS PT.NUSANTARA SEBELAS MEDIKA WONOLANGAN PROBOLINGGO,yang pada hasil pemeriksaan terdapat nyeri pada kepala bagianbelakang dan leher belakang dengan skala nyeri lebih kurang lima.KESIMPULAN :DIAGNOSA : Nyeri pada kepala bagian belakang dan leher belakangdengan skala nyeri lebih kurang lima ; Kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhandengan benda keras dan tumpul ; Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atauhalangan

  RISKY KARIMAH sebagai dokter yang merawat pasien pada RS PT.NUSANTARA SEBELAS MEDIKA WONOLANGAN PROBOLINGGO,yang pada hasil pemeriksaan terdapat nyeri pada kepala bagianbelakang dan leher belakang dengan skala nyeri lebih kurang lima.Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN KrsKESIMPULAN :DIAGNOSA : Nyeri pada kepala bagian belakang dan leher belakangdengan skala nyeri lebih kurang lima ; Kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhandengan benda keras dan tumpul ;Kerusakan

• Prosedur Perizinan Skala Rakyat, Pelaku Usaha Pertambangan (skalaRakyat) harus mengajukan permohonan ljin Pertambangan Rakyat(IPR) kepada Gubernur Kalimantan Tengah apabila lokasi sudahmemenuhi syarat yang diatur dalam perundangundanganpertambangan umum yang berlaku.b.

  Prosedur Perizinan Skala Menengah dan Perizinan Skala Besar, untukpemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) baik minerallogam dan batubara dengan cara lelang sesuai dengan PeraturanPemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan. Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan data Ijin Pertambangan Rakyat(IPR) yang ada di Dinas ESDM Prop. Kalimantan Tengah sampai saat inibahwa terdakwa ARISTON dan sdr.

  Prosedur Perizinan Skala Menengah dan Perizinan Skala Besar, untukpemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) baik minerallogam dan batubara dengan cara lelang sesuai dengan PeraturanPemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan.Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan data Ijin Pertambangan Rakyat(IPR) yang ada di Dinas ESDM Prop. Kalimantan Tengah sampai saat inibahwa terdakwa ARISTON dan sdr.

  Prosedur Perizinan Skala Menengah dan Perizinan Skala Besar, untukpemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) baik minerallogam dan batubara dengan cara lelang sesuai dengan PeraturanHalaman 27 dari 31 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2017/PN PikPemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan. Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan data Ijin Pertambangan Rakyat(IPR) yang ada di Dinas ESDM Prop. Kalimantan Tengah sampai saat inibahwa terdakwa ARISTON dan sdr.

• Sawit Multi Utama luas18.000 ha skala 1: 200.000 yang telah dilegalisir;40) Foto copy Surat Persetujuaan Penanaman modal dariBadan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 197/I/PMDN/2009tanggal 30 Desember 2000. yang telah dilegalisir;41) Foto copy Angka Pengenal Importir Produsen (APIP)nomor : 150900155B tanggal 23 Februari 2010 yang telahdilegalisir;42) Nomor : C29238HT.01.

  Kalteng skala 1 :40.000;115) 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. SMUyang dilegalisir yang ditandatangani oleh Direktur PT.

  Sawit Multi UtamaKabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah skala 190.000. sesuai data terakhir;119) 1 (satu) lembar data Asli Kontraktor Antar jemputPeriode 26 April s/d 25 Mei 2007 Nama Kontraktor BUDIHalaman 43 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.Borongan Antar Jemput Karyawan Lokasi PT.KSAPD StPedongatan 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Zulkamaen. Asst.

  Kalteng skala 1 :40.000;116) 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. SMUyang dilegalisir yang ditandatangani oleh Direktur PT.

  Sawit Multi UtamaKabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 :90.000. sesuai data terakhir;120) i(satu) lembar data Asli Kontraktor Antar jemputPeriode 26 April s/d 25 Mei 2007 Nama Kontraktor BUDIBorongan Antar Jemput Karyawan Lokasi PT.KSAPD StPedongatan 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Zulkamaen. Asst.

• /1986 atas nama TONY HERMANSYAH, SHM No. 123/1986 atas nama BOY IHWANSYAH, SHM No. 132/1998 atas nama YENI RUSBIANTI, SHM No. 133/1998 atas nama ASDI SURIANSYAH dan SHM No. 134/1998 atas nama JONY HERMANSYAH yang ditandatangani oleh ROMADHON MUBAROK dan HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (Petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditandatangani oleh TUTIK NURYATI, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan;

• 1 (satu) lembar Peta Situasi Sertifikat (Lampiran D.I 201 C) dengan skala

• 1 (satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).

• 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An.

1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132,SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAHyang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten KonaweKasubsi Tematik dan Potensi Tanah).9. 1 (satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D.1201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONYHERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT,S.ST

Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan KabupatenKonawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).10. 1 (Satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi SurveiHalaman 3 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN UnhPengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi TanahDipergunakan dalam perkara lain An.

Kepala Seksi SurveiPengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah).9. 1 (Satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D. 201 C)dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yangditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala SeksiHalaman 29 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN UnhSurvei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah);10. 1 (Satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan KabupatenKonawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).10) 1 (Satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi SurveiPengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi TanahDkembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain An.