Ditemukan 1409 data
277 — 152
.;1 (satu) iPhone warna putih, Model: MD239PA/A, S/N: C34GYYWODTD2,IMEI: 01 304600 129173 9 yang didalamnya terdapat Simcard Provider XLdengan ICCID: 8962 1192 2422 2003 615, No HP: 081908888877 yangdigunakan oleh Cikal Firman Nulhakim.;1 (satu) Keping CD berisi softcopy file Alat Kesehatan Kedokteran Umum,dan HPS Alkes Umum.;1 (satu) perangkat elektronik jenis Laptop merk MacBook Pro, Model: A1278,Serial Number: W80282QAATN beserta dengan charger dan tas coverberwarna abuabu dengan merk: second
putih merk Blackberry Type 9900, IMEI:359684.04.516866.1, PIN BB: 2A2492EA yang didalamnya terdapatSimcard Provider Telkomsel dengan no HP: 081219155552 dan MemoryCard berupa MicroSD Merk VGEN kapasitas 16 GB yang digunakanoleh Agus Fitriadi beserta dengan casing handphone warna hitam. ;1 (satu) iPhone warna putin, Model: MD239PA/A, S/N:C34GYYWODTD2, IMEI: 01 304600 129173 9 yang didalamnya terdapatSimcard Provider XL dengan ICCID: 8962 1192 2422 2003 615, No HP:081908888877 yang digunakan oleh Cikal
putin merk Blackberry Type 9900, IMEI:359684.04.516866.1, PIN BB: 2A2492EA yang didalamnya terdapatSimcard Provider Telkomsel dengan no HP: 081219155552 dan MemoryCard berupa MicroSD Merk VGEN kapasitas 16 GB yang digunakan olehAgus Fitriadi beserta dengan casing handphone warna hitam. ;1 (satu) iPhone warna putih, Model: MD239PA/A, S/N: C34GYYWODTD2,IMEI: 01 304600 129173 9 yang didalamnya terdapat Simcard Provider XLdengan ICCID: 8962 1192 2422 2003 615, No HP: 081908888877 yangdigunakan oleh Cikal
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
175 — 67
dibuktikan oleh Penuntut Umum ; Bahwa dalam undangundang tersebut tidak diatur secara jelas dan rinciapa gratifikasi dan apa Ssuap, namun demikian ada perbedaan antara tindakpidana gratifikasi dan tindak pidana suap terutama dalam pengaturannya : Bahwa tindak pidana suap ada diatur dalam KUHP, UU tentang suap, UUtipikor dan UU KPK, sedangkan Gratifikasi hanya diatur dalam UU Tipikor,Peraturan Menkeu tahun 2011 mengenai pengelolaan barangbarang hasilgratifikasi ; Bahwa gratifikasi adalah embrio atau cikal
124 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Ulin Ill Nomor 689, RT.004/RW.012,Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, KabupatenSemarang;NAZARUDIN LATIF, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Magersari, RT.003/RW.002, Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang;SUPRIYONO, warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Jalak Raya 26, RT.012/RW.001, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, KabupatenSemarang;ABDUL RACHMAN, warga Negara Indonesia,bertempat tinggal di Cikal
136 — 42
terjadi tindak pidana perbankan di Bank Aceh cabang Lhokseumawekarena Indikator NPL (Non Performen Loan) meningkat maka dilakukanpengawasan dan investigasi dan melakukan penelitian kembali terhadapBank Aceh cabang Lhokseumawe baru dibentuk sidang Pleno yang terdiridari Kapolda, Kajati, Gebernur, Bank Indinesia dan Bank Aceh;e Bahwa hasil sidang Pleno tersebut NPL secara global di buat per Sub yangNampak di BPD Aceh cabang Lhokseumawe untuk mempermudahpendalaman penyelidikan dari awal permasalahan cikal
ALIFIN NURAHMANA WANDA, S.H
Terdakwa:
Dra. MALAHATUL FARDAH, M.M.
46 — 48
- 1(satu) buah Proposal WARKOP CIKAL, DESA DELIK SUMBER, KEC. BENJENG;
- 1(satu) buah Proposal KUM POER MAWAR, DESA DELIK SUMBER, KEC. BENJENG;
- 1(satu) buah Proposal KUM PEDAGANG KERUPUK BOLODEWO, DESA BULUREJO, KEC. BENJENG;
- 1(satu) buah Proposal KUM PUTRA JAYA, DESA KARANGAN KIDUL, KEC. BENJENG;
- 1(satu) buah Proposal KUM JOGODALU MAKMUR, DESA JOGODALU, KEC. BENJENG;
- 1(satu) buah Proposal KUM SAYUR ABADI, DESA BULANGKULON, KEC.
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
144 — 43
Kalau ada yang lainnya dalam panitia pengadaan tanahtidak dijadikan Tersangka adalah soal lain, itu tergantung teknispenyidikan;Mengenai cikal bakal kasus berasal dari penganggaran, kenaikananggaran bisa lolos tanpa ada sepengetahuan dan persetujuan dariKetua Dewan dan dibawahnya. Menurut ahli tidak bisa ketua Dewantapi harus DPRD secara kelembagaan. Banggar teknisnya, setelahsetuju di Banggar lalu bawa ke paripurna.
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
145 — 226
Kalau ada yang lainnya dalam panitia pengadaan tanahtidak dijadikan Tersangka adalah soal lain, itu tergantung teknispenyidikan;Mengenai cikal bakal kasus berasal dari penganggaran, kenaikananggaran bisa lolos tanpa ada sepengetahuan dan persetujuan dariKetua Dewan dan dibawahnya. Menurut ahli tidak bisa ketua Dewantapi harus DPRD secara kelembagaan. Banggar teknisnya, setelahsetuju di Banggar lalu bawa ke paripurna.
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
170 — 32
dibuktikan oleh Penuntut Umum ; Bahwa dalam undangundang tersebut tidak diatur secara jelas dan rinciapa gratifikasi dan apa suap, namun demikian ada perbedaan antara tindakpidana gratifikasi dan tindak pidana suap terutama dalam pengaturannya : Bahwa tindak pidana suap ada diatur dalam KUHP, UU tentang suap, UUtipikor dan UU KPK, sedangkan Gratifikasi hanya diatur dalam UU Tipikor,Peraturan Menkeu tahun 2011 mengenai pengelolaan barangbarang hasilgratifikasi ; Bahwa gratifikasi adalah embrio atau cikal
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
MUH. ALI KUMAINI MUSTAFA, S.T.
126 — 53
konsterntasi Hukum Pidana, pada tahun 2005 ahlidiangkat sebagai guru besar dalam bidang Hukum pidana dan Hukum AcaraPidana, dan Selama ini ahli dipanggil sebagai ahli dalam hukum Pidana danKorupsi, karena pidato Ilmiah Guru besar tahun 2005 adalah korupsi, diKampus sebagai Pengajar Mata Kulah Hukum Acara Pidana, hukum pidanadan Tipikor, ahli pernah mengikuti kursus kerjasama departemen pendidikandan KPK, ahli mewakili UMI 2 bidang dilaksanakan di makassar bersertifikat,yang digagas oleh KPK sebagai cikal
360 — 426
Cikal Raya No. 168 Rt. 05 Rw. 07 Kel.
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
138 — 36
Kalau ada yang lainnya dalam panitia pengadaan tanahtidak dijadikan Tersangka adalah soal lain, itu tergantung teknispenyidikan;Mengenai cikal bakal kasus berasal dari penganggaran, kenaikananggaran bisa lolos tanpa ada sepengetahuan dan persetujuan dariKetua Dewan dan dibawahnya. Menurut ahli tidak bisa ketua Dewantapi harus DPRD secara kelembagaan. Banggar teknisnya, setelahsetuju di Banggar lalu bawa ke paripurna.
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. SANNY PATANGGU
94 — 33
konsterntasi Hukum Pidana, pada tahun 2005 ahlidiangkat sebagai guru besar dalam bidang Hukum pidana dan Hukum AcaraPidana, dan Selama ini ahli dipanggil sebagai ahli dalam hukum Pidana danKorupsi, karena pidato Ilmian Guru besar tahun 2005 adalah korupsi, diKampus sebagai Pengajar Mata Kulah Hukum Acara Pidana, hukum pidanadan Tipikor, ahli pernah mengikuti kursus kerjasama departemen pendidikandan KPK, ahli mewakili UMI 2 bidang dilaksanakan di makassar bersertifikat,yang digagas oleh KPK sebagai cikal
253 — 92
, dikarenakan istilah hibah wasiat hanya populer di dalamKitab UndangUndang Hukum Perdata atau Hukum perdata di Indonesia padadasarnya bersumber pada "Hukum Napoleon yang menjadi cikal bakal hukumperdata modern Eropa kemudian diadopsi dengan berdasarkan Staatsblaadnomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasadisingkat sebagai BW/KUH Perdata, dan BW/KUH Perdata sebenarnyaHalaman 190 dari 258 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 308/Pdt.G/2020/PA Mtpmerupakan suatu aturan hukum
167 — 97
Nefan Pratama Mandiri dari Mange Munawar Tjiarsokepada Ahmad Hamid ;Halaman 148 dari 331 Putusan Nomor 1 /Pid.SusTPK/2017/PN Tte.Bahwa saksi tidak tahu tentang MoU sehubungan dengan proyekpekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sula, saksi juga tidak tahuyang menjadi cikal bakal sehingga melahirkan MoU untukpembangunan Mesjid Raya Sula tersebut;Bahwa saksi juga tidak tahu Kontrak Multy Years yangditandatangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KepulauanSula dengan PT.
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SAPUAN BIN WAHAB
137 — 80
Bahwa dasar/cikal bakal nota dinas tanggal 22 Juli 2014 Kepala DinasPerhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Parawisata(Hubkominfobudpar) Nomor : 551/308 A/Hubkominfobudpar/2014 danNomor : 551/308.B/ Hubkominfobudpar/2014 perintah lisan Bapak BupatiKepahiang tanggal 7 Juli 2014 kepada Kepala Dinas PerhubunganKomunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata (Hubkomifobudpar)melalui Kabid Pariwisata bahwa lahan didusun Kepahiang atas perintahlisan Bupati untuk dijadikan lahan Hotel.
ALIFIN NURAHMANA WANDA, S.H
Terdakwa:
RYAN FIBRIANTO
48 — 50
- 1(satu) buah Proposal WARKOP CIKAL, DESA DELIK SUMBER, KEC. BENJENG;
- 1(satu) buah Proposal KUM POER MAWAR, DESA DELIK SUMBER, KEC. BENJENG;
- 1(satu) buah Proposal KUM PEDAGANG KERUPUK BOLODEWO, DESA BULUREJO, KEC. BENJENG;
- 1(satu) buah Proposal KUM PUTRA JAYA, DESA KARANGAN KIDUL, KEC. BENJENG;
- 1(satu) buah Proposal KUM JOGODALU MAKMUR, DESA JOGODALU, KEC. BENJENG;
- 1(satu) buah Proposal KUM SAYUR ABADI, DESA BULANGKULON, KEC.
225 — 134
Cikal Raya No. 168 Rt. 05 Rw. 07 Kel.Sepanjang Jaya Kec.
127 — 56
Cikal Raya No. 168 Rt. 05 Rw. 07 Kel.Sepanjang Jaya Kec.
228 — 220
Cikal Raya No. 168 Rt. 05 Rw. 07 Kel.Sepanjang Jaya Kec.
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
140 — 33
Kalau ada yang lainnya dalam panitia pengadaan tanahtidak dijadikan Tersangka adalah soal lain, itu tergantung teknispenyidikan;Mengenai cikal bakal kasus berasal dari penganggaran, kenaikananggaran bisa lolos tanpa ada sepengetahuan dan persetujuan dariKetua Dewan dan dibawahnya. Menurut ahli tidak bisa ketua Dewantapi harus DPRD secara kelembagaan. Banggar teknisnya, setelahsetuju di Banggar lalu bawa ke paripurna.