Ditemukan 1577 data
S. SUPRIYADI,SH
Terdakwa:
HARYANTO PATY al NOEL
354 — 289
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor241/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 15Mei 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar
Terbanding/Penggugat : ANWAR TANDANU
Turut Terbanding/Tergugat II : NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. ANGKASA PURA II PERSERO
111 — 91
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor241/PDT/2021/PT BTN tanggal 14 Desember 2021 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalamtingkat banding;2.
89 — 19
Akta383.5.Pemberian Hak Tanggungan tanggal 14 06 2004,Nomor : 241/MSR/2004, dibebani Hak TanggunganNomor : 596/2004, Peringkat KeI (Pertama) untukdan atas nama KOSPIN JASA yang berkedudukandi Pekalongan untuk cabang Sragen, sampaisejumlah RP. 65.000.000,bahwa sebidang tanah pekarangan dengansertipikat Hak Milik Nomor : 1316 / Desa Pilangatas nama SLAMET RIYADI, berdasarkan suratKOSPIN JASA yang berkedudukan di Pekalonganuntuk cabang Sragen Tanggal 14022006, Nomor045/Js/Srg/Krd/I1/2006, Hak Tanggungan Nomor241
149 — 57
pada tanggal 28 Agustus 2003 telah berdiri Koperasi Sawit DatukBosa Sikilang sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Sawit Datuk BosaSikilang dengan sususan Pengurus sebagai berikut :e Ketua : Rasfudin Arase Ketua II (wakil ketua) : Raflise Sekretaris : Zukrimane Sekretaris Il (wakil sekretaris) : Abdie Bendahara : Ali Asim2.Bahwa pada tanggal 08 Desember 2003, Akta Pendirian Koperasi SawitDatuk Bosa Sikilang disahkan oleh Dinas Perindustrian PerdaganganKoperasi UMKM Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor241
73 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor241 tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan proyek anggaranpendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2003;Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA dan 34Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode tahun 19992004yang menerima pembayaran panjar dana asuransi sebelum Perda Nomor :3 Tahun 2003 Tentang APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003disahkan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 49ayat (1) KEPUTUSAN MENTERI
55 — 13
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 22 Juni 2016, Nomor241/Pen.Pid/2016/PN.Bjb, sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan 4 September2016;Terdakwa Il ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dariKepolisian Resort Banjarbaru, Nomor SP.Kap/46/IV/2016/Reskrim, tertanggal 7April 2016;Terdakwa Il telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / PenetapanPenahanan :1.Penyidik, tanggal 8 April 2016, Nomor SP.Han/46/IV/2016/Reskrim, Nomorsejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan 27 April
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KARNAINI, SH. M.Si
190 — 26
Foto Copy Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor241.BRG/POKJA IV/ULPPS/VII2012 tanggal 17 Juli 2012;19. Foto Copy Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor :253.BRG/POKJA IV/ULPPS/VIII2012 tanggal 9 Agustus 2012;20. Foto Copy Berita acara evaluasi penawaran Nomor : 254.,BRG/POKJAIV/ULPPS/VIII2012 tanggal 13 Agustus 2012;21. Foto Copy Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor255.BRG/POKJA IV/ULPPS/VIII2012 tanggal 13 Agustus 2012;22.
IMAN KHILMAN,SH.,MH
Terdakwa:
Andi Alfen alias AA
95 — 31
i oleh Penasihat Hukum MUNAWAR RAHIM,S.Hberdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 241/Pid.Sus/2018/PN SagTanggal 13 Agustus 2018 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor241/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim ; Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 7Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi
1.H. HUSEIN
2.NUR JANA HUSEIN
3.DEDI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
67 — 43
KabupatenBima (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Dukungan masyarakat terhadap kegiatanperkebunan kayu putih yang dilaksanakanoleh PT.Sanggaragro Karyapersada di DesaOi Katupa dan kawinda Toi Kec.Tambora, NTB(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kementerian Agraria dan TataRuang/BPN No.1550/23.3700/1012517tanggal 5 april 2017 perihal penertibantanah terlantar (Fotokopi dari Fotokopi);Surat Somasi tanggal Nomor 176/SAKPEKS/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016(Fotokopi dari Fotokopi);Surat Somasi kedua tanggal Nomor241
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
kegiatan/pasal dan ProyekAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, terdiridari 11 halaman (telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telahsesuai dengan aslinya) ;.Photo copy Surat Keputusan Bupati Lumajnag, Nomor : 3/R/SKO/I/2001tentang Otoritas Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2001 besertalampirannya, terdiri dari 4 halaman (tidak ada aslinya tapi telahdicocokkan dengan photo copy dan ternyata telah sesuai dengan photocopynya) ;12.Photo copy surat Keputusan Bupati Lumajang, Nomor241
69 — 8
,SH PenasihatHukum, berkantor di Jalan Hotel Grand Elty Lt 2 Ruang Office 2&3 JalanPahlawan No 01 Tenggarong Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 248/SK/DITAS/V/2021 tanggal 07 Mei 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN TrgSetelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor241/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 4 Mei2021 tentang
85 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor241 tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan proyek anggaranpendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2003; Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa Yoseph Uli Rahail dan 34Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara 19992004 yang menerimapembayaran panjar dana asuransi sebelum Perda Nomor : 3 Tahun 2003Tentang APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 disahkanmerupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 49 ayat (1)Hal. 10 dari 43 hal. Put.
137 — 54
tanggal 9 April 1980 (foto copy sesuai denganGUSTIN Ysa) jeer rere ree renBuktiP10dp : Foto copy Sertipikat Hak Guna BangunanNomor : 17, tanggal 28 Juni 1977, Kavling No. 31(foto copy sesuai dengan aslinya) ;BuktiP10dq : Foto copy Sertipikat Hak Guna BangunanNomor : 25, tanggal 28 Juni 1977, Kavling No. 97(foto copy sesuai dengan aslinya) ;BuktiP10dr : Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor :305/2006, tanggal 13 Juni 2006 (foto copy sesuaidengan@SIIMYa) j ~~~ ===BuktiP10ds : Foto copy Gambar Ikhtisar Nomor241
Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUNBDG berikut;DALAM POKOKPERK A RA nn nanan nnn eeeMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknyamohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah danmencabut objek sengketa aquo dengan dasar / alasan yang padapokoknya adalah sebagaiberikut : 22 nen nn nnn n nn nnn nen nnn n nn nn nc nn nnne Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Atas Tanah seluas +102.366 M2, dengan bukti berupa Sertipikat Tanah dan SuratIzin Menggarap (SIM) sesuai dengan gambar situasi Nomor241
1.T.RENTHA SIREGAR,SH
2.LUKASMANA ,SH
Terdakwa:
FAISAL Bin USMAN
41 — 22
seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim akanakan mempertimbangkan halhal yang berkaitan dengan penjatuhan pidanaterhadap tindak pidana yang dilakukan lagi oleh Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa selama persidangan terhadap terdakwa FAISAL BinUSMAN tidak dilakukan penahanan dikarenakan terdakwa sudah dijatuhihukaman pidana Mati dalam perkara pidana nomor:56/Pid.Sus/2020/Pn.Dpkyang kemudian Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding yang kemudiandiputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan nomor241
173 — 73
harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa segala halhal yang telah diuraikan dalammempertimbangkan Konvensi merupakan kesatuan yang utuh dan secara mutatismutandis dianggap turut dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini ;Menimbang, bahwa Pembatah Rekonpensi/Terbantah Konpensi padapokoknya mendalilkan bahwa penjualan Obyek Sengketa oleh Terbantah llKonpensi kepada Turut Terbantah Konpensi dengan Akta Jual Beli Nomor241
88 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
;6.18 Sertifikat Hak Milik Nomor 4266/Sukaharja/2000 atas nama Marfuahyang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor241 tanggal 24 Desember 1999 seluas 943 m?;6.19 Sertifikat Hak Milik Nomor 4268/Sukaharja/2000 atas nama Yusianayang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor243 tanggal 24 Desember 1999 seluas 474 m?
214 — 84
BuktiP 1 : Foto Copy Surat Keputusan Nomor241.E2/KPTS/MPWPP/JBR/VI/2018 Ditetapkan diBandung pada Tanggal, 08 Juni 2018;2. BuktiP2 : Foto Copy Keputusan Pembekuan PAC SukmajayaNomor : 01/B/KPTS/P/MPC.PP/DPK/IV/2019Tertanggal, 30 April 2019 ;3. Bukti P 3 : Foto Copy Keberatan Hasil Musyawarah Cabang(MUSCAB) VI Pemuda Pancasila Kota Depok Nomor :050/B5/MPCPP/DPK/VII/2019;4.
1.Ruli Heriyeni
2.Mawardi S
Tergugat:
1.PT. BANK BUKOPIN Tbk. Cabang Padang.
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG
3.Kementrian Agraria dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cqKepala Kantor Pertanahan Kota Padang
70 — 18
Bahwa berdasarkan kewenangan yang diperolehberdasarkan Pasal 6 UUHT, Tergugat melalui surat Nomor241/PDGPIMI/IV/2019 tanggal 26 April 2019 mengajukanpermohonan lelang atas objek perkara a quo kepada Tergugat II;5.6.
48 — 12
Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor241/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 14 September 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap. Fotokopi tersebut telah dinazagelen dan telah disesuaikandengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;9. Fotokopi Akta Cerai nomor: 66/AC/2002/PA.Kis atas nama Penggugat(Penggugat) dan Tergugat (Tergugat), yang dikeluarkan oleh PaniteraPengadilan Agama Kisaran tanggal 8 Mei 2002.
Bahwa para pihak dalam gugat balik (rekonvensi) yang diajukanPenggugat adalah sama dengan pihak yang berpekara dalam perkara nomor241/Pdt.G/2015/PA. Kis;3. Bahwa adapun obyekobyek yang diperkarakan dalam gugat balik(rekonvensi), persis sama dengan obyekobyek yang pernah diperkarakandalam perkara nomor 241/Pdt.G/2015/PA. Kis.
;Adapun pihakpihak yang berperkara dimaksud adalah Tergugat (i.c.Penggugat/semula Tergugat, dan dalam perkara nomor241/Pdt.G/2015/PA. Kis berkedudukan sebagai PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Penggugat (i.c.
57 — 18
Jika tidak dapat dilakukan secara natura maka harta bersama tersebutdilelang di muka umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Makassar, kemudian harganya dibagikan kepada penggugat dantergugat sesuai dengan bagiannya masingmasing, setelah dikurangi biaya lelangdan biayabiaya lainnya.Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Marosterhadap tanah dan rumah, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor241/Pdt.G/2011/PA Mrs., Tanggal 27 Februari 2012