Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor241/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 14 September 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap. Fotokopi tersebut telah dinazagelen dan telah disesuaikandengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;9. Fotokopi Akta Cerai nomor: 66/AC/2002/PA.Kis atas nama Penggugat(Penggugat) dan Tergugat (Tergugat), yang dikeluarkan oleh PaniteraPengadilan Agama Kisaran tanggal 8 Mei 2002.

Bahwa para pihak dalam gugat balik (rekonvensi) yang diajukanPenggugat adalah sama dengan pihak yang berpekara dalam perkara nomor241/Pdt.G/2015/PA. Kis;3. Bahwa adapun obyekobyek yang diperkarakan dalam gugat balik(rekonvensi), persis sama dengan obyekobyek yang pernah diperkarakandalam perkara nomor 241/Pdt.G/2015/PA. Kis.

;Adapun pihakpihak yang berperkara dimaksud adalah Tergugat (i.c.Penggugat/semula Tergugat, dan dalam perkara nomor241/Pdt.G/2015/PA. Kis berkedudukan sebagai PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Penggugat (i.c.

Jika tidak dapat dilakukan secara natura maka harta bersama tersebutdilelang di muka umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Makassar, kemudian harganya dibagikan kepada penggugat dantergugat sesuai dengan bagiannya masingmasing, setelah dikurangi biaya lelangdan biayabiaya lainnya.Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Marosterhadap tanah dan rumah, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor241/Pdt.G/2011/PA Mrs., Tanggal 27 Februari 2012

alat berat Terbanding pada saat peristiwa dankejadian tanggal O09 April 2020 ( Pemeriksaan Setempat ),Walaupun Terbanding sebelumnya telah ditegur dan dilarang oleh PembandingIll atau Mewakili secara lisan dan tertulis agar tidak ada aktifitas apapundiatasnya agar batas jalan dan batas sungai maupun patok batas dan tanamtumbuh diatasnya tetap utuh sampai dengan keluarnya Putusan Nomor :206K/PID.SUS.LH/2019 tanggal 29 April 2019 jo Putusan Nomor16/PID/2018/PT Smr tanggal O1 Maret 2018 jo Putusan Nomor241

Lukman juga telah menjelaskan pada saatmemberikan keterangan diatas sumpah yang telah dihadirkan oleh ParaPembanding, Terbanding telah membebaskan seluas 9,5 Ha berdasarkanBerita Acara Identifikasi Nomor : 16/IDPT/swargabara/I/2011 diatas LahanKelompok Tani Karet Lestari Luasan 85 Ha dan Surat Pernyataan atas namaJumul tanggal 16 Maret 2011 #4xberdasarkan Putusan Nomor206K/PID.SUS.LH/2019 tanggal 29 April 2019 jo Putusan Nomor16/PID/2018/PT Smr tanggal O1 Maret 2018 jo Putusan Nomor241/Pid.Sus/2017

Buktisurat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen,kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan (SP2K) Nomor241/KRD.02.01/164/2017 Tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkanoleh PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu DoroKabupaten Pekalongan.

yang berwenang,seperti ; IUPHHK HA, IUPHHK HTI, IUPHHK HTR, IPK dan lainya yang diterbitkan ijin oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan jikadari tanah milik/nutan hak harus lakukan verifikasi bersama untukmemastikan keabsahan lahan/lokasi dan potensi kayu oleh oleh timverifikasi dari 3 Unsur Balai KPH wilayah stempat, unsur TNI dan Polrisesual Surat Edaran Gubernur NTB tahun 2016 Bahwa dasar hukum legalitas Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusan(RTK.64) adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor241

Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.40Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 31A UU MahkamahAgung tersebut di atas, apabila Penggugat merasa haknya telah dirugikandengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010,maka Penggugat dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukanpermohonan Pengujian Peraturan (Judicial Review) Menteri Keuangan Nomor241/PMK.011/2010 kepada Mahkamah Agung;Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, pengajuan gugatan kepadaPengadilan Tata Usaha

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor241/PMK.011/2010 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menterikeuangan Nomor : 110/PMK.010/2006 tentang penetapan angka SistemKlarifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea masuk atas Barang Imporpada angka 1.a Pembebanan tarif bea masuk untuk Pos. tarif1006.30.90.00 Rp 0,00/kg sejak tanggal Peraturan Menteri Keuangan inidiundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2011;5.

Kapten Tendean Kav. 1214A, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.093/DIRBMLI/13 tanggal 17 Juni 2013 dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Juli 2013 di bawah Nomor241/SK/PDT/2013/PN.DPK., selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2 Darsinah, umur 45 tahun (22 Agustus 1967), pekerjaan wiraswasta (Independent PropertyAgent), bertempat tinggal di Jl.

Sikki.Dengan demikian subjek para pihak baik dalam perbara terdahulu Nomor241/Pdt.G/200S/PN.Mks. maupun dalam perkara terbaru Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks yang dimohonkan peninjauan kembali pada dasarnyaadalah pihakpihak yang sama;. Persoalan yang sama atas dasar yang sama, yakni ahli waris Abd. GaniDjalle i.c NY. Megawati Gani Djalle selaku Penjual maupun Mannang HTHal. 23 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015dkk selaku Pembeli, rnengklaim tanah sengketa adalah tanah milik H.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor241/PMK.011/2010 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menterikeuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan angka SistemKlarifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea masuk atas Barang Imporpada angka l.a Pembebanan tarif bea masuk untuk Pos tarif 1006.30.90.00Rp. O/ kg sejak tanggai Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkansampai dengan tanggai 31 Maret 2011;5.

Rawa Barat, Surat Ukur Nomor 1383/1951,seluas + 369 m2, yang memutuskan:1)Pada Perkara Perdata berkekuatanhukum tetap Nomor 155/Pdt.G/1992/PN.Jak.Sel. junctoPutusan Pengadilan Tinggi Nomor241/PDT/1993/PT.DKI., tanggal 17September 1993, juncto PutusanKasasi Mahkamah Agung Nomor1358K/PDT/1994 tanggal 15November 1995 juncto PutusanPeninjauan Kembali Nomor 273PK/PDT/1997 tanggal 19 Januari1998, yang menolak gugatanJohanes Irwanto Putro, dalampertimbangan hukumnyamenyatakan bahwa jual beliterperkara antara

B.2851KCVIII/ADK/11/2019 tanggal 05 November 2019 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendaltanggal 8 November 2019 Register Nomor241/SK/Pdt/11/2019/PN Kdl, dan memberikan kuasakepada HENRY HAPOSAN NADAEX (Legal Officer PTBank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Kantor WilayahSemarang) berdasarkan surat kuasa No.: B.1585KCVIIVADK/04/2020 tanggal 29 April 2020 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendaltanggal 29 April 2020 Regiter Nomor111/SK/Pdt/4/2020/PN Kdl, selanjutnya

September 2021, sebagai TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi;Pengadilan Agama tersebut;Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;Telah memeriksa buktibukti Surat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak padatanggal 2 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Kota Padang Sidempuan melalui ecourt dengan Register PA.PSPK092021MKL yang sama tercatat dalam register perkara Nomor241

Kembali kami sampaikan untuk semakin mempertegas bahwa Penggugatadalah bukan pemilik atas tanah yang di klem berdasarkan SuratPernyataan tanggal 11 Agustus 1980 dan Akta Hibah Nomor241/AKTA/1981 tertanggal 19 Januari 1981 dan akta hibah Nomor242/AKTA/1981 tertanggal 19 Januari 1981 dan jika di hitung sejak tahun1981 hingga diketahuinya terbit sertifikat pada tanggal 11 Desember2019 kurang lebih 38 tahun, yang menimbulkan pertanyaan kenapa???...

untuk selain danselebihnya;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonpensi adalahsebagaimana dimaksud diatas ;Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini pada pokoknya menyangkuttanah kebun kelapa yang dibeli Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensidengan itikad baik dari Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi, kemudianPenggugat II Rekonvensi/ Tergugat Il Konvensi mendaftarkan tanah tersebut atasnama Penggugat III Rekonvensi / Tergugat Ill Konvensi sehingga terbit SHM Nomor241

yang berwenang,seperti ; INPHHK HA, IUPHHK HTI, IUPHHK HTR, IPK dan lainya yang diterbitkan jin oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan jikadari tanah milik/hutan hak harus lakukan verifikasi bersama untukmemastikan keabsahan lahan/lokasi dan potensi kayu oleh oleh timverifikasi dari 3 Unsur Balai KPH wilayah stempat, unsur TNI dan Polrisesuai Surat Edaran Gubernur NTB tahun 2016 Bahwa dasar hukum legalitas Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusan(RTK.64) adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor241

BuktiP3C : Foto copy Somasi Kuasa HukumTergugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi Nomor241/MLI/LIT/PART/IX/2020 tertanggal 17 September 2020;7. BuktiP3D : Foto copy Tanda Terima SomasiKuasa Hukum Tergugat Konvensi kepada PenggugatRekonvensi Nomor 241/MLI/LIT/PART/IX/2020 tertanggal 17September 2020;8. BuktiP3E : Foto copy Permohonan PKPUHalaman 31 Putusan Nomor 251/Padt.SusPKPU/2021/PN. Niaga. Jkt.Pst.Nomor 329/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 06Oktober 2020;9.

Hj.Karna Misawati; PPK67 SHT Nomor 29/2008 tgl. 01022008 dan SHT II Nomor241/2009 tgl. 09072009 merupakan pembebanan HakTanggungan atas SHM Nomor 102 tanggal 02011982 an. Hi.Samson; PPK68 SHT Nomor 30/2008 tgl. 01022008 dan SHT II Nomor242/2009 tgl. 09072009 merupakan pembebanan HakTanggungan atas SHM Nomor 96 tanggal 02011982 an. Hi.Samson; PPK69 SHT Nomor 786/2009 tgl. 13082009 dan SHT I Nomor1047/2009 tgl. 13102009 merupakan pembebanan HakTanggungan atas SHM Nomor 66 tanggal 10112005 an.

Marsaoli sebagai sekretaris;3) Salim Latif sebagai Bendahara;) Albin Baweda sebagai Anggota;5) Demaris Saluge sebagai Anggota;.Bahwa olehnya itu dengan telah ditetapkannya panitia pemilihan kepalaDesa di Desa Kaputusang Kecamatan Bacan Kabupaten HalmaheraSelatan yang berdasarkan keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor241 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang revisi kedua panitiapemilihan kepala Desa di desa Kaputusang Kecamatan BacanKabupaten Halmahera selatan, paniti Pemilihan Kepala Desa yang

Gatot Subroto Kav.94, Jakarta Selatan 12780,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2019 dan telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor241/SKU.PDT/IX/2019/PN Son tertanggal 9 September 2019, telahmengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimanaAkta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 128Pdt.G/2018/PN Sontertanggal 9 September 2019;Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemeriksaan dalamtingkat banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut