Ditemukan 1583 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bandot bangas bantok benson bando bandos bansoe bancos banros bansus
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 14-03-2024 — Putus : 02-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
Tanggal 2 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
Muhammad Yusuf , SH., MH.
Terdakwa:
ABDUL RAHIM, SE BIN ABDUL RAHMAN
157 — 0
  • Sinjai;
  • Daftar E- Warong/Agen Penyalur Bansos Sembako Kabupaten Sinjai;
  • E - Warong/Agen Penyalur Bansos Sembako Kapupaten Sinjai;
  • Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Januari Tahun 2020 Kabupaten Sinjai, tanggal 5 Maret 2020;
  • Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Februari Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 Maret 2020;
  • Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Maret Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 April 2020;
  • Laporan Realisasi
  1. Surat Perjanjian kerjasama Bank Mandiri dan e- Warong sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) E warong bantuan pangan non tunai (BPNT)/program sembako Kabupaten Sinjai dan daftar E Warong /Agen Penyalur Bansos Sembako Kabupaten Sinjai
  2. Bukti Pembayaran Komoditi Ikan Kaleng dari Saksi ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada sdr.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
276 — 150
  • pura dadiasudah tidak jelas apakah dia bersaudara kandung atau bagaimana danyang paling tinggi biasanya disebut dengan pura kawitan dimana purakawitan ini sudah tidak jelas lagi hubungannya seperti apa tetapi tidakada niatan untuk memisahkan diri dari tunggal kawitan ;Bahwa tidak ada pendaftaran pura untuk mengakui eksistensi sebuahpura dan istilan yang benar bukanlah pendaftaran melainkaninventarisasi pura yang dilakukan oleh masing masing Perda di Balidalam rangka memudahkan memeriksa proposal bansos
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-09-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 02-08-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 5 Oktober 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MAT JA I Diwakili Oleh : Mochamad Nukson, S.H
157 — 30
  • Pesona Arnos Beton Tahun 2017;
  • Fotocopy 1(Satu) Bundel Usulan Daftar Nama Penerima Bansos Santunan Anak Yatim Tahun 2015;
  • 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pencairan Tahun 2017;
  • Fotocopy 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Masjid Hidayatullah;
  • Fotocopy 1 (Satu) Bundel Permohonan Pengajuan Pemindah bukuan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa TA 2017;
  • Fotocopy 1 (Satu) Bundel KEputusan Kepala
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
NI LUH PUTU ARIYANINGSIH
213 — 347
  • Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Khusus, sertapermohonan pencairan keuangan yang berkaitan dengan Hibah danBansos.Menyimpan maksudnya mengarsipkan semua berkas terkait denganpermohonan / amprahan pencairan beserta lampirannya baik itu terkaitkeuangan maupun hibah basos.Membayar atau menyalurkan maksudnya menyalurkan /memindahbukukan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kasdesa berkaitan dengan keuangan desa serta memindahbukukan dana darirekening kas umum daerah ke rekening penerima hibah bansos
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — AMRU, S.Sos, MSi ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
113 — 44
  • Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan / Penyelewengan DanaPengelolaan Belanja Bantuan Sosial (BANSOS) pada DinasPengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Sijunjung kepadaPenyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung..
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — GATOT SUGENG WIDODO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
151 — 186
  • Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan / Penyelewengan Dana PengelolaanBelanja Bantuan Sosial (BANSOS) pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah(DPKD) Kabupaten Sijunjung kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung.r.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 1 April 2020 — Penuntut Umum:
Putu Gede Suriawan ,SH.
Terdakwa:
I WAYAN SUKERTIA
276 — 147
  • PengelolaKegiatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yaitu rekening SPPPerguliran PNPM MPd dan rekening untuk dana operasional ;Bahwa saksi terakhir kali menyalurkan dana PNPM tersebut kepada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem pada tahun 2014;Bahwa Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasemada menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana PNPMtersebut setiap tahunnya ;Bahwa dana PNPM yang digulirkan oleh Pemerintah kepada masyarakat tersebut berupa Bansos
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — DEDDY GUSNADI, ST, MT
154 — 69
  • PN.KPGyang saksi terima sejumlah Rp 1.064.665.500, tersebut, oleh PakSatriadi telah diminta kembali sejumlah Rp 50.000.000, pada tanggal11 Juni 2013, sehingga total dana yang diterima sebesar Rp1.014.665.500,e Bahwa setahu saksi DIPA No. 091.01.1.452537/2013 tanggal 28Oktober 2013 diterima di Satker pada tanggal 20 November 2013,sebesar Rp 154.444.350.000.dengan alokasi :e Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan Perumahan danPermukiman sebasar Rp. 27.057.431.000.e Belanja barang Rp 11.413.774.000,e Belanja Bansos
    Rp 15.643.657.000,e Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus7~ sebesar Rp.127.386.919.000.e Belanja Barang Rp 12.625.023.000,e Belanja Bansos Rp 114.761.896.000,Dari jumlah tersebut yang terserap hanya sebesar Rp25.152.507.566.e Pada saat Toni Rusmarsidik B.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — R. BAMBANG TRIANTORO
210 — 63
  • Belanja barang Rp 11.413.774.000,Halaman 45 dari 744 Putusan Nomor : 47/Pid.SusTPK/2015/ PN.Kpg Belanja Bansos Rp 15.643.657.000, o Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus sebesar Rp.127.386.919.000. Belanja Barang Rp 12.625.023.000, Belanja Bansos Rp 114.761.896.000, Dari jumlah tersebut yang terserap hanya sebesar Rp25.152.507.566. Pada saat Toni Rusmarsidik B.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — EDO ISKANDAR
120 — 64
  • danayang saksi terima sejumlah Rp 1.064.665.500, tersebut, oleh PakSatriadi telah diminta kembali sejumlah Rp 50.000.000, pada tanggal11 Juni 2013, sehingga total dana yang diterima sebesar Rp1.014.665.500,Bahwa setahu saksi DIPA No. 091.01.1.452537/2013 tanggal 28Oktober 2013 diterima di Satker pada tanggal 20 November 2013,sebesar Rp 154.444.350.000.dengan alokasi :e Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan Perumahan danPermukiman sebasar Rp. 27.057.431.000.e Belanja barang Rp 11.413.774.000,e Belanja Bansos
    Rp 15.643.657.000,e Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus7~ sebesar Rp.127.386.919.000.e Belanja Barang Rp 12.625.023.000,e Belanja Bansos Rp 114.761.896.000,Dari jumlah tersebut yang terserap hanya sebesar Rp25.152.507.566.Pada saat Toni Rusmarsidik B.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — TONI RUSMARSIDIK B. E
94 — 68
  • danayang saksi terima sejumlah Rp 1.064.665.500, tersebut, oleh PakSatriadi telah diminta kembali sejumlah Rp 50.000.000, pada tanggal11 Juni 2013, sehingga total dana yang diterima sebesar Rp1.014.665.500,Bahwa setahu saksi DIPA No. 091.01.1.452537/2013 tanggal 28Oktober 2013 diterima di Satker pada tanggal 20 November 2013,sebesar Rp 154.444.350.000.dengan alokasi :e Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan Perumahan danPermukiman sebasar Rp. 27.057.431.000.e Belanja barang Rp 11.413.774.000,e Belanja Bansos
    Rp 15.643.657.000,e Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus~ sebesar Rp.127.386.919.000.e Belanja Barang Rp 12.625.023.000,e Belanja Bansos Rp 114.761.896.000,Dari jumlah tersebut yang terserap hanya sebesar Rp25.152.507.566.Pada saat Toni Rusmarsidik B.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
96 — 31
  • Pesona Arnos Beton Tahun 2017;
  • Fotocopy 1(Satu) Bundel Usulan Daftar Nama Penerima Bansos Santunan Anak Yatim Tahun 2015;
  • 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pencairan Tahun 2017;
  • Fotocopy 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Masjid Hidayatullah;
  • Fotocopy 1 (Satu) Bundel Permohonan Pengajuan Pemindah bukuan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa TA 2017;
  • Fotocopy 1 (Satu) Bundel KEputusan Kepala
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 42/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA
Tanggal 27 Februari 2014 — Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA Bin M. DAUD
79 — 19
  • Perencanaan Peraturan Perundangundangan (LegislatifDrafting).Bahwa Pemerintah Daerah diberi wewenang untukmenyelengarakan urusan pemerintahan dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat.Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya untukmelaksanakan program yang telah diatur dalam APBDPemerintah Daerah bisa bekerja sama dengan pihak lain/denganinstansi di luar pemerintahan tersebut baik lembaga sosial, LSMdan lainlain, contohnya dengan Universitas Negeri/PerguruanTinggi.Bahwa prosedur dana hibah atau bansos
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-07-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 7 Desember 2016 — Drg. FADILLA RATNA DUMILLA MALLARANGAN, M.KES ( Terdakwa)
255 — 359
  • Bahwa selanjutnya ahli juga pernah diminta untuk memberikan pendapatdalam Pengadaan Bansos di Pengadilan Negeri Pekan Baru. Bahwa dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah diatur didalamPerpres No: 54 Tahun 2010. Bahwa sepengetahuan ahli pada Pasal 7 Perpres Nomor : 54 tahun2010 mengatur tentang organisasi pengadaan barang dan jasapemerintahan diantaranya adalah : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP) dan ULP.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 18-03-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 27-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
Anri Yuliana, S.H., M.H.
Terdakwa:
FENY, S.H Binti SALMON BONGGA
93 — 37
  • RPL182 DIT PFMD KEMENSOS UTK BANSOS
44 1 (Satu) Rangkap (Asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 KUBE FALAMBOYAN Desa Polio Kec. Kalumpang Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
45 1 (Satu) Rangkap (Asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 KUBE KRISAN Desa Batumakkada Kec. Kalumpang Kab.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 30 September 2016 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D.
208 — 55
  • Bahwa benar Pengadaan Lahan Jambu Dua termasuk Belanja Langsungartinya dilaksanakan oleh SKPD dan harus berdasarkan usulan SKPDsedangkan Belanja Tidak langsung artinya tidak dilaksanakan oleh SKPD danusulannya bukan oleh SKPD (Contohnya Hibah bansos, Belanja Pegawai)..
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 18-03-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 27-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
Anri Yuliana, S.H., M.H.
Terdakwa:
MASDAR, S.Kep Bin ABDUL TALIB
96 — 21
  • RPL182 DIT PFMD KEMENSOS UTK BANSOS
44 1 (Satu) Rangkap (Asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 KUBE FALAMBOYAN Desa Polio Kec. Kalumpang Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
45 1 (Satu) Rangkap (Asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 KUBE KRISAN Desa Batumakkada Kec. Kalumpang Kab.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 18-03-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
Anri Yuliana, S.H., M.H.
Terdakwa:
FAYZAL DIRGANTARA RAJAB EKA S., Bin ABD. RAJAB
311 — 164
  • RPL182 DIT PFMD KEMENSOS UTK BANSOS
44 1 (Satu) Rangkap (Asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 KUBE FALAMBOYAN Desa Polio Kec. Kalumpang Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
45 1 (Satu) Rangkap (Asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 KUBE KRISAN Desa Batumakkada Kec. Kalumpang Kab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Maret 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
154 — 63
  • harga, Koderekening yang difasilitasi; Saksi menerangkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Nomor 326Tahun 2014 saksi masuk dalam Tim Anggaran TAPD sebagai sekretaris 2,dan sebagai Kepala Bidang Anggaran di dalam BPKD Saksi menerangkan tupoksi Kepala Bidang Anggaran di Tim TAPD sesuaidengan Pergub salah satunya adalah penyedia SPD (Surat Pencairan Dana)berdasarkan DPA; Saksi menerangkan berdasarkan Pergub 145 bahwa tupoksi dari temanteman Bappeda adalah urusan program kegiatan dan bantuan sosial(Bansos
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-11-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
DRs. I MADE LADRA
271 — 572
  • Dpsd) 1,75 s/d 2,25% untuk kredit sepeda motor (dan sesuai denganuang muka yang dibayarkan debitur);e) 2,5% untuk kredit umum;e Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya LPD Desa adat kapal bermasalah,karena adanya isu yang beredar dimasyarakat bahwa di LPD tidak ada uang,sehubungan dengan pembangunan Bale Agung yang membutuhkan biayayang sangat besar, adapun saat itu dana proposal yang diajukan Desa kePemkab Badung tidak dapat cair karena ada aturan baru Kemendagri,bahwa dana bansos tidak bisa dicairkan