Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya mengumumkanRencana Umum Pengadaan (RUP) untuk satu paket pengadaan bahandan alat peraga kampanye dengan pagu senilai Rp. 9.234.000.000,melalui website Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.sirup.lkpp.go.id/sirup).

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku KPA menetapkan HPS pengadaanbahan dan alat peraga kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurSulawesi Barat Tahun 2017 untuk 3 (tiga) pasangan calon peserta Pilkadadengan nilai sebesar Rp. 9.159.262.200, (termasuk PPN) sertamenetapkan KAK Pengadaan Bahan dan Alat Peraga Kampanye PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 yang memuat beberapaperubahan/penambahan syarat dari KAK yang dibuat saksi Bustaman, S.Pdberupa:1.

tahun 2017 tertanggal 01 Juli 2016 yang tidak di tanda ditandatangani oleh Saudara ABD RAHMAN SYAM.30: 1 (satu) lembar (Asli)narga perkiraan sendiri (HPS)pengadaan bahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur danwakil gubernur Sulbar tahun 2017, tertanggal 29 September 2016 .31. 1 (satu) Iembar harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaanbahan dan alat peraga kampanye pemilihnan gubernur dan wakilgubernur tahun 2017, yang dibuat olen Saudara BUSTAMAN;Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK

tahun 2017 tertanggal 01 Juli 2016 yang tidak di tanda ditandatangani oleh Saudara ABD RAHMAN SYAM.30. 1 (satu) lembar (Asli)narga perkiraan sendiri (HPS)pengadaan bahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernurdan wakil gubernur Sulbar tahun 2017, tertanggal 29 September2016.Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2019/PT MKS.31. 1 (Satu) lembar harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaanbahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakilgubernur tahun 2017, yang dibuat oleh Saudara

pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2017tertanggal 01 Juli 2016 yang tidak di tanda di tandatangani oleh SaudaraABD RAHMAN SYAM.30.1 (satu) lembar (Asli)harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan bahan danalat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulbar tahun2017, tertanggal29 September 2016 . 31.1 (Satu) lembar harga perkiraan sendiri (HPS)pengadaan bahan dan alat peraga kampanye pemilihnan gubernur dan wakilgubernur tahun 2017, yang dibuat olen Saudara BUSTAMAN32.1 (Satu)

, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kampanye di luar jadwal kampanye sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Pemilu untuk kemudiandikaitkan dengan keberadaan dan tingkat kemampuan intelektualitasdari Pembanding ;Jadi memang didalam Peraturan a.quo bahwa yang bisa dijadikansebagai peserta kampanye Pemilu adalah terdiri atas AnggotaMasyarakat.Namun tidak berarti bahwa setiap anggota masyarakat khususnyaPembanding bisa dikategorikan dan bisa difungsikan sebagai seorangPeserta Kampanye Pemilu maka Pembanding harus memenuhi syaratsyarat yang ada yaitu :1.

bahwakehadiran Peserta Kampanye Pemilu yang direkrut dari anggota masyarakatsebagaimana yang dikehendaki dalam dalam Pasal 301 Ayat (2) Tentang UnsurPeserta Kampanye Pemilu adalah untuk melakukan kampanye hanya pada PartaiPolitik dan bukan melakukan kampanye berupa pemaparan visi dan misi kepadaseorang Peserta Pemilu in casu seperti yang ada pada Peserta Pemilu IsmailMarasabessy ini.Berkaitan dengan maksud tersebut diatas maka Pasal 5 Ayat (1) PeraturanKPU Nomor : 15/ Tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Peraturan KPU Nomor : 01/Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPDdan DPRD berbuny!

:(1) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/ Kota adalah Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Juru Kampanye, orang seorang,dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPR, DPRDProvinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.Dari uraian pasal yang terkutip diatas dimana secara jelas peserta kampanyePemilu dalam pasal 301 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 8Tahun 2012 tentang Pemilu adalah termasuk didalam

unsur Juru Kampanye daripelaksana kampanye Pemilu Ssesuai pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU a.quo.Halaman 12 dari 21 Putusan No. 26/Pid.Sus/2014/PT.AMB.Dengan demikian kehadiran Pembanding sebagai peserta kampanye Pemiluyang nota bene adalah berkedudukan sebagai Juru Kampanye maka harusdidaftarkan pada KPU sesuai pasal 80 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 8 Tahun 2012 Tentang PEMILU ;Selain itu pula pendidikan Pembanding yang tidak memadai dengan pekerjaankeseharian adalah sebagai seorang

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fahri Yamin Alias Fahri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3

   acara dan mengikutikegiatan kampanye dan mendengarkan VisiMisi dari pasangan calon tersebut.

   Saksi BACHMID ADNAN alias MITO; Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar; Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dan mengerti sehubungandengan peristiwa kehadiran Kepala Desa di Kec.Malifut yang menghadirikegiatan kampanye salah satu pasangan calon Gubernur Maluku Utara periodetahun 2018 sampai dengan tahun 2023; Bahwa pada saat kegiatan kampanye tersebut saksi ikut hadir disana sebagaiKetua Tim Kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 02 (dua)H.

   Malifutsendiri semua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur berhak untukmelaksanakan kampanye disana tergantung pasangan calon;Bahwa kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan Gubernur dan WakilGubernur Propinsi Maluku Utara nomor urut 2 yakni BURHAN ABDURRAHMANdan ISHAK JAMALUDIN (BURJADI) di Desa Ngofakiaha memang sudah sesualJadwal Kampanye yang diserahkan oleh tim sukses kepada saksi (KPU);Bahwa dalam UU Nomor 1 2015, UU Nomor 8 2015 dan UU Nomor 10 2016mengatur tentang jadwal kampanye, materi

   kampanye, metode kampanye danlaranganlarangan dalam kampanye, salah satu larangannya adalah DalamKampanye Pasangan calon dilarang melibatkan, pejabat BUMN, Pejabat BUMD,ASN, Anggota Polri dan TNI, Kepala Desa, Lurah dan perangkat Desa atauKelurahan, selain itu para pejabat diatas juga dilarang membuat keputusan atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.Kemudian dalam kampanye pasangan calon membentuk tim kampanye tingkatkabupaten maupun kecamatan dan kemudian mendaftarkan

   petugas kampanye,dan petugas kampanye menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait tempat11kampanye, waktu pelaksanaan kampanye dan juru kampanye yang terlibatkepada KPU, Panwas dan Kepolisian;Bahwa juru kampanye yang diserahkan oleh petugas kampanye dari pasangannomor urut 2 yakni BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BURJADI) kepada KPU Kab.

salah satu pasangan calon Gubernur;Bahwa terdakwa ikut kampanye mendampingi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1(Drs.

Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM);Bahwa terdakwa juga memasang postingan foto di salah satu media yakni di akunface book terdakwa terlibat dalam kampanye;Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2016 yang mana pada saat itu sedangberlangsung kampanye resmi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs.

salah satu pasangan calon Gubernur;e Bahwa terdakwa ikut kampanye mendampingi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1(Drs.

Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM);e Bahwa terdakwa juga memasang postingan foto di salah satu media yakni di akunface book terdakwa terlibat dalam kampanye;e Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2016 yang mana pada saat itu sedangberlangsung kampanye resmi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs.

Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,Terdakwa mengikuti kampanye salah satu pasangan calon Gubernur;Bahwa terdakwa ikut kampanye mendampingi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1(Drs.

buah KTP elektronikKhairia Als Ria Binti Abdul Aziz;

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Meranti Nomor : 438/PL.01.4-Kpt/1410/KPUKab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan 20 Sepetember 2018 yang ditanda tangani ABU HAMID selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Surat Penunjukan sebagai Pelaksana Kampanye

atas nama RIA tanggal 28 September 2018 yang ditanda tangani MUKHTASOR, S.Hi selaku LO Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai Lampiran Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Model K4-PK-KAB/KOTA;

Dikembalikan kepada saksi Syamsurizal, S.

Bahwa pada saat kampanye dengan cara pertemuanterbatas, pertemuan tatap muka dan pembagian bahan kampanye pemilutersebut berlangsung salah seorang ibuibu anggota Majelis Taklim saksiSIT HABIBAH Binti SUKEMI ada menanyakan kepada tim kampanyeHalaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 94/PID.SUS/2019/PT PBRsaksiMARSITA Binti SUMARNO yakni terdakwa FAJRIAH M. als RIA BintiAlm MUKHSIN terkait apakah boleh melakukan pertemuan terbatas danmelakukan kampanye dengan cara membagibagikan bahan kampanyepemilu

Setelah+30 menit kampanye berlangsung dengan caramelakukan perkenalandalam pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka serta membagibagikanbahan kampanye dengan maksud untuk mendapatkan dukungan, akhirnyaterdakwa FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN dansaksi MARSITA BintiSUMARNO bersama saksi MUNTASIAH pamit kepada ibuibu majelistaklim dan selanjutnya ibuibu pengajian membubarkan diri untuk pulangkerumah masingmasing.Bahwa sekira pukul 16.00 wib setelah pulang dari pengajiansaksi SIT HABIBA bertempat

Selanjutnya saksi MARUF SYAFIImelakukan konfirmasi kepada salah satu anggota Panwascam yakni saksiCHANIFUDIN melalui telepon bertanya apakah sudah ada aturan yangbaru yang memperbolehkan Caleg kampanye di tempat pendidikanlalu saksi CHANIFUDIN menjawab siapa yang melakukan kampanye ditempat pendidikan?

Menyatakan terdakwa FAJRIAH M ALS RIA BINTI MUKHSIN terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatanpidana: Setiap pelaksana, peserta petugas dan/atau tim Kampanye,Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu,sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf h secara bersamasamatelah menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadan dan tempatpendidikan dalam kampanye sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 280 ayat (1) huruf h jo Pasal 521 Undangundang

Gerindra KabupatenKepulauan Meranti sesuai Lampiran Peraturan KPU Nomor 23Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Model K4PKKAB/KOTA.Dikembalikan kepada saksi Syamsurizal, S.Ip;5.

Menyatakan Terdakwa ANDY VICTORIO alias ANDY anak BONG DJIN SUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan dalam rumah tahanan negara;4.

lalu. menguploadgambar pasangan calon nomor urut 1 atas nama Tjhai Nyit KimSuriyadipada saat kampanye dari Group WhatApps (WA) pada pemilihan Walikotadan Wakil Walikota Singkawang tahun 2017;Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 pelaksanaankegiatan kampanye pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Tahun 2017 di Kota Singkawang telah diatur pelaksanaanya sejaktanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 dansetelah selesai masa kampanye tersebut selanjutnya

memasuki masatenang selama 3 (tiga) menjelang hari pencoblosan yaitu pada tanggal 12,13 dan 14 Februari 2017 dan selama masa tenang tersebut dilarangmelakukan kampanye dalam bentuk apapun;Bahwa pada saat terdakwa Andy Victorio alias Andy anak Bong Djin Sungyang telah memposting gambar dan tulisan MALIKA WALIKOTA SURIYADIWAKILNYA, MAS YARAKAT SINGKAWANG SEJAHTERA,#COBLOSNOMORSATU!

melalui akun Facebook milik Terdakwa tersebutdilakukan pada tanggal 14 Februari 2017 dimana pada saat itu telahmemasuki masa tenang dimana dilarang melakukan kampanye dalambentuk apapun dan terdakwa Andy Victorio alias Andy anak Bong Djin Sungmengetahui dan memahami adanya masa tenang tersebut namun Terdakwatetap memposting gambar dan tulisan yang berbau kampanye melalui akunFacebook Terdakwa sehingga perbuatan terdakwa Andy Victorio alias AndyHalaman 2 dari 9 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2017/PT KAL

BARanak Bong Djin Sung tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana pemiluberupa kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;Bahwa kemudian tulisan dan gambar yang diposting oleh terdakwa AndyVictorio alias Andy anak Bong Djin Sung tersebut mendapat reaksi dari saksiAgus Riyanto, S.H., saksi Deni Kristanto, S.H., dan saksi Trino yangtergabung Tim Advokasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 2Tjnai Chui Mie dan Drs.

Menyatakan Terdakwa ANDY VICTORIO alias ANDY anak BONG DJINSUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pemilihan melakukan kampanye di luar jadwalyang ditetapbkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotasebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 15 (lima belas) hari;3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan dalam rumah tahanan negara;4.

Bahwa, dalam tahapan kampanye Penggugat melakukan kegiatankampanye dan sosialisasi untuk memperoleh dukungan dari parapemilih, selama dalam waktu masa kampanye sesuai dengan bentukbentuk kampanye sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPUNomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan KampanyePemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun

Pemilu di tingkat desa atau namalain/kelurahan.(2) Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanyapelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa ataunama lain/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, pelaksanaKampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan petugasKampanye Pemilu.Pasal 106(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup dst ...(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksanakampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengansengaja melakukan atau lalai

dalam pelaksanaan kampanye yangmengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu ditingkat desa atau nama lain/kelurahan, Pengawas PemiluLapangan menyampaikan laporan kepada PPS.Pasal 109(1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaanKampanye Pemilu di tingkat kecamatan.(2) Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaranpelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan yangdilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, danpetugas kampanye.Pasal 110(1) Dalam hal

temuan dan laporan tentang dugaankesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemiludi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110ayat (2) dengan:a.menghentikan pelaksanaan kampanye dst..b.melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal ditemukanbukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemiluterkait dengan pelaksanaan Kampanye Pemilu;c. melarang pelaksana Kampanye dst...d. melarang peserta Kampanye dst...(2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimanadimaksud

Pemilu.(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarangmengikutsertakan:Putusan Perkara Nomor : 1 15/G/2014/PTUN.SBY.Halaman 83 dari 93 Halamana.

, perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan Caracara sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018, tentangpetunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam pemilihanumum tahun 2019 dan jadwal kampanye terlampir dalamTabel 1 Pelaksanaan Kampanye dimulai sejak tanggal 23September 2018 s/d tanggal 13 April 2018, denganmekanisme tata cara kampanye antara lain kampanyemelalui media sosial

yaitu) peserta pemilu harusmendaftarkan maksimal 10 (Sepuluh) akun untuk setiap jenisaplikasi media sosial ke KPU sesuai dengan tingkatannyauntuk dapat melakukan kampanye melalui media sosialsesuai Pasal 35 dalam Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum,dan pada saat kegiatan masa kampanye sebagaimanajadwal tersebut diatas kemudian pada hari Rabu tanggal 26September 2018 dan hari Jumat tanggal 28 September 2018terdakwa selaku Kepala Desa Saptanajaya berdasarkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum danKeputusan Komisi Pemilihan Umum Republik IndonesiaNomor. 1096/PL.01.5Kpt/06/KPU/IX/2018 tentangPetunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalamPemilihan Umum tahun 2019;Bahwa mekanisme melakukan kampanye melalui mediasosial yaitu peserta pemilu harus mendaftarkan maksimal10 (Sepuluh) akun untuk setiap jenis aplikasi media sosialke KPU sesuai dengan tingkatannya dan lebih terkhususlagi untuk melakukan kampanye melalui

karena didalam kalimat daripostingan tersebut sudah mengandung unsur mengajakuntuk memilih calon tertentu;Bahwa menurut pendapat Ahli, kepala desa tidak bisamelakukan kampanye dalam bentuk apapun juga danlarangan untuk kepala desa melakukan kampanye telahdiatur dalam undangundang nomor 7 tahun 2017tentang Pemilu dan PKPU 23 tahun 2018 tentanglarangan kepala desa melakukan kampanye;21 Bahwa akun facebook dari terdakwa dengan nama akundi facebook ASRI MAYOR sebagaimana yang digunakanmemposting gambar

10 September 2018 tentangPetunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam PemilihanUmum Tahun 2019, dapat diketahui bahwa tanggal 23September 2018 s/d tanggal 13 April 2019 adalah merupakanmasa pelaksanaan kampanye sehingga dengan demikianperbuatan terdakwa yang membuat postingan pada akunfacebook terdakwa pada tanggal 26 September 2018 dantanggal 28 September 2018 sebagaimana yang telahdipertimbangkan pada unsur sebelumnya juga berada dalammasa kampanye, oleh karena itu unsur ini telah pula terpenuhi

Tujuan kampanye adalah untuk meyakinkan danmempengaruhi pemilih.

yang harus dilaksanakan sesuai dengannorma yang diatur dalam Undangundang dan Peraturan KPU; Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pelaksana Kampanye adalahpihakpihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukankegiatan kampanye.

Yangmerekam itu panwaslu maka seharusnya panwaslu itu sebagai ujung tombakitu harus mencegah agar tidak terjadi pelanggaran pemilu; Bahwa ada 9 metode kampanye antara lain pertemuan terbatas, tatapmuka, penyebaran bahan kampanye, alat peraga kampanye, media sosialdan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan.

Jika memang adapemberian uang dalam kegiatan tersebut atas permintaan panitiapenyelenggaran kegiatan tersebut maka tidak termasuk money politikHalaman 72 dari 114 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unrdengan melihat acara tersebut diselenggarakan oleh desa dan tidaktermasuk kampanye; Bahwa untuk acara kampanye dapat dipastikan yang hadir dalamperserta kampanye dan untuk membuktikan peserta yang hadir adalahpeserta kampanye sulit untuk dilakukan.

Majelis Hakim berpendapat perihal ada atau tidaknyaMetode Kampanye ataupun persyaratanpersyaratan Kampanye, misalnyaperihal ada atau tidaknya berijinan, hal tersebut bukan kemudian menisbikanatau meniadakan Kampanye tersebut, Pelaksanaan Kampanye tetap adanamun ketiadaan metode atau bahkan persyaratan Kampanye adalah haladministratif sehingga ketiadaan perihal administratif tersebut dapat dikenakansanksi yang bersifat atau berbentuk administratif pula;Menimbang, bahwa dengan Faktafakta Hukum dan

Pemiluyang dengan sengaja dalam pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitaspemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Bahwa sesungguhnya dalam bagian pertimbangan ini tentang bahwaunsur "melaksanakan kampanye pemilu", pada dasarnya PenuntutHim 17 dari 42 hlm Put No.89/Pid.Sus/2019/PT MksUmum tidak berkeberatan karena memang Penuntut Umum punberpendapat bahwa unsur, "melaksanakan kampanye pemilu" dalamperbuatan Terdakwa terbukti secara dan meyakinkan.B. Tentang "Menggunakan fasilitas pemerintah...dst.."

Bahwa unsur kampanye itu haruslah komulatif sehingga Jika hanya salah satu unsuryang dikemukakan belumlah dikategorikan sebagai sebuah kampanye, hal ini jugasesuai dengan pendapat ahii Dr. Muh. Hasrul.Bahwa metode kampanye telah diatur secara tegas didalam UU Pemilu padaPasal 275 ayat (1) yang menegaskan:Him 35 dari 42 hlm Put No.89/Pid.Sus/2019/PT Mks@) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat diiakukan melalui:a. Pertemuan terbatas;b. Pertemuan tatap muka;c.

Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;d. Pemasangan atat peraga di tem pat umum;e. Media sosial:f Iklan media massa cefak, media massa eieKtronik, dan intemet;g. Rapatumum;h. Debat pasangan caion tentang mated kampanye pasangan caion ; dani. Kegiatan iain yang tidak meianggar iarangan Kampanye Pemilu dan kefentuan peraturan perundangundangan"Bahwa poin c dan d semenjak tanggal 23 September 2018 sudah bolehdilaksanakan.

pemilu.Bahwa sesuai dengan penegasan Larangan Kampanye pada Pasal280 ayat (1) hurp h yang menegaskanHim 38 dari 42 hlm Put No.89/Pid.Sus/2019/PT Mks(I) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempatpendidikanBahwa larangan didalam pelaksanaan kampanye adalah menggunakanfasilitas pemerintah.

denda 2 (dua) juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;