• bersifat tendensius, insinuatif, yangmenimbulkan kesan seakanakan Penggugat sebagai yang tidakbertanggung jawab, suka merampas dan menguasai tanah terperkara,padahal tanahtanah tersebut telah dilakukan ganti rugi oleh Penggugat daripihak lainnya sebagaimana mestinya, dan oleh karenanya surat Tergugatyang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara adalah merupakanpenghinaan dan pencemaran nama baik dan perbuatan yang bersifatmelawan hukum terhadap Penggugat, terlebih lagi Penggugat adalahPerusahaan Penanaman

  Modal Asing yang sudah punya nama dan reputasibaik di kota Medan, Propinsi Sumatera Utara maupun Nasional ;5.

  Bahwa Tergugat seharusnya memberikan informasi yang benar dan objektifkepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara, masyarakat Medan khususnyadan masyarakat Indonesia pada umumnya, ternyata akibat perbuatanTergugat tersebut telah menimbulkan reaksi dari masyarakat yang sifatnyasangat negatif kepada Penggugat, tulisan yang mendiskreditkan Penggugattersebut jelas telah menghina dan mencemarkan nama baik Penggugatsebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penggugat sendirisangat dirugikan atas pemberitaan

  Penggugat sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing yang memilikikredibilitas dan nama baik telah dipermalukan oleh Tergugat didepanPemerintah Daerah Tingkat dan masyarakat Kota Medan khususnyaatau masyarakat Indonesia pada umumnya sesuai dengan apa yangdisebutkan pada butir 1 di atas ;b. Penggugat harus mengeluarkan tenaga, pikiran dan biaya mengajukangugatan terhadap Tergugat guna mempertahankan dan menuntut hakhak Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan undangundang yangberlaku;11.

• No. 3)PENYEBAB PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA10.Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikanmenurut hukum Indonesia, berstatus Penanaman Modal Asing (PMA),berkedudukan di Jakarta, Jalan Raya Bekasi KM24,5, Jakarta Timur.Bahwa pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2017 untuk mencapai hasil kerjayang efektif dan efisien, PENGGUGAT memandang perlu adanyaperubahan organisasi tata kerja dalam perusahaan (restrukturisasiorganisasi), dan diputuskan bahwa departemen Strategy & BusinessDevelopment

  Modal Asing (PMA) yang jugadisebut dengan O/!

  I) ADALAH PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)YANG BERKEMBANG PESAT DAN MERUPAKAN PRODUSEN KONTAINERKACA TERKEMUKA DI DUNIA2.Bahwa TERGUGAT REKONPENSI (PT.KANGAR CONSOLIDATEDINDUSTRIES) adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang jugadisebut dengan O/!

  Putusan No .41/Pdt.SusPH1/2018/PN.JKT.PSTBahwa berdasarkan fakta tersebut membuktikan bahwa TERGUGATREKONPENSI adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yangmemiliki kekuatan finansial yang sangat mumpuni dan memiliki banyakdepartemen atau unitunit kerja yang tersebar diseluruh dunia yang mencakuphampir di 23 (dua puluh tiga) negara.

  KCI adalah sebuah Perseroan Terbatas yangdidirikan menurut hukum Indonesia, berstatus Penanaman Modal Asing(PMA), berkedudukan di Jakarta, Jalan Raya Bekasi KM24,5, JakartaTimur.Bahwa Saksi mengetahui asal mula terjadinya perselisinan hubungankerja antara Perusahaan PT. KCI dan Tergugat, yaitu dimulai tepatnyapada tanggal 30 dan 31 Oktober 2017, dimana PT.

• bulan Julidiperkirakan hasil panen jagung sebanyak 1,500 ton, bulan Agustus sebanyak 3,600 tondan bulan September 2007 sebanyak 7,500 ton dan hasil panen biji jagung tersebut akandijual dengan harga Rp 200, per kilogram, dan nantinya akan mendapat keuntungankurang lebih USD $ 1,350,000, hingga USD $ 1,800,000, per bulan;Bahwa dengan penjelasan dari Yoo Gi Nam (yang penuntutannya dilakukandalam perkara terpisah) tersebut diatas, akhirnya saksi Min Kyung Wook bersedia untukbekerjasama dalam bentuk Penanaman

  Modal Asing (PMA) di Indonesia, akan tetapimenurut Yoo Gi Nam (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) untukHal. 2 dari 17 hal.

  No. 102 K/Pid/2013pembentukan PMA pengurusannya membutuhkan waktu agak lama, yaitu sekitar 5(lima) tahun, sehingga akhirnya atas penjelasan saksi Yoo Gi Nam (yang penuntutannyadilakukan dalam perkara terpisah) tersebut mengenai adanya kendala dalam pengurusanpembentukan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia, akhirnya saksi Min KyungWook menyetujui bentuk kerjasama dengan cara perjanjian investasi sambil menungguberdirinya PMA; Oleh karena saksi Yoo Gi Nam (yang penuntutannya dilakukan dalamperkara

  HMD) yang nantinya akan dirubah menjadi Perusahaan PMA(Penanaman Modal Asing).3. Bahwa, demikian pula untuk pengambilan dana dari rekening Yoo Gi Nam padaBank Buana cabang Cempaka Mas adalah tidak saja berdasarkan surat kuasa yangdiberikan oleh Yoo Gi Nam kepada Terdakwa Nanny Otto, namun dilakukanTerdakwa Nanny Otto berdasarkan sepengetahuan dan verifikasi pihak bankkepada Yoo Gi Nam serta atas perintah Yoo Gi Nam.Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 102 K/Pid/20134.

• Mikuni Indonesia;

• 2 (dua) lembar data informasi STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) Tahun 2017 dan 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;

Dikembalikan kepada PT. Mikuni Indonesia yaitu saksi Pena Ejrata Ginting.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mikuni Indonesia; 2 (dua) lembar data informasi STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKPKB (SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar) Tahun 2017 dan 2018 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;Dikembalikan kepada PT. Mikuni Indonesia yaitu saksi Pena Ejrata Ginting.4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

Mikuni Indonesia;. 2 (dua) lembar data informasi STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKPKB (SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar) Tahun 2017 dan 2018 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapatdipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksisaksi danTerdakwa membenarkan;Halaman 27 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkrMenimbang, bahwa untuk mempersingkat

Mikuni Indonesia, 2 (dua) lembar data informasi STP (Surat TagihanPajak) dan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) Tahun 2017 dan 2018 yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua tersebt menurutMajelis Hakim dikembalikan PT.

Mikuni Indonesia; 2 (dua) lembar data informasi STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKPKB (SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar) Tahun 2017 dan 2018 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;Dikembalikan kepada PT. Mikuni Indonesia yaitu saksi Pena Ejrata Ginting.6.

• A10, Jalan Teuku Umar No. 220 DenpasarBali,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2014 ,yang selanjutnya disebut sebagai pihak :PENGGUGAT;MELAWAN Perseroan Terbatas (PT) BALI RESORT & LEISURE (PT BALI RESORT &LEISURE COMPANY), Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana SuratPersetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing No. 165/II/PMA/2003, No Kode Proyek :7414517462 (d/h.8324237462) Tanggal 24 Juli 2003, yang dikel uarkan oleh Badan Hal dari 80 halaman Putusan Perk.

  Modal Asing (PMA)berdasarkan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing yangdikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik IndonesiaNomor 165/II/PMA/2003, No Kode Proyek : 7414517462 (d/h.8324237462)tanggal 24 Juli 2003, yang hanya boleh mengelola hotel minimal klasifikasi bintang4 (empat), sehingga tidak boleh mengoperasionalkan UBUD HANGINGGARDENS HOTEL dengan ijin usaha Pondok Wisata Sanjiwani I sampai denganSanjiwani VI;9 Bahwa terhadap fakta tersebut, dalam kurun waktu

  8 (delapan) tahun Penggugattelah merasa dibohongi dan dimanfaatkan oleh Tergugat, oleh karena selama iniTergugat sebagai Perseroan Terbatas (PT) dalam bentuk Penanaman Modal Asing(PMA) telah memaksakan untuk menjalankan dan mengoperasikan usaha PondokWisata milik Penggugat, padahal diketahui oleh Tergugat hal tersebut telahmelanggar UndangUndang Republik Indonesia Nomor Tahun 1967 Jo.

  Modal Asing atas nama PT.

  Modal Asing yang ditujukan kepada Direksi PT Bali Resort& Leisure, selanjutnya diberi tanda P18;Foto Copy dari foto copy putusan perkara perdata No. 733/Pdt.G/2013/PN.Dps,tanggal 22 April 2014 dari Pengadilan Negeri Denpasar, antara Ade Chaerani NurSafitri (Penggugat) melawan PT.

• Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 November 2014 sebesar Rp3.127.500.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.194.000.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang merupakan pelunasan atas tanah objek sengketa yang dibayar sejak terbitnya Sertipikat tanah objek sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

• Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Perusahaan Penanaman

  Modal Asing yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 3463/1/IP/PMA/2014 tanggal 11 Desember 2015 No.

  Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No. 3963/1/IP PB/PMA/2015 No.

• Berkas perkara beserta lampirannya ; Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tanggal 4Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 6 Agustus 2015, dengan register Nomor 169/G/2015/PTUNJKT, yangpada intinya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 65/C/VII/PMA/2015, Tentang Pencabutan Persetujuan Penanaman Modal Asing Atasnama PT.

• INA INTERNATIONAL COMPANY sebagai Perusahaan ModalAsing telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dariBadan Koordinasi Penanaman Modal Surat Persetujuan Penanaman ModalAsing No. 797/I/PMA/2006 tanggal 18 Juli 2006 atas nama PT. INAINTERNATIONAL COMPANY.Bahwa untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha PT. INAINTERNATIONAL COMPANY di Indonesia, PT. INA INTERNATIONALCOMPANY mendirikan beberapa anak perusahaan antara lain :PT. INA FISHERYPT. INA PALU INFRASTUKTURPT.

  puluh delapan(27111998) Nomor : 714/I/PMA/1998, dan tertanggal tujuh Januariseriou sembilan ratus sembilan puluh sembilan (711999) Nomor 12/III/PMA/1999, yang keduanya dikeluarkan oleh Menteri" (alat buktiTT.II1).Bahwa Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing yang tercantum dalamAkta Pendirian PT.

  Ina International Company Nomor 3 tanggal 19Desember 2005 yang dibuat dihadapan Ashadi Hayati, S.H., Notaris diBandung pada butir 2 di atas adalah tidak benar, karena :a) Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 714/I/PMA/1998,ditujukan kepada Torishima Pump Mfg. Co. Ltd. (Sepang) dan PT GunaElektro (alat bukti TT.II2).b) Surat Persetujuan Perubahan Susunan Pimpinan Perusahaan Nomor12/III/PMA/1999, ditujukan kepada Direksi PT.

  INA INTERNATIONAL COMPANYNomor 3 Tanggal 19 Desember 2005 yang dibuatdihadapan Ashadi Hayati, S.H., Notaris di Bandung ;Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 714/I/PMA/1998 ;Surat Persetujuan Perubahan Susunan PimpinanPerusahaan Nomor 12/III/PMA/1999 ;Surat Persetujuaan Penanaman Modal Nomor 797/l/PMA/2006 tanggal 18 Juli 2006 ;Put.No.192/Pdt.G/2010 /PN.Jkt.SelHal 45 dari 555. Bukti TT.II56. Bukti TT.II6.a :7. Bukti TT.II6.b :8. Bukti TT.II6.c :9. Bukti TT.II6.d :10. Bukti TT.II711.

  Bukti TT.II8Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 1867/I/PMA/2008 tanggal 19 November 2008 ;Hasil print (print out) Formulir Isian Akta Notaris (FIAN) dariDepartemen Hukum dan HAM dengan Nomor Kendali542611 tanggal 4 Desember 2008 ;Hasil print (print out) Formulir lsian Akta Notaris (FIAN) dariDepartemen Hukum dan HAM dengan Nomor Kendali542613 tanggal 4 Desember 2008 ;Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

• Pte Ltd;e Penggugat tidak boleh membeli lagi produk. berupa pasta gigi dan himenyerahkan kembali sisa stok yang ada, dan dengan demikian omset/pered:Penggugat praktis mengalami penurunan yang sangat signifikan, karena biPenggugat + 95% terdiri dari produk Colgate Palmolive Eatern Pte Ltd. tersebutbahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan permohonan pengurangan pembay:Pajak Penghasilan Pasal 25 yang pertama dengan surat Nomor 0002/VI/UIU/2013 tan;10 Juni 2013 diterima di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman

  Modal Asing Enam Eitanggal 12 Juni 2013.

• Berdasarkan Lampiran UU Pemda ini maka kewenangan atas IUP ParaPenggugat, sebagai PT PMA, berada pada Pemerintah Pusat;Halaman 11 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUNPLG (6) Pasal 11LZE, PP Usama, MINGIGE)~=nn0nnnnnnmennnnnnnnmnmenasnnnn"Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajibmenyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPOperasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUPOperasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalamrangka penanaman

  modal asing yang telah diterbitkan sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangkawaktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya PeraturanPemerintah ini untuk diperbarui IUPnya oleh Menteri sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan,,Berdasarkan Pasal 112E PP Usaha Minerba, seluruh dokumen terkaitdengan IUP Operasi Produksi untuk PT PMA, seperti Para Penggugat,harus diserahkan dari gubernur atau bupati/walikota kepada MenteriESDM dalam jangka waktu 1 tahun sejak

  Dalam hal ini,Halaman 13 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUNPLG21.perlu Para Penggugat tegaskan lagi bahwa Para Penggugat merupakan PTPMA berdasarkan Pasal 1 angka 3, 6, dan 8 Undangundang No. 25 Tahun2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal); (a)Pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal;Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untukmelakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukanoleh penanam modal asing, baik yangmenggunakan modal asingsepenuhnya maupun yang

  Pasal 25 s/d Pasal 27 PP Usaha Minerba (yangmengatur tentang persyaratan bagi badan usaha untuk mendapatkanIUP eksplorasi dan IUP operasi produksi) ;sama sekali tidak mewajibkan Para Penggugat selaku pemegang IUPoperasi produksi untuk memiliki izin prinsip penanaman modal asing;Untuk kemudahan Majelis Hakim yang mulia, berikut kami kutip Pasal24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 PP Usaha Minerba;Halaman 20 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUNPLGPasal 24 ayat (1) PP Usaha Minerba

• Pengadilan Pajak tersebut diatas mengenai Sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, makauntuk memudahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya MajelisHakim Agung yang memeriksa Perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembaliterlebih dahulu akan menguraikan ringkasan latar belakang sengketa pajak dalamPerkara ini sebagai berikut :a) Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun2003 No. 00015/206/03/059/05 tanggal 24 Maret 2005 yang diterbitkan olehKantor Pelayanan Pajak Penanaman

  Modal Asing Enam berdasarkan laporanhasil pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enamdengan rincian sebagai berikut :No.

• KAL adalah perusahannon penanaman modal dalam negeri/ penanaman modal asing (NonPMDN/PMA), namun sejak tanggal 28 Maret 2008 PT. KAL berubahmenjadi Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai surat persetujuanperubahan status Non PMDN/PMA menjadi PMA dari Badan KoordinasiPenanaman Modal nomor 47/ V/ PMA/ 2008. Atas persetujuan tersebutmaka pada tanggal 6 Juni 2008 sesuai Akta Notaris Frans ElsiusMuliawan, SH nomor 5 tentang Risalah Rapat PT. KAL yangmemutuskan PT.

  KAL adalahperusahan non penanaman modal dalam negeri/ penanaman modal asing(Non PMDN/PMA), namun sejak tanggal 28 Maret 2008 PT. KALberubah menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai suratpersetujuan perubahan status Non PMDN/PMA menjadi PMA dariBadan Koordinasi Penanaman Modal nomor 47/ V/ PMA/ 2008. Ataspersetujuan tersebut maka pada tanggal 6 Juni 2008 sesuai Akta NotarisHalaman 7 dari 26 hal Put No.64/PID.SUS/2013/PT.PR.Frans Elsius Muliawan, SH nomor 5 tentang Risalah Rapat PT.

• pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPenerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP66/WPJ.07/2012tanggal 19 Januari 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan November 2009 Nomor:00041/207/09/059/11 tanggal 24 Maret 2011;bahwa SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari November 2009Nomor: 00041/207/09/059/11 tanggal 24 Maret 2011 diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Penanaman

  Modal Asing Enam;: bahwa Pemohon Banding, mengajukan Banding terhadap KeputusanKeberatan Direktur Jendral Pajak No. 66/WPJ.07/2012 tanggal 19 Januari2012, atas Keberatan Pemohon Banding dengan surat No.

• Susantri Prima merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yang dibawahi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawitAsian Indo Holding (Asian Palm Oil), merupakan perusahaan asing yang beradadi wilayah hukum Indonesia sebagaimana surat dari Kantor Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 345 / 1 /Ill/ PMA / 2010 dengan Nomor Perusahaan23788 dan NPWP 01.576.512.6711 tentang Izin Prinsip PerubahanPenanaman Modal, tanggal 01 Oktober 2010, dari Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN) menjadi Penanaman

  Modal Asing (PMA);Bahwa Terdakwa menjabat sebagai General Manager PT.

  Susantri Prima merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yang dibawahi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawitAsian Indo Holding (Asian Palm Oil) merupakan perusahaan asing yang beradadi wilayah hukum Indonesia sebagaimana surat dari Kantor Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 345/1/II/PMA/2010 dengan Nomor Perusahaan23788 dan NPWP 01.576.512.6711 tentang Izin Prinsip PerubahanPenanaman Modal tanggal 01 Oktober 2010, dari Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing

• International, Bank Hagakita,Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Victoria International,tetapi jin secara lisan hanya diberikan kepada Tergugat ;@ Pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Pembanding sebagaipemegang modal pada Terbanding II/Tergugat II dan pada TerbandingIll/Tergugat Ill adalah sangat keliru karena Pembanding/ Penggugatakan dimasukkan sebagai pemegang modal jika Terbanding I/Tergugat berhasil merubah status Terbanding Il/Tergugat II dari status PTLokal/Nasional menjadi PT Penanaman

  Modal Asing, karena itu didalam bukti TI,II,III1 s/d 10 nama Pembanding tidak tercantum sebagaisalah satu pemegang modal, karena memang Pembanding/Penggugattidak mempunyai hubungan hukum baik secara struktural maupun nonstruktural (perjanjian) dengan Terbanding III/Tergugat III;Hal 5 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2021/PT DPS@ Bahwa Terbanding I/Tergugat sejak awal memiliki niat untuk menipudengan menjanjikan Pembanding/Penggugat untuk merubah statusbadan hukum PT Lokal/Nasional menjadi PT

  Penanaman Modal Asing,sehingga saat itu Pembanding/Penggugat bersedia menyetor modal dankeahliannya pada Terbanding I/Tergugat I;@ Bahwa tidak ada perjanjanjian yang ditandatangani oleh pembandingdan para Terbanding/para Tergugat khususnya berkaitan denganpenggunaan sertifikat tanah sebagai jaminan hutang, karena itu JudexFactie telah keliru karena mempertimbangkan perkara ini sebagaiperkara wanprestasi, karena tuntutan ganti rugi perkara ini menurutPembanding/Penggugat didasarkan pada Pasal 1365

• Atas SKPKB tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan yangditerima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua tanggal23 Desember 2011 dimana Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuanPemohon Banding atas SKPKB tersebut;3. Atas keberatan tersebut diatas, Terbanding menolak keberatan PemohonBanding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayarsebesar US$ 203,334.58 dengan mengeluarkan surat keputusan No.

• Bahwa Penyampaian Surat Keberatan oleh Pemohon BandingBahwa Pemohon007/SFVTAX/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 dan diterima oleh Kantor PelayananBandingmenyampaikanSuratPajak Penanaman Modal Asing Lima pada tanggal 13 Mei2009;B. SURAT KEPUTUSAN KEBERATANb.1. Kesimpulan Keputusan KeberatanBahwa kesimpulan hasil dari Surat Keputusan Keberatan dari Terbanding adalahsebagai berikut:Halaman 2 dari 20 halaman.

  Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SGPHP) sebenarnyaPemeriksa Pajak tahun 2007 telah melakukan usulan koreksi PenyerahanYang Harus Dipungut Sendiri ini, tetapi dengan adanya tanggapan dariPemohon Banding dan acara hasil pembahasan pemeriksaan, maka hasilRisalah Pemeriksaan Pajak pihak Pemeriksa Pajak tahun 2007 dan KepalaKantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima telah memutuskanuntuk menerima tanggapan dan penjelasan dari Pemohon Banding sehinggakoreksi atas Objek PPN untuk

  Putusan Nomor. 816/B/PK/PJK/2013Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima.

• Raya Babat Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN JbgHalaman 1 dari 5Jombang, RT.3 / RW.02, Dusun Grobokan, Desa Karangpakis,Kecamatan Kabuh, Propinsi Jombang, Jawa Timur, yang semulasebagai Perseroan Terbatas PMA (Penanaman Modal Asing) danberubah menjadi Perseroan Terbatas PMDN Fasilitas (PenanamanModal Dalam Negeri) dengan Status Perseroan Tertutup untuk JangkaWaktu 30 (tigapuluh) tahun, berdasarkan Perubahan Terakhir dalamAkta Nomor : 29 tertanggal 07 Agustus 2019, yang dibuat dihadapanMARTINA,S.H.

• pemeriksaan Majelis terhadap sengketa gugatan yang diajukan oleh Penggugat secarakronologis dapat diuraikan sebagai berikut :bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak MarNomor : 00081/207/09/055/12 tanggal 13 April 2012 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PenModal Asing Dua melalui pos tercatat tanggal 24 April 2012;bahwa Penggugat mengajukan keberatan dengan Surat Nomor : ABBSI/VII/009/2012 tanggal2012 yang diterima lewat pos di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman

  Modal Asing Dua pada tanJuli 2012 ( cap pos 26 Juli 2012);bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : S00156/WPJ.07/KP.0303/2012 tanggal2012 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Melewati Jangka Waktu Pengajuan Keberatan, bahwKeberatan Nomor : ABBSI/VII/009/2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) UndangNomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP);bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan

• Merujuk kepada isiperjanjian ini, Tergugat hanya mengetahui PT THEP merupakan penanaman modaldalam negeri (PMDM), namun belakangan sudah menjadi penanaman modal asing(PMA), artinya Penggugat telah mengingkari isi perjanjian kerjasama Pasal 7 tersebut;3 Bahwa gugatan Penggugat kabur, judul gugatan Penggugat adalah GugatanWanprestasi, sedangkan di dalam Posita gugatan Penggugat poin 26, Penggugatmenyatakan atas pembatalan perjanjian tersebut, Pihak Penggugat menerimakeputusan pembatalan perjanjian

  Modal Asing (Non PMDN/PMA) menjadiPenanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi PenanamanModal RI tanggal 25 Februari 2008 atas permohonan dari pihak PT THEPtanggal 20 Februari 2008, pada huruf (b) :STATUS PERUSAHAAN:Dengan masuknya peserta asing Samtan Co.

  Bahwa pada halaman 4 di dalam Surat Persetujuan Perubahan Status PerusahaanNon Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) menjadi Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh BadanKoordinasi Penanaman Modal RI tanggal 25 Februari 2008 pada angka (5)disebutkan :Dalam hal terjadi peselisihan antara perusahaan dengan Pemerintah Indonesia,yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersediamengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaianperselisihan

  Modal Asing dari BadanKoordinasi Penanaman Modal RI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T33;Asli dan Foto copy Bukti Penjualan TBS oleh Tergugat kepada Penggugatdengan memakai DO Penggugat (PT PALMINDO MITRA LESTARI).

  Modal Asing (PMA) diperolehfakta peralihan status Penggugat menjadi Penanaman Modal Asing;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P71 berupa Akta Penyimpanan (depot)Surat Keputusan Nomor 026/THEP/VIII/2008 Nomor 454 tanggal 24 Agustus 2008diperoleh fakta Penggugat menunjuk Sdr H A Ramli Sutanegara SE, SH, MBA selakudirektur;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah tergambarsecara jelan kedudukan Penggugat mulai dari berdiri sampai dengan perkara aquodiajukan;Menimbang, bahwa selanjutnya