Ditemukan 146 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-12-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 27-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 24 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
980
  • 4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuaan
Register : 14-10-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 14 Januari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
4723
  • diajukan olehPenggugat/Terbanding, maka berdasarkan halhal tersebut timbullahkeyakinan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara aquo;Bahwa adapun konsekwensi hukumnya terhadap Pembanding/TergugatV selaku pembeli sebagian tanah dari Tergugat yangnotabene surat dasarnya bersumber dari Bukti P4, secarakomprehensif telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim denganmenyatakan segala suratsurat peralihan (Bukti TergugatV) yangterbit keatas nama TergugatV/Pembanding dinyatakan tidak sah dantidak mempunyai kekuaan
Register : 25-10-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 176/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 14 Desember 2017 — Pembanding/Tergugat IX : SIE SONNY WAHYUDIANTO
Terbanding/Penggugat : SHAMAD ZALDY
Turut Terbanding/Tergugat I : ABBAS BASARI
Turut Terbanding/Tergugat II : AHMAD ARIEF MASYHURI
Turut Terbanding/Tergugat III : SULISTINI
Turut Terbanding/Tergugat IV : UMMI NAFIAH BINTI MACHBUB USMAN
Turut Terbanding/Tergugat V : DZAWIL IYAMUZAYYANATI BINTI MACHBUB USMAN
Turut Terbanding/Tergugat VI : TUTI ALAWIYAH BINTI MACHBUB USMAN
Turut Terbanding/Tergugat VII : YOPPI KAMARURUNG
Turut Terbanding/Tergugat VIII : FAISAH.S
Turut Terbanding/Tergugat X : JOHNYY SIMON LEFRAN,SH
Turut Terbanding/Tergugat XI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Balikpapan
4228
  • Usman Bin Usman) dan TergugatVII, adanya persengketaan atas objek tanah yang termasuk AsetAsetyang ada di atas objek sengketa tanah yang terdaftar padaHal 26 dari 108 hal Putusan .176/PDT/2017/PT.SMRKepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan perkara No.04/Pdt.G/2002/PN.SmdaBahwa pada angka "2" gugatan, Tergugat juga membenarkan, bahwaberdasarkan putusan Pengadilan Negeri samarinda pada tanggal 18April 2002 para Tergugat memenangkan perkara tersebut, yangkemudian putusan tersebut memperoleh kekuaan
Register : 06-12-2017 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp
Tanggal 17 April 2018 — Penuntut Umum:
SAMHORI, SH
Terdakwa:
SRI MULIA IKA alias SRI binti MUHAMMAD SANI
19675
  • Sri binti Muhammad Sani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  • Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 169.600.128,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang harus dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuaan
Register : 06-08-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 163/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN DAARUSSA'ADAH CIGANJUR Diwakili oleh H. ABDUL CHOLID, BA.
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM EL-SYIFA JAKARTA. Diwakili oleh AHMAD YASIR FAUZI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Intervensi:
1.Sabenih Bin Saleh
2.Komang Hadi Wiharja, ST.
223478
  • Suharto Prodjowijono; Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 051/G/1994/Tn/PTUNJKT tanggal 11 Mei 1994Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Ijin KeteranganMendirikan Pemagaran dan Gardu Nomor : 153/IMB/SIK/94tanggal 27 Januari 1994 tetap dipertahankan sampai adaPutusan Pengadilan yang memperoleh kekuaan hukum tetap; Menghukum Tergugat dan Tegugat II untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng sebesar Rp 545.000, (limaratus empat puluh lima ribu rupiah);Bahwa
Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, M.M.
252981 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 64 KUHP berbicaramengenai perbuatan berlanjut bukan delik berlanjut (voortgezette delict).Untuk itu ajaran mengenai /ocus delicti, verjaring (lewat waktu), deelneming(penyertaan), dan kracht van gewijsde (kekuaan hukum tetap) pasal ini tidakmempunyai arti.Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alihpertimbangan Majelis Hakim Judex Facti keliru) dalam memberikanpertimbangannya.