., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 26Maret2018 Terdakwa/Pembandingtelah mencabut permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat tanggal 5Maret2018 No.113/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.yang telah dinyatakan dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor6/Akta.Pid.Sus/TPK/ 2018/PN.Jkt.Pst. jo. No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst.,tertanggal 12Maret2018 ;.

Risalah Pencabutan Permintaan Banding No.2/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst., jo No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh WatiWiarti, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9Mei2018 Jaksas Penuntut Umu telahmencabut permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat tanggal 5Maret2018 No.113/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst. yang telahdinyatakan dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst

MND.telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan UndangUndang, sehinggaoleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa danmencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan dalam Catatan Persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor6/Pid.C/2020/PN Mnd tanggal 13 Maret 2020, dan suratsurat lainnya yangberkaitandan terlampir didalam berkas perkara ini, selanjutnya berpendapatsebagaimana pertimbanganpertimbangan

MND.bulan kurungan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf adan huruf b KUHAP para terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas PengadilanTinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor6/Pdt.G/2020/PN Arm tanggal 13 Maret 2020 yang dimintakan bandingtersebut perlu dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai amar perintahpenahanan, sehingga amar putusannya berbunyi sebagaimana tercantumdalam amar putusan dibawah ini ;

;Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo Pasal 2 PeraturanPemerintah Pengganti UU No 51 tahun 1960 tentang Larangan PemakaianTanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 Tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, sertaPeraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkaraini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Terdawkwa II, Terdakwa Ill, danTerdakwa IV melalui Penasihat Hukumnya ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Air Madidi Nomor6

Iqbal, A.Mk. bin M.Yusuf, telah terobukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana melakukan perbuatan maisir sebagaimana DakwaanPenuntut Umum melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat;2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan uqubat ta zirberupa cambuk sebanyak 6 (enam) kali di muka umum aetelahdipotomg masa penahanan;3.

Berikutnya para terdakwa dibawa ke Polres Langsa untukdimintai keterangan; Bahwa dalam permaianan tembak ikan tersebut, para Terdakwaberpeluang mendapatkan keuntungan relatif puluhan juta rupiahtergantung dengan besaran modal dan keahlian masingmasingTerdakwa;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;Atau KeduaBahwa mereka Terdakwa Abdurrahman bin Abdullah, Terdakwa IlSuhibuddin bin A.

Berikutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Langsa untukdimintai keterangan;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan sebagaimana tersebutdi atas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa:Uang tunai sejumlah Rp. 6.640.000, (enam juta enam ratus empatpuluh ribu rupiah;1 (satu) unitmesin permainan game

No. 09/JN/2017/MS.LgsMenimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa telahbersalah melakukan jarimah maisir sebagaimana didakwakan JaksaPenuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan kesesuaian unsurunsur yang terdapat dalam jarimahmaisir tersebut dengan alatalat bukti dan faktafakta hukum lainnya yangditemukan di persidangan;Menimbang, bahwa unsurunsur jarimah maisir sebagaimanatersebut dalam Pasal 18 dan 19 Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat adalah

Iqbal, A.Mk. bin M.Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan maisir sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggarPasal 18 Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;2. Menghukum Terdakwa Abdurrahman bin Abdullah, Terdakwa IlSuhibuddin bin A. Rani, Terdakwa Ill Muhammad Yasir bin Paimin,Terdakwa IV Ridwan bin Ilyas Jamil, Terdakwa V Hafiddun bin Hasan,Terdakwa VI Erwan bin Turin, dan Terdakwa VII M.

PENETAPANNomor 6/Pid.Pra/2019/PN BilDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangil;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor6/Pid.Pra/2019/PN Bil, tanggal 30 Desember 2019, tentang Penunjukan HakimTunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pra Peradilanyang bersangkutan;Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri BangilNomor 6/Pid.Pra/2019/PN Bil, tanggal 30 Desember 2019, tentang PenentuanHari Sidang perkara

ini;Setelahn membaca berkas perkara Permohonan Pra Peradilan Nomor6/Pid.Pra/2019/PN Bil antara Moch.

Kantor Cabang Merauke,beralamat di Jalan Raya Mandala Nomor 168 Merauke, sebagai Terbandingsemula Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARA:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor6/Pdt.G/2020/PN Mrk, tanggal 30 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Mengabulkan eksepsi Tergugat;DALAM PROVISI: Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat

Putusan Perdata Nomor 38/PDT/2020/PT JAPterakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 30 April 2020, Nomor6/Pdt.G/2020/PN Mrk, yang dimohonkan banding; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlahRp150.000,00

Gorontalo;Agama : Islam;Pekerjaan : Nelayan;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca :Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 15/PID/2018/PT GTOtanggal 9 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmemutus perkara Terdakwa;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan, serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 14 Februari 2018 Nomor6

Hakimtingkat pertama dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut sudah sesuaidengan rasa keadilan yang berkembang dimasarakat, maka pertimbang MajelisHakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasarpertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkatbanding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakimtingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mnguatkanputusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 14 Februari 2018 Nomor6

/Pid.B/2018/PN.Lbo yang dimohonkan banding tersebut ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 14 Februari 2018 Nomor6/Pid.B

Hakim Pengadilan Negeri Rantau danuntuk itu para pihak tersebut diatas telah membuat kesepakatan perdamaian padaHalaman 1 dari 4 Perkara Nomor 6/Padt.G.S/2019/PN Rtahari Rabu tanggal 20 Maret 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :PASAL 1Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikanperselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnyasudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Rantau dengan nomor perkara Nomor6/Pdt.G.S/2019/PN Rta;PASAL 2Bahwa Pihak TERGUGAT DAN TERGUGAT

penjualan lelangtersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran sisa pinjaman/kredit PihakTERGUGAT DAN TERGUGAT II kepada Pihak PENGGUGAT;Berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia,sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara PARAPIHAK dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Rta di PengadilanNegeri Rantau secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisapinjaman/ kreditnya;Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor6

Andi Rosmiati Sapanang Binti A.Sapanang selaku korban, kembali melaporkan terdakwa atas dasar tidakmengindahkan putusan yang telah dijatuhkan tersebut sebab terdakwa masihmelakukan aktifitasnya seharihari pada lokasi itu;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta tersebut diatas maka Hakimberpendapat setelah mencermati dakwaan tentang uraian singkat kejadianperkara Aquo telah ternyata : Bahwa substansinya sama dan tidak berbeda dengan perkara terdahulusebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor6

/Pid.C/2018/PN Snj halmana terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Penyerobotan tanah; Bahwa tindak pidana dalam dakwaan sama dengan yang telah diperiksa dandiputus dalam putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut; Bahwa putusan terdahulu bersifat positif yakni berupa putusan pemidanaandan telah dijatuhi pidana percobaan; Bahwa Putusan terdahulu yakni Pengadilan Negeri Sinjai Nomor6/Pid.C/2018/PN Snj telah dilakukan upaya hukum banding dan telah diputusoleh Pengadilan Tinggi

., Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 30 Juni 2016 Nomor :1/Pdt.G/2016/PN.Lht. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkatbanding.Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding semula sebagai Tergugat yang dibuat oleh Muhammad Syamsul BachriJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht, Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yangmenyatakan banding pada

tanggal 14 Juli 2016, permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding padatanggal 27 Juli 2016;Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding Ilsemula sebagai Tergugat Il yang dibuat oleh Muhammad Syamsul BachriJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht, Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yangmenyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding Il padatanggal

28 Juli 2016;Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding lllsemula sebagai Tergugat Ill yang dibuat oleh Muhammad Syamsul BachriJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht, Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yangmenyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding Ill padatanggal 27 Juli 2016;Hal 13 dari 24 Hal Put.

BachriJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht, Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yangmenyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding V padatanggal 27 Juli 2016;Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding VIsemula sebagai Tergugat VI yang dibuat oleh Muhammad Syamsul BachriJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht, Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yangmenyatakan

banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding VI padatanggal 27 Juli 2016;Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding VIIsemula sebagai Tergugat VIl yang dibuat oleh Muhammad SyamsulBachri Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht, Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yangmenyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan bandingHal 14 dari 24 Hal Put.

PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBalikpapan pada tanggal 02 Januari 2020 dengan register perkara Nomor6/Pdt.G/2020/PA.Bpp, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.

Pemohon dan Termohonsamasama masih muda sehingga setiap pertengkaran samasama Putusan Nomor 6/Pat.G/2020/PA.Bpp 2 dari 35Putusan Nomor 6/Padt.G/2020/PA.Bpp 2 dari 35Putusan Nomor6/Padt.G/2020/PA.Bpp 2 dari 35merasa benar sendiri; c. Bahwa Termohon juga bekerja sehinggaintensitas pertemuan semakin jarang, hal ini membuat rumahtangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis;4.

Pemohon sering menghindar jika di ajak berdiskusi berduadengan Termohon untuk memecahkan persoalan, yang ada Putusan Nomor 6/Pat.G/2020/PA.Bpp 5 dari 35Putusan Nomor 6/Padt.G/2020/PA.Bpp 5 dari 35Putusan Nomor6/Padt.G/2020/PA.Bpp 5 dari 35justru Pemohon membentak Termohon atau pergi meninggalkanrumah;5.

Fathima Azzahra binti Muhammad Ardiansyah Ridwan, lahir diBalikpapan tanggal 29 Juni 2010 Putusan Nomor 6/Pat.G/2020/PA.Bpp 8 dari 35Putusan Nomor 6/Padt.G/2020/PA.Bpp 8 dari 35Putusan Nomor6/Padt.G/2020/PA.Bpp 8 dari 35b. Aisyah Azzizah binti Muhammad Ardiansyah Ridwan, lahir diBalikpapan tanggal 12 Desember 2012 berada dalampemelliharaan dan pengasuhan Termohonoe Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah ke 2 (dua)anak bernama ;a.

Putusan Nomor 6/Pat.G/2020/PA.Bpp 9 dari 35Putusan Nomor 6/Padt.G/2020/PA.Bpp 9 dari 35Putusan Nomor6/Padt.G/2020/PA.Bpp 9 dari 352. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohondengan Nomor 647105.110810.0033 tanggal 12 Januari 2016,bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P2.Bahwa selain bukti Surat tersebut di atas, pihak Pemohon menghadirkanpula dua orang saksi bernama:1.

Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;Menimbang bahwa adanya perbedaan huruf nama dibagian awal, tanggal,bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang berbeda di Paspor dengan identitaslainnya tentunya akan dapat mempersulit Pemohon dalam pembuatan paspor baru,atau paspornya dapat dibatalkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang nomor6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telahdirubah dengan Peraturan

ketiga permohonan Pemohon yaitumemberikan ijin kepada Kantor Imigrasi Cianjur untuk mencatat segala sesuatumengenai perbaikan nama, tanggal, bulan kelahiran dan alamat Pemohon, sertaselanjutnya dapat menerbitkan Paspor baru, perbaikannya setelah adanya penetapanini, tentunya akan dapat mempersulit Pemohon dalam pembuatan paspor baru, ataupaspornya dapat dibatalkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor6

petitum keempat ini ini beralasan untuk dikabulkan;Memperhatikan Pasal 52 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor6

tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang telahdirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, HIR, sertaperaturanperaturan lain yang bersangkutan;Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 126/Pat.P/2019/PN.

.::::0008Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi Riwan Wahyu danWahyu Prasetyo, keterangan Terdakwa serta barangbarang bukti yang diajukan,Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat bahwa Terdakwa secarasah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;Mengingat ketentuan Pasal 37 ayat 2 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

Iskandar, Rt.003 Rw.003, Desa Pasir PanjangKecamatan Arsel, Kota Waringin BaratAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa tidak ditahan ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Mengingat ketentuan Pasal 37 ayat 2 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;MENGADILI:1.

telah diperiksa pada pengadilan tingkatbanding akan tetapi belum diputus, maka berdasarkan Pasal 235 ayat (1)KUHAP pencabutan permohonan banding tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan banding dalam perkara initelah dicabut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam suratPengadilan Negeri Negeri Balikpapan dalam suratnya tanggal 16 Januari 2019Nomor W18.U2/134/Pid.04.10/I/2019, maka Majelis Hakim pengadilantingkat banding menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan perkara Nomor6

Menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan perkara pidana Nomor6/PID/2019/PT SMR pada pengadilan tingkat banding.3. Memerintahkan Panitera Muda Pidana untuk mencatat pencabutan perkaraNomor 6/PID/2019/PT SMR dalam Register Induk Perkara Pidana Bandingyang dimohonkan banding.4.

telah memberikan keterangan yang padapokoknya menyatakan mencabut gugatannyaMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannyadisampaikan Penggugat sebelum adanya jawaban Tergugat, Majelis Hakimberpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telahsesuai dengan Pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlumempertimbangkan pokok perkaranya;Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, makaMajelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor6

Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor6/Pdt.G/2021/PA.TR. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut padaregister perkara;2S: Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehibertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh AchmadHal. 4 dari 6 Hal.

Habibahbinti Muhammad ke atas nama Salwa (Tergugat); Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhanbiaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak =Nomor6/PDT/2018/PT PTK. tanggal 6 Maret 2018 juncto Putusan PengadilanNegeri Ketapang Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Ktp. tanggal 18 Oktober 2017;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Petitum permohonan kasasi Pemohon Kasasi II:.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor6/PDT/2018/PT PTK. tanggal 6 Maret 2018 untuk seluruhnya;9. Menghukum Penggugat sekarang Termohon Kasasi untukmembayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkaraini a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Petitum permohonan kasasi Pemohon Kasasi III:.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor6/PDT/2018/PT PTK. tanggal 6 Maret 2018 untuk seluruhnya;7.

Menghukum Penggugat sekarang Termohon Kasasi untukmembayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini:Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini a quoberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Petitum permohonan kasasi Pemohon Kasasi IV:1.2.Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor6/PDT/2018/PT PTK. tanggal 6 Maret 2018 juncto Putusan PengadilanNegeri Ketapang tanggal 18 Oktober

KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak =Nomor6/PDT/2018/PT PTK. tanggal 6 Maret 2018 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Ketapang Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Ktp. tanggal 17Oktober 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Illuntuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada fTergugat Il Nomor6/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 12 Oktober 2020;2. Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat Ill Nomor6/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 12 Oktober 2020;3. AktaPermohonan Banding Nomor75/Akta.Pdt.Banding /2020/PN.Dps, tanggal7 Oktober 2020;4. Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Dpstanggal 13 Oktober 2020 kepada Tergugat I/Terbanding 5.

Menyatakan Sita Eksekusi Nomor 6/Eks/2019/PN.Spt, jo Nomor90/Pdt.G/2015/PN.Spt. jo Nomor 61/PDT/2016/PT.PLK. jo Nomor 858K/PDT/2017, tanggal 19 Maret 2020 yang diletakan Pengadilan NegeriSampit sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 1 April 2020 Nomor6/Eks/2019/PN.Spt. jo Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Spt. jo = Nomor61/PDT/2016/PT.PLK. jo Nomor 858 K/PDT/2017 tidak sah sehingga tidakberkekuatan hukum;4.

Bantahaan (derden verzet) tidak tepat:Bahwa bantahan Pembantah/Terbanding diajukan terhadap Penetapan SitaEksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 206 R.Bg, sehingga perlawanansudah tepat yaitu. terhadap penetapan sita eksekusi Nomor6/EKS/201/PN.Spt., tanggal 19 Maret 2020;DALAM POKOK PERKARA:Hal. 5 dari 8 hal.

Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.PLKMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, makaterdapat kesalahan obyek sita yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Sampitdalam penetapan Sita Eksekusi Nomor 6/Eks/2019/PN.Spt. jo Nomor90/Pdt.G/2015/PN.Spt. jo Nomor 61/PDT/2016/PT.PLK. jo Nomor858K/Pdt/2017, tanggal 19 Maret 2020;Menimbang, bahwa oleh karenanya penetapan Sita Eksekusi Nomor6/Eks/2019/PN.Spt. jo Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Spt. jo Nomor61/PDT/2016/PT.PLK. jo Nomor 858K/Pdt/2017, tanggal 19

Raden Saleh Nomor6, Jakarta Pusat 10430; Sebagai Kurator PT. Immanuel Raja Perkasa (Dalam Pailit);4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus serta biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Immanuel Raja Perkasa akan ditetapkan dengan penetapan tersendiri;5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kepailitan berakhir;6.

Jaim Ill No. 08 RT.08 RW.03 Kelurahan KampungJawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Sebagaimana dalamGugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Crp, yang dalam perkara perdata Nomor6/Pdt.G/2019/PN Crp, disebut sebagai TERGUGAT ;YENI PUSPITA SARI, umur 30 Tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga,Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Beralamat JI.

,dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor6/Pdt.G/2019/PN.Crp. tanggal 12 November 2019, dan diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehPara Hakim Anggota tersebut, dibantu RIKA USLIA, S.H., Panitera Pengganti dandihadiri Penggugat dan Penasihat Hukum Penggugat serta Tergugat dan TergugatIl.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,dto dtoRISWAN

. , keterangan Terdakwa serta barangbarang bukti yang diajukan,Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat bahwa Terdakwa secarasah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;Mengingat ketentuan Pasal 37 ayat 2 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;MENGADILI:1.

dan mengadili perkara tindakpidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Kholid MurdiantoTempat lahir : TrenggalekUmur / tanggal lahir : 55 Tahun / 29 Maret 1963Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Rt.022 Rw.009, Desa Suruh,Kecamatan Suruh, Kabupaten TrenggalekAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa tidak ditahan ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Mengingat ketentuan Pasal 37 ayat 2 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor6