oleh DPPPAN, DPW PAN dan DPD PAN untuk memberikan SuratDukungan kepada pasangan calon Gubern ur/wakil,Bupati/wakil, Walikota/waki dalam PILKADA yangnantinya akan berakibat adanya tuntutan hukum daripihak pihak yang merasa dirugikan oleh Partai AmanatNasional karena Surat Dukungan tersebut akan menjadibertentangan dengan hukum = dane tidak mempunyaikekuatan hukumBahwa sehubungan dengan dalil dan uraian sebagaimanatersebut diatas, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebihbesar bagi PARA PENGGUGAT, PARTAl

Kepaniteraan Mahkamah Agung ;Bahwa dalam dalil Repliknya pada halaman 2 angka 1.4,pihak Penggugat juga telah menyatakan secara tegasbahwa pihaknya mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat(1) Undangundang No. 2 tahun 2008, mengenai apa yangdimaksud dengan perselisihan partai politik, adalahperselisihan yang dengan kepengurusan, pelanggaranterhadap hak anggota partai politik , pemecatan tanpaalasan yang j elas, penyalahgunaan kewenangan,pertanggungj awaban keuangan, dan/atau keberatanterhadap keputusan partal

Sehingga memperoleh dukungan 15%, namunsetelah Verifikasi faktual yang dilakukan oleh Tergugatternyata partai partal yang disebutkan oleh ParaPenggugat tidak memberikan dukungan kepada ParaPenggugat, antara lain:. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dukungan yangsah adalah kepada YANWARIUS GIAY, S.Pd dan YAKONIASADII dan bukan kepada Para Penggugat;. Partai Persatuan Pembangunan Daerah (PDP) dukungan yangsah adalah kepada MARTHEN UKAGO, SE., dan AMISON MOTE,S.SOs.;.

Hakimsebagaimana berikut ini ;Menimbang, bahwa selain itu terhadap adanya dukunganganda karena kepengurusan ganda, maka Ketentuan Pasal 61Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menentukan bahwa :Pasal 61 ;1) Apabila dalam s proses penelitian administrasiterhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuahpartai politik memilik i 2 (dua) atau lebihkepengurusan yang masing masing mengajukan bakalpasangan calon, dilakukan penelitian menyangkutkeabsahan kepengurusan partai politik tersebut46kepada pimpinan pusat partal

Nomor 183 K/Pdt.SusParpol/2014maka Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang memeriksa mengadilidan memutus sengketa Para Penggugat yang merupakan perselisihanpartai politik dan didasarkan pada UndangUndang Partai Politik ini;Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partal Politik Pasal 16 ayat (1) huruf d. berbunyi"Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik:apabila melanggar

diberhentikan sebagai anggota DPRD, tidak otomatisdiberhentikan sebagai anggota partai;Bahwa, tentang ketentuan Pasal 193 dan Pasal 102 huruf a, setahu saksitentang pemberhentian dari anggota Parpol, tapi di SK pemberhentianmenyebutnya pemberhentian anggota parpol, itu tidak betul;Bahwa, Gugatan pertama Putusan PN Sumenep, putusan tidak diterima,Putusan Kasasi NO juga, walaupun menolak tapi tidak ada putusan yangmengatakan lain karena Majelis menganggapnya itu sengketa yang dapatdiselesaikan di partal

alasan nasihat tertulis intinya bahwa persoalan PAW tidak termasukdalam kewenangan, dan dalam AD/ART partai tidak dikenal PAW;Bahwa, pemecatan tanpa alasan ada salah seorang yang dipecat darianggota partai tanpa alasan yang jelas, untuk Penggugat sampai sekarangtidak dipecat sebagai anggota partai malah masuk dalam anggota PenasehatPartai;Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBYBahwa, kewenangan saksi bisa berlanjut dengan memanggil pimpinan partaidan saksi sudah memanggil pimpinan partal

menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturutturut tanpa alasan yang sah;e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemilihan umum;g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimanadiatur dalam peraturan perundangundangan;Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBYh. diberhentikan sebagai anggota partal

politik sesuai dengan ketentuanperundangundangan; ataui. menjadi anggota partal politik lain;(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlakubagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/ataupimpinan alat kelengkapan DPRD.Menimbang, bahwa pada oprinsipnya dalam menerbitkan danmenetapkan suatu keputusan tata usaha negara setiap Pejabat Pemerintahanharuslah berpegang teguh pada Asas pemberian alasan dan Motivasi, asas inimenghendaki setiap ketetapan harus

SAKSI Il TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat kediaman di LK RT 02 Kelurahan Kedaton KecamatanKayuagung, Kabbupaten Ogan Komering llir, dibawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut:bahwa saksi adalah teman satu partal dengan Tergugat, dan saksi kenaldengan Penggugat dan Tergugat;bahwa pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat berstatus duda danJanda punya anak bawaan;bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersamadi rumah milik sendiri

kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri vide Pasal 1 dan2 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;Selama ini tidak ada bukti jika Pembanding sebagai ibu kandung telahmenelantarkan atau tindakan lainnya yang menghalangi kelangsungantumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anaknya itu, kesibukanPembanding sebagai dokter tidak menghilangkan haknya mengasuhanaknya itu apalagi dibanding dengan Terbanding sebagai ayah jugamempunyai kesibukan sebagai Anggota Dewan dan pimpinan partal

. ; Bahwa namanama dari calon tidak nampak, tapi diPPK sudah dimasukkan sah ke partal. ; Bahwe saksi..........29 Bahwa saksi mengatakan tugas PPK yaitu) 1. membantuKPU., 2 menyerahkan rekapitulasi perhitungan., 3.mendistribusikan logistik. Bahwa mensosialisasikan di tiaptiap TPS tidak adamasalah di Kecamatan dan 72 calon tidak ada masalahdan di KPU tidak ada pemberitahuan kalau ada calonbermasalah.; ==

Untuk Kedudukan Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Maluku Barat Daya yang notabene berasal dari PartaiHalaman 13 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.ABNDemokrat memiliki kewajiban hukum secara internal partai sesualmekanisme Partal. 222 n enn nnn nnn nnn n nnn nnn nnnnnne nenBahwa yang bertanggung jawab secara organisasi dan berhakmengeluarkan Keputusan secara Institusi Partai adalah Ketua UmumPartai tu S@ndit.s==

Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat LingkunganPeradilan tertulis ketentuan yaitu, Perkara permohonan termasuk dalampengertian yurisdiksi volunten dan terhadap perkara permohonan yang diajukanitu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntairatau permohonan terbatas pada halhal yang tegas ditentukan oleh peraturanperundangundangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yangdiajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partal

Menjadi pengurus partal politik;h. ... dst.;i. ... Ost;j. ... OSt.;k. ... Ost;I. ... dst;Menimbang, bahwa terkait substansi hukum atau alasan PemberhentianPenggugat sebagai Kepala Dusun Tempurejo (perangkat desa) pada DesaSidorejo, dalam pemeriksaan persidangan diperolen beberapa faktafaktahukum, di antaranya sebagai berikut :Putusan Perkara Nomor : 48/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 16 dari 20 Halaman1.

Padahal keputusan tersebutdilakukan melalui rapat pleno DPD Partal Golkar Kabupaten Banyuwangi sesuaiamanat AD/ART Partal Golkar, apalagi sebelumnya juga dilakukan konsultasidengan 24 ketua Pimpinan Kecamatan (PK).

Selain itu, keputusan pendaftarantersebut sudah mengacu Petunjuk Pelaksana (Juklak) DPP Partal Golkar No. 02/DPP/XII/2009 tentang Tata Cara Pilkada dari Partai Golkar dimanamengedepankan survey dan sesuai Sosialisasi DPD Partai Golkar Propinsi JawaTimur yang dilakukan tanggal 19 Pebruari 2010 di Kantor Golkar Banyuwangi,peringkat nomer satu adalah Ratna Ani Lestari.Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut sangatlah jelas sebagai perbuatan melawanhukum yang menimbulkan akibat kerugian baik moril maupun

materiil.Bahwa, kerugian sesuai dimaksud dapat diperinci sebagai berikut :Kerugian Imateriil :Para Penggugat adalah pengurus DPD Partal Golongan Karya (Golkar) hasilMusyawarah Daerah (Musda) VIII tanggal 11 Januari 2010 sesuai dengan amanatMusyawarah Nasional (Munas) VIII Pakanbaru, Riau tahun 2009.

tolong kepada saksi untuk kerumah keluargaPenggugat di Loktuan;e Bahwa saksi ke rumah keluarga Penggugat di Loktuan dan disanasaksi bertemu dengan Penggugat dan saat itu saksi meminta agarPenggugat pulang ke rumah kediaman bersama namun Penggugatmengatakan belum bisa pulang;e Bahwa saksi mengetahui peristiwa dimana keluarga Penggugat datangke rumah kediaman bersama dan membawa pergi barangbarangPenggugat;e Bahwa dulu Tergugat bekerja namun sekarang tidak dan Tergugatmempunyai kegiatan mengurus partal

palbera bengkak berwarna merahkelumatan (+)Mata kiri : pupil diameter 3 mm, reflex cahaya ()Mulut : Pendarahan aktif berwarna merah segar (+)Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3141/Pid.B/2018/PN MdnDada : SP: Verkuler,ST : rhonki (/)Perut : Soepel Anggota gerak : Hematoma pada tulang kering kiri (+)Pada hasil pemeriksaan CTscan kepala dijumpai hasil berikut ini :Fraktur depresi os pariental kanan, disertai hematoma subgaleal beratPerdarahan subarachnoid luas, kematoma subrachnoid luas, hematomasubdural partal

kecermatanformal artinya semua permasalahanpermasalahan tidak selengkapnya diinventarisirdalam mengambil suatu putusan hal ini teroukti dengan tidak mempertimbangkan paraTerdakwa adalah sesungguhnya memasang ailiran listik tersebut guna menjagalingkungan rumah terhindari dari binatang buas dan lagi pula para Terdakwa tidakmenyulitkan dalam proses pemeriksaan di persidangan ;Selengkapnya alasan semua ini agar menjadi pertimbangan hukum kasasisebab para Terdakwa ungkapkan pada memor kasasi ini Terdakwa secara partal"quod

diatas dan telah dipertegas dengan surat Meteri Dalam Negeri,maka proses pergantian antar waktu harus dilaksanakan, kalau tidakdilaksanakan maka pencalonan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRK untukpemilu tahun 2019 gugur, dan KIP tidak boleh memasukkan dalam DCT;Bahwa tanpa ada pernyataan Penggugat sebagai anggota partai ppp, hakpenggugat telah gugur sendiri dengan menjadi anggota partai politik lain, apalagisudah diperkuat dengan keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugatsebagai anggota partal

No. 25/PID.SUS/2014/PT.PALU Bahwa benar saat melaksanakan kampanye dan disaksikan, didengar olehpeserta kampanye terdakwa telah mengucapkan katakata/kalimat yang padapokoknya saya terus terang saja, ada yang namanya pak Harsono Berekidatang, kalau dia datang dan menfitnah saya, silahkan usir, jangan dipilih itu,dia bukan penduduk asli sini, itu pak Harsono Bereki di desa Pinoto dia jelekjelekan saya, padahal dialah pembohong ; Bahwa benar Harsono Bereki adalah calon legislatif partal Hanura daerahpemilinan

dalamwaktu 1x24 Jam ;Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pat.G/2020/PN Jaksel21.22.23.24.25.Bahwa seharusnya TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidakmenindaklajuti permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT Ilkarena seluruh bukti bukti yang diajukan oleh TERGUGAT IImerupakan Fotocopy berbeda dengan bukti yang diajukan olehPENGGUGAT yaitu berupa bukti Surat Keputusan Bawaslu dan C1Plano ;Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 Partai Gerindra(TERGUGAT 1) telah mengeluarkan Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat PARTAl

perselisihan Partai Politik meliputi antaralain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2)pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatantanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5)pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadapkeputusan Partai Politik;Bahwa mohon perhatian terhadap fakta hukum, dalil Penggugatangka 23.Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pat.G/2020/PN JakselBahwa selanjutnya atas Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat PARTAl

oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam didalamAD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atauSebutan Lain yang dibentuk oleh Partai;Menimbang, bahwa disamping hal tersebut dengan memperhatikanPosita gugatan Penggugat yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum,akan tetapi didalam Petitumnya Penggugat tidak ada memohon supayamenyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum,yang diminta oleh Penggugat supaya menyatakan Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat PARTAl

perjanjian tersebut diantaranyabahwa Pihak kesatu (Lilu) sebagai pemilik bangunan dengan ini memberikanpersetujuan bagi pihak kedua (Shiraz Husain, BBA) untuk menggunakan /menempati bangunan yang terletak di Jalan Sultan Agung Nomor 21 , demikianpihak kedua setuju untuk menggunakan / menempati bangunan tersebut sertauntuk penggunaan bangunan tersebut pihak kedua (Shiraz Husain, BBA)membayar jasa / fee sebesar :8% (delapan persen) dari eceran perhari;6% (enam persen) dari omset barang yang dijual lagi (partal

Nomor 67 PK/PID/2016memberikan persetujuan bagi pihak kedua (Shiraz Husain, BBA) untukmenggunakan/menempati bangunan yang terletak di Jalan Sultan Agung Nomor21, demikian pihak kedua setuju untuk menggunakan/menempati bangunantersebut dan untuk penggunaan bangunan tersebut pihak kedua (Shiraz Husain,BBA) membayar jasa / fee sebesar :8% (delapan persen) dari eceran perhari;6% (enam persen) dari omset barang yang dijual lagi (partal);jasa ini diberikan setiap hari senin pada minggu berikutnya baik

calonpengganti;6) Tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018:Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;7) Tanggal 08 s/d 11 Agustus:Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS);8) Tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018:Pengumuman daftar calon sementara (DCS);Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT GTO9) Tanggal 12 s/d 21 Agustus:Dibuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar CalonSementara;10) Tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018:Permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakan kepada partal

Aparatur SipilNegara, yang mengatur:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Halaman 38 Putusan No. 225/G/2019/PTUNMDNCc. menjadi anggota dan/atau pengurus partal

2017 Tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, mengatur tentang : PNS diberhentikan tidak denganhormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penyjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak = pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partal